JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak ada aturan yang melarang seseorang menggunakan dana pribadi untuk menambah biaya suatu kegiatan, termasuk perjalanan dinas.

Purbaya mengatakan pemerintah berpegang pada penjelasan yang telah disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait polemik tersebut.

"Saya enggak bisa menjawab pertanyaan itu, itu kan Pak Teddy sudah menjelaskan ya. Kita pegang pernyataan Pak Teddy. Enggak ada aturannya. Kalau saya punya duit, saya pergi nombok enggak boleh? Secara logika kan boleh saja kalau mau nombok," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Meski demikian, Purbaya enggan memberikan komentar lebih jauh terkait penggunaan dana pribadi tersebut.

Ia hanya menegaskan pemerintah tetap mengalokasikan anggaran perjalanan dinas Presiden setiap tahun melalui APBN.

"Ada pasti anggaran yang dianggarkan," ujar Purbaya.

Namun, ketika ditanya mengenai besaran anggaran perjalanan dinas Presiden yang dialokasikan pada 2026, Purbaya tidak bersedia mengungkapkannya.

Ia menyarankan agar pertanyaan terkait rincian anggaran tersebut disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

"Anda mau lihat rahasia presiden, ya enggak boleh lah. Kita tahu angkanya, cuma Anda tanya ke Mensesneg saja kalau mau jawaban yang pasti," kata Purbaya.

Padahal jika merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2020 tentang besaran komponen dan tata cara pertanggungjawaban biaya pelaksanaan perjalanan dinas bagi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Aturan ini menjadi dasar hukum bahwa seluruh biaya perjalanan dinas Kepala Negara ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebelumnya, Pernyataan mengenai penggunaan dana pribadi Presiden sebelumnya mencuat setelah mantan Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyoroti frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo yang dinilai berada di luar batas kewajaran.

Hal itu langsung direspons oleh Teddy Indra Wijaya yang menyebut sebagian biaya perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto ditanggung menggunakan dana pribadi Presiden.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengaku selalu mengalami kerugian secara finansial selama menjabat sebagai menteri.

Pernyataan tersebut disampaikan Nadiem saat diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus pengadaan Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/5/2026).

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) awalnya menanyakan mengenai tambahan gaji yang diberikan Nadiem dari kantong pribadi kepada staf khusus menteri (SKM), termasuk Jurist Tan dan Fiona.

"Tadi saudara akui itu menggunakan uang pribadi saudara ya? Benar ya? Benar begitu kan? Nah, apakah itu juga ada kaitannya, ya kan, terkait dengan khususnya peran juristan dan Fiona ini untuk perpanjangan saudara di dalam skema pengadaan Chromebook ini?" tanya jaksa.

Menjawab pertanyaan tersebut, Nadiem mengatakan pemberian tambahan gaji itu berasal dari dana pribadinya dan dilakukan secara konsisten selama lima tahun masa jabatan staf khusus tersebut.

"Ini bukan sesuatu yang saya tutup-tutupi. Ini adalah tambahan dari uang saya pribadi yang saya berikan selama 5 tahun mereka menjabat. Tidak pernah berubah jumlahnya dan selalu konsisten tiap bulan," jawab Nadiem.

Jaksa kemudian menanyakan besaran gaji yang diterima Nadiem saat menjabat sebagai Mendikbudristek. Namun, Nadiem mengaku tidak mengingat jumlahnya karena tidak pernah memperhatikan gaji yang diterimanya sebagai pejabat negara.

"Bukan tidak mau, Pak. Saya tidak ingat. Jujur karena saya tidak pernah melihat gaji saya. Yang sudah jelas saya tiap bulan rugi waktu menjadi menteri. Tidak ada penghasilan. Jadi uang saya pasti turun terus," ujar Nadiem.

Dalam kesempatan itu, Nadiem juga menegaskan sumber kekayaannya hanya berasal dari kepemilikan saham di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB), yang merupakan entitas pendahulu dari PT GoTo Gojek Tokopedia.

"Saya tidak punya sumber kekayaan lain di luar saham saya di PT AKAB," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ridwan Kamil menanggapi pembelian mobil Mercedes-Benz (Mercy) 280 L milik anak Presiden ke-3 BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie. Dia mengatakan pembelian mobil tersebut menggunakan dana pribadi.

Hal itu dia sampaikan usai diperiksa KPK sekitar 6 jam terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB 2021-2023, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025).

"Maka semua yang pernah ramai itu adalah dana pribadi. Dana pribadi sendiri, jadi tidak ada hubungan dengan perkara yang dimaksud, kira-kira gitu," katanya kepada pewarta.

Begitupun terkait motor Royal Enfield 500 Classic Limited Edition yang disita dari kediamannya di Bandung. Perlu diketahui, KPK sempat memanggil Ilham Habibie untuk dimintai keterangan.

KPK turut menyita uang Rp1,3 miliar yang berasal dari pembelian mobil Mercy. KPK menduga Ridwan Kamil membeli aset tersebut menggunakan dana dari hasil korupsi.

Dalam perkara ini, negara diprediksi merugi hingga Rp222 miliar. Dalam praktiknya, BJB menyalurkan dana iklan sekitar Rp409 miliar melalui enam agensi periklanan: PT CKMB Rp41 miliar, PT CKSB Rp105 miliar, PT AM Rp99 miliar, PT CKM Rp81 miliar, PT BSCA Rp33 miliar, dan PT WSBE Rp49 miliar.

KPK telah menetapkan 5 tersangka, yakni; Yuddy Renaldi (YR), Direktur Utama Bank BJB; Widi Hartoto (WH), Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Divisi Corporate Secretary Bank BJB; Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri;

Suhendrik (S), pengendali BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspres; Sophan Jaya Kusuma (SJK), pengendali Cipta Karya Sukses Bersama dan Cipta Karya Mandiri Bersama.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Bisnis.com, JAKARTA - Ridwan Kamil (RK) mengaku memberikan uang ke selebgram bernama Lisa Mariana menggunakan dana pribadi.

Pasalnya, pemberian uang tersebut diduga menggunakan dana korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Tak hanya itu, dia mengaku bahwa pemberian tersebut karena adanya unsur pemerasan dari Lisa Mariana.

"Itu konteks nya pemerasan dan itu uang pribadi," katanya kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025).

Selain itu, ketika ditanya wartawan mengenai pembelian pembelian mobil Mercedes-Benz (Mercy) 280 L milik anak Presiden ke-3 BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie. Dia mengatakan pembelian mobil tersebut menggunakan dana pribadi.

"Maka semua yang pernah ramai itu adalah dana pribadi. Dana pribadi sendiri, jadi tidak ada hubungan dengan perkara yang dimaksud, kira-kira gitu," katanya kepada pewarta.

Begitupun terkait motor Royal Enfield 500 Classic Limited Edition yang disita dari kediamannya di Bandung.

Lisa Mengaku Terima Aliran Dana Dari Ridwan Kamil

Pada Jumat, 22 Agustus 2025, Lisa Mariana menjalani diperiksa oleh KPK. Kala itu dia menyatakan menerima uang dari Ridwan Kamil

Hanya saja, Lisa tidak menjelaskan lebih rinci mengenai aliran uang dari Ridwan Kamil tersebut berasal dari mana, apakah dari hasil korupsi atau uang pribadi. Lisa hanya menegaskan bahwa dirinya terima uang tersebut untuk kebutuhan anaknya.

"Iya benar ada aliran dana, tapi kan buat anak saya. Saya belum mau sebut berapa nominalnya," tuturnya.

Pada Selasa (2/12/2025), Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB.

RK keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 16.30 WIB, sejak kedatangannya pada pukul 10.40 WIB.

Kepada wartawan, RK mengaku tidak mengetahui perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB karena menurutnya saat itu dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dan perihal permasalahan berada di ruang lingkup perusahaan.

Diketahui, negara diprediksi merugi hingga Rp222 miliar. Dalam praktiknya, BJB menyalurkan dana iklan sekitar Rp409 miliar melalui enam agensi periklanan: PT CKMB Rp41 miliar, PT CKSB Rp105 miliar, PT AM Rp99 miliar, PT CKM Rp81 miliar, PT BSCA Rp33 miliar, dan PT WSBE Rp49 miliar.

KPK telah menetapkan 5 tersangka, yakni; Yuddy Renaldi (YR), Direktur Utama Bank BJB; Widi Hartoto (WH), Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Divisi Corporate Secretary Bank BJB; Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri;

Suhendrik (S), pengendali BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspres; Sophan Jaya Kusuma (SJK), pengendali Cipta Karya Sukses Bersama dan Cipta Karya Mandiri Bersama.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).