Bisnis.com, JAKARTA — Penyelenggara perjalanan ibadah umrah berharap agar pemerintah dapat turut menanggung biaya tambahan dari kepulangan jemaah umrah di Arab Saudi yang tertunda, menyusul peningkatan situasi keamanan imbas serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Iran.

Saat ini, terdapat sekitar 58.873 jemaah umrah Indonesia yang masih berada di Arab Saudi berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Budijanto Ardiansjah menyampaikan bahwa bantuan pemerintah menjadi penting karena adanya keadaan kahar, meskipun biro perjalanan tetap menanggung biaya tambahan sebagaimana mestinya.

“Kalau semua dibebankan kepada biro perjalanan, itu akan berat sekali. Namun, memang sudah menjadi tanggung jawab biro perjalanan kalau ada jemaah mereka di sana yang harus ekstensi, menunggu dan sebagainya,” kata Budijanto kepada Bisnis, Senin (2/3/2026).

Lebih lagi, menurut Budijanto, sebagian besar asuransi perjalanan umrah tidak menanggung klaim atas risiko yang muncul dari situasi perang dan huru-hara.

Dia lantas menuturkan bahwa sebagian jemaah memang berinisiatif menanggung biaya tambahan tersebut secara mandiri, tetapi biro perjalanan disebutnya harus tetap berkomitmen menjaga layanan.

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar terdapat mekanisme bantuan yang diterapkan pemerintah, lebih lagi dengan kehadiran Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang membawahi langsung urusan tersebut.

“Mudah-mudahan situasi ini tidak lama, ya. Jadi kalau berlangsung cukup lama, mudah-mudahan pemerintah juga bisa memperhatikan hal itu, paling tidak bisa membantu [dari sisi biaya],” ujar Budijanto.

Sebelumnya, Kemenhaj meminta seluruh jemaah umrah yang saat ini berada di Arab Saudi maupun keluarga di Tanah Air agar tetap tenang dan tidak panik terkait situasi keamanan di Timur Tengah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa pihaknya bersama Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) guna memastikan jemaah yang mengalami penundaan kepulangan dapat tertangani dengan baik.

“Kami terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi, maskapai, dan PPIU agar jemaah yang tertunda kepulangannya dapat ditampung di hotel maupun tempat-tempat lain yang aman dan layak,” kata Dahnil, Minggu (1/3/2026).