Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah mobilitas dan kebutuhan gaya hidup yang semakin dinamis, pengalaman premium tidak lagi hanya tentang kemewahan saja. Kenyamanan, fleksibilitas, dan akses terhadap berbagai privilege eksklusif kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gaya hidup modern.

BRI Kartu Kredit Infinite Prioritas hadir untuk melengkapi setiap perjalanan dan pencapaian nasabah. Mulai dari perolehan GarudaMiles, akses Airport Lounge domestik dan internasional, transaksi luar negeri tanpa biaya mark-up, hingga berbagai penawaran eksklusif dari jaringan Visa di seluruh dunia.

Setiap transaksi yang dilakukan pun tidak hanya memberikan kemudahan pembayaran, tetapi juga menghadirkan nilai tambah yang relevan dengan gaya hidup premium masa kini.

Welcome Bonus dan GarudaMiles Berlipat

Salah satu keistimewaan yang langsung terasa sejak awal adalah program welcome bonus. Nasabah baru yang mengajukan kartu mulai 20 Juni 2026 dapat memperoleh 15.000 GarudaMiles dengan akumulasi transaksi minimal Rp100 juta dalam dua bulan pertama. Selain itu, setiap transaksi ritel senilai Rp20.000 mendapatkan 1 GarudaMiles dengan ketentuan minimum transaksi Rp10 juta per bulan, menjadikan setiap transaksi sebagai investasi perjalanan berikutnya.

Kenyamanan Perjalanan Kelas Dunia (Travel in Greater Comfort)

Bagi nasabah yang kerap bepergian, BRI Kartu Kredit Infinite Prioritas menghadirkan akses ke Airport Lounge domestik pilihan untuk dua orang hingga dua kali sebulan, serta akses lounge internasional via Priority Pass hingga enam kali per tahun untuk nasabah yang memenuhi ketentuan FUM(Fund Under Management) sebesar Rp15 miliar.

Perjalanan pun semakin nyaman dengan diskon 20% untuk layanan Luxury Airport Limo Transfer (TBR Global) dan Airport Meet & Greet Services (Fast Track Immigration) di ratusan bandara global.

Kurs Luar Negeri Kompetitif

Salah satu keunggulan BRI Kartu Kredit Infinite Prioritas adalah menyajikan kemudahan bertransaksi di luar negeri. Nasabah dapat menikmati penawaran kurs yang kompetitif tanpa adanya biaya mark-up tambahan, sehingga setiap transaksi internasional menjadi lebih efisien.

Investasi pada Kesehatan dan Keseimbangan Hidup

BRI Kartu Kredit Infinite Prioritas juga mendukung gaya hidup sehat nasabah dengan fasilitas cashback 5% (maksimal perolehan cashback Rp1 juta per bulan) untuk transaksi minimal Rp5 juta di merchant kategori health & wellness pilihan.

Tersedia pula penawaran eksklusif lainnya, antara lain diskon 25% di VIDA Spa 25hours Hotel Jakarta, hemat 10% di Siloam Hospitals untuk MCU, radiologi, dan kamar VIP.

Kuliner dan Belanja Internasional Penuh Keistimewaan

Pengalaman fine dining semakin istimewa dengan akses potongan hingga 20% di berbagai jaringan restoran ternama di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Jepang, hingga Australia.

Untuk kebutuhan belanja internasional, nasabah dapat menikmati keuntungan belanja bebas pajak lewat Global Blue VIP Lounge di Eropa, status match ke Harrods Rewards Gold Tier di London, diskon 10% di The Bicester Collection, serta voucher belanja di berbagai Duty Free Asia seperti Lotte, Shinsegae, Shilla, Eraman, dan King Power.

Asisten Pribadi 24/7 dan Fleksibilitas Finansial

Layanan digital Visa Concierge siap membantu merekomendasikan dan mereservasi restoran, kebutuhan medis, hiburan, hingga asisten belanja virtual kapan pun dibutuhkan.

Dari sisi finansial, nasabah dapat menikmati cicilan 0% hingga 36 bulan langsung melalui aplikasi BRImo. Kartu ini juga bebas iuran tahunan pada tahun pertama, serta pembebasan tahun berikutnya dengan akumulasi transaksi tahunan minimal Rp50 juta atau sesuai ketentuan minimum FUM BRI Prioritas.

Lengkapi setiap perjalanan dan pencapaian Anda dengan berbagai privilege eksklusif dari BRI Kartu Kredit Infinite Prioritas. Nikmati manfaat mulai dari GarudaMiles, akses airport lounge, cashback wellness, hingga berbagai penawaran premium di seluruh dunia untuk setiap momen istimewa.

Buka pintu menuju dunia penuh privilege eksklusif sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut mengenai keistimewaan ini, silakan mengunjungi situs resmi di bbri.id/infiniteprioritas atau hubungi Contact BRI Premium di 0800-1017-017 / 021-575-8899.

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Penata KKB) Ahli Madya Muktiani Asrie Suryaningrum

Indonesia kini tengah berlayar di tengah ombak besar transformasi zaman yang menentukan. Sebagai negara dengan potensi bonus demografi yang melimpah, masa depan republik ini sepenuhnya digantungkan pada kualitas pundak generasi mudanya. Data proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi bahwa Generasi Z mendominasi struktur demografi Indonesia dengan proporsi mencapai 24,93 persen dari total populasi. Namun, perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 kini dibayangi oleh paradoks yang mencemaskan: krisis karakter, disorientasi moral, dan erosi budi pekerti yang akut di kalangan Gen Z dan Gen Alpha.

Kita sedang menyaksikan sebuah fenomena di mana anak-anak muda sangat lincah mengadopsi teknologi kecerdasan buatan, namun gagap dalam mengekspresikan empati dasar. Kecerdasan kognitif yang melesat tanpa ditopang oleh jangkar moral yang kokoh berisiko melahirkan ancaman sistemis. Menghadapi situasi ini, pembinaan karakter konvensional tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri atau sekadar menjadi pemadam kebakaran saat api masalah telanjur membesar. Kita membutuhkan pengentasan struktural yang holistik melalui sinkronisasi dan inovasi program kebijakan dari pemerintah.

Perubahan zaman membawa dampak bagi seluruh negara. Dengan adanya perubahan zaman, pola pikir manusiapun ikut berubah. Perubahan zaman membawa dampak positif maupun negatif. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan Globalisasi. Dahulu, moral anak Indonesia bisa diacungkan jempol. Dilihat dari tatakramanya, sopan santun dan tutur bahasanya yang baik. Tetapi kini, moral atau perilaku anak remaja di Indonesia sangat memprihatinkan. Banyak sekali perilaku-perilaku menyimpang yang kian marak terjadi di Indonesia. Permasalahan di Indonesia terkait program penguatan budi pekerti bagi generasi muda yang dapat menghalangi tercapainya Indonesia Emas 2045.

Krisis moral yang melanda generasi muda bukan sekadar kecemasan moralistik yang tanpa dasar. Statistik dari berbagai otoritas negara menyodorkan data yang wajib membuat kita terjaga. Laporan akhir tahun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2025 secara resmi mencatat 2.031 kasus pelanggaran hak anak dan kekerasan. Angka ini mengalami kenaikan konstan sebesar 2 hingga 3 persen dibandingkan periode sebelumnya, menegaskan bahwa ekosistem perlindungan dan pembentukan watak anak di Indonesia masih berada dalam zona lampu kuning.

Fenomena penyimpangan karakter ini menyebar ke berbagai ranah. KPAI menyoroti lonjakan kasus perundungan (bullying) fisik dan psikis di sekolah, madrasah, bahkan pesantren, termasuk fenomena tragis anak-anak yang mengakhiri hidupnya akibat tekanan di lingkungan pendidikan. Saat data menunjukkan 9 persen ayah kandung dan 8,2 persen ibu kandung justru menjadi pelaku kekerasan terhadap anak mereka sendiri.

Sementara di ruang siber, data Kementerian Komunikasi dan Digital mengonfirmasi bahwa 48 persen anak Indonesia pernah menjadi korban perundungan siber (cyberbullying). Krisis ini berkelindan erat dengan jeratan lingkaran destruktif lainnya, seperti maraknya keterlibatan remaja dalam judi online, paparan pornografi, budaya instan, hingga fenomena peka sosial yang luntur.

Pengentasan Krisis Karakter pada Generasi Muda

Mengatasi krisis karakter dan memutus rantai kemiskinan struktural pada generasi muda (khususnya Gen Z dan Alpha). Strategi ini menekankan bahwa kerentanan sosial dan ekonomi tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan harus diintervensi secara terintegrasi melalui pilar-pilar lingkungan utama yang membentuk kehidupan seseorang. Akar persoalan karakter bersifat multidimensi, sehingga penyelesaiannya wajib mengorkestrasikan pintu masuk utama yang secara bergantian membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak generasi muda.

Pengentasan krisis karakter pada generasi muda yang pertama adalah ekosistem keluarga. Lingkungan keluarga merupakan fondasi paling awal dalam struktur psikologis anak. Mengingat tingginya persentase kekerasan domestik, pengasuhan beracun (toxic parenting) harus diputus. Orang tua wajib menggeser fokus dari sekadar pemenuhan materi menjadi penyedia keteladanan konkret. Internalisasi nilai kejujuran, pembatasan gawai secara disiplin, dan pembiasaan meminta maaf saat salah harus ditegakkan di bawah atap rumah melalui jalinan komunikasi yang empati.

Kedua yaitu ekosistem satuan pendidikan, habituasi integritas tanpa kompromi. Habituasi integritas tanpa kompromi merupakan proses pembentukan kebiasaan secara sadar, konsisten, dan berulang-ulang untuk selalu bersikap jujur, selaras antara ucapan dan perbuatan, serta teguh mempertahankan prinsip moral-etika tanpa celah toleransi sedikit pun terhadap pelanggaran. Istilah ini menggabungkan tiga konsep utama yang saling menguatkan, yaitu proses pembiasaan (habituasi), keselarasan moral (integritas), dan ketegasan mutlak (tanpa kompromi).

Lingkungan sekolah tidak boleh terjebak menjadi menara gading yang hanya mengejar nilai ujian kognitif. Sekolah tidak boleh sekadar menjadi pabrik nilai ujian akademis. Sesuai dengan esensi kurikulum satuan pendidikan harus mentransformasi diri menjadi laboratorium habituasi karakter.

Nilai budi pekerti tidak boleh hanya dihafal demi kelulusan ujian materi Pancasila atau Agama, melainkan diintegrasikan ke dalam seluruh iklim pembelajaran. Ini mencakup sanksi tegas bebas nepotisme terhadap plagiarisme, penguatan sistem deteksi dini perundungan di sekolah, serta penempatan guru sebagai figur pamong yang mengedepankan keteladanan. Budaya sekolah harus tegas menolak kecurangan akademik dan mengedepankan keteladanan guru sebagai figur pamong.

Untuk yang ketiga melalui ekosistem masyarakat, mengaktifkan kembali kontrol sosial kolektif. Krisis moral diperparah oleh sikap apatis lingkungan sekitar yang cenderung bersikap bukan urusan saya. Masyarakat harus kembali mengaktifkan fungsi kontrol sosial kolektifnya. Budaya komunal luhur seperti "saling menjaga antar-tetangga" yang sempat tergerus arus modernisasi harus dihidupkan kembali untuk mengikis sikap individualistis.

Masyarakat perlu menyediakan ruang publik yang aman dan positif bagi remaja. Menghidupkan kembali ruang-ruang interaksi positif. Mengaktifkan karang taruna modern, sanggar budaya lokal, dan komunitas olahraga kepemudaan menjadi strategi krusial untuk mengalihkan energi berlebih remaja dari aktivitas destruktif jalanan seperti tawuran dan balap liar. Masyarakat harus menjadi lingkungan yang aman, yang berani menegur dengan santun saat melihat penyimpangan remaja di ruang publik.

Selanjutnya yang keempat adalah ekosistem lingkungan ibadah sebagai jangkar spiritual yang kontekstual. Rumah ibadah baik masjid, gereja, pura, vihara, maupun klenteng memegang peran penting sebagai penyuplai nilai moral keimanan. Namun, pendekatan bimbingan keagamaan bagi Gen Z dan Alpha tidak boleh lagi bersifat doktriner kaku yang intimidatif.

Tokoh-tokoh agama sebagai pengelola rumah ibadah harus mampu mengemas internalisasi nilai ketakwaan secara dialogis, kontekstif, bersahabat, bukan doktrinal yang kaku. Relevan dengan dilema kehidupan modern remaja, sehingga menjadi imunitas internal. Ketika nilai ketakwaan dan toleransi telah mengakar kuat di dalam jiwa pemuda, mereka akan memiliki benteng internal yang kokoh untuk menolak paparan radikalisme maupun paham hedonisme ekstrem.

Terakhir yang kelima adalah ekosistem ruang digital: garis depan literasi berbasis moral. Ruang digital, garis depan literasi baru dengan tingkat penetrasi internet Indonesia yang masif, ruang digital kini menjelma menjadi ruang kelas kedua bagi generasi muda. Di sinilah pertempuran karakter yang sesungguhnya terjadi. Strategi pengentasan pada ekosistem ini wajib menyentuh aspek literasi digital yang berbasis moral (netiket).

Selain itu, regulasi digital yang tegas dan sistem moderasi konten yang proaktif dari regulator menjadi harga mati untuk melindungi anak-anak dari paparan judi online, pornografi, dan ujaran kebencian. Masyarakat dan kreator konten harus berkolaborasi secara masif untuk membanjiri lini masa dengan konten-konten edukatif demi mengimbangi banjir narasi toksik di ruang siber. Kita membutuhkan gerakan bersama untuk membanjiri lini masa dengan konten-konten edukatif dan inspiratif guna mengimbangi narasi toksik.

Menyelamatkan karakter generasi muda tidak bisa diselesaikan dengan jargon politik atau sekadar statistik kemajuan di atas kertas. Krisis ini menuntut kerja kolaboratif yang tersinkronisasi antara orang tua di rumah, guru di sekolah, tokoh agama di rumah ibadah, warga di lingkungan tetangga, hingga para kreator di ruang siber.

Hanya dengan orkestrasi yang kokoh antara keteladanan orang tua di rumah, ketegasan nilai di sekolah, kepedulian warga di masyarakat, jangkar moral di rumah ibadah, serta regulasi inovatif pemerintah di ruang digital, kita dapat memastikan bahwa jutaan pemuda yang kita miliki hari ini akan tumbuh menjadi tulang punggung bangsa yang kokoh, berintegritas, dan membawa Indonesia memimpin dunia dengan martabat yang luhur. Jutaan pemuda Indonesia akan tumbuh menjadi generasi emas yang cerdas sekaligus mulia budi pekertinya.

Penulis: Muktiani Asrie Suryaningrum, S.Sos., MPH

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Penata KKB) Ahli Madya,

Pengurus Pusat Koalissi Kependudukan Indonesia (KKI) dan,

Pengurus Pusat Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI)

Muktiani Asrie Suryaningrum

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Penata KKB) Ahli Madya

Indonesia saat ini berada pada fase ageing population dengan persentase penduduk lanjut usia mencapai 11,97% sebagaimana dirilis dari hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025. Data ini menunjukan proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas telah menembus 11,97% atau sekitar 34 juta jiwa dari total populasi, mempertegas adanya penuaan penduduk di Indonesia (fase ageing population).

Persentase Penduduk Lanjut Usia (lansia) terus meningkat dari 7,59% pada 2010, menjadi 8,47% pada 2015, dan tetap meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,93%. Pada 2025, persentase penduduk lansia mencapai 11,97%, terdiri atas 12,61% lansia perempuan dan 11,34% lansia laki-laki.

Fenomena ini kerap direspon dengan kecemasan. Lansia sering kali dipandang secara peyoratif sebagai beban pembangunan, pemicu lonjakan biaya kesehatan, dan beban finansial keluarga. Namun, sudut pandang konvensional ini harus segera dirombak. Lonjakan populasi lansia justru membuka jendela peluang baru yang disebut Bonus Demografi Tahap Kedua (Second Demographic Dividend). Jendela ini hanya akan terbuka jika negara mampu mengubah populasi perak ini menjadi kelompok yang sehat, mandiri, dan tetap produktif.

Dinamika penuaan penduduk menunjukkan variasi yang cukup besar antarwilayah. Kecepatan penuaan penduduk di Indonesia tidak merata, menciptakan tantangan kewilayahan yang kompleks. Saat ini 16 provinsi telah memasuki aging population, sementara 22 provinsi lainnya belum. Seluruh wilayah di Pulau Jawa sudah mengalami fase ini, sedangkan Maluku dan Papua masih didominasi penduduk usia muda.

Berdasarkan SUPAS 2025, Provinsi DI Yogyakarta memiliki persentase penduduk lansia tertinggi, yaitu 17,83%, diikuti oleh Jawa Timur (15,45%), dan Bali (15,07%). Sebaliknya, persentase penduduk lansia terendah terdapat di Papua Tengah (6,71%), Papua Barat (6,77%), dan Papua Selatan (6,81%).

Ketimpangan ini menegaskan bahwa kebijakan jaring pengaman lansia tidak boleh disamaratakan. Pulau Jawa membutuhkan infrastruktur layanan lansia yang agresif dan padat, sementara wilayah timur Indonesia harus mengoptimalkan perlindungan sosial dasar sembari bersiap menghadapi transisi serupa.

Di balik angka statistik tersebut, kondisi riil lansia di Indonesia saat ini masih didominasi oleh tiga fenomena kerentanan. Pertama, Krisis Finansial Hari Tua & Jebakan Generasi Sandwich. Lebih dari 90% lansia tidak memiliki tabungan masa tua, dan hanya 8,82% yang menerima dana pensiun tetap. Akibatnya, sebanyak 48,56% lansia menggantungkan hidup sepenuhnya pada kiriman uang anak atau cucu. Hal ini memperparah fenomena sandwich generation, di mana kelompok usia produktif terhimpit secara ekonomi karena harus membiayai dua generasi sekaligus (anak dan orang tua).

Kedua, Fenomena "Working to Survive" (Bekerja Demi Bertahan Hidup), Ketiadaan jaminan hari tua memaksa 37,72% lansia di Indonesia untuk tetap bekerja fisik. Tragisnya, mayoritas dari mereka bekerja di sektor informal (pertanian dan perdagangan kecil) dengan upah rendah. Mereka terpaksa bekerja bukan untuk mengaktualisasikan diri, melainkan murni agar tidak kelaparan. Situasi ini diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan lansia, di mana 74,55% hanya mengenyam pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD) ke bawah.

Ketiga, Paradoks Angka Harapan Hidup, Meskipun intervensi medis berhasil memperpanjang usia biologis masyarakat, kualitas hidup sehat (healthy life expectancy) lansia kita justru rendah. Lansia Indonesia hari ini rentan terhadap Penyakit Tidak Menular (PTM) kronis seperti hipertensi, stroke, jantung, dan diabetes. Sekitar 5% dari mereka berada dalam kondisi ketergantungan fisik total yang membutuhkan sistem perawatan jangka panjang (long-term care).

Pemerintah melalui berbagai Kementerian dan Lembaga sebenarnya telah meluncurkan sejumlah program makro, namun sifatnya dinilai masih reaktif (menyembuhkan gejala) ketimbang preventif-strategis. Kementerian Sosial (Kemensos), fokus pada jaring pengaman sosial dasar melalui Program Bansos Permakanan Lansia (makanan siap saji untuk lansia tunggal miskin) serta alokasi khusus dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Kementerian Kesehatan (Kemenkes), mengandalkan jaringan Posyandu Lansia dan skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/BPJS) yang kini telah mencakup 80,78% lansia.

Namun, sistem ini baru bekerja ketika lansia sudah jatuh sakit. Kementerian Kependudukan dan Pembanguna Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, menggulirkan Bina Keluarga Lansia (BKL) untuk mengedukasi keluarga inti mengenai cara merawat lansia di rumah.

Pendekatan karitatif (pemberian bantuan) seperti ini menempatkan lansia murni sebagai beban biaya (cost center). Jika paradigma ini tidak diubah, anggaran negara akan habis terkuras untuk membiayai perawatan kesehatan dan bansos ketika populasi lansia diproyeksikan melonjak tajam hingga 20,31% (65 juta jiwa) pada tahun 2045.

Indonesia harus belajar dari negara-negara yang telah lebih dulu menjinakkan bom waktu demografi ini melalui kebijakan yang terintegrasi. Misalnya, di Jepang mengintegrasikan lansia kembali ke masyarakat melalui konsep Ikigai (alasan untuk hidup) dan Long Term Care Insurance. Secara struktural, mereka memiliki Kaigo Hoken (Asuransi Perawatan Jangka Panjang) yang wajib diikuti warga usia 40 tahun ke atas. Sistem ini menanggung 90% biaya pengasuh (caregiver) lansia, sehingga tidak memotong produktivitas generasi muda.

Lain halnya di Singapura menerapkan strategi pencegahan hulu dengan membangun ratusan Active Ageing Centres di bawah pemukiman (Housing & Development Board/HDB). Tempat ini adalah pusat komunitas yang disediakan oleh pemerintah Singapura di lantai dasar (disebut void deck) gedung apartemen HDB. Pusat ini dirancang agar para lansia dapat tetap tinggal secara mandiri di lingkungan mereka sendiri (ageing-in-place) namun tetap mendapatkan dukungan. Lansia diwajibkan berkumpul untuk olahraga, pemeriksaan kesehatan, dan interaksi sosial. Singapura juga memberikan subsidi pajak besar bagi perusahaan yang mendesain ulang tempat kerja agar ramah lansia (Workplace Silver Horizons).

Bonus Demografi Tahap Kedua terjadi ketika akumulasi modal, tabungan, dan pengalaman dari penduduk senior (lansia) dapat dikonversi menjadi produktivitas nasional ekonomi baru, yang dikenal sebagai Silver Economy. Agar jendela peluang ini tidak terbuang sia-sia, Indonesia wajib menciptakan cetak biru program inovasi.

Menua adalah kepastian biologis, namun menjadi lansia yang sehat, mandiri, dan berdaya adalah hasil dari desain kebijakan negara. Tahun 2026 harus menjadi titik balik bagi Indonesia untuk bergeser dari kebijakan yang sekadar "menyantuni" menjadi kebijakan yang "memberdayakan".

Menjemput Bonus Demografi Tahap Kedua berarti kita sepakat untuk tidak membiarkan populasi perak ini menjadi beban, melainkan mentransformasikannya menjadi jangkar stabilitas ekonomi dan sosial bangsa. Saatnya Indonesia menyambut gelombang penuaan ini dengan strategi emas.

Muktiani Asrie Suryaningrum, S.Sos., MPH

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Penata KKB) Ahli Madya,

Pengurus Pusat Koalissi Kependudukan Indonesia (KKI) dan,

Pengurus Pusat Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI)

IDXChannel - PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) berencana membagikan saham bonus atau dividen saham USD35,61 juta atau setara Rp35,26 miliar.

Setiap pemegang saham perseroan berhak mendapatkan dividen saham Rp565 per saham sebagaimana disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 13 Mei 2026.

Saham bonus tersebut berasal dari kapitalisasi tambahan modal disetor tahun buku 2025 yang sebesar Rp605,53 miliar.

Total saham bonus yang akan dibagikan WINS mencapai 62.409.979 saham dengan rasio 71:1. Di mana setiap pemilik 71 saham perseroan akan memperoleh sebanyak 1 saham bonus yang bukan merupakan dividen saham.

Berikut jadwal pembagian saham bonus WINS:

• Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 25 Mei 2026
• Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 25 Mei 2026
• Cum Dividen di Pasar Tunai: 29 Mei 2026
• Ex Dividen di Pasar Tunai: 2 Juni 2026
• Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date: 29 Mei 2026
• Pembayaran Dividen: 18 Juni 2026

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana aksi mogok kerja karyawan Samsung Electronics selama 18 hari akhirnya ditangguhkan usai adanya kesepakatan terkait kenaikan gaji dan pemberian bonus yang nilainya cukup fantastis.

Pada menit-menit terakhir, raksasa teknologi asal Korea Selatan itu sepakat untuk memberikan kenaikan gaji sebesar 6,2% serta pemberian bonus khusus berbasis kinerja bisnis semikonduktor. Mengutip Yonhap, Samsung menyetujui alokasi bonus khusus semikonduktor sebesar 10,5% dari pendapatan kinerja bisnis tanpa batas maksimum.

Skema bonus tersebut akan dibayarkan sebagian dalam bentuk saham perusahaan selama sedikitnya 10 tahun. Pembayaran bonus didasarkan pada target laba operasional divisi chip Samsung yang dipatok melampaui 200 triliun won pada 2026—2028 dan 100 triliun won pada 2029—2035.

Berdasarkan proyeksi laba operasional Samsung yang diperkirakan mencapai 300 triliun won tahun ini, setiap pekerja di divisi chip berpotensi menerima bonus hingga 600 juta won atau sekitar Rp7 miliar.

Dari total dana bonus yang disiapkan, sebanyak 40% akan dialokasikan untuk divisi secara keseluruhan, sedangkan 60% sisanya dibagikan ke masing-masing unit bisnis.

Adapun formula pembagian bonus untuk divisi yang masih mencatat kerugian menjadi salah satu isu paling alot dalam negosiasi. Samsung dan serikat pekerja sepakat menunda pembahasan tersebut selama satu tahun.

Dari hasil negosiasi ini, aksi mogok yang sebelumnya direncanakan melibatkan hampir 48.000 anggota serikat pekerja resmi ditangguhkan sembari menunggu hasil pemungutan suara anggota.

Serikat pekerja Samsung Electronics Labor Union menyebut, sekitar dua pertiga anggotanya telah memberikan suara pada hari pertama pemungutan suara terkait kesepakatan tersebut, pada Jumat (24/5/2026).

Dari total 70.850 anggota serikat pekerja terbesar Samsung, sekitar 66% telah menggunakan hak suaranya hingga pukul 20.25 waktu setempat. Sementara itu, sekitar 69% dari 19.000 anggota National Samsung Electronics Union juga ikut dalam proses pemungutan suara yang berlangsung hingga 27 Mei 2026.

“Jika kesepakatan disetujui, saya akan berupaya membangun serikat pekerja yang lebih kuat dengan mendesak manajemen untuk melakukan perbaikan lebih lanjut,” ujar Choi Seung-ho, ketua Samsung Electronics Labor Union, dikutip Bisnis dari Korea Herald, Minggu (24/5/2026).

Diketahui, Pemerintah Korea Selatan disebut turun langsung mengawal negosiasi lantaran industri semikonduktor menjadi tulang punggung ekonomi negara tersebut. Pengiriman chip tercatat menyumbang sekitar 35% ekspor Korea Selatan di tengah melonjaknya investasi pusat data AI global.

Data pemerintah menunjukkan ekspor Korea Selatan mencapai rekor US$219,9 miliar pada kuartal I/2026, dengan ekspor semikonduktor melonjak 139% secara tahunan menjadi US$78,5 miliar.

Ancaman mogok di Samsung sebelumnya memicu kekhawatiran pasar global lantaran perusahaan menguasai sekitar sepertiga pasar dynamic random access memory (DRAM) dunia. Chip DRAM menjadi komponen utama pada laptop, ponsel pintar, hingga pusat data AI.

Perusahaan riset pasar TrendForce mencatat, Samsung kembali menjadi pemimpin pasar DRAM global pada kuartal IV/2025 berkat peningkatan penjualan chip high bandwidth memory (HBM).

Sementara sejumlah analis industri memperkirakan mogok kerja selama 18 hari dapat memangkas pasokan DRAM global sebesar 3% hingga 4% serta menurunkan suplai NAND flash sebesar 2% hingga 3%, yang berpotensi memicu kenaikan harga chip dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat pekerja terbesar Samsung Electronics masih kukuh melanjutkan rencana aksi mogok kerja selama 18 hari, terhitung mulai pekan depan.

Aksi tersebut sebelumnya diklaim akan diikuti oleh sekitar 41.000 pekerja yang telah menyatakan kesiapannya. Jumlahnya disebut berpotensi meningkat menjadi lebih dari 50.000 pekerja.

Ketua serikat pekerja Samsung Electronics Choi Seung-ho mengatakan pihaknya tidak akan kembali berunding sebelum perusahaan memenuhi tuntutan utama terkait bonus berbasis kinerja.

“Kami bersedia berdiskusi setelah 7 Juni. Kami berniat menggunakan hak yang dijamin konstitusi,” katanya, mengutip kantor beritaYonhap, Jumat (15/5/2026).

Keputusan tersebut disampaikan Choi Seung-ho kendati manajemen Samsung Electronics telah mengajukan proposal baru untuk melanjutkan pembicaraan tanpa prasyarat.

Perselisihan terkait bonus kinerja membuat negosiasi antara pekerja dan manajemen kembali buntu, meski pemerintah Korea Selatan telah turun tangan sebagai mediator.

Sebelumnya, dua hari mediasi yang dipimpin pemerintah Korea Selatan berakhir tanpa kesepakatan pada Rabu (13/5/2026).

Keputusan itu memperbesar risiko terganggunya produksi di perusahaan pembuat cip memori terbesar dunia tersebut. Lebih lanjut, hal itu memunculkan ancaman baru bagi rantai pasok semikonduktor global di tengah ledakan permintaan cip kecerdasan buatan atauartificialintelligence(AI).

Tuntutan Pekerja Samsung Electronics

Adapun rencana aksi tersebut dipicu oleh perbedaan posisi antara serikat pekerja dan manajemen terkait bonus kinerja.

Perselisihan utama berkaitan dengan skema bonus berbasis laba dari bisnis semikonduktor AI Samsung Electronics yang tengah menikmati lonjakan keuntungan seiring berlanjutnya tren peningkatan permintaan global.

Dalam proposal terbaru kepada serikat pekerja, manajemen Samsung menawarkan tetap mempertahankan sistem bonus yang sudah ada. Namun, perusahaan membuka opsi perhitungan bonus berdasarkan 10% laba operasi ataueconomic value added(EVA).

Samsung juga menawarkan skema kompensasi khusus yang disebut dapat menciptakan struktur insentif lebih fleksibel.

Sebaliknya, serikat pekerja menuntut bonus tetap sebesar 15% dari laba operasi divisi semikonduktor, sekaligus meminta penghapusan batas maksimum pembayaran bonus.

Manajemen Samsung kembali meminta pekerja melanjutkan negosiasi sambil menyampaikan permintaan maaf kepada publik dan pemerintah Korea Selatan atas polemik yang berkembang.

“Kami memandang serikat pekerja sebagai satu keluarga dan mitra dengan nasib bersama. Kami akan berunding secara terbuka dan tanpa prasyarat,” tulis manajemen Samsung dalam pernyataannya.

Namun, manajemen tidak menyampaikan proposal baru sesuai permintaan serikat pekerja.

Chief Executive Officer (CEO) Samsung Electronics Jun Young-hyun bersama jajaran eksekutif divisi semikonduktor bahkan mendatangi kantor serikat pekerja di Pyeongtaek, sekitar 60 kilometer di selatan Seoul, guna membujuk pekerja kembali ke meja perundingan.

Serikat pekerja tetap menolak membuka negosiasi sebelum tuntutan utama dimasukkan ke dalam pembahasan.

“Pekerja sepenuhnya kehilangan kepercayaan kepada manajemen. Pembahasan mengenai transparansi sistem bonus dan penghapusan batas pembayaran bonus harus dimasukkan,” ujar Choi.

Dalam catatanBisnis, cip AI menjadi salah satu lini bisnis andalan konglomerasi usaha global asal Korea Selatan tersebut.

Bahkan, Samsung Electronics berencana mengalokasikan dana investasi lebih dari 110 triliun won atau Rp1.247 triliun untuk ekspansi kapasitas dan riset cip AI pada 2026.

Alokasi ini menjadi komitmen modal tahunan terbesar dalam sejarah perusahaan untuk mengamankan posisi terdepan di tengah ledakan permintaan teknologi global.

Keterbukaan informasi perusahaan ini menunjukkan nilai investasi tersebut meningkat 21,7% dibandingkan realisasi belanja tahun lalu sebesar Rp1.024 triliun.

Angka ini juga menandai pertama kalinya pengeluaran tahunan raksasa teknologi asal Korea Selatan tersebut melampaui ambang batas 100 triliun won atau sekitar Rp1.134 triliun.

Strategi ekspansi Samsung melampaui perkiraan belanja modal Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) yang menetapkan dana sekitar US$50 miliar untuk tujuan serupa. Keputusan tersebut menandakan pergeseran fokus perusahaan dalam merespons permintaan yang didorong oleh evolusi AI.

Jun Young-hyun mengatakan kemunculanagenticAI telah memicu ledakan pesanan yang sangat besar untuk memori dan penyimpanan kelas server. Perusahaan kini memprioritaskan pengembangan cip AI generasi berikutnya serta prosesfoundryyang lebih canggih.

"Munculnya agentic AI memicu lonjakan pesanan eksplosif, tidak hanya untuk memoribandwidthtinggi (HBM), tetapi juga penyimpanan kelas server," kata Jun dilansir dariThe Business Times, Jumat (20/3/2026).

IDXChannel - PT Harta Djaya Karya Tbk (MEJA) berencana membagikan saham bonus untuk periode tahun buku 2024 senilai Rp7,45 miliar. Nilai itu setara Rp20 per saham.

Dilansir dari keterbukaan informasi BEI, Selasa (14/4/2026), keputusan untuk melakukan pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi tambahan modal disetor perseroan tahun buku 2024 sebanyak 372.583.673 saham.

Adapun rasio pembagian saham bonus 6:1, sehingga setiap pemilik/pemegang 6 saham perseroan memperoleh sebanyak 1 saham bonus sebagai saham baru yang akan dibagikan kepada pemegang saham perseroan.

Berikut Jadwal Pembagian Saham Bonus MEJA:

1. Akhir periode perdagangan dengan hak atas saham
bonus (Cum Bonus)
- Pasar Reguler dan Negosiasi: 16 April 2026
- Pasar Tunai: 20 April 2026

2. Mulai periode perdagangan dengan tanpa hak atas
saham bonus (Ex Bonus)
- Pasar Reguler dan Negosiasi: 17 April 2026
- Pasar Tunai: 21 April 2026

3. Tanggal Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas Saham Bonus (Recording Date): 20 April 2026

4. Tanggal pelaksanaan pendistribusian Saham Bonus kepada pemegang saham: 8 Mei 2026

5. Penyampaian Laporan Pendistribusian Saham Bonus kepada OJK yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar di OJK: 22 Mei 2026.

(Dhera Arizona)

Budi Setiyono

Semendukbangga

Presiden Prabowo Subianto berulang kali mengingatkan publik tentang paradoks Indonesia: negeri yang kaya sumber daya alam, besar secara ekonomi, namun masih menyisakan persoalan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Dalam Rapat Kerja Pemerintah (RKP) di istana tanggal 8-4-2026 kemarin, Presiden kembali menekankan fenomena tersebut. Paradoks ini bukan sekadar retorika politik, melainkan diagnosis yang tepat atas tantangan struktural pembangunan nasional.

Data ekonomi terbaru menunjukkan paradoks itu dalam bentuk yang lebih konkret. Pada 2025, Indonesia mencatat realisasi investasi tertinggi sepanjang sejarah, mencapai sekitar Rp 1.931 triliun. Kepercayaan investor domestik dan asing menguat. Stabilitas makroekonomi terjaga. Fondasi pertumbuhan jangka panjang semakin kokoh.

Namun pada saat yang sama, jutaan warga usia produktif masih mencari pekerjaan. Dari investasi besar tersebut, lapangan kerja yang tercipta sekitar 2,7 juta orang, sementara jumlah penganggur masih berada di kisaran 7,4 juta orang. Selain dari itu selama setidaknya dua dekade terakhir, ekonomi tumbuh dikasaran 5-6%, tetapi angka kemiskinan justru terus bertambah.

Lagi pula, jumlah kelas menengah juga turun, sementara jumlah kebocoran fiskal mencapai Rp. 2.500 triliun setiap tahun. Di sinilah paradoks Indonesia bekerja: ekonomi tumbuh, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh rakyat dan pencari kerja.

Paradoks yang Sedang Dihadapi, Bukan Diabaikan

Penting untuk ditegaskan: kondisi ini bukan kegagalan kebijakan, melainkan fase transisi struktural. Indonesia sedang bergerak dari ekonomi berbasis komoditas mentah dan tenaga kerja murah menuju ekonomi industri dan teknologi bernilai tambah tinggi. Transisi ini, di hampir semua negara, selalu disertai tantangan ketenagakerjaan.

Sebagian besar investasi 2025 mengalir ke sektor-sektor strategis: hilirisasi mineral, energi, industri pengolahan, dan infrastruktur. Sektor-sektor ini krusial untuk kedaulatan ekonomi jangka panjang—persis seperti yang ditekankan Presiden Prabowo—tetapi memang bersifat padat modal, bukan padat karya.

Dengan kata lain, investasi hari ini sedang membangun mesin ekonomi masa depan, namun mesin itu belum otomatis menyerap seluruh tenaga kerja yang tersedia saat ini. Paradoks inilah yang perlu dikelola dengan kebijakan yang tepat, bukan disederhanakan menjadi dikotomi “pro atau kontra pemerintah”.

Bonus Demografi: Kesempatan yang Sedang Dipersiapkan

Indonesia masih berada dalam jendela bonus demografi, di mana penduduk usia produktif mendominasi. Presiden Prabowo secara konsisten menekankan bahwa bonus ini harus diterjemahkan menjadi kekuatan nasional, bukan beban sosial.

Di sinilah investasi berperan strategis. Tanpa investasi besar, tidak akan ada industrialisasi, tidak ada transfer teknologi, dan tidak ada lompatan produktivitas. Pemerintah telah memilih jalur yang tepat: memperkuat basis ekonomi terlebih dahulu, sambil secara bertahap meningkatkan kualitas dan kuantitas lapangan kerja.

Namun, agar bonus demografi benar-benar optimal, investasi perlu dikaitkan lebih erat dengan penciptaan kerja. Ini bukan berarti menghambat investasi strategis, melainkan melengkapinya dengan kebijakan pendukung.

Mengubah Paradoks Menjadi Sinergi

Pendekatan pemerintah ke depan dapat dibaca sebagai upaya mengurai dan menyelesaikan paradoks, bukan menafikannya.

Pertama, dengan menggeser orientasi kebijakan investasi dari sekadar nilai nominal ke dampak sosial-ekonomi. Program Kerja Prioritas Nasional dalam delapan kluster serta insentif yang mempertimbangkan rasio penciptaan kerja akan membuat investasi padat karya modern—seperti agroindustri, manufaktur menengah, dan industri berbasis UMKM—semakin menarik.

Kedua, melalui industrialisasi bernilai tambah yang inklusif. Hilirisasi yang menjadi agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo tidak harus berakhir di smelter dan pabrik besar saja, tetapi akan diperluas ke rantai pasok domestik yang menyerap tenaga kerja lokal.

Ketiga, dengan reformasi pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan industri. Pemerintah telah mengarah ke sana melalui vokasi, link and match, dan pelatihan kerja. Tantangannya kini adalah mempercepat skala dan ketepatannya, agar tenaga kerja muda benar-benar siap masuk ke sektor-sektor baru hasil investasi.

Keempat, pemberdayaan UMKM sebagai jembatan utama penciptaan kerja. UMKM bukan sektor pelengkap, melainkan tulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional. Ketika UMKM terintegrasi dengan investasi besar, paradoks antara pertumbuhan dan pemerataan mulai menyempit. Presiden menginginkan distribusi kredit yang lebih adil kepada pelaku usaha kecil dan mikro, dibandingkan dengan memprioritaskan kelompok elit yang sudah kaya.

Paradoks sebagai Titik Tolak Kepemimpinan

Dalam banyak pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa kekayaan nasional harus kembali kepada rakyat. Paradoks Indonesia, dalam kerangka ini, bukanlah ironi yang melemahkan, melainkan tantangan yang disadari dan sedang dijawab secara bertahap.

Investasi besar yang masuk hari ini adalah prasyarat. Penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas adalah tahap berikutnya. Keduanya tidak saling meniadakan, melainkan harus disinergikan.

Sejarah pembangunan menunjukkan bahwa negara yang berhasil adalah negara yang sabar namun konsisten: membangun fondasi ekonomi kuat, lalu memastikan hasilnya mengalir ke seluruh lapisan masyarakat. Indonesia berada di jalur itu.

Paradoks Indonesia bukan kutukan. Ia adalah pekerjaan rumah besar—dan dengan arah kebijakan yang tepat, kepemimpinan yang kuat, serta koreksi berbasis data, paradoks itu justru bisa menjadi sumber lompatan kemajuan nasional. Tugas kita memperkuat bahu Presiden untuk berhasil menuntaskan paradoks agar tidak terus berlanjut.

IDXChannel - PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) berencana membagikan saham bonus sekaligus dividen tunai dengan total nilai Rp44 miliar.

Dalam keterbukaan informasi BEI, Senin (6/4/2026), WINS akan membagikan saham bonus USD35,61 juta atau setara Rp35,26 miliar.

Saham bonus tersebut berasal dari kapitalisasi tambahan modal disetor tahun buku 2025 yang sebesar Rp605,53 miliar.

Total saham bonus yang akan dibagikan WINS mencapai 67.810.842 saham dengan rasio 65:1. Di mana setiap pemilik 65 saham perseroan akan memperoleh sebanyak 1 saham bonus yang bukan merupakan dividen saham.

Sementara itu, WINS akan membagikan dividen tunai final sebesar Rp8,8 miliar atau setara Rp2 per saham.

Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 13 Mei 2026.

Adapun pemegang saham yang berhak menerima saham bonus adalah mereka yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) perseroan pada 29 Mei 2026.

(DESI ANGRIANI)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Wamen UMKM) Helvi Moraza menegaskan bahwa penguatan kewirausahaan menjadi strategi penting dalam menghadapi puncak bonus demografi Indonesia pada 2030 sekaligus menjawab tantangan ekonomi ke depan.

“Kewirausahaan bagi generasi muda harus terus didorong untuk memperkuat perekonomian nasional sehingga Indonesia siap menghadapi lonjakan bonus demografi,” ujar Helvi dalam keterangan pers di Jakarta, Senin.

Saat menghadiri Dialog Menuju Kesejahteraan Antargenerasi yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Senin, Helvi menjelaskan UMKM berkontribusi hingga 63 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.

Penguatan kewirausahaan diyakini mampu mendorong peningkatan pendapatan per kapita, dari sekitar 5.083,4 dolar AS pada 2025 menjadi 7.400–8.240 dolar AS pada 2029, hingga mencapai 23.000–30.300 dolar AS pada 2045.

Namun, ia mengakui tantangan masih besar. Sebanyak 99 persen UMKM masih berada pada skala mikro, sementara rasio akses pembiayaan formal baru sekitar 19,4 persen dari total kredit perbankan.

Keterbatasan akses pasar, kemitraan global, kapasitas usaha, pemanfaatan teknologi, serta pemenuhan standardisasi juga menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diatasi.

“Oleh karena itu, pengembangan kewirausahaan generasi muda perlu didukung tidak hanya dari sisi semangat, tetapi juga melalui penguatan ekosistem yang inklusif, produktif, dan berdaya saing,” kata Helvi.

Ia menambahkan penguatan kewirausahaan juga menjadi bagian dari penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Ia menyampaikan Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar 198,3 juta pekerjaan layak pada 2045. Upaya peningkatan rasio kewirausahaan menjadi 3,29 persen pada 2025, kata dia, telah berkontribusi terhadap penciptaan sekitar 52,5 juta peluang kerja.

Target tersebut diyakini dapat tercapai apabila rasio kewirausahaan meningkat menjadi 3,60 persen pada 2029 dan 8 persen pada 2045.

Untuk mencapai target, Helvi menekankan perlunya ekosistem kewirausahaan terintegrasi melalui penguatan kebijakan nasional, perluasan akses pembiayaan, peningkatan inkubator bisnis, penguatan inovasi dan teknologi, serta akselerasi transformasi digital.

Integrasi program kewirausahaan ke dalam instrumen kebijakan pemerintah juga menjadi langkah penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan.

“Langkah-langkah strategis ini sangat relevan dalam memperkuat arah pembangunan Indonesia, khususnya dalam memanfaatkan momentum bonus demografi sekaligus membangun jiwa kewirausahaan masyarakat,” ujar dia.

Lebih lanjut, Helvi menekankan bahwa pembangunan kewirausahaan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata.

Ekosistem yang kuat hanya dapat terwujud melalui kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan generasi muda sebagai aktor utama.

Ia mengatakan Kementerian UMKM terus memperkuat sinergi lintas pemangku kepentingan, termasuk dengan sivitas akademika, untuk menumbuhkan wirausaha produktif yang siap bekerja, berani mengambil peluang, adaptif terhadap perubahan, dan terus berinovasi.

Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis seperti Entrepreneur Hub, Kartu Usaha Produktif, serta program Transformasi Usaha.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

MAGELANG - Bos rokok HS, Muhammad Suryo akan memberangkatkan 150 karyawan beribadah umrah ke Tanah Suci tahun ini. Hadiah umrah itu diberikan Suryo sebagai wujud syukur karena ia selamat dari musibah kecelakaan yang menimpanya.

Diketahui, Muhammad Suryo mengalami kecelakaan lalu lintas di Kulon Progo, DIY, Minggu (1/3/2026). Dalam peristiwa itu, Suryo sempat kritis dan dirawat intensif di rumah sakit, sementara istrinya, Anis Syarifah meninggal dunia. Alami Kecelakaan, Bos Rokok HS Berikan Beasiswa bagi Korban hingga Kuliah

"Ini bentuk syukur saya dan rasa terimakasih atas doa dan dukungan dari panjenengan semua. Kalian adalah penyemangat dan yang membuat saya tegar menghadapi cobaan ini. Saya minta terus doakan istri saya semoga husnul khatimah," kata Suryo sambil terisak ketika mengunjungi pabrik rokok HS di Muntilan, Magelang, Jumat (27/3/2026).

Program memberangkatkan karyawan umrah ini sudah dilakukan Suryo tiap tahun. Namun kali ini jumlah karyawan yang diberangkatkan lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

Dalam kesempatan itu, Suryo juga memberikan fasilitas berupa tempat tinggal khusus atau mess untuk karyawan disabilitas yang bekerja di perusahaannya. Sebab, banyak karyawan disabilitas yang berasal dari luar Jogja dan Magelang. Saat ini sudah ada 21 karyawan disabilitas yang bekerja di pabrik rokok HS.

Suryo menegaskan, akan terus menerima karyawan disabilitas di pabriknya tanpa persyaratan apapun. "Untuk kawan-kawan disabilitas yang sudah bekerja, akan kami buatkan mess khusus di sini. Kami juga akan terus menerima karyawan disabilitas dari manapun dan berapapun jumlahnya. Ayo kawan-kawan disabilitas di seluruh Indonesia, bergabung bersama kami. Semua bisa bekerja di sini tanpa ada syarat apapun," tandasnya.

Kabar ini tentu saja membuat bahagia ribuan karyawan HS. Namun yang lebih membahagiakan mereka adalah, bisa melihat Suryo kembali sehat dan berhasil selamat dari musibah tragis itu.

Hal itu terlihat saat ribuan karyawan menyambut kehadiran Suryo. Mereka nampak bahagia sekaligus terharu. Nampak sejumlah karyawan yang didominasi ibu-ibu itu menangis dan tak henti bersyukur karena Suryo kembali pulih.

"Saat dengar pak Suryo kecelakaan, kami semua langsung khawatir. Apalagi mendengar bu Anis sampai meninggal dan kondisi pak Suryo kritis. Kami cuma bisa nangis dan lemas. Alhamdulilah hari ini pak Suryo sudah sehat dan kembali bisa bersama kami," ujar Sundari (63), salah satu karyawan.

Sundari tak henti-hentinya merasa bersyukur. Sebab, Suryo telah banyak membantu masyarakat termasuk mereka yang kini bekerja di pabrik rokok itu. "Semoga pak Suryo selalu sehat. Pak Suryo orang baik, beliau sangat mementingkan kesejahteraan kami," imbuh Sundari yang pernah diberangkatkan umrah oleh Suryo itu sambil menangis. Jangan Panik! Ini 5 Langkah Krusial Jemaah Umrah Hadapi Delay di Bandara Jeddah

Hal senada disampaikan Tika (35), karyawan disabilitas asal Temanggung. Tika bersama puluhan karyawan disabilitas yang bekerja di HS begitu bersyukur, Suryo kembali sehat dan bisa beraktivitas. "Jasa Pak Suryo begitu besar. Karena beliau, kami teman-teman disabilitas bisa mendapat kesempatan bekerja di sini," ucapnya.

Saat ini ada 21 karyawan disabilitas yang bekerja di pabrik rokok HS. Mereka berharap, ke depan akan semakin banyak kawan disabilitas yang bisa bergabung dengan HS. "Semoga HS semakin jaya sehingga semakin banyak kawan-kawan disabilitas yang diterima bekerja. Maturnuwun atas kesempatan dan segala fasilitas berupa mess yang diberikan pada kami," ucap Tenyria Swastika (35), penyandang disabilitas lainnya asal Magelang.

IDXChannel - PT Harta Djaya Karya Tbk (MEJA) berencana membagikan saham bonus senilai Rp7,45 miliar kepada pemegang saham pada 8 Mei 2026.

Pembagian saham bonus dilakukan melalui mekanisme kapitalisasi tambahan modal disetor (agio saham).

Berdasarkan prospektus, Jumat (13/3/2026) total saham bonus yang akan dibagikan MEJA mencapai 372.583.673 saham dengan rasio 6:1.

Di mana setiap pemilik 6 saham perseroan akan memperoleh sebanyak 1 saham bonus yang bukan merupakan dividen saham.

Adapun saham bonus tersebut berasal dari kapitalisasi tambahan modal disetor tahun buku 2024 yang sebesar Rp35,84 miliar.

Dengan pembagian saham bonus tersebut, saldo agio saham perseroan akan berkurang menjadi sekitar Rp28,39 miliar. Sebaliknya, modal ditempatkan dan disetor penuh akan meningkat menjadi 2.608.085.715 saham.

Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 8 April 2026.

Adapun pemegang saham yang berhak menerima saham bonus adalah mereka yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) perseroan pada 20 April 2026.

Berikut jadwal pembagian saham bonus MEJA:

• Cum Bonus di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 16 April 2026
• Ex Bonus di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 17 April 2026
• Cum Bonus di Pasar Tunai: 20 April 2026
• Ex Bonus di Pasar Tunai: 21 April 2026
• Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date: 20 April 2026
• Pembagian Dividen saham: 8 Mei 2026

(DESI ANGRIANI)