Bisnis.com, JAKARTA — China berencana lebih aktif melakukan belanja fiskal pada 2026 untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga risiko utang tetap terkendali.

Berdasarkan pernyataan resmi pada Minggu (28/12/2025), Kementerian Keuangan China mengungkapkan rencana Beijing untuk menambah belanja negara dan memperkuat kondisi keuangan pemerintah daerah melalui sistem transfer dana yang lebih efektif. Pemerintah menekankan pentingnya perbaikan koordinasi antara kebijakan fiskal dan keuangan agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan tanpa memperbesar risiko utang.

“Kebijakan fiskal yang lebih proaktif akan tercermin tidak hanya dalam skala pendanaan, tetapi yang lebih penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana,” kata Menteri Keuangan Lan Fo’an berdasarkan laporan kantor berita Xinhua, dilansir dari Bloomberg pada Senin (29/12/2025).

Kebijakan tersebut mencerminkan posisi Beijing yang tengah berada dalam situasi sulit. Di satu sisi, China perlu melindungi perekonomiannya dari tekanan eksternal, seperti perlambatan ekonomi global dan ketegangan perdagangan. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus mencegah utang domestik membengkak karena berpotensi mengguncang stabilitas keuangan.

Saat ini, China menerapkan pengelolaan belanja negara yang lebih ketat seiring lonjakan utang pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. China juga meningkatkan dukungan fiskal karena pasar properti telah melemah selama bertahun-tahun dan ketegangan perdagangan terus menekan permintaan.

Menghadapi risiko utang yang meningkat, Beijing berupaya memastikan belanja negara memberikan hasil optimal dengan meningkatkan pengembalian investasi pemerintah serta mengarahkan anggaran ke sektor-sektor yang menjadi prioritas nasional.

Lan berjanji akan mempercepat penyelesaian 'utang tersembunyi' pemerintah daerah. Utang ini berasal dari pinjaman yang dilakukan pemerintah kota dan provinsi melalui lembaga investasi khusus yang tidak tercatat secara jelas dalam laporan keuangan. Saat ini, sebagian besar utang tersebut semakin sulit untuk dilunasi.

Salah satu fokus utama adalah pembiayaan kekuatan produktif baru, yang mencakup industri manufaktur canggih dan inovasi teknologi. Selain itu, pemerintah berencana menyederhanakan kebijakan pajak dan subsidi fiskal untuk mengurangi persaingan tidak sehat antar daerah dan menciptakan pasar domestik yang lebih terintegrasi.

“Pertemuan tersebut menekankan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran dan efektivitas daripada sekadar skala, berfokus bukan pada peningkatan pengeluaran tetapi pada peningkatan efektivitas penggunaannya,” kata Kepala Ekonom Standard Chartered Plc. untuk Greater China dan Asia Utara, Ding Shuang.

Pada 2025, pemerintah sebenarnya menargetkan defisit fiskal yang cukup besar, mendekati 10% dari produk domestik bruto (PDB). Namun, realisasi belanja negara masih tertinggal dari rencana. Dalam 11 bulan pertama 2025, total pengeluaran pemerintah tercatat sebesar 34 triliun yuan (sekitar US$4,8 triliun), atau kurang dari 81% dari total anggaran tahunan.

Menjelang 2026, para ekonom memperkirakan pemerintah akan meningkatkan realisasi belanja negara, meskipun kenaikan anggaran secara resmi relatif terbatas. Seiring ekspor yang berpotensi melambat akibat ketegangan dagang, China mulai mengalihkan tumpuan pertumbuhan ekonomi ke konsumsi domestik.

Kementerian Keuangan kembali mengimbau masyarakat China untuk meningkatkan belanja, dengan menempatkan permintaan domestik sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berjanji meningkatkan pendapatan rumah tangga serta melanjutkan program tukar tambah barang konsumsi yang memberikan subsidi untuk peralatan hemat energi dan kendaraan listrik.

Program subsidi tersebut menjadi salah satu faktor yang menopang penjualan ritel sepanjang tahun ini. Dengan memperpanjang program tersebut, Beijing berharap konsumsi masyarakat dapat lebih stabil, meskipun rumah tangga masih menghadapi tekanan akibat penurunan nilai properti dan melemahnya pasar tenaga kerja. (Putri Astrian Surahman)