Bisnis.com, JAKARTA - Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) kembali menjadi perhatian masyarakat pada tahun 2026. Program bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin atau warga tidak mampu yang tinggal di desa dan terdampak kondisi ekonomi. Bantuan bersumber dari anggaran Dana Desa dan disalurkan langsung oleh pemerintah desa kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

BLT Dana Desa bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menjaga perputaran ekonomi di tingkat desa. Besaran bantuan yang diterima masyarakat umumnya sebesar Rp300.000 per bulan untuk setiap KPM. Namun, pencairannya dapat dilakukan setiap bulan atau dirapel beberapa bulan sekaligus sesuai kebijakan pemerintah desa masing-masing.

Sebagai contoh, pada 2026 Desa Pesu mengalokasikan BLT Dana Desa kepada dua KPM dengan pencairan pada April sebesar Rp900.000 untuk periode Januari hingga Maret.

Meski sama-sama berbentuk bantuan tunai, BLT Dana Desa berbeda dengan BLT Kesra. BLT Dana Desa dikelola langsung oleh pemerintah desa dan penetapan penerimanya dilakukan melalui musyawarah desa. Sementara BLT Kesra merupakan program nasional dengan sistem pendataan terpusat dan cakupan penerima yang lebih luas.

Penentuan penerima BLT Dana Desa dinilai lebih fleksibel karena menyesuaikan kondisi warga di masing-masing desa. Warga yang kehilangan mata pencaharian, belum menerima bantuan lain, hingga keluarga dengan anggota rentan menjadi prioritas penerima bantuan ini.

Kriteria Penerima BLT Dana Desa

Mengacu pada Pasal 33 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp300.000 per bulan per keluarga penerima manfaat.

Sementara itu, kriteria penerima BLT Dana Desa meliputi:

• Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa dan diprioritaskan masuk kategori kemiskinan ekstrem
• Kehilangan mata pencaharian
• Memiliki anggota keluarga yang menderita sakit menahun atau kronis
• Keluarga miskin yang bantuan sosial lainnya dihentikan, baik dari APBD maupun APBN
• Keluarga miskin terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan lain
• Rumah tangga dengan anggota lanjut usia yang tinggal sendiri

Kementerian Keuangan juga menyebutkan bahwa bagi penerima yang bekerja sebagai petani, BLT Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk membeli pupuk atau kebutuhan pertanian lainnya.

Cara Pencairan BLT Dana Desa

Masyarakat yang dinyatakan sebagai penerima BLT Dana Desa nantinya akan memperoleh undangan pencairan dari pemerintah desa. Setelah itu, penerima perlu mengikuti sejumlah tahapan dan menyiapkan dokumen yang diperlukan.

Berikut prosedur pencairannya:

1. Penerima menyerahkan undangan kepada perangkat desa yang bertugas dan mengisi daftar hadir.
2. Perangkat desa akan memeriksa kelengkapan data penerima.
3. Dokumen yang wajib dibawa penerima antara lain:
   - Undangan pencairan
   - Fotokopi KTP satu lembar
   - Slip pencairan yang telah ditandatangani

Apabila pencairan diwakilkan oleh anggota keluarga yang masih berada dalam satu Kartu Keluarga (KK), maka dokumen tambahan yang harus disiapkan meliputi:

1. Undangan atas nama penerima
2. Fotokopi KTP penerima dan pihak yang mewakilkan
3. Fotokopi KK satu lembar
4. Surat kuasa bermaterai yang diketahui kepala desa
5. Slip pencairan yang telah ditandatangani

Sementara itu, jika penerima berhalangan hadir dan tidak memiliki wakil dari keluarga, pencairan dapat dikuasakan kepada kepala desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, perangkat desa akan memberikan slip penarikan bank yang telah diisi beserta nomor urut kehadiran untuk proses pencairan bantuan.

Hingga kini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pencairan BLT Dana Desa tahap terbaru tahun 2026. Masyarakat diimbau aktif memantau informasi dari pemerintah desa maupun sumber resmi agar tidak tertinggal informasi terkait penyaluran bantuan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih menjadi instrumen penting pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Di tahun 2026, terdapat dua jenis BLT yang sering menjadi perhatian, yaitu BLT Dana Desa (BLT-DD) dan BLT Kesra.

Keduanya sama-sama ditujukan untuk membantu masyarakat kurang mampu, namun memiliki perbedaan mendasar dari sisi sumber anggaran. Mekanisme penyaluran, hingga kriteria penerima. Pemahaman yang tepat mengenai perbedaan ini penting agar masyarakat dapat mengetahui haknya serta tidak keliru dalam mengakses bantuan sosial.

Pengertian BLT Dana Desa (BLT-DD)

BLT Dana Desa merupakan bantuan tunai yang bersumber dari anggaran Dana Desa dan disalurkan oleh pemerintah desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu. Program ini dirancang untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat di tingkat desa sekaligus mendorong pemulihan ekonomi lokal.

Besaran bantuan BLT Dana Desa umumnya ditetapkan sebesar Rp300.000 per bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyalurannya dapat dilakukan setiap bulan atau dirapel per tiga bulan sesuai kebijakan desa. Proses penetapan penerima dilakukan melalui musyawarah desa, kemudian ditetapkan secara resmi oleh kepala desa melalui peraturan desa.

Sebagai gambaran, pada tahun 2026 Desa Pesu mengalokasikan BLT Dana Desa untuk dua KPM, dengan pencairan pada April sebesar Rp900.000 untuk periode Januari hingga Maret.

Pengertian BLT Kesra

BLT Kesra atau Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat merupakan program bantuan sosial dari pemerintah pusat yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan secara nasional. Program ini menyasar keluarga yang berada pada kondisi sosial ekonomi paling rentan.

Penyaluran BLT Kesra dilakukan secara bertahap sesuai kebijakan pemerintah, dengan nominal bantuan yang dapat berbeda tergantung periode penyaluran. Dana bantuan disalurkan melalui bank Himbara atau kantor pos, sehingga jangkauannya lebih luas dibandingkan program berbasis desa.

BLT Kesra juga berfungsi untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga di tengah tekanan ekonomi.

Perbedaan BLT Kesra dan BLT Dana Desa

Meskipun sama-sama termasuk dalam skema Bantuan Langsung Tunai, BLT Kesra dan BLT Dana Desa memiliki karakteristik yang berbeda baik dari sisi kebijakan maupun pelaksanaannya. Perbedaan tersebut tidak hanya terletak pada sumber anggaran, tetapi juga mencakup cakupan wilayah, mekanisme penyaluran, hingga penentuan penerima manfaat. Berikut perbedaannya:

1. Perbedaan Sumber Anggaran

Perbedaan paling mendasar antara BLT Dana Desa dan BLT Kesra terletak pada sumber anggarannya. BLT Dana Desa berasal dari Dana Desa yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga pengelolaannya berada di tingkat desa. Sementara itu, BLT Kesra bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh pemerintah pusat.

2. Perbedaan Cakupan dan Skala Program

BLT Dana Desa memiliki cakupan yang terbatas pada wilayah desa tertentu. Penerima bantuan hanya berasal dari warga desa yang bersangkutan. Sebaliknya, BLT Kesra memiliki cakupan nasional dan dapat diterima oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia selama memenuhi kriteria yang ditetapkan.

3. Perbedaan Penentuan dan Pendataan Penerima

Pada BLT Dana Desa, proses penentuan penerima dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa dan masyarakat setempat. Pendekatan ini membuat data penerima lebih kontekstual sesuai kondisi lapangan.

Sementara itu, BLT Kesra menggunakan basis data terpusat, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau DTSEN. Penerima ditentukan berdasarkan data nasional yang telah diverifikasi pemerintah.

4. Perbedaan Kriteria Penerima

Kriteria penerima BLT Dana Desa cenderung lebih fleksibel dan menyesuaikan kondisi di desa, seperti warga yang kehilangan mata pencaharian, belum menerima bantuan lain, atau memiliki anggota keluarga rentan.

Di sisi lain, BLT Kesra memiliki kriteria yang lebih ketat. Penerima harus merupakan Warga Negara Indonesia dengan data kependudukan valid, terdaftar dalam DTKS atau DTSEN, termasuk kategori miskin atau rentan miskin (desil 1–4), tidak sedang menerima bantuan sosial lain, serta bukan aparatur negara seperti ASN, TNI, atau Polri.

5. Perbedaan Besaran Bantuan

BLT Dana Desa memiliki nominal yang relatif tetap, yaitu sekitar Rp300.000 per bulan per KPM. Sementara itu, besaran BLT Kesra tidak selalu sama dan dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah serta periode penyaluran.

6. Perbedaan Mekanisme Penyaluran

Penyaluran BLT Dana Desa dilakukan langsung oleh pemerintah desa, baik secara tunai kepada warga maupun melalui transfer. Proses ini biasanya melibatkan perangkat desa dan pendamping untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Sebaliknya, BLT Kesra disalurkan melalui lembaga resmi seperti bank Himbara atau kantor pos. Mekanisme ini membuat distribusi bantuan lebih terstruktur dalam skala nasional.

Meskipun sama-sama berbentuk bantuan tunai, BLT Dana Desa dan BLT Kesra memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam berbagai aspek. BLT Dana Desa bersifat lokal dengan pengelolaan di tingkat desa dan nominal yang relatif tetap, sedangkan BLT Kesra merupakan program nasional dengan sistem pendataan terpusat dan skema penyaluran yang lebih luas.

Memahami perbedaan ini membantu masyarakat mengenali jenis bantuan yang diterima serta memastikan akses terhadap program sosial berjalan lebih tepat sasaran. Dengan demikian, setiap bantuan yang disalurkan dapat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.