Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan akan melanjutkan kebijakan pembelian kembali saham atau buyback tanpa RUPS.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan OJK masih melihat situasi dan kondisi saat ini, dan tetap membuka kesempatan untuk melanjutkan kebijakan buyback tanpa RUPS.

“Tentu pada saatnya [akan dicabut]. Ini bukan peraturan yang bersifat permanen,” ujar Hasan di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Menurut Hasan, meskipun kebijakan buyback tanpa RUPS ini berakhir pada bulan ini, selama peraturan OJK belum dicabut, maka kebijakan tersebut masih berlaku dan diizinkan.

Sebagaimana diketahui, OJK menetapkan kebijakan buyback tanpa RUPS pada 18 Maret 2025 hingga 18 Maret 2026. Kebijakan ini diterapkan seiring dengan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan pada Maret 2025 lalu. Penetapan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan berlaku sampai dengan 6 bulan setelah tanggal surat yang dikeluarkan oleh OJK, atau hingga 18 September 2025.

Sebelumnya, pelaksanaan pembelian kembali saham karena kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan juga wajib memenuhi ketentuan POJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka. Sementara itu, penetapan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan berlaku sampai dengan enam bulan setelah tanggal Surat yang dikeluarkan oleh OJK.

OJK menjelaskan opsi kebijakan buyback saham tanpa RUPS ini merupakan salah satu kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh OJK di Sektor Pasar Modal dan pada praktiknya dapat memberikan fleksibilitas bagi Emiten untuk menstabilkan Harga Saham dalam Kondisi Volatilitas Tinggi dan meningkatkan kepercayaan investor.

Sebagaimana diketahui, salah satu emiten yang melakukan buyback adalah PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA). Manajemen BUKA dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelumnya menjelaskan BUKA memiliki sisa dana untuk melakukan buyback sebesar Rp280,99 miliar dan belum melampaui batasan maksimum dalam pelaksanaan buyback.

“Jumlah nilai keseluruhan buyback diperkirakan sebesar-besarnya Rp280,99 miliar, yang merupakan sisa dari dana yang dialokasikan untuk buyback sebelumnya,” tutur manajemen BUKA.

Menurut manajemen, langkah buyback ini diambil untuk menjaga kestabilan antara fundamental perseroan dan fluktuasi kondisi pasar saat ini, serta tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan dapat terus terjaga dalam mendukung usaha perseroan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

Adapun buyback ini akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan setelah keterbukaan informasi ini, terhitung tanggal 9 Februari 2026 hingga 8 Mei 2026.

Pada buyback sebelumnya, BUKA melakukan buyback saham dan menganggarkan dana Rp420,79 miliar. Buyback tersebut berlangsung sejak 24 Oktober 2025 sampai 23 Januari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) merancang pembelian kembali (buyback) saham perseroan dengan nilai maksimum hingga Rp4 triliun. Rencana tersebut akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 17 April 2026.

Corporate Secretary ADRO Maharani Cindy Opssedha mengatakan rencana pembelian kembali saham ini disampaikan sebagai bagian dari keterbukaan informasi kepada publik sekaligus memenuhi ketentuan peraturan di pasar modal.

“Perseroan berencana melakukan pembelian kembali saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp4.000.000.000.000,” ujarnya dalam keterbukaan informasi, dikutip Kamis (12/3/2026).

Buyback saham tersebut akan dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) secara bertahap dalam jangka waktu maksimal 12 bulan setelah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPST.

Pelaksanaan buyback juga akan mengikuti ketentuan dalam POJK No. 29/2023 serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam aturan tersebut, jumlah nilai nominal saham yang dibeli kembali tidak boleh melebihi 10% dari total modal ditempatkan perseroan dan tidak boleh membuat kekayaan bersih perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan ditambah cadangan wajib.

Perseroan memperkirakan pelaksanaan buyback dapat dimulai pada 20 April 2026 apabila agenda tersebut disetujui dalam RUPST.

Manajemen menilai rencana buyback saham ini memberikan fleksibilitas bagi perseroan untuk memanfaatkan kondisi pasar dalam kurun waktu pelaksanaan yang direncanakan.

Selain itu, langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham perseroan sehingga harga saham mencerminkan nilai fundamental perusahaan.

“Perseroan berharap dengan dilaksanakannya pembelian kembali saham dapat memberikan tingkat pengembalian yang baik bagi pemegang saham serta meningkatkan kepercayaan investor sehingga harga saham perseroan dapat mencerminkan kondisi fundamental yang sebenarnya,” kata Maharani.

Perseroan menegaskan pelaksanaan buyback tidak akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja dan pendapatan perusahaan. Hal ini karena saldo laba dan arus kas perseroan dinilai cukup untuk mendanai aksi korporasi tersebut.

Dana untuk pembelian kembali saham akan sepenuhnya bersumber dari kas internal perseroan. Jika seluruh dana yang dialokasikan digunakan, total aset dan ekuitas perseroan berpotensi berkurang hingga Rp4 triliun.

Adapun pembelian kembali saham akan dilakukan di pasar reguler melalui BEI dengan harga penawaran lebih rendah atau sama dengan harga transaksi sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, perseroan juga telah melakukan buyback saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi pada periode 16 Mei hingga 2 Juni 2025 sebanyak 33 juta saham atau sekitar 0,11% dari total modal disetor.

Selanjutnya, setelah memperoleh persetujuan pemegang saham pada 2 Juni 2025, perseroan kembali melaksanakan program buyback selama 12 bulan sejak 3 Juni 2025.

Dalam periode tersebut hingga 28 Februari 2026, perseroan telah membeli kembali sebanyak 556,19 juta saham atau sekitar 1,89% dari total modal ditempatkan dan disetor.

Dengan demikian, total saham hasil buyback yang tercatat dalam daftar pemegang saham per 28 Februari 2026 mencapai 589,19 juta saham atau sekitar 2,005% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Astra International Tbk. (ASII) menghentikan pelaksanaan pembelian kembali saham atau buyback setelah memborong 305.213.900 saham ASII dengan total nilai transaksi sebesar Rp1,99 triliun.

Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), ASII menyampaikan perseroan telah menyampaikan rencana untuk melakukan pembelian kembali saham perseroan dengan jumlah dana yang dialokasikan untuk buyback sebanyak-banyaknya Rp2 triliun.

“Perseroan memutuskan untuk menghentikan pembelian kembali saham, yang semula direncanakan berakhir pada 30 Januari 2026, menjadi berakhir pada 13 Januari 2026 pada sesi kedua perdagangan di BEI,” tulis Corporate Secretary ASII Gita Tiffani Boer, Rabu (14/1/2026).

Dia menjelaskan penghentian pelaksanaan buyback ini dilakukan karena telah terpenuhinya maksimum dana yang dialokasikan untuk buyback. Dalam hal ini, sisa dana yang tersedia sudah tidak mencukupi untuk membeli satu lot saham.

Selama periode buyback, ASII telah melakukan pembelian kembali saham sebanyak 305.213.900 saham, dengan nilai keseluruhan Rp1,99 triliun.

Gita menyampaikan informasi atau fakta material dalam laporan ini tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha perseroan.

Sebelumnya, manajemen ASII menyampaikan pembelian kembali saham dilakukan dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan. Program tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.13/2023, Surat OJK No. S-102/D.04/2025 tanggal 17 September 2025, dan Peraturan OJK No.29/2023.

“Jumlah nilai pembelian kembali saham sebanyak-banyaknya Rp2 triliun,” tulis manajemen Astra dalam keterbukaan informasi, dikutip Senin (3/11/2025).

Dana tersebut berasal dari internal Astra dan bukan dari pinjaman atau dana hasil penawaran umum. Lebih lanjut, program buyback saham ASII akan berjalan dalam 3 bulan dengan perkiraan jadwal dimulai pada 3 November 2025 hingga 30 Januari 2026.

“Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan pembelian kembali saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kinerja operasional dan pendapatan perseroan, karena perseroan pada saat ini memiliki modal dan arus kas yang cukup untuk membiayai pembelian kembali saham dan kegiatan usaha perseroan.”