Bisnis.com, CIREBON- Bisnis kuliner di Kota Cirebon, Jawa Barat menunjukkan tren perlambatan dalam empat tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon mencatat jumlah rumah makan terus menurun sejak 2022 hingga pertengahan 2026.

Berdasarkan data Kota Cirebon Dalam Angka 2026, jumlah rumah makan di Kota Cirebon tercatat sebanyak 313 unit pada 2022. Angka itu turun menjadi 278 unit pada 2023, kembali menyusut menjadi 235 unit pada 2024, dan tinggal 219 unit pada saat ini.

Kepala BPS Kota Cirebon Samiran mengatakan tren penurunan tersebut mencerminkan dinamika usaha kuliner yang sedang mengalami penyesuaian dalam beberapa tahun terakhir.

"Data menunjukkan jumlah rumah makan memang mengalami penurunan bertahap dari tahun ke tahun,” kata Samiran dikutip pada Jumat (29/5/2026).

Secara tahunan, penurunan paling tajam terjadi pada periode 2023 menuju 2024. Dalam rentang itu, jumlah rumah makan berkurang 43 unit. Adapun pada 2022 ke 2023 terjadi penurunan 35 unit, sedangkan 2024 ke 2025 turun 16 unit.

Samiran menilai angka tersebut dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari ketatnya persaingan usaha hingga perubahan pola konsumsi masyarakat. Selain itu, meningkatnya biaya operasional usaha makanan juga menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha kecil.

"Usaha kuliner sangat sensitif terhadap daya beli masyarakat dan biaya produksi. Ketika harga bahan baku naik atau biaya operasional meningkat, usaha kecil biasanya paling terdampak," ujarnya.

Fenomena menjamurnya layanan pesan antar berbasis aplikasi juga dinilai mengubah pola bisnis rumah makan konvensional. Sebagian pelaku usaha memilih beralih menjadi usaha rumahan atau hanya beroperasi secara daring sehingga tidak lagi tercatat sebagai rumah makan formal.

Meski jumlah rumah makan menyusut, aktivitas usaha kuliner masih terkonsentrasi di sejumlah kawasan strategis Kota Cirebon. Kecamatan Kesambi menjadi wilayah dengan jumlah rumah makan terbanyak pada 2025, yakni mencapai 75 unit.

Jumlah itu jauh melampaui kecamatan lain seperti Harjamukti sebanyak 46 unit, Kejaksan 42 unit, Lemahwungkuk 34 unit, dan Pekalipan yang hanya memiliki 22 rumah makan.

Dominasi Kesambi dinilai tidak terlepas dari posisinya sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kota Cirebon. Kawasan tersebut juga menjadi titik aktivitas ekonomi masyarakat karena terdapat pusat perbelanjaan, hotel, hingga jalur utama lalu lintas kota.

"Kesambi memang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan sehingga konsentrasi usaha kuliner lebih banyak berada di sana," kata Samiran.

Penurunan jumlah rumah makan turut menjadi indikator melambatnya sektor usaha kuliner formal di Kota Cirebon. Kondisi itu dikhawatirkan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, terutama bagi pekerja informal yang selama ini menggantungkan hidup dari industri makanan dan minuman.

Di sisi lain, tren tersebut juga memperlihatkan adanya konsolidasi usaha. Pelaku usaha dengan modal dan manajemen lebih kuat cenderung mampu bertahan di tengah tekanan biaya dan persaingan pasar.

Samiran mengatakan, pemerintah daerah dinilai perlu memperkuat dukungan terhadap UMKM kuliner melalui kemudahan perizinan, promosi wisata kuliner, hingga pendampingan usaha agar sektor makanan dan minuman tetap menjadi penggerak ekonomi lokal di Kota Cirebon.

Bisnis.com, CIREBON-- Badan Pengelola Kawasan Rebana (BP Rebana) menilai perlu ada percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu lantaran hingga kini masih tertinggal dalam realisasi investasi di kawasan tersebut.

Kepala BP Rebana Helmy Yahya mengatakan kedua kabupaten itu sebetulnya menyimpan potensi besar.

“Potensi perikanan mulai menggerakkan minat investor. Saya senang karena sektor ini memiliki peluang besar, sekaligus mampu menyerap tenaga kerja lokal,” ujarnya, Jumat (28/11/2025).

Helmy memaparkan potensi pariwisata, kuliner, batik, seni topeng, serta produk garam dan perikanan menjadi kekuatan alamiah Cirebon yang seharusnya dapat dikembangkan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi.

Dia mengaku prihatin terkait belum adanya kawasan industri di Cirebon, yang membuat daerah ini sulit menarik masuk investor berskala besar. Situasi ini turut berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan, lambatnya pertumbuhan ekonomi, serta terbatasnya penyerapan tenaga kerja.

Sehingga, kata dia, kondisi tersebut kontras dengan potensi yang dimiliki dan butuh percepatan pembangunan menjadi kebutuhan mendesak.

Ia menilai investor terus memperlihatkan minat untuk masuk ke Kawasan Rebana, termasuk ke Cirebon. Namun minat tersebut memerlukan ruang yang memadai, tata kelola investasi yang jelas, dan kemudahan prosedural di tingkat daerah.

Salah satu sektor yang mulai dilirik adalah perikanan. Helmy menyebut beberapa pelaku usaha perikanan sudah mengungkapkan ketertarikan pada pengembangan kawasan Cirebon, termasuk melalui inisiatif yang melibatkan Cireboni Ramai dan Cireboni.

Helmy menekankan perlunya kolaborasi lintas lembaga untuk mempercepat transformasi ekonomi Cirebon dan Indramayu. Ia mengajak pemerintah daerah, investor, anggota legislatif, aparat penegak hukum, dan organisasi pengusaha untuk duduk bersama serta menciptakan iklim investasi yang ramah.

Dorongan tersebut mencakup penyederhanaan proses perizinan, percepatan pembebasan lahan, hingga penataan rantai pasok yang mendukung industri baru.

“Kita harus bergandengan tangan. Pemerintah daerah, investor, masyarakat, asosiasi, semua perlu terlibat. Cirebon punya potensi yang luar biasa, tinggal digerakkan,” katanya.

Ia menambahkan masyarakat memiliki peran penting dalam mempermudah alur investasi, termasuk dalam penerimaan terhadap pembangunan kawasan baru. Helmy ingin agar warga melihat peluang ekonomi yang dapat muncul dari masuknya investasi, terutama pada sektor-sektor padat karya.

Menurutnya, tugas BP Rebana bersama pemerintah daerah ialah memastikan investor memperoleh kepastian layanan, kemudahan akses, serta pendampingan selama proses investasi berlangsung.

Ia percaya upaya bersama dapat membawa manfaat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat bagian timur, sekaligus menekan angka pengangguran dan kemiskinan yang selama ini membebani Cirebon dan Indramayu.

Helmy menilai percepatan pembangunan dua wilayah tersebut akan berdampak langsung pada kinerja Kawasan Rebana secara keseluruhan. Kedua daerah menjadi simpul penting yang dapat mempengaruhi daya tarik kawasan di mata sektor swasta.

Ia optimistis perbaikan tata kelola, penyediaan infrastruktur industri, dan dukungan regulasi dapat mendorong realisasi investasi yang selama ini tertunda.

“Kita perlu membuka pintu lebar untuk investasi. Perizinan harus dipermudah, masyarakat harus dilibatkan, dan pemerintah hadir sebagai fasilitator. Sisanya akan menjadi tanggung jawab kami di BP Rebana untuk memastikan proses investasi berjalan mulus,” ujar Helmy.

Bisnis.com, CIREBON - Kabupaten Cirebon kesulitan bersaing menggaet wisatawan dengan Bandung Raya dan daerah aglomerasi lainnya.

Program West Java Traincation yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum lama ini menimbulkan kekhawatiran baru bagi wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) yang selama ini masih berjuang memperkuat sektor pariwisatanya.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mengatakan, Cirebon memiliki potensi besar dalam wisata sejarah, religi, dan kuliner yang seharusnya bisa masuk dalam skema tersebut. Namun, lemahnya konektivitas wisata ke destinasi lokal menjadi kendala utama.

Menurut Imron, kebijakan promosi wisata berbasis rel seharusnya tidak hanya berorientasi pada destinasi unggulan di barat Jawa Barat. Pemprov, kata dia, perlu memperluas cakupan rute hingga ke kawasan Ciayumajakuning agar pertumbuhan ekonomi wisata tidak terpusat.

"Cirebon itu sulit bersaing dengan daerah lain. Sudah jelas ketimpangannya," kata Imron, Senin (13/10/2025).

Selain sektor pariwisata yang berjalan lamban dibandingkan daerah lain di Jawa Barat. Imron menilai Cirebon memiliki potensi wisata alam, budaya, dan religi yang melimpah, namun belum dikelola secara optimal karena terkendala permodalan, regulasi, serta minimnya inovasi pengelolaan destinasi.

Menurut Imron, selama ini banyak potensi wisata di tingkat desa yang belum tersentuh program pengembangan secara serius. Pemerintah Kabupaten Cirebon kini mulai mengalihkan fokus ke desa wisata sebagai strategi membangkitkan kembali industri pariwisata lokal.

“Kami berharap desa-desa bisa menjadi tulang punggung sektor wisata, karena mereka lebih memahami karakter wilayah dan daya tariknya,” ujarnya.

Dia menambahkan, penguatan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola wisata menjadi kunci agar pengembangan tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga menumbuhkan ekonomi baru berbasis partisipasi warga.

Upaya ini diharapkan mampu memperluas dampak ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat identitas kultural Cirebon yang selama ini terpinggirkan oleh pesatnya urbanisasi di wilayah Ciayumajakuning.

Pemerintah daerah, kata Imron, juga tengah menyiapkan skema pendampingan dan kemitraan lintas sektor, termasuk dengan pelaku usaha, perbankan, serta lembaga pendidikan, untuk mempercepat transformasi destinasi wisata berbasis komunitas.

“Kalau hanya mengandalkan anggaran pemerintah, wisata kita tidak akan maju. Harus ada kolaborasi dan kreativitas,” ujarnya menegaskan.

Diberitakan sebelumnya, Jawa Barat meluncurkan program wisata berbasis kereta api bernama West Java Traincation, bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia.

Program ini memanfaatkan potensi perkeretaapian Jawa Barat yang unik di Asia Tenggara, menawarkan rute strategis untuk menikmati keindahan alam, budaya, dan kuliner lokal. West Java Traincation diharapkan menjadi penggerak ekonomi lokal dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk penyediaan fasilitas dan promosi wisata kereta api.