Bisnis.com, BATAM - Pemerintah Kota Batam menargetkan penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor tenaga listrik sebesar Rp437,423 miliar pada 2026 atau menjadi penyumbang terbesar kedua bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

Target tersebut dibahas dalam rapat stakeholder terkait proses penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTLU/IUPTLS), sosialisasi Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU), serta dampaknya terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam Raja Azmansyah mengatakan sektor ketenagalistrikan memiliki kontribusi strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik di Kota Batam.

"Melalui sinergi antar-stakeholder diharapkan tercipta integrasi data yang lebih baik sehingga potensi penerimaan daerah dapat dipetakan secara optimal serta meminimalkan potensi kehilangan penerimaan pajak daerah," kata Raja Azmansyah, kemarin.

Menurutnya, pertumbuhan industri dan investasi di Batam turut mendorong meningkatnya kebutuhan tenaga listrik sehingga sektor tersebut menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial.

Karena itu pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan instansi teknis dan pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan administrasi dan perpajakan berjalan optimal.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah mengatakan rapat tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola sektor ketenagalistrikan, termasuk dalam aspek perizinan dan validasi data usaha.

Dia menilai integrasi data melalui NITKU dapat membantu pemerintah memetakan potensi penerimaan secara lebih akurat sekaligus menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif.

"Koordinasi yang baik diperlukan agar proses perizinan berjalan optimal sekaligus mendukung peningkatan penerimaan daerah dari sektor tenaga listrik," ujar Firmansyah.

Pemkot Batam berharap target penerimaan PBJT sektor tenaga listrik tahun 2026 dapat tercapai melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak serta penguatan pengawasan terhadap aktivitas usaha ketenagalistrikan di daerah tersebut.