Bisnis.com, JAKARTA — Perjalanan panjang transformasi PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) sejak 1959 hingga kini mengiringi perkembangan industri pupuk di Indonesia.

Holding BUMN Pupuk juga konsisten mengawal program pupuk subsidi yang bergulir sejak 1969 dan telah melalui banyak penyempurnaan. Meski demikian, pekerjaan rumah untuk menuju swasembada pangan tetap masih banyak.

Berdiri pada 24 Desember 1959, mulanya perusahaan ini bernama PT Pupuk Sriwidjaja. Pada 1998, perseroan menjadi Perusahaan Induk (Operating Holding) yang membawai 5 anak usaha, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Mega Eltra.

Sementara itu, kebijakan pupuk subsidi mulai bergulir sejak 1969 dengan sistem dan mekanisme yang mengalami perkembangan setiap periodenya. Pada 1969-1979, penyaluran pupuk subsidi dilakukan melalui program bimbingan massal (Bimas) dan intensifikasi massal (Inmas) melalui keterlibatan tak langsung pemerintah. Selanjutnya, sistem berubah pada circa 1978-1998 kala pemerintah mengatur penuh program pupuk subsidi.

Kemudian, kebijakan pupuk subsidi sempat dihentikan pada 1998-2002, lalu pada 2003 kembali dilanjutkan. Kali ini, kelima anak usaha PT Pupuk Sriwidjaja dikerahkan untuk memproduksi dan menyalurkan pupuk subsidi di wilayahnya masing-masing.

Dalam perkembangannya, pada 2009 penyaluran pupuk subsidi menggunakan sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK). Periode ini adalah masa transisi sebelum nama Pupuk Indonesia dikukuhkan. Tepat pada 3 April 2012, PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) resmi menjadi holding BUMN pupuk, PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).

"Pembentukan induk perusahaan BUMN pupuk tersebut sangat efektif untuk mengatasi berbagai persoalan di anak perusahaan yang membutuhkan kecepatan, seperti dalam distribusi pupuk, masalah pasokan gas, dan lain-lain," kata Menteri BUMN periode 2011-2014, Dahlan Iskan, Jakarta, Rabu 18 April 2012.

Berikutnya, pemerintah pada 2017 membuat sistem Kartu Tani bagi penerima pupuk subsidi. Mulai November 2024, Kartu Tani sudah tidak lagi menjadi syarat dan cukup menggunakan KTP petani yang terdaftar di sistem e-RDKK. Namun, hingga saat ini program pupuk subsidi masih banyak menyisakan pekerjaan rumah.

Melansir dokumen Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Setjen DPR RI 2024, ditemukan sederet evaluasi implementasi program pupuk subsidi. Secara umum, persoalan pupuk subsidi membutuhkan modernisasi industri pupuk, efisiensi dan akuntabilitas.

Pertama, adanya masalah penyelewengan distribusi pupuk subsidi. Dokumen itu membedah, salah satu faktor penyebab banyak pupuk subsidi disalahgunakan adalah disparitas harga yang tinggi antara pupuk bersubsidi dan non subsidi.

Kedua, terdapat kesenjangan antara supply dan demand. Subsidi pupuk dalam APBN 2024 ditetapkan sebesar Rp26,68 triliun dan hanya mampu menyediakan pupuk sebesar 4,8 juta ton. Padahal, kebutuhan pupuk subsidi 2024 sebesar 10,7 juta ton. Tambahan anggaran Rp14 triliun untuk 2,5 juta ton pupuk subsidi di tahun tersebut juga masih menyisakan gap.

Ketiga, subsidi pupuk belum mampu meningkatkan produksi pertanian. Realisasi anggaran subsidi yang meningkat sepanjang 2018-2023 rupanya masih belum mampu meningkatkan produksi padi, jagung, kedelai, dan kakao. Contohnya, produksi padi 2023 hanya 53,63 juta ton, turun 5,57 juta ton dibanding realisasi 2018. Sedangkan produksi jagung pada 2023 mengalami penurunan 15,41 juta ton menjadi 14,64 juta ton.

Perangkat regulasi diperbarui seiring dengan evaluasi yang ditemukan di lapangan. Pada 2022, melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, pemerintah memfokuskan komoditas pertanian yang bisa mendapat pupuk subsidi dari 60 jenis tanaman menjadi 9 komoditas.

Beleid tersebut lalu diperbarui menjadi Permentan Nomor 4 Tahun 2025 dengan menambah komoditas ubi kayu. Dengan begitu, komoditas yang bisa mendapat pupuk subsidi adalah padi, jagung, kedelai, ubi kayu (subsektor tanaman pangan); cabai, bawang merah, bawang putih (subsektor hortikultura); tebu rakyat, kakao, kopi (subsektor perkebunan), dengan luas pertanian maksimal 2 hektar.

Sementara itu, jenis pupuk subsidi juga direvisi dari yang semula terdapat 6 jenis pupuk yaitu ZA, Urea, SP-36, NPK, pupuk organik, dan pupuk organik cair, berubah menjadi 2 jenis pupuk saja yaitu urea dan NPK. Untuk 2025 ini, pemerintah juga memberi alokasi subsidi pupuk organik.

Kementerian Pertanian mulai 22 Oktober juga memberlakukan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20%.

Riset Pupuk Indonesia mencatat, secara historis setiap peningkatan harga pupuk sebesar Rp1.000 terbukti dapat menurunkan tingkat pemupukan petani hingga 13–14% yang pada akhirnya berdampak pada penurunan produksi pertanian secara signifikan.

"Dengan harga pupuk yang lebih terjangkau dan pasokan yang terjamin, kami ingin mendukung peningkatan produktivitas petani secara berkelanjutan,” kata Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi, dikutip Jumat (26/12/2025).

Penyempurnaan regulasi juga dilakukan dengan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 menjadi Perpres Nomor 113 Tahun 2025. Perubahan paling utama diatur dalam Pasal 14, bahwa pembayaran subsidi pupuk untuk keperluan pengadaan bahan baku diberikan kepada BUMN Pupuk sebelum realisasi pengadaan.

Mekanisme ini memperkuat pengawasan, karena pembayaran subsidi untuk pengadaan bahan baku kepada Pupuk Indonesia diberikan sebelum proses produksi dan penyaluran.

Transformasi dan Inovasi ...

Inovasi di Hulu dan Hilir

Sembari pemerintah terus menyempurnakan regulasi dan memperketat pengawasan program pupuk subsidi, Pupuk Indonesia juga mengimbanginya dengan terus bertransformasi dan meluncurkan inovasi.

Saat ini, Pupuk Indonesia telah menerapkan teknologi 4.0. Model bisnis ini memungkinkan Pupuk Indonesia dapat mencapai kinerja operasional yang lebih andal, produktif dan efisien.

Sebagai modernisasi bisnis, perseroan meluncurkan Production Analytics Center (PAC) di bidang produksi. PAC mampu mengintegrasikan data operasi pabrik dan melakukan analitik data operasi dari 47 pabrik anak perusahaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia secara terintegrasi. PAC memberikan visibilitas menyeluruh terhadap kinerja produksi, membantu unit produksi menganalisis dengan lebih akurat dan pengambilan keputusan operasi yang lebih tepat.

Teknologi tersebut juga dapat menciptakan efisiensi operasional bisnis. PAC memungkinkan pemantauan produksi yang lebih presisi, membantu mengambil langkah optimalisasi kinerja pabrik, dan peningkatan efisiensi secara menyeluruh.

PAC juga mampu mendeteksi ketidaksesuaian atau anomali operasi terhadap benchmark secara dini, memproyeksikan sisa umur masa pakai berbagai equipment pabrik, serta merekomendasikan perawatan dilakukan tepat waktu. Dengan fitur ini, PAC mampu mengurangi downtime yang tidak terduga.

Inovasi Pupuk Indonesia dalam menjalankan teknologi 4.0 lainnya juga berupa aplikasi Sales and Operation Planning (S&OP) Tools, sebuah sistem bantu simulasi optimasi profit dari proses S&OP.

Kemudian, Integrated Distribution & Logistics Optimization (INDIGO) atau digital ekosistem yang terintegrasi. Terakhir, Retail Management System (Rekan/Ipubers) Pupuk Indonesia atau open platform retail management system yang dirancang dapat terintegrasi dengan sistem eksternal sebagai single platform sales channel di kios.

Sementara itu, untuk memastikan akuntabilitas penyelenggaraan program pupuk subsidi, Pupuk Indonesia juga telah melakukan integrasi sistem menyeluruh.

Misalnya, seluruh kios pupuk resmi kini telah terhubung dengan Integrasi Pupuk Bersubsidi (i-Pubers), sebuah sistem digital yang memastikan transaksi, pengawasan harga, dan distribusi pupuk dapat dipantau secara transparan.

Melalui sistem ini, ketentuan HET baru otomatis tercantum pada aplikasi, sehingga petani dan pengelola kios tidak mengalami kebingungan dalam menerapkan harga baru.

Selain itu, semua titik serah kini telah memasang stiker resmi HET terbaru yang membuat harga pupuk dapat diawasi secara langsung oleh masyarakat, mencegah penyimpangan, dan memastikan petani mendapatkan pupuk sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.

Pada Rabu 24 Desember 2025, tepat 66 tahun berdiri Pupuk Indonesia Group telah memiliki dan mengelola 5 pabrik utama yang terbentang dari Sumatera Utara hingga Kalimantan Timur.

Secara keseluruhan, kapasitas produksi pupuk Pupuk Indonesia Group mencapai 14,65 juta per tahun, terdiri dari urea sebesar 9,36 juta ton per tahun, NPK 4,50 juta ton per tahun, ZA 750.000 ton per tahun dan ZK 20.000 ton per tahun. Selain itu, ada pula produk non-pupuk dengan kapasitas produksi sebesar 8,69 juta ton per tahun, terdiri dari amoniak 7,09 juta ton per tahun, asam fosfat 400.000 ton per tahun, dan asam sulfat 1,20 juta ton per tahun.

Adapun, untuk penugasan pupuk subsidi, pemerintah pada 2025 ini menetapkan alokasi sebesar 9,5 juta ton. Rinciannya, 4,6 juta ton pupuk urea, 4,2 juta ton pupuk NPK, pupuk NPK khusus komoditas kakao 147.000 ton, dan pupuk organik 500.000 ton.

Sampai dengan 24 September 2025, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 5,53 juta ton atau 58% dari total alokasi. Dengan asumsi penyaluran 20-25% per kuartal, semestinya di akhir kuartal III penyaluran telah mencapai 75%. Penyaluran tersebut di bawah proyeksi lantaran musim tanam yang mundur.

Tidak hanya berperan menyukseskan program pupuk subsidi, Pupuk Indonesia juga ikut andil dalam visi besar hilirisasi. Pada Oktober 2025 lalu, perseroan melalui anak usahanya PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Rekayasa Industri resmi melakukan groundbreaking pembangunan soda ash pertama di Indonesia. Saat beroperasi penuh, pabrik ini akan memiliki kapasitas produksi 300.000 metrik ton per tahun dan diperkirakan mampu memenuhi sekitar 30% kebutuhan soda ash nasional yang selama ini masih bergantung pada impor.

Rahmad Pribadi mengatakan, dengan berkurangnya ketergantungan impor, keberadaan pabrik soda ash Pupuk Kaltim berpotensi menghemat devisa hingga Rp1 triliun per tahun dari substitusi impor soda ash, serta sekitar Rp250 miliar per tahun dari substitusi impor amonium klorida yang merupakan produk sampingan dari proses produksi soda ash.

“Mudah-mudahan mimpi besar bangsa Indonesia untuk lebih mandiri dan memiliki ketahanan industri yang semakin kuat dengan mengurangi impor bisa kita capai. Ini adalah bakti kita untuk Indonesia, berinovasi untuk masa depan," pungkasnya.

PR Pupuk Indonesia ...

Pekerjaan Rumah Selanjutnya

Transformasi dan inovasi yang dilakukan Pupuk Indonesia saja tak cukup bila ingin Indonesia meraih swasembada pangan. Persoalan lahan pertanian yang menyusut sampai minimnya adopsi teknologi di sektor pertanian menjadi hal-hal yang ada di luar kewenangan BUMN Pupuk ini.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori mengatakan selama ini kenaikan produksi pertanian nasional masih bertumpu pada penambahan luas panen yang notabene tak mudah. Dia mencontohkan di komodias padi, yang dalam beberapa tahun ini tak bergerak dari 5,2-5,3 ton per hektar, kalah dari Vietnam dan China.

Berikutnya, sistem budidaya pertanian Indonesia juga kian menjauhi kaidah keberlanjutan. Survei Ekonomi Pertanian 2024 BPS menunjukkan 66,49% lahan pertanian di Indonesia masuk kategori tidak berkelanjutan. Selain itu, lebih 75% lahan-lahan sawah intensif kekurangan bahan organik.

"Dengan kandungan bahan organik di bawah 2% membuat lahan sawah kurang optimal dalam usaha tani. Seresah panen perlu dikembalikan ke sawah dan mengombinasikan pupuk kimia dengan pupuk organik," ujar Khudori.

Dari sisi sosial masyarakat, dia mencatat dalam 10 tahun terakhir jumlah petani gurem (menguasai lahan kurang dari 0,5 ha) bertambah 2,64 juta orang, naik dari 14,25 juta pada 2013 menjadi 16,89 juta petani gurem pada 2023. Menurut hasil Sensus Pertanian 2023, rerata penguasaan sawah petani hanya 0,2 ha.

Atas segala persoalan yang ada, menurutnya Presiden Prabowo secara gradual mulai membenahi berbagai aspek usaha tani. Pertama, membentuk 80.000 koperasi desa/kelurahan Merah Putih. Koperasi ini dikerahkan untuk menyediakan input produksi dan menampung hasil-hasil produksi pertanian, hingga sebagai pihak penyedia pendanaan petani.

"Kedua, menaikkan volume pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton dan penyalurannya dipermudah. Regulasi berjenjang yang berjumlah 125 dipangkas tinggal beberapa biji. Ini untuk memudahkan akses petani terhadap pupuk subsidi," ujarnya.

Ketiga, pemerintah pusat bisa mengintervensi pembenahan irigasi rusak yang menjadi tanggung jawab daerah. Keempat, menarik penyuluh ke pusat agar lebih efektif. Penyuluh tetap di daerah masing-masing, sebagai pegawai pusat yang bertugas di daerah.

"Tentu belum semua pembenahan itu bisa dilihat apa dampak dan hasilnya. Karena sebagian besar masih berproses. Satu hal yang patut dicatat, keberhasilan orde baru mencapai swasembada beras karena ada sentralisasi politik, momentum Revolusi Hijau, dan investasi publik di sektor pertanian yang naik," pungkasnya.