JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) mulai menyusun standardisasi kosa isyarat keagamaan bagi kelompok disabilitas sensorik rungu wicara (tuli) di Indonesia. Program afirmatif yang dinamakan Kosa Isyarat Keislaman Indonesia (Kosmin) ini diluncurkan untuk memetakan serta menyatukan bahasa isyarat istilah-istilah keislaman yang selama ini belum memiliki standar baku.

Peluncuran tersebut dikemas dalam acara Kick-Off Kosmin yang digelar bertepatan peringatan Tahun Baru Islam, 1 Muharam 1448 Hijriah, di Masjid Istiqlal, Jakarta. Langkah ini diambil sebagai kado inklusif untuk memberikan kemudahan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kemenag Abu Rokhmad melaporkan penyusunan Kosmin dilatarbelakangi oleh banyak istilah keagamaan, baik di ranah teologi maupun fikih ibadah, yang selama ini membingungkan sahabat Tuli karena belum ada kesepakatan terkait kosa isyarat yang digunakan.

"Istilah-istilah yang terkait dengan keislaman itu cukup banyak, tetapi belum ada standar yang menyatukan teman-teman tuli ketika mengungkapkan pikiran atau menyampaikan penjelasan. Konon, konsep mendasar tentang surga dan neraka saja belum ada kesepakatan isyarat bakunya. Termasuk istilah fikih harian seperti haid, nifas, istihadhah, hingga mimpi basah. Oleh karena itu, Kemenag hadir untuk memberikan capaian luar biasa berupa standardisasi ini," ujarnya, Selasa (16/6/2026).

Abu Rokhmad menjelaskan Kosmin merupakan kelanjutan dari program inklusi Kemenag. Kementerian Agama telah menuntaskan penyusunan Master Al-Qur'an Isyarat, lengkap beserta komponen tafsirnya. Tahun ini, Kemenag akan menyelesaikan standarisasi kosa isyarat keislaman agar literasi keagamaan bagi sahabt Tuli dapat paripurna.

Penyusunan Kosmin juga menjadi upaya Kemenag dalam memenuhi amanat undang-undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 14 regulasi ini mengatur lima hak keagamaan bagi penyandang disabilitas, yaitu hak untuk memeluk dan mengamalkan ajaran agamanya berdasarkan keyakinan, akses terhadap rumah ibadah, akses terhadap layanan Keagamaan, akses terhadap Kitab suci, dan akses untuk aktif dalam organisasi.

Lihat video: Bus Hidrolik Disediakan Untuk Jemaah Lansia dan Disabilitas di Tanah Suci



Melalui momentum Tahun Baru Hijriah ini, Kemenag juga mengajak generasi muda, khususnya Gen Z muslim, untuk mengisi hari-hari ke depan dengan aksi nyata yang positif dan inklusif demi memajukan Indonesia. Generasi muda diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi dan penggerak di masyarakat agar tidak ada lagi dinding pemisah bagi kelompok difabel dalam mengakses pendidikan agama.

"Kami mengajak, terutama bagi generasi muda, Gen Z, untuk mengisi hari ini hingga hari-hari ke depan di tahun baru ini dengan berbagai macam kegiatan yang positif. Ini akan menjadi bekal bagi adik-adik semua untuk menapaki kehidupan yang akan datang, yang tantangannya jauh lebih luar biasa daripada masa muda kita dulu,” ajak Dirjen Bimas Islam.

“Saya titip dua pesan saja kepada anak-anakku yang nanti akan melanjutkan perjuangan memajukan Indonesia: pertama, selalu laksanakan salat; yang kedua, sempatkan untuk mengaji Al-Qur'an," tambahnya.

Acara kick-off ini ditutup dengan prosesi simbolik. Menteri Agama bersama jajaran pejabat Eselon I, staf khusus, dan seluruh peserta yang hadir di atas panggung melakukan tepuk tangan isyarat bersama komunitas Tuli muslim se-Indonesia. Gerakan ini menjadi simbol bahwa seluruh satuan kerja di bawah Kementerian Agama berkomitmen melahirkan program-program yang adil, afirmatif, dan ramah disabilitas di masa depan.

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) mencatat sejarah baru dalam transformasi kelembagaan Kantor Urusan Agama (KUA). Sebanyak 15 perempuan dari unsur Penyuluh Agama Islam dilantik sebagai Kepala KUA.

Pelantikan 108 Kepala KUA se-Indonesia ini berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, kantor layanan Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Pelantikan ini menjadi bagian dari implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 dan KMA Nomor 1644 Tahun 2025 yang membuka kesempatan bagi Penyuluh Agama Islam untuk menduduki jabatan Kepala KUA.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, mengatakan, pelantikan tersebut menandai era baru kepemimpinan KUA yang lebih inklusif dan berorientasi pada penguatan layanan keagamaan.

Menurut Abu, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh fungsi KUA dapat dijalankan secara optimal sesuai kebutuhan masyarakat. Abu Rokhmad menjelaskan, transformasi KUA tidak hanya menyangkut perubahan struktur kelembagaan, tetapi juga penguatan kualitas pelayanan.

Karena itu, Kementerian Agama memberikan ruang yang sama bagi pejabat fungsional Penghulu maupun Penyuluh Agama Islam untuk berkontribusi memimpin KUA. Hal ini juga sejalan dengan visi Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menempatkan KUA sebagai garda terdepan layanan keagamaan.

Lihat video: Sambut HUT ke-80 RI, Pasangan Pengantin Ikuti "Nikah Bareng" di KUA Bantul



“Dengan kesempatan yang sama bagi penghulu dan penyuluh agama Islam, diharapkan seluruh fungsi KUA dapat terlaksana maksimal dan seluruh jenis layanan KUA dapat disediakan secara proporsional,” ujarnya.

Menurut Abu, kehadiran perempuan dalam kepemimpinan KUA menjadi bagian penting dari penguatan layanan yang semakin dekat dengan masyarakat.

Pengalaman panjang para penyuluh perempuan dalam mendampingi keluarga, majelis taklim, dan komunitas keagamaan dinilai menjadi modal berharga dalam mengembangkan layanan KUA yang lebih responsif.

Ia menambahkan, KUA saat ini tidak lagi dipahami hanya sebagai tempat pencatatan pernikahan. KUA telah berkembang menjadi pusat layanan keagamaan yang mencakup pembinaan keluarga, bimbingan perkawinan, kemasjidan, zakat dan wakaf, hisab rukyat, hingga penguatan kehidupan keagamaan masyarakat.

“Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala KUA saat ini akan menjadi momentum bersejarah tentang era baru KUA sebagai pusat layanan keagamaan,” tegas Abu.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Agama, Muhammad Zain, mengatakan, pelantikan Kepala KUA dari unsur Penyuluh Agama Islam merupakan hasil proses panjang yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh tahapan dilakukan secara profesional dengan memperhatikan kompetensi, rekam jejak, dan kebutuhan organisasi.

Menurut Muhammad Zain, pengangkatan Kepala KUA kali ini juga mencerminkan komitmen Kementerian Agama dalam memperluas ruang pengabdian ASN yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan keagamaan di tengah masyarakat. Kehadiran para penyuluh perempuan sebagai Kepala KUA diharapkan semakin memperkuat kualitas layanan publik berbasis kebutuhan umat.

“Biro SDM berkomitmen memastikan setiap proses pengangkatan jabatan berjalan sesuai prosedur dan mendukung kebutuhan organisasi dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” kata Muhammad Zain.

Sebagai informasi, dari total 258 Kepala KUA yang dilantik terdapat 15 perempuan yang berasal dari jabatan fungsional Penyuluh Agama Islam. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan menjadi bagian dari tonggak sejarah baru kepemimpinan KUA.

15 perempuan yang dilantik jadi Kepala KUA adalah:

1. Andi Ariani Hidayat - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamasa

2. ⁠Uun Kurniasih - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu

3. ⁠Lilik Hanifah - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung

4. ⁠Siti Khotijah - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung

5. ⁠Thuchfatul Syafa'atun Muniro - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan

6. ⁠Siti Mustaqilah - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep

7. Mufaroha - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan

8. Sainiyah - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan

9. Eijiyah Ainun Bisari - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau

10. Siti Zahirah Said - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan

11. Mustika - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan

12. Sri Sartika - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau

13. Siti Hajir - Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh

14. Rapika - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu

15. Pitriani - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu.

JAKARTA - Direktorat Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) menekankan pentingnya mewujudkan pesantren yang aman bagi santri. Pesantren harus menjadi teladan moral dalam membangun pendidikan yang sehat dan setara.

Hal itu dibahas dalam kegiatan Strategi Komunikasi Pesantren Ramah Anak Bebas dari Kekerasan Fisik dan Seksual di Hotel Luminor, Jakarta pada 12–13 Mei 2026.

Kegiatan ini menjadi forum konsolidasi nasional dalam memperkuat narasi publik, tata kelola kelembagaan, serta komitmen lintas pihak untuk mewujudkan pesantren yang aman, bermartabat, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi'i serta diikuti para Staf Ahli, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli Menteri Agama.

Termasuk Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), IKA Perempuan PMII, media keislaman serta berbagai entitas pesantren dan organisasi masyarakat sipil.

Hadir sebagai narasumber utama, Nyai Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid dan Mayadina Rohmi Musfiroh yang memberikan penguatan perspektif pengasuhan, perlindungan anak, dan strategi komunikasi publik berbasis nilai keislaman.

Lihat video: Presiden Prabowo Restui Pembentukan Ditjen Pondok Pesantren



Nasaruddin Umar menegaskan, isu kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan tidak boleh ditutup-tutupi atas nama menjaga marwah lembaga. Menurut Nasaruddin, pesantren justru harus menjadi teladan moral dalam membangun relasi pendidikan yang sehat dan setara.

“Perlindungan anak adalah amanat agama sekaligus amanat konstitusi. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan pendidikan Islam. Relasi kuasa dalam dunia pendidikan Islam harus diperkecil. Kita memerlukan sakralisasi nilai bahwa relasi kuasa yang timpang adalah sesuatu yang dilarang, baik secara agama, moral, maupun hukum negara,” tegasnya, Kamis (14/5/2026).

Nasaruddin Umar menambahkan, strategi komunikasi pesantren ramah anak tidak cukup hanya berupa slogan dan kampanye simbolik, melainkan harus diwujudkan melalui perubahan budaya kelembagaan, sistem pelaporan yang aman, penguatan disiplin positif, serta keterbukaan terhadap pengawasan publik.

“Pesantren memiliki tradisi luhur dalam membangun akhlak dan kemanusiaan. Karena itu, pesantren harus menjadi ruang paling aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan bermartabat,” lanjutnya.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi'i menekankan pentingnya ketegasan negara dalam memberikan sanksi terhadap lembaga yang terbukti melakukan pembiaran maupun keterlibatan dalam tindak kekerasan seksual.

“Kita tidak boleh lagi permisif. Pesantren yang terbukti terlibat, melindungi pelaku, atau melakukan pembiaran terhadap kekerasan seksual harus dicabut izin Tanda Daftar Keberadaan Pesantrennya secara tegas. Negara wajib hadir melindungi anak,” tegasnya.

Menurutnya, langkah penegakan hukum dan sanksi administratif harus berjalan beriringan dengan upaya edukasi dan pendampingan agar ekosistem pesantren semakin sehat dan akuntabel.

Dalam sesi pemaparan, Nyai Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid menekankan pentingnya membangun budaya pengasuhan yang memanusiakan anak dan menghapus legitimasi kekerasan atas nama kedisiplinan.

“Pesantren perlu memperkuat pendekatan pengasuhan yang berorientasi pada kasih sayang, penghormatan martabat anak, dan pembentukan karakter tanpa kekerasan,” ujarnya.

Sementara Mayadina Rohmi Musfiroh menjelaskan pentingnya sistem perlindungan anak berbasis tata kelola kelembagaan, termasuk mekanisme pengaduan, pencegahan, dan penanganan yang berpihak kepada korban.

"Kegiatan ini menghasilkan penguatan komitmen bersama untuk membangun strategi komunikasi nasional tentang pesantren ramah anak yang menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari nilai keislaman, tata kelola pendidikan, dan tanggung jawab sosial bersama," paparnya.

Melalui forum ini, Kementerian Agama berharap terbentuk ekosistem komunikasi publik yang mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) terus memperkuat tata kelola wakaf nasional. Salah satunya melalui percepatan sertifikasi tanah wakaf.

Hingga April 2026, tercatat 287.162 bidang tanah wakaf telah tersertifikasi dengan total luas mencapai 276.106.802 meter persegi. Khusus pada Triwulan I Tahun 2026, tanah wakaf tersertifikasi mencapai 1.688 bidang dengan luas 1.483.943 meter persegi.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad, menyampaikan capaian ini merupakan tonggak penting dalam penguatan perlindungan aset keagamaan sekaligus indikator keberhasilan kolaborasi lintas kementerian.

“Ini bukan sekadar capaian administratif, tetapi wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi aset wakaf umat. Sinergi yang terbangun antara Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN terbukti mampu mempercepat proses sertifikasi secara signifikan,” tegasnya, Rabu (22/4/2026).

Menurut Abu Rokhmad, angka ratusan ribu bidang tanah wakaf yang telah tersertifikasi mencerminkan kekuatan ekonomi dan sosial yang sangat besar. Dengan luas mencapai ratusan juta meter persegi, wakaf memiliki potensi strategis untuk mendukung pembangunan nasional berbasis keumatan—mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Wakaf bukan hanya instrumen ibadah, tetapi juga instrumen pembangunan. Data ini menunjukkan bahwa kita memiliki aset umat dalam skala sangat besar. Jika dikelola secara produktif dan profesional, wakaf dapat menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi bangsa,” lanjutnya.

Lihat video: PWNU Jatim Jalin Kerja Sama dengan ATR/BPN untuk Percepatan Sertifikat Tanah Wakaf



Abu Rokhmad juga mengajak masyarakat untuk segera mendaftarkan dan mensertifikatkan tanah wakaf yang dimiliki untuk memastikan kepastian hukum serta menghindari potensi konflik di masa depan.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk segera mendaftarkan wakafnya. Sertifikasi adalah langkah krusial untuk memastikan keamanan, keberlanjutan, dan optimalisasi manfaat wakaf bagi generasi mendatang,” ujarnya.

Program percepatan sertifikasi tanah wakaf merupakan inisiatif strategis hasil kolaborasi antara Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN. Program ini dirancang untuk mempercepat legalisasi aset wakaf melalui integrasi data, penyederhanaan prosedur, serta pendampingan aktif kepada nazir dan masyarakat.

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan jumlah sertifikasi, tetapi juga memperkuat akurasi data dan kualitas tata kelola wakaf nasional. “Ke depan, Kementerian Agama akan terus mendorong penguatan ekosistem wakaf, tidak hanya pada aspek legalitas, tetapi juga pada optimalisasi pemanfaatan aset agar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan umat,” ucapnya.

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) mencatat sebanyak 3.592.348 pemudik memanfaatkan layanan Masjid Ramah Pemudik (MRP) selama arus mudik dan balik Idulfitri 1447 H/2026 M. Layanan ini tersebar di 6.859 masjid di seluruh Indonesia yang disiagakan selama periode H-9 hingga H+7 Lebaran.

Jumlah ini belum termasuk pemudik yang memanfaatkan vihara, gereja, dan rumah ibadah berbagai agama yang juga ikut memberikan layanan ramah pemudik pada libur lebaran.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rokhmad, mengatakan, jumlah penerima manfaat program ini sangat meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Pada 2025, jumlah pemudik yang singgah tercatat sebanyak 1.617.641 orang. Padahal, saat itu, layanan disiapkan pada 8.710 masjid.

“Tahun ini jumlah pemudik yang memanfaatkan Masjid Ramah Pemudik mencapai lebih dari 3,5 juta orang. Ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun lalu,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Abu Rokhmad menjelaskan, lonjakan jumlah pengunjung tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan berbasis rumah ibadah. “Masjid kini tidak hanya dipahami sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang pelayanan publik yang terbuka bagi siapa saja,” ucapnya.

Lihat video: Ribuan Warga Serbu Masjid Agung Al-Istiqomah Demi Takjil & Al-Qur'an Gratis



Abu Rokhmad menilai, posisi masjid yang berada di jalur strategis seperti Pantura, Trans Jawa, dan Trans Sumatera menjadi faktor penting dalam mendukung kenyamanan pemudik. Keberadaan masjid yang mudah diakses membuatnya menjadi pilihan tempat singgah yang praktis dan aman.

“Masjid memiliki fasilitas dasar yang dibutuhkan pemudik, seperti tempat ibadah, air bersih, dan ruang istirahat. Ketika dikelola dengan baik, masjid bisa menjadi oase di tengah perjalanan panjang,” jelasnya.

Abu Rokhmad menambahkan, Program Masjid Ramah Pemudik merupakan bagian dari implementasi program prioritas Kementerian Agama dalam pemberdayaan rumah ibadah. Melalui program ini, masjid didorong untuk menghadirkan layanan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Abu Rokhmad menyebut keberhasilan program ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pengurus masjid, penyuluh agama, Kantor Urusan Agama (KUA), hingga relawan dan masyarakat setempat yang terlibat aktif dalam pelayanan.

“Layanan ini berjalan karena gotong royong. Banyak pihak yang terlibat untuk memastikan pemudik mendapatkan pelayanan terbaik selama perjalanan,” kata Abu.

Selain menyediakan tempat ibadah, lanjutnya, sebagian besar masjid juga menghadirkan layanan tambahan seperti tempat istirahat, air minum, pengisian daya gawai, hingga layanan kesehatan sederhana bagi pemudik.

Abu Rokhmad berharap tren positif ini dapat terus dipertahankan dan dikembangkan ke depan. Ia menilai, layanan masjid ramah pemudik berpotensi menjadi model pelayanan keagamaan yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Ke depan, kita ingin masjid semakin hadir di tengah masyarakat, tidak hanya saat momentum Lebaran, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Arsad Hidayat mengatakan, peningkatan jumlah pengunjung juga didukung oleh kesiapan fasilitas dan kualitas layanan di masjid-masjid yang terlibat.

Ia menyebutkan, mayoritas pemudik yang memanfaatkan layanan ini merupakan pengguna sepeda motor sebesar 54 persen, disusul mobil 45 persen, dan moda transportasi lainnya sebesar 1 persen.

“Data yang kami himpun ini merupakan hitungan sementara dari masjid yang terdata dalam program Masjid Ramah Pemudik. Secara faktual di lapangan, jumlah pemudik yang singgah diperkirakan lebih besar,” ujar Arsad.

Ia menjelaskan, data tersebut belum sepenuhnya mencakup masjid yang berada di rest area jalan tol yang juga melayani pemudik dalam jumlah besar selama arus mudik dan balik.

“Masjid di rest area tol memiliki tingkat kunjungan yang cukup tinggi, namun belum seluruhnya masuk dalam rekapitulasi data ini. Karena itu, secara keseluruhan angka pemanfaatannya berpotensi lebih besar,” tambahnya.

Menurut Arsad, tingkat kepuasan pengunjung terhadap layanan masjid ramah pemudik juga cukup tinggi. Hal ini terlihat dari ketersediaan fasilitas dasar seperti toilet bersih, air wudu, tempat ibadah, serta area parkir yang memadai.

Ia berharap program ini dapat terus dikembangkan dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan media dan masyarakat, agar manfaatnya semakin luas dirasakan.

“Program ini bukan hanya tentang layanan fisik, tetapi juga tentang menghadirkan kepedulian dan kebersamaan di tengah masyarakat,” tandasnya.

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) mencatat kenaikan angka pernikahan nasional sepanjang 2025. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah), hingga 31 Desember 2025 pukul 11.00 WIB jumlah pernikahan pada 2025 tercatat sebanyak 1.479.533 peristiwa.

Angka ini meningkat 1.231 peristiwa dibandingkan 2024 yang berjumlah 1.478.302 pernikahan. Data tersebut menandai terhentinya tren penurunan angka pernikahan yang berlangsung sejak 2022.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Abu Rokhmad mengatakan bahwa meskipun kenaikannya tidak signifikan, namun data tersebut memiliki makna penting karena menunjukkan perubahan arah tren pernikahan nasional.

"Sepanjang 2025, data SIMKAH mencatat jumlah pernikahan lebih tinggi dibandingkan 2024. Datanya masih terus bergerak, tetapi dapat dikatakan ini menjadi indikasi awal bahwa tren penurunan yang terjadi sejak 2022 mulai berhenti,” ujar Abu di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Ia menjelaskan, sejak 2022 angka pernikahan nasional mengalami penurunan secara bertahap. Pada 2022 tercatat 1.705.348 pernikahan, kemudian turun menjadi 1.577.255 pernikahan pada 2023, dan kembali menurun menjadi 1.478.302 pernikahan pada 2024.

Kenaikan pada 2025 menjadi catatan tersendiri di tengah dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut Abu, perubahan tren tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan.

Salah satunya adalah peningkatan kualitas serta kemudahan layanan pencatatan nikah yang terus diperkuat melalui transformasi digital.

“Penguatan layanan nikah berbasis digital melalui SIMKAH memberikan kepastian layanan, kemudahan akses, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pencatatan pernikahan secara resmi,” jelasnya.

Selain penguatan layanan, Kementerian Agama juga menggencarkan kampanye Gerakan Sadar (GAS) Pencatatan Nikah di berbagai daerah.

Kampanye ini menyasar masyarakat luas, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan kesadaran pentingnya menikah secara sah dan tercatat negara sebagai bagian dari perlindungan hukum keluarga.

“Kampanye GAS Nikah kami lakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, agar masyarakat memahami bahwa pencatatan nikah bukan sekadar administrasi, tetapi bentuk perlindungan hak suami, istri, dan anak,” ujar Abu.

Penguatan pembinaan pranikah juga menjadi faktor penting. Sepanjang 2025, program Bimbingan Perkawinan Kementerian Agama menjangkau 1.248.789 calon pengantin, berdasarkan akumulasi data hingga akhir November 2025. Cakupan tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapan sebelum menikah.

“Cakupan bimbingan perkawinan yang luas menunjukkan tumbuhnya kesadaran bahwa pernikahan memerlukan kesiapan mental, spiritual, dan sosial,” kata Abu.

Ia menambahkan, pembinaan pranikah tersebut diperkuat melalui berbagai skema, termasuk Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN) dan Bimbingan Usia Sekolah (BRUS). Program ini menyasar kelompok usia muda sebagai upaya membangun pemahaman sejak dini tentang pernikahan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

“BRUN dan BRUS menjadi investasi jangka panjang dalam membangun budaya pernikahan yang sehat, karena kesiapan itu perlu ditanamkan jauh sebelum seseorang memasuki usia menikah,” jelasnya.

Selain itu, di 2025, Kementerian Agama juga menggelar nikah massal bertajuk Nikah Fest. Program ini sekaligus menjadi upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya melangsungkan pernikahan yang tercatat negara.

Abu juga membahas penguatan ekosistem layanan keluarga melalui berbagai kegiatan berbasis partisipasi publik, seperti Sakinah Family Run dan Sakinah Fun Walk yang digelar di sejumlah daerah. Kegiatan tersebut tidak hanya bersifat rekreatif, tetapi juga menghadirkan layanan edukatif dan konsultatif.

“Dalam kegiatan seperti Sakinah Family Run, kami menyediakan booth konsultasi pernikahan dan keluarga yang melibatkan fasilitator dan konselor. Masyarakat bisa berkonsultasi langsung terkait kesiapan menikah, komunikasi keluarga, hingga perencanaan rumah tangga,” ujarnya.

Menurutnya, pendekatan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat tersebut efektif membangun kesadaran kolektif bahwa pernikahan perlu dipersiapkan dengan matang dan dijalani secara bertanggung jawab. Hal ini turut menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi pernikahan yang sehat dan tercatat secara resmi.

Di samping faktor layanan dan pembinaan, stabilitas sosial serta mulai pulihnya optimisme masyarakat dalam beberapa tahun terakhir juga memengaruhi keputusan untuk menikah. Kondisi tersebut tercermin dalam data pernikahan sepanjang 2025.

“Situasi sosial yang relatif lebih stabil membentuk optimisme, terutama di kalangan generasi muda, untuk melangkah ke jenjang pernikahan,” ujar Abu.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kenaikan angka pernikahan perlu disikapi secara proporsional. Kementerian Agama, kata dia, tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas pernikahan dan ketahanan keluarga.

“Yang terpenting bukan sekadar angka, melainkan bagaimana pernikahan dijalani secara sehat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Menurut Abu, data pernikahan yang terekam dalam SIMKAH menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam membaca dinamika sosial serta merumuskan kebijakan pembinaan keluarga secara lebih tepat sasaran.

“Data yang akurat menjadi fondasi kebijakan. Dari SIMKAH, kami dapat melihat dinamika pernikahan nasional secara objektif dan menyeluruh,” katanya.

Ke depan, Abu menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus meningkatkan kualitas layanan pernikahan, memperluas jangkauan edukasi pranikah, serta memperkuat sinergi lintas pihak dalam membangun keluarga Indonesia yang kokoh.

“Kenaikan ini kami maknai sebagai momentum untuk terus memperkuat pembinaan keluarga. Pernikahan yang tercatat dengan baik, terlayani secara profesional, dan dibekali pembinaan yang memadai akan menjadi fondasi penting bagi ketahanan keluarga dan masyarakat,” pungkasnya.