Bisnis.com, PEKANBARU-- Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Provinsi Riau berencana mengajukan bantuan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) serta helikopter water bombing kepada pemerintah pusat, menyusul meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.

Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Damkar Riau, Jim Gafur mengatakan pengajuan bantuan tersebut akan disampaikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam waktu dekat.

"Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat penanganan karhutla, terutama di wilayah yang sulit dijangkau melalui pemadaman darat," ungkapnya Senin (9/2/2026).

Menurut Jim, bantuan TMC diharapkan dapat meningkatkan curah hujan di Provinsi Riau yang saat ini mulai mengalami penurunan, khususnya di wilayah pesisir.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), intensitas hujan di Riau pada Februari 2026 cenderung berkurang.

Dia menjelaskan, selain TMC, BPBD Damkar Riau juga akan mengusulkan bantuan helikopter water bombing dan helikopter patroli udara.

Sarana udara tersebut dinilai krusial untuk mendukung upaya pemadaman karhutla di lokasi-lokasi yang sulit diakses oleh personel dan peralatan darat.

Namun demikian, pengajuan bantuan ke pemerintah pusat tersebut masih menunggu penetapan status siaga darurat karhutla. Penetapan status tersebut harus diawali dari tingkat kabupaten/kota yang terdampak sebelum ditetapkan pada tingkat provinsi.

Saat ini, BPBD Damkar Riau masih menunggu keputusan dari pemerintah kabupaten/kota yang wilayahnya terdampak karhutla.

"Apabila telah ada daerah yang menetapkan status siaga darurat, maka Pemprov Riau akan segera menindaklanjutinya dengan penetapan status siaga darurat karhutla tingkat provinsi," ujarnya.

Berdasarkan laporan terakhir, karhutla masih terjadi di lima daerah di Provinsi Riau, yakni Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, dan Kota Dumai. Di wilayah-wilayah tersebut, upaya pemadaman dan pendinginan masih terus dilakukan.

Jim menambahkan, dalam penanganan karhutla di lima daerah tersebut, BPBD Damkar Riau bersama tim di lapangan juga mendapat dukungan dari pihak swasta, baik berupa personel maupun sarana pendukung pemadaman.

Pemprov Riau berharap dengan dukungan TMC dan helikopter water bombing dari pemerintah pusat, upaya pengendalian karhutla dapat dilakukan secara lebih optimal sehingga potensi meluasnya kebakaran dapat ditekan, sekaligus meminimalkan dampak lingkungan dan gangguan aktivitas masyarakat.

Bisnis.com, PEKANBARU — Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Provinsi Riau mencatat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi di lima kabupaten/kota. Lima daerah tersebut meliputi Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Siak, Pelalawan, dan Kota Dumai.

Kepala BPBD Damkar Riau M Edy Afrizal melalui Kepala Bidang Kedaruratan Jim Gafur mengatakan, seluruh titik karhutla di lima daerah tersebut masih dalam tahap pemadaman dan pendinginan.

Upaya penanganan di lapangan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk bantuan dari sektor swasta.

“Untuk karhutla saat ini masih terjadi di Bengkalis, Meranti, Siak, Pelalawan, dan Dumai. Seluruhnya masih dalam proses pemadaman dan pendinginan,” ujarnya Sabtu (7/2/2026).

Khusus di Kabupaten Pelalawan, pemadaman karhutla turut dibantu helikopter water bombing milik perusahaan. Hingga kini, Provinsi Riau belum mendapatkan dukungan helikopter dari pemerintah pusat karena belum menetapkan status siaga darurat karhutla.

“Riau belum memiliki helikopter water bombing dari pemerintah pusat karena belum menetapkan status siaga darurat. Namun, di Pelalawan ada bantuan helikopter dari pihak perusahaan,” jelasnya.

BPBD Damkar Riau kembali mengimbau pemerintah kabupaten dan kota yang wilayahnya terdampak karhutla agar segera menetapkan status darurat karhutla di daerah masing-masing.

Penetapan status di tingkat kabupaten/kota menjadi dasar untuk pembahasan penetapan status darurat di tingkat provinsi.

“Kami minta daerah yang sudah terjadi karhutla untuk menetapkan status. Kalau sudah ada daerah yang menetapkan, baru bisa dibahas penetapan status di tingkat provinsi,” paparnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Provinsi Riau diperkirakan mulai memasuki musim kemarau pada awal tahun 2026.

Namun, periode kemarau tersebut diprediksi berlangsung singkat dan akan kembali diikuti musim hujan hingga pertengahan tahun.

“BMKG memprediksi awal tahun ini ada musim kemarau, kemudian hujan kembali hingga pertengahan tahun. Setelah itu, akan masuk musim kemarau kedua yang diperkirakan berlangsung cukup lama,” ujarnya.

BPBD Damkar Riau mengimbau seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat langkah pencegahan guna meminimalisasi potensi meluasnya karhutla di wilayah Riau.