Mataram (ANTARA) - Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima Dompu Indonesia (APPSBDI) yang berbasis di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat lonjakan biaya logistik jelang Idul Adha menekan margin keuntungan peternak hewan kurban.

Ketua APPSBDI Furqan Sangiang mengatakan kenaikan tarif sewa truk dan tronton hingga puluhan persen menggerus pendapatan peternak sapi.

"Sewa fuso saat hari normal harga paling tinggi Rp18 juta per unit, namun sekarang harga sewa sampai Rp24 juta. Sewa tronton yang biasanya sekitar Rp25 juta, kini harga naik hingga Rp32 juta," ujar dia dalam pernyataan di Mataram, Senin.

Furqon menuturkan kebutuhan armada pengangkut sapi kurban dari wilayah Bima, Dompu, dan Sumbawa tergolong besar setiap tahun karena ada sekitar 20.000 ekor sapi yang dikirim ke Jabodetabek untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha.

Jika satu unit truk tronton mampu mengangkut 25 sampai 30 ekor sapi, maka butuh sekitar 600 unit tronton setiap musim pengiriman dari Pulau Sumbawa menuju Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).

Ketika puncak distribusi yang berlangsung sebulan sebelum perayaan Idul Adha, imbuh dia, pergerakan logistik bahkan bisa mencapai 45 truk per hari atau setara dengan lebih dari 1.100 ekor sapi yang dikirim setiap hari oleh para peternak di Nusa Tenggara Barat tersebut.

"Pemilik kendaraan kadang dari Jawa Timur, kadang Surabaya, kadang di Lombok, bahkan Bali. Mereka bisa tiga sampai empat kali bolak-balik dengan kendaraan yang sama saking tingginya kebutuhan fuso dan tronton setiap tahun di NTB," kata Furqon.

Lebih lanjut ia menyarankan bahwa pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk menekan biaya logistik dengan memfasilitasi koordinasi bersama perusahaan transportasi besar.

Skema satu pintu dapat memberikan kepastian harga sekaligus menjamin ketersediaan armada bagi peternak yang berasal dari daerah kepulauan, seperti Sumbawa.

Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima Dompu menilai distribusi hewan kurban tahun 2026 relatif lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya dengan antrean yang lebih singkat dan risiko kematian sapi yang menurun.

Berdasarkan data Balai Karantina NTB, distribusi sapi asal Nusa Tenggara Barat sejak Januari hingga 27 April 2026 didominasi pengiriman ke Jabodetabek yang mencapai 25.974 ekor dengan frekuensi 1.046 kali pengiriman.

Sedangkan, distribusi sapi ke luar Jabodetabek tercatat 3.257 ekor dan ke wilayah Lombok hanya sebanyak 3.020 ekor yang mengindikasikan konsentrasi distribusi hewan ternak asal NTB paling banyak mengarah ke Pulau Jawa.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai Indonesia sudah mencapai swasembada telur dan ayam pada 2025, bahkan mengantongi surplus pada kedua komoditas ini.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan meski swasembada telur dan ayam telah tercapai, harga kedua komoditas ini di tingkat konsumen tetap tinggi akibat biaya logistik yang mahal, biaya pakan yang terus naik, serta dominasi segelintir perusahaan besar.

Eliza menuturkan, proyeksi kebutuhan ayam pada 2025 mencapai 3,86 juta ton, sedangkan potensi produksi mencapai 4,1 juta ton.

Senada, telur juga mencatatkan surplus. Sepanjang 2025, ungkap dia, kebutuhan telur sebanyak 6,2 juta ton dengan potensi produksi 6,5 juta ton.

Namun, Eliza menyebut tantangan utama adalah distribusi yang menyebabkan fluktuasi harga dan disparitas antar daerah.

“Mayoritas produksi ayam dan telur berada di Pulau Jawa. Ketika didistribusikan ke daerah lain, mengingat biaya logistik kita masih tinggi, harganya jadi mahal di konsumen,” kata Eliza kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

Dia juga menyebut struktur pasar ayam dan telur yang oligopolistik ikut memengaruhi harga. “Struktur pasar ayam dan telur oligopolistik, dikuasai 2-3 perusahaan besar yang hampir menguasai 80% volume perdagangan. Mereka sangat menentukan harga di tingkat konsumen,” ujarnya.

Selain itu, biaya produksi yang tinggi turut menekan harga di pasar. Faktor utama adalah pakan ayam, yang mayoritas berbahan jagung.

Sebagai gambaran, sruktur biaya pakan terdiri dari 50% jagung, 20% bungkil kedelai, 15% dedak/bekatul, 10% tepung ikan dan tepung tulang, serta 5% bahan lain-lain berupa premix, vitamin, dan mineral.

Adapun, penggunaan jagung meningkat karena impor gandum pakan turun hampir 70% pada semester I/2025 dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan harga jagung juga berdampak pada harga ayam karena jagung menjadi bahan baku utama pakan.

Core bahkan menyebut, jagung Indonesia lebih mahal 2,5 kali lipat dibanding jagung Amerika Serikat (AS). “Di AS, mereka menanam skala luas, menggunakan mesin, dan mendapat beberapa insentif pemerintah sehingga lebih efisien dibandingkan jagung Indonesia,” ujarnya.

Meski begitu, dia menilai kenaikan harga ayam dan telur bukan semata-mata karena program makan bergizi gratis (MBG) yang tengah bergulir, lantaran belum menjangkau secara masif, sehingga kenaikan harga komoditas ini hanya di tingkat lokal.

Namun, jika harga kedua komoditas ini sudah naik secara nasional, maka terdapat faktor fundamental lain dan bukan hanya MBG yang menjadi akar permasalahan.

Menurut Eliza, kenaikan harga telur yang melampaui Harga Acuan Pemerintah (HAP) terjadi karena biaya produksi naik, sementara penyesuaian HAP relatif lambat dibanding kenaikan harga riil di masyarakat.

Dia menjelaskan, komponen terbesar dalam biaya produksi telur adalah pakan dan DOC (Day Old Chick) dan pakan memakan 60% dari total biaya produksi. Sementara itu, rata-rata harga jagung pipil kering terus merangkak menjadi Rp6.400 per kilogram pada Oktober 2025.

Lebih lanjut, Eliza menyoroti mekanisme pasar jagung yang cenderung tidak sehat dan rentan dikontrol pemain besar.

“Pabrik pakan skala besar [integrator] menyerap sebagian besar jagung lokal dan melakukan stok untuk mengamankan kelangsungan operasi mereka. Akibatnya, peternak mandiri kesulitan membeli jagung, dan jika ada, harganya relatif mahal. Ini jelas berpengaruh pada harga akhir,” jelasnya.

Di samping itu, fluktuasi harga juga menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya, perlu adanya infrastruktur cold storage di sentra produksi ayam agar komoditas dapat disimpan lebih lama.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengakui margin usaha makin menipis seiring dengan kenaikan biaya produksi. Selama biaya logistik, energi, dan pembiayaan masih tinggi, ruang napas industri tetap sempit.

Dalam laporan S&P Global, PMI Manufaktur Indonesia berada di level 51,2 pada Oktober 2025. Kenaikan biaya input disebut paling tajam dalam delapan bulan terakhir, sedangkan waktu pengiriman kembali memanjang akibat kendala distribusi.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan banyak pabrikan menahan penyesuaian harga jual agar tetap kompetitif, sehingga hal ini tentu membuat margin tertekan.

“Mereka bertahan lewat efisiensi operasional, negosiasi harga pasokan, hingga menunda ekspansi besar, tetapi kemampuan untuk menahan margin jelas terbatas,” kata Shinta kepada Bisnis, Selasa (4/11/2025).

Dalam hal ini, pengusaha telah mendorong pemerintah untuk menekan biaya logistik yang saat ini mencapai 23% terhadap PDB, harga listrik dan gas industri relatif mahal, serta bunga kredit tinggi sehingga masih menjadi faktor penekan daya saing dan margin.

Di sisi lain, akses pembiayaan juga belum longgar, maka tak heran, Shinta melihat saat ini minat ekspansi dunia usaha saat ini cenderung selektif. Tak sedikit perusahaan menahan investasi besar karena margin tertekan dan prospek permintaan yang belum kuat.

“Namun, mereka siap bergerak begitu sinyal stabilitas kebijakan dan efisiensi biaya semakin nyata,” tuturnya.

Shinta menyoroti aktivitas manufaktur memang masih berada di fase ekspansi, namun pemulihan yang terjadi tidak merata. Ada sejumlah sektor yang masih tertahan oleh tekanan biaya maupun lemahnya permintaan.

Merujuk pada laporan Prompt Manufacturing Index BI pada kuartal III/2025, beberapa sektor yang menguat dan cenderung ekspansif antara lain makanan-minuman, logam dasar, alat angkutan, serta komputer/elektronik.

“Beberapa kelompok barang galian bukan logam juga meningkat pada Q3,” imbuhnya.

Perbaikan di sektor tersebut sejalan dengan stabilnya permintaan input industri dan aktivitas konstruksi di sejumlah wilayah pada paruh kedua tahun ini.

Di sisi lain, subsektor padat karya seperti tekstil dan pakaian jadi (TPT) masih menghadapi tekanan akibat lemahnya permintaan domestik dan persaingan dengan produk impor.

“Industri kulit dan alas kaki mulai membaik tetapi bergantung pada siklus pesanan ekspor. Sedangkan industri hasil tembakau dan kayu/rotan juga masih menunjukkan volatilitas,” tuturnya.

Dengan kondisi ini, Shinta menyebut pemulihan memang berjalan tapi tidak homogen, subsektor berbasis konsumsi dan padat karya masih membutuhkan dorongan kebijakan yang lebih kuat agar tidak tertinggal.