Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan telah mengidentifikasi 12 perusahaan yang terindikasi berkontribusi terhadap bencana banjir di Pulau Sumatra. Upaya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan ini bakal segera dimulai.

“Gakkum [Penegakan Hukum] Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum. Ada 12 perusahaan di Sumatra Utara dan penegakan hukum terhadap subjek-subjek hukum tersebut akan segera dilakukan,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025).

Raja Juli tidak memerinci nama-nama perusahaan tersebut, tetapi ia memastikan hasil dari proses hukum ini akan dilaporkan ke Komisi IV DPR RI dan publik.

Selain itu, Kemenhut melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan awal Desember 2025 telah menetapkan moratorium layanan tata usaha kayu tumbuh alami di Areal Penggunaan Lain (APL) untuk skema Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT), menyusul temuan kejahatan kehutanan berupa pencucian kayu hasil pembalakan liar atau illegal logging yang menjadi salah satu pemicu bencana banjir bandang di sejumlah provinsi Pulau Sumatra.

Seiring dengan hal ini, Kemenhut juga bakal melakukan evaluasi menyeluruh dan pengawasan ketat terhadap seluruh pemanfaatan kayu di areal PHAT.

Dalam siaran pers, Ditjen Gakkumhut menjelaskan telah mengidentifikasi sejumlah pola pencucian kayu melalui skema PHAT. Sejumlah modus yang paling umum dipakai pelaku antara lain pemalsuan atau manipulasi dokumen kepemilikan lahan, kemudian kayu dari luar areal PHAT “dititipkan” menjadi seolah-olah berasal dari PHAT. Kayu dari kawasan hutan yang berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL) juga dibawa masuk dan dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) fiktif dengan volume yang dinaikkan.

Modus pencucian ini juga meliputi pemalsuan LHP dengan petak, diameter, dan panjang kayu yang tidak sesuai kondisi lapangan; perluasan batas peta PHAT yang melampaui alas hak yang sah, sehingga penebangan masuk ke kawasan hutan negara; dan penggunaan PHAT milik masyarakat sebagai “nama pinjam” oleh pemodal untuk melegalkan penebangan skala besar.

Selain itu, terdapat pula modus pengiriman kayu yang melampaui volume LHP atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) melalui penggunaan berulang dokumen yang sama; dan penarikan kayu dari kawasan hutan yang kemudian diregistrasi sebagai kayu PHAT setelah dipindahkan dan dikumpulkan di lahan milik.

Sepanjang 2025, Kementerian Kehutanan melaporkan telah menangani sejumlah perkara illegal logging dengan modus pencucian kayu melalui PHAT di berbagai wilayah Sumatra.

Beberapa di antaranya adalah pengungkapan penebangan pohon secara tidak sah di luar areal PHAT dan kawasan hutan oleh pemilik PHAT dengan barang bukti sekitar 86,60 m³ kayu ilegal di Aceh Tengah pada Juni 2025. Kemudian temuan kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan di luar PHAT yang diangkut menggunakan dokumen PHAT dengan barang bukti 152 batang kayu bulat, dua unit ekskavator, dan satu unit bulldozer di Solok, Sumatra Barat pada Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkumhut) menetapkan moratorium layanan tata usaha kayu tumbuh alami di Areal Penggunaan Lain (APL) untuk skema Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT). Langkah ini diambil menyusul temuan kejahatan kehutanan berupa pencucian kayu hasil pembalakan liar atau illegal logging yang menjadi salah satu pemicu bencana banjir bandang di sejumlah provinsi Pulau Sumatra.

Seiring dengan hal ini, Kemenhut juga bakal melakukan evaluasi menyeluruh dan pengawasan ketat terhadap seluruh pemanfaatan kayu di areal PHAT dalam sistem perizinannya.

Dalam siaran pers, Ditjen Gakkumhut menjelaskan telah mengidentifikasi sejumlah pola pencucian kayu melalui skema PHAT. Beberapa modus yang paling umum dipakai pelaku antara lain pemalsuan atau manipulasi dokumen kepemilikan lahan, kemudian kayu dari luar areal PHAT “dititipkan” menjadi seolah-olah berasal dari PHAT. Kayu dari kawasan hutan yang berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL) juga dibawa masuk dan dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) fiktif dengan volume yang dinaikkan.

Modus pencucian juga meliputi pemalsuan LHP dengan petak, diameter, dan panjang kayu yang tidak sesuai kondisi lapangan; perluasan batas peta PHAT yang melampaui alas hak yang sah, sehingga penebangan masuk ke kawasan hutan negara; dan penggunaan PHAT milik masyarakat sebagai “nama pinjam” oleh pemodal untuk melegalkan penebangan skala besar.

Selain itu, terdapat pula modus pengiriman kayu yang melampaui volume LHP atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) melalui penggunaan berulang dokumen yang sama; dan penarikan kayu dari kawasan hutan yang kemudian diregistrasi sebagai kayu PHAT setelah dipindahkan dan dikumpulkan di lahan milik.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menjelaskan bahwa pengungkapan modus pencucian kayu lewat PHAT dan kebijakan moratorium tata usaha kayu di APL merupakan langkah negara untuk menutup celah kejahatan kehutanan terorganisir.

“Kejahatan kehutanan tidak lagi bekerja secara sederhana. Kayu dari kawasan hutan bisa diseret masuk ke skema legal dengan memanfaatkan dokumen PHAT yang dipalsukan, digandakan, atau dipinjam namanya," kata Junanto, dikutip Senin (1/12/2025).

Oleh karena itu, Junanto mengatakan Ditjen Gakkumhut tidak hanya menindak penebangan liar di lapangan, tetapi juga menelusuri dokumen, alur barang, dan alur dana di belakangnya.

"Penegakan multidoors dengan TPPU [Tindak Pidana Pencucian Uang] akan diterapkan untuk menjerat beneficial owner atau penerima manfaat utama dari pemanfaatan kayu ilegal ini," tambah Junanto.

Sepanjang 2025, Kementerian Kehutanan melaporkan telah menangani sejumlah perkara illegal logging dengan modus pencucian kayu melalui PHAT di berbagai wilayah Sumatra.

Pada Juni 2025 di Aceh Tengah, penyidik mengungkap penebangan pohon secara tidak sah di luar areal PHAT dan kawasan hutan oleh pemilik PHAT dengan barang bukti sekitar 86,60 m³ kayu ilegal.

Kemudian di Solok, Sumatra Barat pada Agustus 2025, terdapat temuan kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan di luar PHAT yang diangkut menggunakan dokumen PHAT dengan barang bukti 152 batang kayu bulat, dua unit ekskavator, dan satu unit bulldozer.

Aparat juga melaporkan pengamanan 443 batang kayu olahan yang diangkut menggunakan dokumen PHAT atas nama pelaku berinisial MY yang tidak sesuai ketentuan di Batam, Kepulauan Riau pada September 2025.

Selanjutnya di Kepulauan Mentawai dan Gresik pada Oktober 2025, Ditjen Gakkumhut dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyita 4.610,16 m³ kayu bulat (log) asal Hutan Sipora yang pengeluarannya turut melibatkan dokumen PHAT bermasalah.

Sementara itu di Sipirok, Tapanuli Selatan pada Oktober 2025, sebanyak empat unit truk bermuatan kayu bulat sebanyak 44,25 m³ diamankan, dengan dokumen kayu yang bersumber dari PHAT yang telah dibekukan.

Jakarta: Pasar laundry rumahan di Indonesia tengah menunjukkan prospek cerah. Dalam lima tahun ke depan, nilai pasar sektor ini diproyeksikan menembus USD2,38 miliar, dengan tingkat pertumbuhan tahunan mencapai 7,48% pada periode 2025–2030. Tren tersebut membuat bisnis laundry menjadi salah satu peluang investasi baru yang menarik bagi pelaku usaha dan investor global.

Salah satu perusahaan yang melihat potensi besar ini adalah Alliance Laundry Systems (ALS), pemimpin global di bidang peralatan laundry komersial. Dalam ajang Wealth Investment Seminar 2025 yang digelar di Jakarta pada Sabtu (11/10), ALS menegaskan komitmennya untuk mendukung pertumbuhan bisnis laundry, baik skala komersial maupun rumahan, di Indonesia.

“Kami melihat Indonesia bukan hanya sebagai pasar, tetapi sebagai mitra dalam membangun ekosistem laundry masa depan,” ujar Senior Sales Director APAC, Alliance Laundry Systems Eddie Tay.

“Tujuan kami adalah menghadirkan kapabilitas kelas dunia bagi para pengusaha di Indonesia, dan membantu mereka mengembangkan usahanya dengan percaya diri dan berkelanjutan.” tegas dia.

Seminar tersebut mempertemukan investor, distributor, dan pemimpin industri laundry yang ingin mengeksplorasi peluang di pasar lokal. ALS memposisikan diri tidak sekadar sebagai produsen mesin laundry, tetapi juga mitra strategis dalam pertumbuhan bisnis berbasis kemitraan jangka panjang.

Permintaan Tinggi dari Segmen Rumah Tangga

Meningkatnya aktivitas masyarakat perkotaan, gaya hidup praktis, dan keterbatasan waktu mendorong permintaan terhadap jasa laundry rumahan. Banyak rumah tangga kini mengandalkan layanan laundry kiloan dan waralaba laundry mandiri (self-service laundromat) sebagai solusi sehari-hari.

Fenomena ini mendorong munculnya berbagai peluang usaha, mulai dari laundry berbasis komunitas hingga model bisnis waralaba. Investor pun melihat peluang diversifikasi baru di tengah tren urbanisasi yang terus meningkat.

Dalam seminar yang sama, Pimolwan Cheevakrianggrai, Managing Director LaundryBar Thai Co., Ltd., turut berbagi pengalaman sukses mengembangkan jaringan laundry waralaba di Thailand. Menurutnya, kunci utama keberhasilan ada pada efisiensi operasional dan penggunaan teknologi modern.

Alliance Laundry Systems menampilkan lima merek unggulan global yakni Speed Queen, Unimac, Huebsch, Primus, dan IPSO yang masing-masing dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar berbeda, termasuk segmen rumahan dan usaha kecil menengah.

Bagi calon investor di Indonesia, rangkaian produk ini menghadirkan pilihan lengkap dengan daya tahan tinggi, efisiensi energi, serta sistem yang ramah lingkungan. ALS juga menegaskan pentingnya adaptasi dengan preferensi lokal agar investasi di sektor laundry semakin berkelanjutan.

Pertumbuhan populasi perkotaan dan meningkatnya kesadaran akan efisiensi waktu menjadikan bisnis laundry rumahan sebagai sektor yang tak lagi dipandang sebelah mata. Dengan dukungan teknologi dan model bisnis modern, pasar ini berpotensi menjadi salah satu sektor jasa paling dinamis di Indonesia lima tahun mendatang.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(SAW)