Nabire (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, melanjutkan pemberlakuan sistem ganjil-genap plat nomor kendaraan yang akan mengisi BBM subsidi di SPBU, meskipun kebijakan itu memicu kontroversi di masyarakat.

Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawennari di Nabire, Minggu, mengatakan penertiban BBM bersubsidi melalui Surat Edaran (SE) Bupati Nomor 500.10.1/1061/Sek Tahun 2026 yang berlaku sejak 19 Juni 2026 tersebut menunjukkan hasil positif terutama dengan berkurangnya antrean kendaraan di SPBU.

“Salah satu poin di SE Bupati tersebut adalah pemberlakuan sistem ganjil-genap kendaraan yang mengisi BBM subsidi di SPBU sejak 19 Juni 2026. Sekarang sudah mulai kelihatan, antrean motor, mobil dan truk di SPBU sudah banyak berkurang,” ujarnya.

Ia mengatakan, antrean kendaraan di sekitar SPBU selama ini tidak hanya mengganggu kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan karena kendaraan memadati badan jalan.

Meskipun berjalan baik, pemda tetap akan melakukan evaluasi berkala setiap bulan setelah ditetapkannya kebijakan pengawasan dan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

Masih terjadi pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut, salah satu masukan datang dari pengemudi ojek yang mengaku terdampak oleh penerapan sistem ganjil-genap karena membutuhkan pasokan BBM cukup tinggi untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

"Memang masih ada pro dan kontra. Setiap kebijakan pemerintah pasti ada tanggapan yang berbeda, sehingga akan terus kami evaluasi," ujarnya.

Ia menjelaskan, tujuan utama kebijakan tersebut adalah memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak serta mencegah penyalahgunaan dalam distribusinya.

"Intinya Bupati Nabire tetap tegas bahwa surat edaran itu tetap berlaku agar BBM subsidi dinikmati masyarakat yang memang berhak," katanya.

Selain melanjutkan pemberlakuan sistem ganjil-genap, pemerintah daerah juga akan segera menertibkan penjualan BBM oleh Pertamini atau pengecer.

Penertiban terhadap Pertamini juga mencakup pemeriksaan legalitas usaha dan pengawasan standar takaran BBM yang dijual kepada masyarakat.

Ia menegaskan Pertamini atau penjual bensin eceran hanya dapat memperdagangkan BBM nonsubsidi, seperti Pertamax.

Aturan itu sudah tertuang jelas pada Pasal 55 UU nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dimana penyalahgunaan pengangkutan dan atau penjualan BBM subsidi pemerintah dapat dikenai sanksi pidana.

Ia menambahkan, pada SE Bupati tersebut juga mengatur bahwa kendaraan berpelat nomor luar daerah tetap tidak diperkenankan membeli BBM bersubsidi di Nabire.

Pemilik kendaraan yang ingin memperoleh hak tersebut diwajibkan terlebih dahulu melakukan mutasi kendaraan menjadi pelat nomor Papua Tengah (PT) sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia berharap penegakan kebijakan tersebut mampu menciptakan distribusi BBM bersubsidi yang lebih tertib, mengurangi antrean di SPBU, serta memastikan subsidi energi tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

SE berlaku sejak 19 Juni 2026 sebagai upaya pemerintah daerah menata distribusi BBM bersubsidi sekaligus mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan...

Nabire (ANTARA) - Bupati Nabire, Papua Tengah Mesak Magai menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.10.1/1061/Sek Tahun 2026 tentang Pengawasan dan Pengendalian serta Pengaturan Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) guna menata penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran di daerah itu.

“SE berlaku sejak 19 Juni 2026 sebagai upaya pemerintah daerah menata distribusi BBM bersubsidi sekaligus mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan yang selama ini memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU),” kata Mesak di Nabire, Sabtu.

Ia mengatakan, melalui SE tersebut, pemda memastikan penyaluran BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda dua, roda empat, dan roda enam yang berpelat Papua Tengah (PT) yang terdaftar di Kabupaten Nabire serta memiliki barcode sesuai data kendaraan dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang masih berlaku.

Kendaraan berpelat luar daerah yang beroperasi di Nabire diberikan waktu satu bulan untuk melakukan mutasi kendaraan. Setelah batas waktu tersebut berakhir, pembelian BBM bersubsidi akan dibatasi sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, kendaraan keluaran tahun 2010 ke bawah dibatasi melakukan pembelian BBM bersubsidi maksimal dua kali dalam satu pekan.

Pemerintah daerah juga menetapkan sejumlah pembatasan terhadap kelompok kendaraan tertentu yang tidak diperkenankan membeli BBM bersubsidi.

Kelompok tersebut meliputi kendaraan dinas aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri, kendaraan milik perusahaan, kendaraan berpelat nomor luar Provinsi Papua Tengah, serta kendaraan yang menggunakan barcode namun masa berlaku STNK telah berakhir.

Melalui SE tersebut, Pemkab Nabire juga memberlakukan sistem ganjil-genap untuk pembelian BBM bersubsidi.

“Kendaraan dengan nomor polisi ganjil dapat melakukan pengisian pada Senin, Rabu, dan Jumat, sedangkan kendaraan bernomor genap dilayani pada Selasa, Kamis, dan Sabtu,” katanya.

Pemerintah daerah juga melarang penjualan BBM bersubsidi kepada pengecer di pinggir jalan serta akan menindak tegas praktik penimbunan maupun penampungan BBM subsidi secara ilegal.

Mesak menegaskan pengelola SPBU wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam surat edaran tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah daerah akan memberikan sanksi mulai dari teguran tertulis, pengurangan kuota BBM bersubsidi, hingga pencabutan izin operasional sesuai tingkat pelanggaran.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat memperbaiki tata kelola distribusi BBM bersubsidi, mengurangi antrean di SPBU, dan menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Semua pihak harus mendukung kebijakan ini agar distribusi BBM di Nabire lebih tertib, adil, dan tepat sasaran," katanya.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026