JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) buka suara terkait pencegahan mantan drummer Dewa 19 Tyo Nugros ke luar negeri.

Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat DJKN Adi Wibowo menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari proses pengurusan piutang negara dan tidak berkaitan dengan profesi Tyo sebagai musisi.

"Yang perlu dipahami bahwa pengurusan piutang negara yang sedang ditangani ini tidak kaitannya dengan aktivitas Pak Tyo sebagai musisi," kata Adi kepada Kompas.com pada Kamis (11/6/2026).

Adi mengatakan, proses yang dijalankan telah berlangsung cukup lama dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Yang bisa saya sampaikan, tindakan tersebut merupakan bagian dari proses pengurusan piutang negara yang telah berlangsung lama dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan," katanya.

Menurut Adi, dalam proses pengurusan piutang negara terdapat sejumlah pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.

Namun, Adi tidak menjelaskan lebih lanjut bentuk keterkaitan maupun nilai piutang Tyo Nugros.

Adi memastikan seluruh tahapan yang dilakukan DJKN telah mengikuti mekanisme dan prosedur yang berlaku.

"Yang bisa saya sampaikan bahwa seluruh proses dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku," ujarnya.

Meski telah memberikan penjelasan, DJKN belum mengungkap secara rinci perkara piutang negara yang melatarbelakangi pencegahan tersebut.

Kronologi Tyo Nugros Dicegah ke Luar Negeri

Sebelumnya, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Soekarno-Hatta mengungkap alasan Tyo Nugros dicegah berangkat ke Malaysia pada 5 Juni 2026.

Humas Imigrasi Soekarno-Hatta, Panca, mengatakan, pencegahan dilakukan setelah petugas menemukan nama Tyo masuk dalam daftar cegah-tangkal yang terintegrasi di Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).

Menurut dia, permintaan pencegahan tersebut berasal dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I.

Saat Tyo hendak melintas di Bandara Soekarno-Hatta, petugas melakukan pemindaian paspor dan menemukan status cegah berangkat yang masih aktif di dalam sistem.

"Begitu status cegah berangkat muncul di sistem Imigrasi Soekarno-Hatta saat petugas kami memindai paspor yang bersangkutan, kami melakukan koordinasi dengan kontak siaga yang tertera pada sistem dan menyarankan yang bersangkutan untuk segera melapor ke Kantor KPKNL Jakarta I," kata Panca.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Dirjen Pajak yang juga anak buah Sri Mulyani kini tersangkut dugaan korupsi terkait pembayaran pajak periode 2016-2020..

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna buka suara dan telah memeriksa saksi berinisial Suryo Utomo (SU). Selain itu, Kejagung juga mencekal eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi (KD).

"SU selaku Mantan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak dan Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan RI diperiksa," ujar Anang dalam keterangan tertulis, Selasa (25/11/2025) malam.

Selain Suryo, Anang mengemukakan bahwa pihaknya juga telah memeriksa BNDP selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang. Namun, dia tidak menjelaskan materi pemeriksaan keduanya secara detail.

Anang hanya mengemukakan bahwa pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara kasus pembayaran pajak periode 2016-2022.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," pungkas Anang.

Pencekalan 5 Orang, Termasuk Bos Djarum

Setelah kasus dugaan korupsi terkait pembayaran pajak periode 2016-2022 muncul, maka Kejagung telah mengajukan pencekalan terhadap lima orang. Perinciannya, mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi (KD).

Selain Ken, empat orang lain yang telah diajukan pencekalan itu, yakni Victor Rachmat Hartono (bos Grup Djarum), Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.

Penggeledahan di Delapan Titik

Setelah melakukan pencekalan, maka Kejaksaan Agung (Kejagung) juga telah menggeledah delapan titik di kasus dugaan korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020. Titik penggeledahan itu tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Ya lebih dari lima, mungkin delapan titik ada. Keseluruhan ya," ujar Anang di Kejagung, Selasa (15/11/2025).

Namun, Anang tidak menjelaskan secara detail delapan titik yang digeledah oleh penyidik pada Direktorat Jampidsus Kejagung RI. Dia hanya mengatakan bahwa penggeledahan dilakukan pada Minggu (23/11/2025).

Di samping itu, Anang mengemukakan bahwa pihaknya telah menyita sejumlah dokumen terkait perkara pajak hingga satu Toyota Alphard dan dua motor gede alias Moge.

"Dari beberapa tempat di sekitar Jabodetabek. Di mana penggeledahan lebih daripada lima titik. Dan diperoleh di antaranya ada kendaraan dan roda dua yang disita, selain dokumen," pungkasnya.

Kejagung Sita Moge dan Mobil

Kejaksaan Agung (Kejagung) sita satu Toyota Alphard, dua motor gede (Moge) dan dokumen penting terkait kasus dugaan korupsi terkait pembayaran pajak 2016-2020.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan kendaraan bermotor itu disita dari penggeledahan pada Minggu (25/11/2025).

"Ya, sementara itu aja [Toyota Alphard dan 2 Moge disita]," ujar Anang di Kejagung, Selasa (25/11/2025).

Dia menambahkan, penggeledahan itu dilakukan di delapan tempat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Anang tidak menjelaskan secara spesifik itu berkaitan dengan siapa. Dia hanya mengemukakan bahwa penggeledahan dilakukan di kantor pajak dan rumah pribadi.

Tax Amnesty dan Respon Menkeu Purbaya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan menghormati proses hukum yang berjalan, usai Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo terkait pembayaran pajak periode 2016—2020.

Purbaya mengaku akan memantau perkembangan hukum yang berjalan. Dia ingin tahu apakah ada penyelewengan dalam kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty pada 2016.

"Kita lihat apakah ada penyelenggaraan di waktu tax amnesty keluar," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Kendati demikian, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menilai seharusnya tidak sewajarnya tax amnesty berujung ke kasus pidana. Menurutnya, jika memang ditemukan pelanggaran maka yang bersangkutan hanya perlu membayar denda.

"Kalau ada pelanggaran, ya harusnya ada klausul di mana kalau misalnya aset yang dilaporkan ternyata lebih kecil daripada yang seharusnya ada dendanya. Saya pikir itu saja yang dikejar," jelas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait dengan pembayaran pajak periode 2016-2020. Imbas dari kasus ini, Kejagung meminta Kementerian Imigrasi mencegah (cekal) lima orang, termasuk mantan Dirjen Pajak dan bos grup Djarum untuk bepergian keluar negeri.

Perkara ini diduga berkaitan dengan memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak tahun 2016-2020 oleh oknum pada Ditjen Pajak Kemenkeu RI.

Lantas, apa kasus apa yang membuat lima orang ini dicegah keluar negeri?

Fakta-fakta Penyidikan Kasus Pajak yang Bikin Bos Djarum dan eks Dirjen Pajak Dicekal

1. 5 Orang Dicegah Keluar Negeri

Berdasarkan informasi dari Kementerian Imigrasi dam Pemasyarakatan (Imipas), Kejagung telah mengajukan pencekalam terhadap lima orang.

Lima orang tersebut merujuk pada mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi.

Victor Rachmat Hartono selaku Direktur Utama (Dirut) PT Djarum. Selanjutnya, Karl Layman merupakan pemeriksa pajak muda di Direktorat Jenderal Pajak.

Selain itu, Ning Dijah Prananingrum selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang dan Heru Budijanto Prabowo selaku konsultan pajak.

Dalam hal ini, kelima orang tersebut telah dibenarkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. Dia mengatakan, pengajuan itu telah dilaksanakan oleh Imigrasi.

"Betul dan sudah kita laksanakan sesuai Permintaan tersebut," ujar Agus kepada Bisnis, Kamis (20/11/2025).

Di lain sisi, Corporate Communication Djarum Budi Dharmawan belum dapat berkomentar terkait dengan pencegahan Victor Hartono.

"Kami baru mengetahui hal tersebut dari berita," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (20/11/2025)

2. Alasan Eks Dirjen Pajak dan Bos Djarum Cs Dicegah Keluar Negeri

Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan alasan pencekalan itu karena pihaknya khawatir Ken dkk bepergian ke luar negeri.

"Adanya kekhawatiran dr penyidik terhadap para pihak tersebut tidak hadir atau bepergian ke LN dan untuk proses kelancaran proses penyidikan," ujar Anang saat dikonfirmasi, Kamis (20/11/2025).

Hanya saja, Anang belum mengungkap apakah lima orang yang dicekal itu sudah diperiksa atau tidak. Dia hanya mengungkap bahwa kelimanya masih berstatus saksi.

"Iya [berstatus saksi]," tutur Anang.

3. Modus Perkara

Kejagung mengungkap kasus ini diduga terkait dengan kongkalikong antara oknum Ditjen Pajak dengan wajib pajak.

Modusnya, melalui 'kongkalikong' ini wajib pajak atau perusahaan telah memperkecil pembayaran pajak. Setelah itu, oknum pada Ditjen Pajak diduga mendapatkan keuntungan atau imbalan dari operasi itu.

"Ya, tapi kan dia ada kompensasi, untuk memperkecil. Kalau ini kan maksudnya ada kesepakatan dan ada ada ini, ada pemberian itu. Suap lah, memperkecil dengan tujuan tertentu," tutur Anang.

4. Kejagung Geledah Sejumlah Lokasi

Adapun, penyidik pada direktorat Jampidsus juga telah menggeledah sejumlah lokasi dalam perkara ini. Anang juga membenarkan dari lokasi yang digeledah itu ada milik oknum pejabat pajak.

Namun, Anang tidak menjelaskan penggeledahan ini secara detail, termasuk soal temuan maupun penyitaan barang bukti saat penggeledahan.

"Benar ada tindakan hukum berupa penggeledahan di beberapa tempat terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Memperkecil Kewajiban Pembayaran Perpajakan Perusahaan/Wajib Pajak Tahun 2016-2020," kata Anang.

5. Perkara Tax Amnesty

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa kasus yang mejerat nama Direktur Utama PT Djarum Victor Rahmat Hartono dan bekas Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi terkait dengan program pengampunan pajak atau Tax Amnesty yang dilakukan beberapa tahun lalu.

Kendati demikian, Purbaya mengaku belum mendapatkan laporan dari Jaksa Agung mengenai penyidikan yang dilakukan di lingkup salah satu unit di bawah kementeriannya itu. Dia memastikan kasus itu terkait dengan dugaan korupsi pajak yang terjadi sebelum dia menjabat Menkeu.

"Ini kan beda, ini kan kasus tax amnesty kan? Mungkin ada beberapa penilaian yang ga terlalu akurat, saya enggak tahu. Biar aja pak Jaksa Agung yang menjelaskan ke media," ujarnya kepada wartawan usai konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Kamis (20/11/2025).

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengaku tidak ada informasi yang diterima olehnya mengenai penyidikan yang bergulir di Korps Adhyaksa. Namun, dia mengaku beberapa anak buahnya sudah dimintai keterangan oleh penyidik.

"Yang jelas beberapa orang kita dipanggil ke sana untuk memberi pernyataan, kesaksian apa yang terjadi pada waktu itu. Saya pikir biar aja kasus ini berjalan," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menyatakan telah mencekal Roy Suryo dkk ke luar negeri usai menjadi tersangka di kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan total ada delapan tersangka yang dicegah ke luar negeri.

"Betul karena statusnya adalah tersangka, wajib lapor seminggu sekali, dan kita cekal untuk ke luar negeri," ujar Budi kepada wartawan, Kamis (20/11/2025).

Dia menambahkan, Roy Suryo dkk masih bisa ke luar kota. Namun, kewajiban melapor seminggu sekali masih melekat pada tersangka kasus ijazah Jokowi itu.

"Tapi bukan tahanan kota. Kalo mau jalan-jalan ke luar kota boleh saja, yang penting wajib lapor seminggu sekali," pungkas Budi.

Sekadar informasi, dalam perkara yang telah dilaporkan langsung Jokowi ini, Polda Metro sudah menetapkan delapan tersangka.

Delapan tersangka ini dibagi menjadi dua klaster. Klaster pertama yakni menjadi dua klaster. Klaster pertama yakni Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana (ES) dan Anggota TPUA Kurnia Tri Royani (KTR).

Kemudian, Pengamat Kebijakan Umum Hukum dan Politik Damai Hari Lubis (DHL), Mantan aktivis '98 Rustam Effendi (RE) dan Wakil Ketua TPUA Muhammad Rizal Fadillah (MRF).

Sementara itu, klaster kedua Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo (RS), Ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar (RSH) dan Dokter Tifauzia Tyassuma alias dr Tifa (TT).

Adapun, klaster pertama dijerat dengan Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 27A jo Pasal 45 Ayat 4 dan atau Pasal 28 Ayat 2 jo Pasal 45A Ayat 2 UU ITE.

Kemudian, dalam klaster kedua dipersangkakan Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 32 Ayat 1 jo Pasal 48 Ayat 1 dan atau Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat 1 dan atau Pasal 27A jo Pasal 45 Ayat 4 dan atau Pasal 28 Ayat 2 jo Pasal 45A Ayat 2 UU ITE.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaaan Agung (Kejagung) telah mencekal lima orang dalam kasus dugaan korupsi terkait pembayaran pajak 2016-2022.

Salah satu orang yang dicekal adalah mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi. Dia dicekal bersama dengan Victor Rachmat Hartono, Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan pencekalan dilakukan karena pihaknya khawatir Ken Cs berpergian ke luar negeri saat proses penyidikan berlangsung.

Dengan demikian, apabila Ken Cs berpergian ke luar negeri maka dinilai akan menghambat proses penyidikan kasus pajak yang ditangani oleh Jampidsus Kejagung.

"Adanya ke khawatiran dari penyidik terhadap para pihak tersebut tidak hadir atau berpergian ke LN dan untuk proses kelancaraan proses penyidikan," ujar Anang saat dihubungi, Kamis (20/11/2025).

Lantas, bagaimana profil Ken Dwijugiasteadi?

Ken merupakan lahir 8 November 1957 di Malang, Jawa Timur. Ken menyelesaikan pendidikannya di Universitas Brawijaya pada 1983.

Setelah itu, dia memperoleh gelar master of science in tax auditing di Opleidings Institute Financien, Den Haag, Belanda pada 1991.

Karier Ken di pemerintahan menjabat sebagai staf di Sekretariat DJP. Secara bertahap, satu per satu tangga birokrasi dijabat Ken.

Misalnya, dia sempat Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada 1989. Selanjutnya, menjadi Kasi Wajib Pajak Perseorangan pada 1992

Pada 2003, Ken diangkat menjadi Direktur Informasi Perpajakan.

Selang tiga tahun kemudian, dia ditugaskan menjadi Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur periode 2006–2008 dan kantor DJP Jawa Timur periode 2008–2015.

Setelah melanglangbuana di lingkungan DJP, Ken akhirnya ditunjuk menjad Dirjen Pajak pada Desember 2015. Dia menggantikan Sigit Priadi Pramudito yang mengundurkan diri.

Adapun, dia juga tercatat telah mencanangkan soal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Program ini dimunculkan untuk menggenjot peneromaan negara dan meningkatkan kepatuhan pajak jangka panjang.