Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan di Hangzhou, salah satu pusat pengembangan AI di China, menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang memecat karyawannya karena digantikan oleh kecerdasan buatan (AI).
Pengadilan memutuskan pemecatan tersebut tidak sah dan berpihak kepada karyawan. Putusan ini dianggap penting karena muncul di tengah dorongan besar pemerintah China agar perusahaan semakin aktif mengadopsi teknologi AI. Di sisi lain, keputusan ini juga menegaskan hak pekerja tetap harus dilindungi.
Kasus ini berawal dari seorang pekerja bermarga Zhou yang bekerja sebagai pengawas penjaminan mutu di sebuah perusahaan teknologi. Tugasnya adalah memastikan hasil dari sistem AI akurat sebelum diberikan kepada pengguna.
Sebelum posisinya digantikan, Zhou menerima gaji sekitar US$43.900 atau sekitar Rp740 jutaan per tahun.
Namun, setelah perusahaannya mulai mengandalkan AI, Zhou dipindahkan ke posisi yang lebih rendah dengan pemotongan gaji hingga 40%. Akibatnya, dia menolak keputusan tersebut.
Tak lama kemudian, perusahaan memutus kontraknya dengan alasan penggunaan AI telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja.
Zhou tidak tinggal diam. Dia mengajukan gugatan dan memenangkan kasusnya dalam proses arbitrase. Perusahaan lalu membawa kasus ini ke pengadilan tetapi kembali kalah, bahkan hingga tingkat banding.
Pengadilan menilai alasan perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Penggunaan AI tidak bisa dijadikan alasan utama untuk memecat karyawan, apalagi jika tidak ada kondisi mendesak seperti kerugian besar atau pengurangan karyawan secara resmi.
“Alasan pemutusan hubungan kerja yang dikemukakan oleh perusahaan tidak termasuk dalam keadaan negatif seperti pengurangan jumlah karyawan atau kesulitan operasional, dan juga tidak memenuhi syarat hukum yang membuat tidak mungkin untuk melanjutkan kontrak kerja,” tulis pengadilan dalam putusannya, dikutip dari NPR, Rabu (6/5/2026).
Selain itu, tawaran posisi baru dengan pemotongan gaji besar juga dianggap tidak wajar.
Seorang pengacara dari Zhejiang menyebut penggunaan AI memang merupakan keputusan bisnis perusahaan, tetapi tidak otomatis memberi hak untuk mengakhiri kontrak kerja karyawan begitu saja.
Meski begitu, tekanan ekonomi yang sedang dialami banyak perusahaan di China membuat efisiensi biaya menjadi prioritas, salah satunya dengan mengganti pekerjaan manusia menggunakan AI. (Nur Amalina)