IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis daftar 59 emiten yang terancam delisting per 30 Juni 2026.

Pengumuman ini sehubungan dengan saham-saham yang telah dibekukan atau suspensi selama lebih dari enam bulan. Jumlah itu berkurang dari 70 emiten yang berpotensi delisting pada 30 Desember 2025.

Adapun sebanyak 10 emiten dikunci oleh Bursa lebih dari 65 bulan. Kemudian ada 4 emiten yang perdagangan sahamnya telah dihentikan sementara selama satu tahun atau 12 bulan.

"Per 30 Juni 2026, ada 59 perusahaan tercatat yang telah disuspensi mencapai jangka waktu 6 bulan lebih," tulis pengumuman Bursa, Selasa (30/6/2026).

Deretan emiten yang baru masuk dalam potensi delisting antara lain PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) dikunci 6 bulan sejak 17 Desember 2025, PT Menn Teknologi Indonesia Tbk (MENN) disuspensi 8 bulan sejak 29 Oktober 2025.

Lalu PT Meta Epsi Tbk (MTPS) disuspensi selama 7 bulan sejak 5 November 2025, dan PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) yang digembok selama 16 bulan sejak 17 Februari 2025.

Lalu PT Platinum Wahab Nusantara Tbk (TGUK) dengan suspensi selama 13 bulan, PT Wijaya Karya (Persero) (WIKA) Tbk yang sahamnya digembok 16 bulan, serta PT Indofarma Tbk (INAF) disuspensi selama dua tahun sejak 2 Juli 2024.

Berikut daftar 59 emiten yang terancam delisting:

PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (ALMI)
PT Tri Banyan Tirta Tbk (ALTO)
PT Armidian Karyatama Tbk (ARMY)
PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI)
PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS)
PT Binakarya Jaya Abadi Tbk (BIKA)
PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk (BIMA)
PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk (BOSS)
PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL)
PT Cahaya Bintang Medan Tbk (CBMF)
PT Capri Nusa Satu Properti Tbk (CPRI)
PT Dewata Freight International Tbk (DEAL)
PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk (DPNS)
PT Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA)
PT Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW)
PT Fimperkasa Utama Tbk (FIMP)
PT Aksara Global Development Tbk (GAMA)
PT Globe Kita Terang Tbk (GLOB)
PT HK Metals Utama Tbk (HKMU)
PT Hotel Mandarine Regency Tbk (HOME)
PT Saraswati Griya Lestari Tbk (HOTL)
PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP)
PT Indofarma Tbk (INAF)
PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU)
PT Indo Pureco Pratama Tbk (IPPE)
PT Sky Energy Indonesia Tbk (JSKY)
PT Darmi Bersaudara Tbk (KAYU)
PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk (KBRI)
PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk (KIAS)
PT Lionmesh Prima Tbk (LMSH)
PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk (MAGP)
PT Menn Teknologi Indonesia Tbk (MENN)
PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (MFMI)
PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT)
PT Meta Epsi Tbk (MTPS)
PT Metro Realty Tbk (MTSM)
PT Sinergi Megah Internusa Tbk (NUSA)
PT Plaza Indonesia Realty Tbk (PLIN)
PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP)
PT Pollux Properties Indonesia Tbk (POLL)
PT Pool Advista Indonesia Tbk (POOL)
PT Bliss Properti Indonesia Tbk (POSA)
PT Master Print Tbk (PTMR)
PT Trinitan Metals and Minerals Tbk (PURE)
PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO)
PT Siwani Makmur Tbk (SIMA)
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB)
PT Sriwahana Adityakarta Tbk (SWAT)
PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH)
PT Terregra Asia Energy Tbk (TGRA)
PT Platinum Wahab Nusantara Tbk (TGUK)
PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS)
PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM)
PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO)
PT Wicaksana Overseas International Tbk (WICO)
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA)
PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT)
PT Dosni Roha Indonesia Tbk (ZBRA)

(DESI ANGRIANI)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap kasus transaksi semu dan manipulasi Initial Public Offering (IPO) yang melibatkan PT Mirae Asset Sekuritas (MASI) telah masuk penyidikan pidana oleh pihak berwajib.

Hal ini disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi usai acara Sosialisasi Annual Report Award (ARA) 2025 di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Jumat (13/3).

"Jadi sudah dalam masuk ranah pemeriksaan potensi pelanggaran aspek pidana. Jadi kalau yang kemarin kami umumkan, itu kan dalam konteks POJK, bentuk pelanggaran hukumnya kita hadirkan sanksi perdata atau administratifnya, sehingga yang muncul kan besaran denda, lalu mungkin tindakan pembatasan kegiatan," ujar Hasan.

Hasan memastikan OJK telah berkoordinasi penuh dengan pihak kepolisian terkait kasus tersebut.

"Dalam konteks ini, OJK tentu melakukan ini berkoordinasi penuh dan bersama dengan kepolisian dalam hal ini," ujarnya.

Kendati demikian, ia menegaskan OJK masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait penyidikan kasus tersebut apakah ada pasal tertentu yang dilanggar untuk penentuan sanksi lebih lanjut.

"Jadi ini proses biasa sebetulnya untuk penyidikan dalam rangka pembuktian apakah unsur pelanggaran, potensi pelanggaran pidana itu terpenuhi atau tercukupi atau tidak. Tapi tetap ya, asasnya asas praduga tak bersalah," ungkap Hasan.

"Nah, jadi unsur pidananya yang sekarang sedang ditindaklanjuti dalam pemeriksaan ini," tambahnya.

Sebelumnya, OJK menggeledah kantor Mirae Asset Sekuritas di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan, Rabu (4/3) terkait dugaan insider trading, manipulasi IPO, dan transaksi semu.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi menjelaskan penggeledahan dilakukan Tim Penyidik OJK untuk melanjutkan penyidikan yang melibatkan pihak sekuritas.

Menurutnya, Mirae diduga memanipulasi informasi fakta material terkait tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam IPO. Selain itu, penyampaian laporan penggunaan dana IPO tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

"Penggeledahan yang dilakukan Tim Penyidik OJK dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material yang melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal," terang Ismail dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3).

Penyidik OJK juga menemukan dugaan transaksi semu berupa transaksi antarpihak terafiliasi yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee. Transaksi semu tersebut diduga dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka.

Dengan begitu, MASI juga diduga melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasal Modal.

"Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150 persen," katanya.

Ismail juga menyampaikan dugaan tindak pidana pasar modal terjadi dari tahun 2020 sampai 2022 dan melibatkan pelaku dengan inisial ASS sebagai beneficial owner PT BEBS dan MWK sebagai mantan Direktur Investment Banking MASI.

"Dalam proses penanganan perkara tersebut, Penyidik OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi, yang berasal dari pihak PT MASI, PT BEBS, pihak perbankan, pihak nominee, serta pihak-pihak lain yang terkait," jelas Ismail.

IDXChannel - PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) buka suara terkait penetapan tersangka Asep Sulaeman Sabanda yang merupakan pemegang manfaat akhir atau pengendali perseroan.

Dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis (12/3/2026), manajemen BEBS menyatakan, hal itu tidak memberikan dampak terhadap kegiatan operasional hingga kinerja keuangan.

"Perjanjian atau kontrak penting serta nilai materialitas terhadap perseroan. Seluruh kegiatan usaha perseroan tetap berjalan secara normal dan sebagaimana mestinya," ujarnya.

Namun, perseroan terus memantau perkembangan terkait pemberitaan tersebut. Langkah yang dilakukan perseroan yakni melakukan pemantauan atas perkembangan proses hukum yang berlangsung, berkoordinasi dengan penasihat hukum perseroan, memastikan kegiatan operasional dan tata kelola perusahaan tetap berjalan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Sampai dengan saat ini, belum terdapat perkembangan lebih lanjut yang secara langsung berdampak kepada perseroan," kata manajemen BEBS.

Lebih lanjut, hingga saat ini tidak terdapat Informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat memengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat memengaruhi harga saham perusahaan.

Perseroan akan senantiasa mematuhi ketentuan keterbukaan informasi di pasar modal dan akan menyampaikan informasi material kepada publik apabila terdapat perkembangan yang perlu diungkapkan.

Sampai dengan saat ini, manajemen BEBS juga menyampaikan, tidak terdapat informasi maupun pemberitahuan resmi dari pihak manapun yang menyatakan perseroan maupun entitas anak perseroan turut terlibat dalam perkara dimaksud.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan dua orang tersangka dalam kasus goreng saham dan manipulasi harga initial public offering (IPO) oleh Mirae Asset Sekuritas.

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona menjelaskan, aksi dugaan pidana pasar modal itu dilakukan oleh Mirae Asset dalam periode 2020-2022.

"Tersangka yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan statusnya kita naikkan, itu ada dua, yaitu Saudara AS dan Saudara M," kata Bolly usai lakukan penggeledahan di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).

Berdasarkan perannya, kata Bolly, ASS merupakan Beneficial Owner dari PT BEBS dan MWK selaku mantan Direktur Investment Banking Mirae Asset. Keduanya melakukan aksi insider trading, manipulasi IPO, dan transaksi semu saham.

Menurutnya, mereka melakukan perdagangan efek atau saham yang dalam pelaksanaannya menyampaikan fakta material palsu sehingga memperdaya para investor untuk ikut membeli saham tersebut.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan temuan berupa modus keuntungan tidak sah atau illegal gain dari insider trading dalam perkembangan kasus manipulasi saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS).

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Bolly Hyronimus Tifaona menjelaskan, penyidik menemukan adanya praktik mendapatkan keuntungan saham yang tidak sah (illegal gain) yang diperoleh dari skema manipulasi harga.

Skema manipulasi harga tersebut dilakukan oleh beneficial owner PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) yaitu ASS yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

SHUTTERSTOCK/THAPANA STUDIO Ilustrasi aturan free float saham.

Keuntungan yang didapatkan tersangka saat ini masih belum terealisasi sepenuhnya dengan nilai pasti yang masih dalam proses audit.

Tersangka diketahui belum dapat menjual posisi saham atau exit dari saham BEBS.

Hal ini karena sejak awal kepemilikan saham tercatat melalui nominee perusahaan dan perorangan adalah sebesar 98,5 persen dari seluruh saham IPO.

"Berdasarkan REPO (Repurchase Agreement) kepada PT Pendanaan Efek Indonesia, tersangka ASS mendapatkan dana segera senilai Rp 70 miliar," kata dia dalam keterangan video yang diterima Kompas.com, Sabtu (7/3/2026).

Ia menambahkan, manipulasi harga yang dilakukan ASS dilakukan dengan menggunakan puluhan akun melalui tim trading yang dibentuk.

Kenaikan harga saham BEBS terjadi karena adanya transaksi jual beli antar akun yang sebelumnya dibentuk tersebut.

Dengan begitu, harga saham yang semula Rp 100 saat IPO dapat menjadi puncaknya di sekitar Rp 7.250.

PIXABAY/PETE LINFORTH Ilustrasi pasar saham.

"Beberapa tim trading mengakui mendapatkan keuntungan pribadi yang sangat besar," imbuh dia.

Daniel menceritakan, tim trading bernama AF disebut mendapatkan keuntungan mencapai Rp 25 miliar dan AI yang mengantongi Rp 3 miliar.

Kendati demikian, aset-aset tersebut kemudian dirampas kembali secara paksa oleh tersangka ASS.

"Pada saat harga saham BEBS mencapai all time high, maka valuasi saham BEBS yang beredar senilai Rp 14,5 triliun, yaitu terdiri dari 2 miliar lembar saham dengan harga Rp 7.290," ucap Daniel.

Ada kerugian pihak sekuritas

Daniel mengungkapkan, terdapat anomali dalam peristiwa ini karena adanya kerugian dari pihak sekuritas.

Kerugian terjadi karena adanya kemacetan pembayaran atau gagal bayar atas fasilitas limit trading yang diberikan oleh sekuritas kepada tersangka ASS dan nominee-nominee lainnya.

PT MA diketahui memberikan fasilitas limit trading yang melebihi batas normal, sehingga terdapat outstanding utang nasabah yang mencapai kurang lebih Rp 600 miliar.

Limit trading tersebut menyebabkan tersangka ASS leluasa untuk melakukan manipulasi harga atau menggoreng saham BEBS.

"Pada akhirnya tersangka ASS tidak melakukan pembayaran transaksi menggunakan fasilitas limit trading kepada PT MA. Sementara itu pihak PT MA harus segera melakukan pembayaran transaksi ke rekening KPEI," terang dia.

SHUTTERSTOCK/SHUTTER_O Ilustrasi saham, pergerakan saham.

Lebih lanjut, Daniel mengungkapkan, pihaknya juga menemukan dana IPO fiktif sebesar Rp 190 miliar yang seharusnya digunakan sesuai prospektus seperti pembelian tanah dan alat berat.

Sebaliknya, dana ini justru digunakan untuk melunasi pinjaman bridging loan di Bank V. Dengan demikian, penggunaan dana tersebut terindikasi sebagai rekayasa.

Sebelumnya, kantor Mirae Asset Sekuritas digeledah karena Tim Penyidik OJK membutuhkan barang bukti untuk mengusut indikasi tindak pidana yang dilakukan PT Mirae Asset Sekuritas dan PT Berkah Beton Sadaya (BEBS) di sektor pasar modal.

Keduanya diduga telah melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, tepatnya pada Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 dan Pasal 104 juncto Pasal 91.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi menjelaskan, sebelum melakukan penggeledahan, Tim Penyidik OJK menduga Mirae Asset Sekuritas tidak melaporkan pihak afiliasi yang menerima fixed allotment dalam penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO).

Sekuritas juga diduga menyampaikan laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Selain itu, penyidik OJK juga menemukan dugaan transaksi semu atau dalam kasus ini 'menggoreng' saham BEBS demi kepentingan golongan tertentu.

Atas praktik manipulasi harga saham ini, OJK memperkirakan nilai kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 14,5 triliun.

Ismail mengungkapkan, modus goreng saham ini berupa transaksi antarpihak terafiliasi yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee, yang dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka.

"Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150 persen," ungkap dia.

Pelanggaran dengan modus insider trading, manipulasi IPO, dan transaksi semu ini diduga dilakukan para tersangka dalam kurun waktu dua tahun selama 2020 hingga 2022.

Atas pelanggaran tersebut, OJK telah menetapkan dua orang tersangka yaitu pemilik PT BEBS berinisial ASS dan mantan Direktur Investment Banking Mirae Asset Sekuritas berinisial MWK.

IDXChannel – Nama Asep Sulaeman Sabanda yang dijuluki Sultan Subang kembali menjadi sorotan.

Tiga emiten yang dibawanya melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS), PT Indo Pureco Pratama Tbk (IPPE), dan PT Bersama Zatta Jaya Tbk (ZATA), pernah melambung tinggi, namun kini justru terseret berbagai persoalan di pasar modal.

Asep membawa ketiga perusahaan tersebut melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) pada periode 2021-2022.

Pada awal kemunculannya di bursa, saham-saham itu sempat melesat tinggi dengan berbagai cerita bisnis yang menyertainya, sebelum akhirnya terpuruk dan sebagian bahkan disuspensi oleh bursa.

Saham BEBS saat ini masih digembok BEI karena belum menyampaikan laporan keuangan. Harga sahamnya pun terpuruk hingga berada di level Rp5 per saham.

Nasib serupa dialami IPPE. Emiten tersebut disuspensi karena belum memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan serta belum menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) hingga enam bulan setelah tahun buku terakhir. Saham IPPE kini berada di kisaran Rp14 per saham.

Sementara itu, ZATA masih diperdagangkan namun berada di papan pemantauan khusus dengan harga sekitar Rp147 per saham.

Padahal, ketiga saham tersebut sempat melesat tinggi. BEBS pernah menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa (all time high/ATH) di level Rp1.490 per saham pada intraday 7 Februari 2022.

IPPE juga sempat mencapai ATH di Rp660 pada Maret 2022, sedangkan ZATA menembus Rp356 per saham tak lama setelah melantai di bursa pada November 2022.

Dugaan Manipulasi IPO dan Transaksi Saham BEBS

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggeledah kantor PT MASI yang berlokasi di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, pada Rabu (4/3/2026).

Langkah ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan tindak pidana di bidang pasar modal.

Penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik OJK untuk mengembangkan penyidikan terkait dugaan manipulasi informasi fakta material dalam proses IPO.

Dugaan pelanggaran ini berkaitan dengan tidak dilaporkannya pihak afiliasi yang menerima fixed allotment dalam IPO serta penyampaian laporan penggunaan dana hasil IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dalam proses penyidikan, OJK juga menemukan indikasi transaksi semu yang melibatkan sejumlah pihak terafiliasi.

Transaksi tersebut diduga melibatkan tujuh entitas perusahaan dan 58 pihak perorangan yang bertindak sebagai nominee, dengan eksekusi transaksi dilakukan oleh enam operator di bawah kendali tersangka.

Rangkaian transaksi tersebut diduga berdampak signifikan terhadap pergerakan saham BEBS. Harga saham perusahaan itu disebut meningkat sangat tajam di pasar reguler, bahkan mencapai sekitar 7.150 persen.

Perkara ini diduga terjadi dalam periode 2020 hingga 2022 dan melibatkan sejumlah pihak, antara lain ASS selaku beneficial owner BEBS, MWK yang merupakan mantan Direktur Investment Banking MASI, serta korporasi MASI.

Modus yang diselidiki mencakup insider trading, manipulasi proses IPO, hingga transaksi semu.

Sejauh ini, penyidik OJK telah memeriksa 25 saksi yang berasal dari berbagai pihak, termasuk MASI, BEBS, perbankan, nominee, serta pihak lain yang terkait dengan kasus tersebut.

OJK menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan dengan koordinasi bersama aparat penegak hukum lain, termasuk pengadilan negeri dan Korwas PPNS Bareskrim Polri.

Otoritas menilai langkah penegakan hukum ini penting untuk menjaga integritas sektor jasa keuangan, melindungi investor, serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia.

OJK mengungkapkan, PT MASImeraup keuntungan hingga Rp14,5 triliun lewat aksi dugaan manipulasi harga initial public offering (IPO) dan transaksi semu saham BEBS.

"Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150 persen," kata Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus kepada wartawan, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, total keuntungan dari praktik ilegal ini sebesar Rp14,5 triliun. Uang triliunan rupiah itu pun kini telah dibekukan sementara oleh OJK.

"Nilainya total semua Rp14,5 triliun itu dari saham-saham yang kami freeze, itu sekitar ada 2 miliar saham dengan harga saham sekitar 7.000 sekian," kata dia.

Kasus IPPE

Sebelumnya, OJK menjatuhkan sejumlah sanksi administratif dan perintah tertulis kepada IPPE serta sejumlah pihak terkait atas pelanggaran di bidang pasar modal.

Keputusan tersebut diumumkan pada 28 Februari 2026 sebagai bagian dari upaya OJK memperkuat pengawasan dan menjaga integritas pasar modal Indonesia.

Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan IPPE, OJK menemukan kesalahan penyajian aset pada laporan keuangan tahunan 2021, 2022, dan 2023.

Perusahaan dinilai mengakui aset berupa uang muka pembangunan pabrik dan mesin yang tidak memberikan manfaat ekonomi di masa depan sehingga tidak layak dicatat sebagai aset. Atas pelanggaran tersebut, IPPE dikenai denda sebesar Rp4,62 miliar.

Dua mantan direksi IPPE periode 2021-2023, yakni Syahmenan dan Kemas Najiburrahman Awali, juga dijatuhi denda tanggung renteng sebesar Rp840 juta karena dinilai bertanggung jawab atas ketidaksesuaian pengakuan aset dalam laporan keuangan perusahaan.

Sanksi juga dijatuhkan kepada auditor yang memeriksa laporan keuangan IPPE. Auditor Ben Ardi dari KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan didenda Rp265 juta terkait audit laporan keuangan 2021 dan 2022, sedangkan auditor Rizki Damir Mustika dikenai denda Rp265 juta atas audit laporan keuangan 2023.

Kantor akuntan publik tersebut juga dikenai denda Rp525 juta karena dinilai tidak menerapkan standar pengendalian mutu dalam proses audit.

Selain itu, OJK turut menjatuhkan sanksi terkait proses IPO IPPE.

PT KGI Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi dikenai denda Rp3,4 miliar serta pembekuan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek selama satu tahun.

OJK menilai KGI Sekuritas tidak menjalankan prosedur uji tuntas nasabah secara memadai terhadap sejumlah investor yang profil keuangannya tidak sejalan dengan nilai pemesanan saham dalam IPO IPPE.

Selain itu, perusahaan juga dianggap memberikan penjatahan saham kepada pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan pegawai perusahaan.

Direktur Utama KGI Sekuritas saat itu, Antony, turut dikenai denda Rp650 juta serta larangan beraktivitas di pasar modal selama 18 bulan karena dinilai tidak menjalankan tata kelola perusahaan efek secara hati-hati. (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menduga PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia melakukan praktik manipulasi harga atau goreng saham emiten PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) hingga meraup keuntungan senilai Rp14,5 triliun.

BEBS dimiliki oleh Sultan Subang, Asep Sulaiman Sabanda yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini.

"Nilainya total semua Rp14,5 triliun itu dari saham-saham yang kami freeze. Itu sekitar ada Rp2 miliar lembar saham dengan harga saham sekitar Rp7.000-an," ujar Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona kepada wartawan, Rabu (4/3).

Daniel menjelaskan praktik tersebut melibatkan sejumlah pihak yang melakukan transaksi saham dengan menyampaikan informasi material yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Hal itu diduga mendorong investor untuk membeli saham yang bersangkutan hingga harga naik secara signifikan sampai 7.150 persen.

"Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150 persen," kata Daniel.

Lantas, siapa Asep Sulaiman Subanda?

Asep Sulaeman Sabanda merupakan pemegang manfaat akhir (ultimate beneficiary owner) atau pengendali dari emiten BEBS.

Asep dikenal sebagai Sultan Subang berkat keberhasilannya di bidang peternakan.

Ia memulai karir bisnisnya dari usaha peternakan ayam di kampung halamannya di Subang hingga mampu membangun kemitraan dengan ratusan petani dari berbagai daerah.

Dari situ, Asep berhasil mengembangkan bisnisnya bernama Santika Group yang menjual bibit, pakan, obat-obatan, dan pembinaan teknis unggas.

Kemudian, pada tahun 2007, ia mengelola lahan peternakan ayam seluas 32 hektar yang menjadi salah satu terbesar di Asia Tenggara.

Selain peternakan, Asep juga memperluas bisnisnya ke sektor infrastruktur, properti, dan energi melalui perannya sebagai Direktur Utama PT Sumber Energi Alam Mineral (SEAM Group).

Asep pun dikenal luas dalam pasar modal usai memborong saham BEBS besar-besar pada Januari 2022. Ia membeli 481,65 juta saham BEBS dengan nilai sekitar Rp2,42 triliun melalui enam sekuritas berbeda atas nama pribadi.

Oleh karena itu, transaksi tersebut membuatnya menjadi pemegang saham mayoritas dan pengendali perusahaan konstruksi PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS).

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Polri menggeledah kantor sekuritas berinisial MA terkait dugaan tindak pidana pasar modal.

Penggeledahan dilakukan di Gedung Treasury Tower di area SCBD, Jakarta Selatan, pada Rabu (4/3) Maret.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, belasan penyidik OJK terlihat membawa sejumlah boks berisi barang bukti dari hasil penggeledahan.

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona menjelaskan rangkaian transaksi semu dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali kedua tersangka yakni ASS selaku Beneficial Owner dari PT BEBS dan MWK selaku mantan Direktur Investment Banking Mirae Asset.

Daniel menerangkan mereka melakukan perdagangan efek atau saham yang dalam pelaksanaannya menyampaikan fakta material palsu sehingga memperdaya para investor untuk ikut membeli saham tersebut.

"Terkait tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam penawaran umum perdana saham (IPO) serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya," jelasnya.

Selain itu, kata dia, OJK juga menemukan transaksi semu terhadap saham-saham yang dikendalikan melalui jaringan afiliasi dan nominee.

Aksi insider trading sendiri merupakan praktik ilegal dalam investasi saham. Dimana investor mendapat informasi keuntungan dalam transaksi jual beli saham dari pihak perusahaan terkait.

"Berupa transaksi antarpihak terafiliasi yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee, yang dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka," tuturnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menduga PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia melakukan praktik manipulasi harga atau goreng saham emiten PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) hingga meraup keuntungan senilai Rp14,5 triliun.

"Nilainya total semua Rp14,5 triliun itu dari saham-saham yang kami freeze. Itu sekitar ada Rp2 miliar lembar saham dengan harga saham sekitar Rp7.000-an," ujar Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona kepada wartawan, Rabu (4/3).

Daniel menjelaskan praktik tersebut melibatkan sejumlah pihak yang melakukan transaksi saham dengan menyampaikan informasi material yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Hal itu diduga mendorong investor untuk membeli saham yang bersangkutan hingga harga naik secara signifikan sampai 7.150 persen.

"Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150 persen," kata Daniel.

Mengenal Emiten BEBS

Mengutip prospektus dan laporan perusahaan di IDX, BEBS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia material konstruksi, khususnya produk beton dan material pendukung lainnya.

Perusahaan tersebut dimiliki Sultan Subang, Asep Sulaiman Sabanda yang kini menjadi tersangka dalam kasus manipulasi harga saham.

Perusahaan tercatat berdiri sejak 2019, dengan menyediakan produk beton untuk pekerjaan bangunan non-struktural, struktural, sampai ekstra struktural.

Adapun kegiatan usaha mencakupi kebutuhan konstruksi dengan tingkat spesifikasi dan beban berbeda, baik untuk proyek skala kecil maupun besar.

Selain beton, BEBS juga menyediakan material pendukung, seperti batu dan pasir sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk menghadirkan layanan yang lebih komprehensif dalam rantai pasok konstruksi.

Sebagai informasi, PT Berkah Beton Sadaya resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 10 Maret 2021 melalui penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO).

Saat itu, harga IPO yang ditawarkan sebesar Rp100 per saham dan Mirae Asset Sekuritas bertindak sebagai underwriter dari IPO BEBS ini.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, saham BEBS sempat diperdagangkan pada rentang Rp2 hingga Rp860 per saham.

Namun, saham BEBS kini berada dalam papan pemantauan khusus dengan harga saham Rp5 per saham.

Selain itu, Asep Sulaeman Sabanda bersama Fina Nuryanti menjadi pemilik manfaat akhir dari BEBS. Adapun Asep memegang sebanyak 34,95 persen saham PT Berkah Global Investama yang merupakan pengendali BEBS.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Polri menggeledah kantor sekuritas berinisial MA terkait dugaan tindak pidana pasar modal.

Penggeledahan dilakukan di Gedung Treasury Tower di area SCBD, Jakarta Selatan, pada Rabu (4/3).

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, belasan penyidik OJK terlihat membawa sejumlah boks berisi barang bukti dari hasil penggeledahan.

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona menjelaskan rangkaian transaksi semu dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali kedua tersangka yakni ASS selaku Beneficial Owner dari PT BEBS dan MWK selaku mantan Direktur Investment Banking Mirae Asset.

Daniel menerangkan mereka melakukan perdagangan efek atau saham yang dalam pelaksanaannya menyampaikan fakta material palsu sehingga memperdaya para investor untuk ikut membeli saham tersebut.

"Terkait tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam penawaran umum perdana saham (IPO) serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya," jelasnya.

Selain itu, kata dia, OJK juga menemukan transaksi semu terhadap saham-saham yang dikendalikan melalui jaringan afiliasi dan nominee.

Aksi insider trading sendiri merupakan praktik ilegal dalam investasi saham. Dimana investor mendapat informasi keuntungan dalam transaksi jual beli saham dari pihak perusahaan terkait.

"Berupa transaksi antarpihak terafiliasi yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee, yang dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka," tuturnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menduga praktik goreng saham yang menyeret PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia membuat harga saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) di pasar modal melesat hingga 7.150 persen.

"Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150 persen," ujar Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona kepada wartawan, Rabu (4/3).

OJK juga memperkirakan Mirae meraup keuntungan hingga Rp14,5 triliun dari praktik manipulasi penawaran umum perdana saham (IPO) dan transaksi semu di pasar modal tersebut. Dana tersebut saat ini telah dibekukan sementara oleh OJK.

"Nilainya total semua (keuntungan) Rp14,5 triliun itu dari saham-saham yang kami freeze, itu sekitar ada Rp2 miliar lembar saham dengan harga saham sekitar Rp7.000-an," ujarnya.

Daniel menjelaskan praktik tersebut melibatkan sejumlah pihak yang melakukan transaksi saham dengan menyampaikan informasi material yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal itu diduga mendorong investor untuk membeli saham BEBS.

OJK menduga praktik tersebut dijalankan oleh enam operator yang bekerja di bawah kendali dua tersangka, yakni ASS yang merupakan beneficial owner PT BEBS dan MWK yang merupakan mantan Direktur Investment Banking Mirae Asset Sekuritas.

Dalam penyelidikan awal, OJK juga menemukan adanya transaksi semu melalui jaringan pihak terafiliasi dan nominee. Transaksi tersebut melibatkan tujuh entitas perusahaan dan 58 individu yang diduga digunakan untuk mengendalikan pergerakan saham.

Selain itu, penyidik menemukan dugaan pelanggaran lain terkait proses IPO. Salah satunya adalah tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam penawaran umum perdana saham serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Berupa transaksi antarpihak terafiliasi yang melibatkan tujuh entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee yang dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka," kata Daniel.

Penggeledahan terhadap kantor PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dilakukan oleh penyidik OJK bersama Bareskrim Polri di Gedung Treasury Tower, kawasan SCBD, Jakarta Selatan, pada Rabu (4/3). Dalam penggeledahan tersebut, sejumlah penyidik terlihat membawa beberapa boks yang diduga berisi barang bukti.

Menanggapi penggeledahan tersebut, manajemen PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan bersikap kooperatif terhadap penyelidikan yang dilakukan oleh otoritas.

"Sebagai bagian dari proses hukum yang telah berjalan, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia menerima kunjungan dari pihak Bareskrim dan OJK terkait klarifikasi dan pengumpulan informasi," tulis manajemen perusahaan dalam pernyataan resmi.

Perusahaan juga menyatakan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan atas perkara yang telah berlangsung sebelumnya. Meski demikian, Mirae Asset tidak merinci lebih lanjut perkara yang dimaksud.

Manajemen menegaskan akan mendukung proses penyidikan dengan menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh penyidik.

"Perusahaan menghormati dan bersikap kooperatif terhadap pemeriksaan yang sedang berlangsung serta mendukung sepenuhnya permintaan data dan informasi yang diperlukan," tulis pernyataan tersebut.

Mirae Asset juga memastikan kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan normal selama proses hukum berlangsung.

"Kami memastikan bahwa operasional perusahaan tetap berjalan normal dan pelayanan tidak terdampak," kata manajemen.

Bisnis.com, JAKARTA – Dua dari tiga kasus emiten di pasar modal yang diumumkan tengah ditelisik oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam praktik manipulasi harga saham alias 'saham gorengan' terkait dengan pengusaha asal Subang, Asep Sulaeman Sabanda (ASS).

OJK menemukan indikasi pelanggaran pasar modal yang melibatkan puluhan nominee terhadap saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS). Sebelumnya penyelidikan juga dilakukan dalam kasus PT Indo Pureco Pratama Tbk. (IPPE).

Dalam penyelidikan terbaru itu, OJK membekukan perdagangan saham BEBS yang terindikasi saham gorengan dengan nilai keuntungan ilegal mencapai Rp14,5 triliun.

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona mengungkapkan bahwa aksi insider trading di saham BEBS dilaksanakan pada periode 2021—2023.

”Nilainya total semua Rp14,5 triliun. Itu dari saham-saham yang kami freeze,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Nilai Rp14,5 triliun dihitung OJK berdasarkan valuasi saham BEBS. Penyidik menggunakan asumsi 2 miliar lembar saham dikalikan dengan harga tertinggi BEBS Rp7.250 per saham. Data Bursa Efek Indonesia menunjukkan jumlah saham BEBS yang beredar di publik mencapai sedikitnya 28,30 miliar lembar.

Secara historis, pada 2022 BEBS melakukan stock split dengan rasio 1:5. Setelah aksi korporasi itu, harga saham berada di kisaran Rp1.400 per lembar. Sepanjang periode 2021—2023, harga saham BEBS sempat melonjak signifikan. Dalam lima tahun terakhir, saham ini pernah terbang hingga 1.350 persen ke level Rp1.450. Namun, memasuki paruh kedua 2023 hingga kini, harga sahamnya merosot tajam ke level Rp5 per lembar.

"Tersangka yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan statusnya kita naikkan, itu ada dua, yaitu Saudara AS dan Saudara M. Ya, sekarang dalam proses penyelesaian kasusnya," ujar Daniel di SCBD, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Selain dugaan manipulasi informasi, penyidik juga menemukan indikasi transaksi semu yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee dalam kurun waktu 2020 hingga 2022.

"Artinya membeli saham berdasarkan informasi dari orang dalam. Ini dalam pasar modal tidak boleh. Kemudian melakukan perdagangan semu, ini pun tidak boleh. Harus fairness," imbuhnya.

Sebagai bagian dari proses penegakan hukum, OJK melakukan penggeledahan di kantor PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia yang berlokasi di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, Rabu (4/3/2026). Langkah ini disebut sebagai bentuk ketegasan regulator dalam menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap industri pasar modal.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi menyatakan, penggeledahan dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material yang melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dugaan tersebut terkait tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam IPO serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Dugaan manipulasi laporan dan informasi itu disebut melibatkan pihak sekuritas.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah memeriksa 25 saksi yang berasal dari pihak PT MASI, PT BEBS, perbankan, nominee, dan pihak terkait lainnya. OJK menegaskan bahwa proses penyidikan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Pengadilan Negeri dan Korwas PPNS Bareskrim Polri.

Menanggapi penggeledahan tersebut, manajemen PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia menyatakan bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang dijalankan OJK dan Bareskrim Polri. Perusahaan mengonfirmasi menerima kunjungan aparat berwenang di kantor pusatnya di SCBD untuk keperluan klarifikasi serta pengumpulan data dan informasi.

“Perusahaan menghormati dan bersikap kooperatif terhadap pemeriksaan yang sedang berlangsung dan mendukung sepenuhnya permintaan data dan informasi yang diperlukan,” tulis manajemen dalam keterangan resmi.

Manajemen juga memastikan bahwa proses hukum ini tidak mengganggu operasional perusahaan. Layanan transaksi nasabah disebut tetap berjalan normal.

Sebagai catatan, pada 2024 lalu Mirae dan Asep Sulaeman terlibat saling gugatan terkait saham BEBS. Dalam perkara tersebut, pihak Mirae memenangkan gugatan di pengadilan.

Dalam perkembangan terpisah, Ismail menyampaikan OJK juga menelisik emiten lain yang terafiliasi dengan ASS, yakni PT Indo Pureco Pratama Tbk.. Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK menjatuhkan sanksi administratif dan perintah tertulis terkait penyajian laporan keuangan tahunan per 31 Desember periode 2021–2023.

OJK mengenakan denda Rp4,62 miliar kepada IPPE atas kesalahan penyajian saldo aset berupa uang muka pembangunan pabrik dan mesin yang bersumber dari dana hasil IPO. Selain itu, OJK menjatuhkan denda Rp840 juta kepada Syahmenan dan Kemas Najiburrahman selaku direksi periode 2021–2023 karena ketidaksesuaian pengakuan aset tersebut.

Sanksi juga diberikan kepada Ben Ardi dan Rizki Damir Mustika dari KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan masing-masing sebesar Rp265 juta. Kantor akuntan publik tersebut turut dikenai denda Rp525 juta.

Terkait proses IPO, OJK menjatuhkan sanksi kepada PT KGI Sekuritas Indonesia berupa denda Rp3,4 miliar dan pembekuan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek selama satu tahun. Direktur Utama KGI Sekuritas Indonesia, Antony, juga dikenai denda Rp650 juta serta larangan melakukan kegiatan di pasar modal selama 18 bulan.

Bisnis.com, JAKARTA — Praktik pelanggaran pasar modal kembali disorot oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bareskrim Polri. Kali ini, giliran transaksi saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS) lantaran diduga menyalahi aturan.

Perkara ini bermula saat Tim Penyidik OJK melakukan pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material yang melanggar aturan pasar modal pada perdagangan saham BEBS.

Berbekal informasi itu, tim penyidik OJK menggandeng Bareskrim Polri untuk melakukan penggeledahan di kantor PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia di SCBD, Jakarta, pada Rabu (4/3/2026).

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus menjelaskan bahwa penggeledahan ini dilakukan lantaran ada dugaan keterlibatan Mirae Asset dalam pelanggaran perdagangan saham BEBS.

"Kenapa di PT ini kita melakukan penggeledahan? Berdasarkan hasil penyidikan kami terhadap PT yang bersangkutan, ini korporasinya [diduga] masih terlibat," ujar Daniel di SCBD, Kamis (4/3/2026).

Lantas, apa saja temuan penyidik OJK dan Bareskrim Polri dalam perkara ini?

Fakta-fakta Penggeledahan Kantor Mirae Asset

1. Hasil Penggeledahan

Berdasarkan pantauan Bisnis di District 8 Treasury Tower, nampak sejumlah penyidik OJK keluar dari gedung pada 14.50 WIB. Mereka terlihat membawa sejumlah dus dan satu koper yang memuat barang bukti usai melakukan penggeledahan di lokasi.

Dalam hal ini, Daniel menjelaskan bahwa temuan hasil penggeledahan itu bakal disortir untuk mengerucutkan barang bukti. Oleh karena itu, dokumen maupun barang bukti elektronik yang tidak diperlukan bakal langsung dikembalikan.

Lebih jauh, Daniel mengemukakan barang bukti yang diambil mayoritas berbentuk file dalam USB. Di samping itu, dalam penggeledahan yang sama Daniel memastikan tidak ada penyitaan terkait aset Mirae.

"Dalam bentuk dokumen yang paling banyak. Yang paling banyak itu dalam bentuk USB. Ya, USB itu barang bukti juga. Aset tidak ada," tutur Daniel.

2. OJK Tetapkan 2 Tersangka

Kemudian, OJK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus perdagangan saham BEBS ini. Mereka yakni ASS selaku beneficial owner PT BEBS dan MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI), serta korporasi PT MASI.

ASS dan MWK telah ditetapkan sebagai tersangka oleh OJK karena diduga melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Adapun, berkas perkara dua tersangka itu saat ini dalam proses penyelesaian. Artinya, penyidik telah mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan RI. Kini, penyidik tinggal menunggu berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21.

"Tersangka yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan statusnya kita naikkan, itu ada dua, yaitu Saudara AS dan Saudara M. Ya, sekarang dalam proses penyelesaian kasusnya," ujar Daniel.

3. Modus Operandi

Selanjutnya, Daniel menjelaskan duduk perkara berkaitan dengan manipulasi saat penawaran saham perdana atau IPO.

Misalnya, dalam perdagangan saham BEBS tidak dilaporkan pihak afiliasi penerima jatah pasti dalam IPO serta laporan penggunaan dana penawaran umum yang tidak sesuai fakta.

Selain manipulasi informasi, penyidik OJK menemukan indikasi transaksi semu yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee. Dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun waktu 2020 hingga 2022.

"Artinya membeli saham berdasarkan informasi dari orang dalam. Ini dalam pasar modal tidak boleh. Kemudian melakukan perdagangan semu, ini pun tidak boleh. Harus fairness," tuturnya.

4. BEBS Cuan Rp14,5 Triliun

Menilik data historis, harga BEBS pada periode 2021—2023 memang mengalami lonjakan yang signifikan. Tertinggi, harga sahamnya sempat terbang hingga 1.350% ke level Rp1.450 dalam lima tahun terakhir. Memasuki paruh kedua 2023 hingga saat ini, harga saham BEBS kembali ambles ke level Rp5 per saham.

Pada 2022, BEBS pernah melakukan stock split saham. Perusahaan memecah nilai saham dengan rasio 1:5. Dengan begitu, harga Rp7.000 yang disebutkan OJK kemungkinan berasal dari harga selepas stock split senilai sekitar Rp1.400 per saham.

Kemudian, rangkaian transaksi ini dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka. Hasilnya, praktik tersebut telah menyebabkan harga saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS) melonjak signifikan hingga 7.150% di pasar reguler.

Secara total, Daniel mengungkap bahwa aksi insider trading di saham BEBS dilaksanakan pada periode 2021—2023, dengan keuntungan ilegal mencapai Rp14,5 triliun.

Sebagai tindak lanjut, OJK pun membekukan sedikitnya 2 miliar lembar saham BEBS dengan harga sekitar Rp7.000 per saham. Data BEI menunjukkan bahwa BEBS sedikitnya memiliki 28,30 miliar lembar saham yang beredar di publik. Artinya, pembekuan saham ini hanya mencerminkan 25% dari total saham BEBS yang dimiliki publik.

"Ada sekitar 2 miliar lembar saham dengan harga saham sekitar Rp7.000 sekian, yang totalnya Rp14 triliun sekian. Itu kami freeze. Sementara tidak boleh dilakukan perdagangan,” tutur Daniel.

5. Mirae Asset Sekuritas Buka Suara

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI) menyatakan sikap kooperatif terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bareskrim Polri.

Manajemen Mirae Asset Sekuritas mengonfirmasi telah menerima kunjungan dari pihak berwenang di kantornya yang berlokasi di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, Rabu (4/3/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka klarifikasi serta pengumpulan data dan informasi.

Manajemen menjelaskan bahwa proses ini merupakan kelanjutan dari pengembangan penyidikan atas perkara yang telah berjalan cukup lama. Mirae pun berkomitmen menghormati seluruh prosedur hukum yang tengah ditempuh.

“Perusahaan menghormati dan bersikap kooperatif terhadap pemeriksaan yang sedang berlangsung dan mendukung sepenuhnya permintaan data dan informasi yang diperlukan,” tulis keterangan resmi Mirae Asset Sekuritas.

Lebih lanjut, manajemen Mirae Asset Sekuritas memastikan bahwa proses hukum ini tidak mengganggu jalannya bisnis perusahaan. Layanan transaksi bagi para nasabah dipastikan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Perusahaan PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) kini di ujung tanduk. Tak hanya itu sebanyak 62,89% investor retail yang menggenggam 28,30 miliar lembar saham kini nyangkut di saham produsen bahan bangunan itu usai sempat melonjak hingga 7.150%.

Berdasarkan data registrasi pemegang efek 10 Februari 2026, sejumlah pemegang saham BEBS yakni Komisaris Syed Zaid bin Ali Al Hadad menggenggam 785 ribu saham BEBS. Kemudian PT Berkah Global miliki 14,12 miliar saham atau 31,39% dan PT Pendanaan sebanyak 2,57 miliar atau 5,72% saham BEBS.

Di kalangan pasar modal, saham nyangkut dikenal sebagai kondisi ketika seorang investor membeli saham tetapi tidak bisa menjualnya kembali. Nasib pemegang saham BEBS makin di ujung tanduk setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI) di Gedung Treasury, kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (4/3).

Penggeledahan ini karena Mirae Asset diduga manipulasi informasi fakta material dalam proses penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS). Tak hanya itu OJK menyebut indikasi insider trading hingga transaksi semu yang diduga mempengaruhi pergerakan harga saham hingga sempat melonjak 7.150%.

Kemudian OJK menetapkan dua tersangka dalam pelanggaran pasar modal dengan nilai pendapatan ilegal lebih dari Rp 14,5 triliun. Tersangka yang dimaksud adalah pemilik PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) Asep Sulaiman Subanda atau ASS dan mantan Direktur Investment Banking PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, MWK.

“Dengan modus insider trading, manipulasi IPO, dan transaksi semu,” tulis OJK dalam keterangannya, dikutip Kamis (5/3).

Dalam perkara tersebut, penyidik OJK telah memeriksa 25 orang saksi dari Mirae Asset Sekuritas, Berkah Beton Sadaya, pihak perbankan, pihak nominee, serta pihak-pihak lain yang terkait. Seiring dengan itu, saham BEBS kini berada di Rp 5 dengan kapitalisasi pasar Rp 225 miliar dan telah disuspensi sejak lama.

Katadata mencatat sejak pertama kali melantai di bursa pada 10 Maret 2021 dan menghimpun dana Rp 200 miliar, perusahaan ini beberapa kali masuk dalam emiten yang sahamnya bergerak di luar kewajaran atau unusual market activity (UMA).

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia meraup keuntungan hingga Rp14,5 triliun lewat aksi dugaan manipulasi harga initial public offering (IPO) dan transaksi semu saham BEBS.

"Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150 persen," kata Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus kepada wartawan, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Dia menyebut, rangkaian transaksi ini dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali kedua tersangka yakni ASS selaku Beneficial Owner dari PT BEBS Tbk dan MWK selaku mantan Direktur Investment Banking Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Menurutnya, total cuan dari praktik ilegal ini sebesar Rp14,5 triliun. Uang triliunan rupiah itu pun kini telah dibekukan sementara oleh OJK.

"Nilainya total semua Rp14,5 triliun itu dari saham-saham yang kami freeze, itu sekitar ada 2 miliar saham dengan harga saham sekitar 7.000 sekian," kata dia.

Dia menjelaskan, Mirae Asset Sekuritas melakukan perdagangan efek atau saham yang dalam pelaksanaannya menyampaikan fakta material palsu, sehingga memperdaya para investor untuk ikut membeli saham tersebut.

"Terkait tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam penawaran umum perdana saham (IPO) serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya," ujarnya.

Selain itu, kata dia, OJK juga menemukan transaksi semu terhadap saham-saham yang dikendalikan melalui jaringan afiliasi dan nominee.

Aksi insider trading sendiri merupakan praktik ilegal dalam investasi saham. Dalam hal ini, investor mendapat informasi keuntungan dalam transaksi jual beli saham dari pihak perusahaan terkait.

"Berupa transaksi antarpihak terafiliasi yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee, yang dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka," ujar dia.

(Dhera Arizona)