JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil istri Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Thobari, Intan Larasita (IL), Senin (6/4/2026). Dia akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap ijon proyek Pemkab Rejang Lebong, Bengkulu.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama IL, mengurus rumah tangga," ucap juru bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (6/4/2026).

Sekadar informasi, Muhammad Fikri Thobari telah ditetapkan tersangka kasus dugaan suap proyek di Rejang Lebong 2025-2026. Penetapan ini usai yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin (9/3/2026).

Dalam rangkaian operasi senyap tersebut, KPK menangkap 13 orang yang sembilan di antaranya dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, berikut daftarnya:

1. Muhammad Fikri Thobari (MFT) selaku Bupati Rejang Lebong 2025-2030;

2. Hendri (HEN) selaku Wakil Bupati Rejang Lebong 2025-2030;

3. Hary Eko Purnomo (HEP) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP);

4. Irsyad Satria Budiman (IRS) selaku pihak swasta dari PT Statika Mitra Sarana (SMS);

5. Edi Manggala (EDM) selaku pihak swasta dari CV Manggala Utama (MU);

6. Youki Yusdiantoro (YK) selaku pihak swasta dari CV Alpagker Abadi (AA);

7. Rendy Novian (REN) selaku ASN di Dinas PUPRPKP;

8. Santri Ghozali (SAG) selaku ASN di Dinas PUPRPKP;

9. B Daditama (BDA) selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Bupati.

Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan beberapa orang diantaranya sebagai tersangka.

"KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 5 orang sebagai tersangka yaitu MFT, HEP, IRS, EDM, dan YK," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Rabu (11/3/2026).

Lima tersangka tersebut dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, yakni pada 11-30 Maret 2026 di Rutan Cabang Merah Putih KPK.

Sebagai penerima, Fikri Thobari dan Hary Eko disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau 12 B UU No 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 20 huruf c UU No 1/2023 tentang KUHP.

Sebagai pemberi, Irsyad, Youki, dan Edi Manggala disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 605 ayat (1) atau Pasal 606 ayat (1) UU No 1/2023 tentang KUHP jo UU No 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana.

JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memecat Muhammad Fikri Thobari, yang juga menjabat Bupati Rejang Lebong dari keanggotaan partai. Sementara posisi Ketua DPD PAN Rejang Lebong diambil alih oleh DPW PAN Bengkulu.

Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan, pihaknya prihatin dan menyesal atas tindakan tak terpuji Fikri yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyatakan, tindakan Fikri merupakan tanggungjawab pribadi.

Praktik lancung Fikri dinilai telah melanggar perjuangan partai, dan tidak mencerminkan nilai, prinsip, serta komitmen PAN dalam menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

"DPP PAN memberhentikan Muhammad Fikri Thobari dari jabatan struktural partai. Untuk sementara ketua DPD PAN Rejang Lebong diambil alih oleh DPW PAN Bengkulu," ujar Viva dalam keterangannya, Selasa (10/3/2026).

Ia menyatakan, PAN menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Ia mempercayai bahwa penegakan hukum harus berjalan secara transparan, objektif, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Sejak awal berdiri, kata Viva, PAN berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk itu, ia berkata, pihaknya terus memperkuat sistem pembinaan kader, meningkatkan pengawasan internal, serta memastikan seluruh kader yang menduduki jabatan publik dalam menjalankan amanat rakyat dengan penuh tanggung jawab.

"Kepada masyarakat, kami menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa ini. PAN tetap berkomitmen terus bekerja untuk rakyat, mengabdi, dan memperjuangkan kepentingan rakyat, serta menjaga kepercayaan publik dalam membangun bangsa yang bebas dari korupsi," pungkasnya.

Sekadar informasi, KPK telah menangkap Bupati Rejang Lebong M Fikti Thobari, dan Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri Praja, dalam OTT pada Senin (9/3/2026). Mereka diamankan dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupate Rejang Lebong.

"Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, diduga terkait dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (10/3/2026).

Dalam operasi senyap ini, KPK memboyong 9 orang termasuk Bupati dan Wabup Rejang Lebong. Para pihak yang diamankan masih dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.

Tim penyidik KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti barang elektronik, dokumen hingga uang tunao dalam pecahan Rupiah. Kemudian, dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim selain mengamankan sejumlah pihak, juga mengamankan barang bukti, di antaranya dokumen, barang bukti elektronik, dan juga uang tunai.

"Ya, nanti kami akan update ya, terkait dengan proyek-proyek di dinas apa, Nilainya berapa gitu, nanti kami akan sampaikan lengkap di konpers," terang Budi.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 13 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu yang digelar pada Senin, (9/3/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dari 13 orang tersebut, 9 diantaranya dibawa ke Jakarta. Mereka lebih dulu diperiksa di Polres Kepahiang dan Polres Bengkulu. Pihak yang diamankan terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati, ASN, dan pihak swasta.

"Dari 13 orang tersebut selanjutnya tim membawa 9 orang di antaranya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Jakarta, dan 9 orang tersebut saat ini sudah tiba di Gedung KPK Merah Putih. Salah satunya adalah Bupati Rejang Lebong," kata Budi kepada jurnalis, Selasa (10/3/2026).

Budi menjelaskan operasi senyap terkait dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sehingga para pihak yang diamankan didalami mengenai hal tersebut.

Budi menyampaikan bahwa tim penindakan lembaga antirasuah juga mengamankan barang bukti, di antaranya dokumen, barang bukti elektronik, dan juga uang tunai.

Namun, dirinya belum dapat menjelaskan secara detail nominal uang yang disita dan akan disampaikan saat konferensi pers. Selain itu, Budi menyebutkan bahwa KPK menyegel ruang kerja Bupati Rejang Lebong.

"Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, diduga terkait dengan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Sehingga dalam pemeriksaan secara intensif, pagi ini, tentu para pihak yang diamankan didalami terkait dengan konstruksi perkara tersebut," ujar Budi

OTT KPK ini juga mengamankan Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari. Namun, Budi belum mengungkapkan dugaan kasus rasuah yang menjerat Bupati Rejang Lebong, termasuk berapa pihak yang diamankan.

KPK membawa pihak yang diamankan ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk diperiksa dan menetapkan status hukum.

Profil Muhammad Fikri Thobari

Muhammad Fikri Thobari adalah Bupati Rejang Lebong untuk masa jabatan 2025–2030. Fikri Thobari lahir pada 4 Februari 1981. Selain menjabat sebagai kepala daerah, ia juga memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kabupaten Rejang Lebong.

Karier politik Fikri menguat setelah ia maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Rejang Lebong 2024. Dalam kontestasi tersebut, ia berpasangan dengan Hendri, yang saat itu menjabat sebagai analis ideologi pada Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Musi Rawas.

Pasangan Fikri–Hendri berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan 63.691 suara atau sekitar 44,07% dari total suara sah. Hasil tersebut mengantarkan keduanya memimpin Kabupaten Rejang Lebong untuk periode lima tahun ke depan.

Pria kelahiran Batu Raja, 4 Februari 1981 ini sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Rejang Lebong sejak 2021.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Provinsi Bengkulu dengan mengamankan Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari.

“Benar, Bupati Rejang Lebong,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, saat dikonfirmasi Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Namun, dia belum mengungkapkan dugaan kasus rasuah yang menjerat Bupati Rejang Lebong, termasuk berapa pihak yang diamankan.

KPK membawa pihak yang diamankan ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk diperiksa dan menetapkan status hukum.

Profil Muhammad Fikri Thobari

Muhammad Fikri Thobari adalah Bupati Rejang Lebong untuk masa jabatan 2025–2030. Fikri Thobari lahir pada 4 Februari 1981. Selain menjabat sebagai kepala daerah, ia juga memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kabupaten Rejang Lebong.

Karier politik Fikri menguat setelah ia maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Rejang Lebong 2024. Dalam kontestasi tersebut, ia berpasangan dengan Hendri, yang saat itu menjabat sebagai analis ideologi pada Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Musi Rawas.

Pasangan Fikri–Hendri berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan 63.691 suara atau sekitar 44,07% dari total suara sah. Hasil tersebut mengantarkan keduanya memimpin Kabupaten Rejang Lebong untuk periode lima tahun ke depan.

Pria kelahiran Batu Raja, 4 Februari 1981 ini sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Rejang Lebong sejak 2021.

REJANG LEBONG - Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari (MFT) ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin malam, 9 Maret 2025. Dia ditangkap bersama 11 orang lainnya dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

"Sebanyak 12 orang diamankan. Bupati Rejang Lebong (salah satunya)," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi SindoNews, Selasa (10/3/2026).

Fitroh belum membeberkan konstruksi perkara serta dugaan kasus yang menyeret Bupati Rejang Lebong tersebut. Namun, para pihak yang diamankan tersebut dikabarkan telah diperiksa intensif di kantor Polresta Bengkulu.

KPK dikabarkan akan membawa Bupati Rejang Lebong dan para pihak yang terjaring OTT di Bengkulu tersebut pagi ini. KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Fikri Thobari dan pihak yang terjaring OTT.

Berikut profil dari Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari. Dia dilantik menjadi Bupati Rejang Lebong periode 2025-2029 pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.

Pria kelahiran Batu Raja, 4 Februari 1981 ini merupakan politikus Partai Amanat Nasional (PAN). Jabatannya terakhir adalah Ketua DPD PAN Rejang Lebong.

Dia mencalonkan diri sebagai Bupati Rejang Lebong berpasangan dengan Hendri. Pada Pilkada Rejang Lebong 2024, pasangan Muhammad Fikri Thobari - Hendri berhasil menang dengan meraih 63.691 suara atau 44,07%.

Diketahui, Muhammad Fikri Thobari memiliki latar belakang di bidang ekonomi dan administrasi publik. Sedereta jabatan pernah diembannya, termasuk sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Rejang Lebong sejak 2021.

REJANG LEBONG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 12 orang saat menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di daerah Bengkulu. Satu dari 12 orang yang ditangkap oleh Tim Kedeputian Penindakan KPK adalah Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari (MFT).

"Sebanyak 12 orang diamankan. Bupati Rejang Lebong (salah satunya)," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi SIndoNews, Selasa (10/3/2026).

Fitroh belum membeberkan konstruksi perkara serta dugaan kasus yang menyeret Bupati Rejang Lebong tersebut. Namun, para pihak yang diamankan tersebut dikabarkan telah diperiksa intensif di kantor Polresta Bengkulu.

KPK dikabarkan akan membawa Bupati Rejang Lebong dan para pihak yang terjaring OTT di Bengkulu tersebut pagi ini. KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Fikri Thobari dan pihak yang terjaring OTT.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Industri keuangan syariah berada pada fase yang sangat penting, dimana peluang dan pertumbuhan terbuka lebar seiring meningkatnya kesadaran tentang keuangan syariah dan juga dukungan besar pemerintah terhadap ekonomi syariah. Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim memiliki potensi demand pembiayaan syariah yang terus bertumbuh.

Dari data Otoritas Jasa Keuangan, perbankan syariah nasional mencatatkan kinerja yang positif. Per Juni 2025, total aset keuangan syariah nasional mencapai Rp2.972,94 triliun atau tumbuh 8,21 persen yoy, dengan pangsa pasar sebesar 11,47 persen terhadap industri keuangan nasional. Pada periode yang sama, aset sektor perbankan syariah nasional meningkat 7,83 persen yoy menjadi Rp967,33 triliun. Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan aset perbankan nasional dan konvensional yang tumbuh masing-masing sebesar 6,40 persen dan 6,29 persen.

Jika kita berbicara tentang penjaminan syariah, industri penjaminan syariah memiliki peran signifikan dalam ekosistem pembiayaan syariah. Ia hadir untuk menjangkau sektor produktif dan pelaku usaha yang belum sepenuhnya bankable untuk dapat memperoleh pembiayaan, tanpa mengorbankan stabilitas system pembiayaan syariah yang ditopang oleh pengendalian risiko dan tata kelola berkelanjutan.

Penjaminan syariah hadir tidak hanya untuk membuka akses pelaku usaha terhadap perbankan, namun juga memastikan ekspansi pembiayaan berjalan dengan prinsip keadilan, kehati-hatian dan keberlanjutan, karena pada dasarnya kehadiran penjaminan syariah ialah berperan sebagai penguat kepercayaan dan mitigator risiko perbankan syariah.

Seperti kita ketahui, peluang industri penjaminan syariah semakin terbuka pasca merger bank-bank syariah besar menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Konsolidasi ini menciptakan perbankan syariah dengan skala permodalan, dan jaringan yang lebih luas, sehingga dapat mendorong akses pembiayaan secara signifikan. Pada konteks ini lah penjaminan syariah memiliki ruang strategis untuk berperan enabler. Skala pembiayaan yang besar tentunya menuntut kapasitas penjaminan yang memadai, baik dari sisi pengelolaan permodalan, manajemen risiko dan tata kelola syariah yang lebih robust. Kesiapan digitalisasi juga hal yang harus diperkuat agar terjadi integrasi system yang lebih efisien antara bank dan Lembaga penjamin.

Sebagai Plt Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia atau PT Jamkrindo, yang juga memiliki anak usaha yaitu Jamkrindo Syariah, saya berpendapat Rekalibrasi penjaminan syariah menjadi sesuatu keniscayaan agar industri penjaminan syariah dapat bergerak lebih matang dan terukur. Perubahan regulasi dan ekspektasi pemangku kepentingan menuntut industri penjaminan untuk bergerak lebih prudent, transparan, dan akuntabel. Penjaminan tidak lagi dipandang sekadar sebagai instrumen dukungan kebijakan, tetapi sebagai bagian dari sistem keuangan yang harus sehat dan berkelanjutan.

Rekalibrasi bukan berarti mengoreksi arah secara drastis, namun melainkan menyelaraskan kembali strategi, proses, dan disiplin eksekusi agar penjaminan syariah mampu tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Tantangan hari ini bukan lagi sekadar bagaimana memperbesar portofolio atau mengejar volume, tetapi bagaimana memastikan setiap pertumbuhan memiliki kualitas, ketahanan risiko, dan nilai tambah jangka panjang. Urgensi rekalibrasi industri penjaminan syariah terletak pada kebutuhan untuk menjaga relevansi, kesehatan, dan keberlanjutan industri di tengah perubahan yang cepat. Perbankan syariah yang semakin kuat membutuhkan penjaminan yang semakin sehat dan berkualitas.

Dalam keynote speech yang saya lakukan pada awal tahun ini di Jamkrindo Syariah, setidaknya ada beberapa poin strategis saya sampaikan terutama mengenai fokus bisnis, tata kelola dan cara kerja termasuk dalam pengambilan Keputusan-keputusan strategis.Dari sisi fokus bisnis, industri penjaminan syariah harus menekankan pada pertumbuhan yang sehat. Pertumbuhan tanpa kualitas pada akhirnya akan menjadi beban klaim, beban reputasi, beban modal, dan beban moral organisasi.Dalam hal ini ekspansi harus didorong oleh peluang yang terukur, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian. Pertumbuhan yang agresif tanpa manajemen risiko yang kuat justru akan menjadi beban di masa depan.

Namun demikian, prinsip kehati-hatian tidak boleh dipahami sebagai penghambat pertumbuhan, melainkan sebagai fondasi utama agar pertumbuhan tersebut tidak rapuh. Penjaminan syariah perlu memastikan bahwa setiap komitmen penjaminan dan tata kelola Perusahaan selaras dengan prinsip syariah, profil risiko yang terukur, serta kemampuan perusahaan dalam mengelola potensi klaim secara berkelanjutan. Strategi yang tajam akan membantu perusahaan menempatkan sumber daya secara lebih efektif dan mencegah ekspansi yang tidak sejalan dengan kapasitas risiko.

Selanjutnya, rekalibrasi juga menuntut peningkatan cara kerja dan juga kualitas dalam pengambilan keputusan. Keputusan penjaminan harus berbasis analisis yang komprehensif, data yang memadai, serta pemahaman mendalam terhadap karakteristik pembiayaan syariah. Di sinilah pentingnya memperkuat kapabilitas SDM, sistem, dan proses agar setiap keputusan tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga mendukung kinerja jangka panjang perusahaan. Usaha perbaikan cara kerja tersebut harus beriringan dengan disiplin eksekusi yang ditopang oleh penerapan kebijakan, pengawasan yang efektif, serta keberanian untuk mengambil keputusan yang tidak populer demi menjaga kesehatan portofolio.

Pada akhirnya, rekalibrasi penjaminan syariah adalah tentang menjaga keseimbangan. Keseimbangan antara pertumbuhan dan risiko, antara ekspansi dan tata kelola, serta antara tujuan bisnis dan amanah syariah. Dengan rekalibrasi yang tepat, penjaminan syariah tidak hanya mampu tumbuh lebih besar, tetapi juga lebih sehat, lebih kredibel, dan lebih relevan dalam mendukung perekonomian nasional.

Penulis: Abdul Bari, Plt Direktur Utama Jamkrindo

Jakarta, CNBC Indonesia — Setelah gagal happy weekend, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat di awal pekan. Indeks naik 0,55% atau menguat 46,44 poin ke level 8.416,88 pada akhir perdagangan Senin (17/11/2025).

Nilai transaksi hingga akhir perdagangan mencapai Rp 21,08 triliun yang melibatkan 41 miliar saham dalam 2,69 juta kali transaksi. Sebanyak 354 saham naik, 287 turun, dan 173 tidak bergerak.

Sementara itu, investor asing tercatat melakukan pembelian bersih sebesar Rp710,06 miliar di seluruh pasar. Perinciannya, sebesar Rp666,66 miliar di pasar reguler dan Rp43,40 miliar di pasar negosiasi dan tunai.

Di samping itu, terdapat sejumlah saham yang serempak dilepas asing. Bumi Resources (BUMI) membukukan net sell Rp 32,54 miliar. Lalu diikuti oleh Aneka Tambang (ANTM) Rp 124,22 miliar dan Barito Pacific (BRPT) Rp 80,28 miliar.

Mengutip Stockbit, berikut 10 saham dengan net foreign sell terbesar pada perdagangan kemarin:

1. PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) - Rp321,54 miliar
2. PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) - Rp124,22 miliar
3. PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) - Rp80,28 miliar
4. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) - Rp59,37 miliar
5. PT Sinergi Inti Andalan Tbk. (INET) - Rp54,20 miliar
6. PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) - Rp47,05 miliar
7. PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) - Rp39,94 miliar
8. PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) - Rp39,87 miliar
9. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) - Rp36,08 miliar
10. PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) - Rp32,27 miliar

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC ndonesia - Inspektur Jenderal Polisi Barito Mulyo Ratmono diangkat sebagai Komisaris Utama PT PGAS Solution (PGN Solution), anak usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk., yang bergerak di bidang energi dan infrastruktur. Hal itu diketahui dari unggahan media sosial @pgn.solution yang dikutip CNBC Indonesia pada Selasa (18/11/2025).

Mengutip informasi dari berbagai sumber, Barito menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara Magelang (Angkatan I). Pendidikan umum tertinggi ditempuhnya di Program Studi Doktoral Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2013 di mana dia lulus dengan predikat cum laude.

Pendidikan kepolisian yang diikuti Barito meliputi Akpol (lulus 1996) dengan nama Batalyon Wira Satya; PTIK (lulus 2005); Sespimmen (lulus 2011); dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Lembaga Administrasi Negara (lulus 2020).

Jabatan yang pernah diemban di antaranya: Kapolsek Selektif Purwokerto, Kapolres Konawe Polda Sulawesi Tenggara, Wakil Direktur Intelkam Polda Jawa Barat, Wakil Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Staf Ahli di Badan Intelijen Negara, dan sejak 2024 bertugas di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

Selain Barito, kader Partai Gerakan Indonesia Raya dr. Selvi Relita Fitri juga diangkat sebagai komisaris. Ia diketahui aktif bergerak bersama Badan Pengurus Kesehatan Indonesia Raya, organisasi sayap partai yang fokus di sektor kesehatan.

Jabatan terakhirnya adalah Sekretaris Badan Kesira. Sementara itu Ketua Kesira dijabat dr. Benny Octavianus yang beberapa waktu lalu dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Kesehatan.

[Gambas:Instagram]

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Sehari setelah berhasil menguat, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali melemah. Pada perdagangan Kamis (13/11/2025), indeks ditutup turun tipis 0,2% di posisi 8.372.

Nilai transaksi kemarin mencapai Rp25,45 triliun, melibatkan 62,37 miliar saham dalam 2,75 juta kali transaksi. Sebanyak 314 saham menguat, 345 saham melemah dan 154 tidak bergerak.

Sementara itu, investor asing tercatat melakukan pembelian bersih jumbo, sebesar Rp2,91 trilliun di seluruh pasar dan sebesar Rp2,99 triliun di pasar negosiasi dan tunai. Di samping itu, asing juga mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp76,60 miliar di pasar reguler.

Maka demikian, apa saja saham yang kompak masuk antrean jual asing? Mengutip Stockbit, berikut 10 saham terbanyak dalam net foreign sell perdagangan Kamis!

1. PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) - Rp150,86 miliar
2. PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) - Rp110,41 miliar
3. PT Sinergi Inti Andalan Tbk. (INET) - Rp60,38 miliar
4. PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) - Rp54,08 miliar
5. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) - Rp41,05 miliar
6. PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) - Rp45,69 miliar
7. PT MD Entertainment Tbk. (FILM) - Rp38,00 miliar
8. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) - Rp30,89 miliar
9. PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) - Rp19,13 miliar
10. PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) - Rp18,99 miliar

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Daftar Isi

• Rekomendasi Saham Hari Ini
  • BRPT
  • JPFA
  • AMRT
  • MLPL
  • MYOR

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,26% ke level 8.388,57 pada perdagangan Selasa (12/11).

Kenaikan indeks ditopang oleh saham Barito Pacific (BRPT) yang melesat 7,08%, Bank Central Asia (BBCA) naik 1,19%, dan Bank Mandiri (BMRI) menguat 1,71% sebagai leading movers. Sementara itu, pelemahan terjadi pada Amman Mineral (AMMN) (-2,85%), Baru Energi Nusantara (BREN) (-1,00%), dan GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) (-2,99%) yang menjadi lagging movers.

Investor asing mencatatkan net buy di pasar reguler senilai Rp337,06 miliar dan di seluruh pasar sebesar Rp1,23 triliun. Dari sisi sektoral, enam dari sebelas sektor menguat, dengan sektor Non-Cyclical menjadi penopang utama (+1,63%), sedangkan Healthcare melemah paling dalam (-1,06%).

Sementara itu, Garuda Indonesia (GIAA) akan melaksanakan private placement senilai Rp23,67 triliun, turun dari rencana sebelumnya Rp30,72 triliun. Harga pelaksanaan private placement ditetapkan Rp75 per saham.

Aksi korporasi ini terdiri atas setoran modal tunai sebesar Rp17,02 triliun dan konversi utang pemegang saham senilai Rp6,65 triliun, yang telah memperoleh persetujuan dari RUPSLB.

Sekitar 37% dari total dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja, termasuk pemeliharaan dan perawatan armada pesawat. Lalu Rp14,90 triliun akan digunakan untuk mendukung operasional Citilink, dengan rincian Rp11,20 triliun untuk modal kerja dan Rp3,70 triliun untuk pelunasan utang pembelian bahan bakar kepada Pertamina periode 2019–2021.

Di sisi lain, PT Pembangunan Perumahan (PTPP) mengumumkan rencana penjualan dua anak usahanya, yaitu Celebes Railway Indonesia (CRI) dan PP Infrastruktur (PPI), sebagai bagian dari strategi penyehatan keuangan dan fokus pada bisnis inti.

PTPP akan melepas seluruh 47,81% sahamnya di CRI kepada Solra Energi Terbarukan (SET) dengan nilai transaksi Rp282,1 miliar. Per Juni 2025, CRI mencatat laba bersih Rp31,92 miliar, setara 60,32% dari laba PTPP sebesar Rp51,27 miliar.

Rekomendasi Saham Hari Ini

BRPT

Buy 3730-3760 | TP 3850-4000 | SL 3510

[Gambas:Produk Investasi by Investasiku]

JPFA

Buy 2470-2500 | TP 2550-2600 | SL 2330

[Gambas:Produk Investasi by Investasiku]

AMRT

Buy 1895-1905 | TP 1950-1985 | SL 1800

[Gambas:Produk Investasi by Investasiku]

MLPL

Buy 148-151 | TP 154-159 | SL 138

[Gambas:Produk Investasi by Investasiku]

MYOR

Buy 2090-2120 | TP 2160-2210 | SL 1970

[Gambas:Produk Investasi by Investasiku]

Disclaimer: Segala analisis dan rekomendasi saham dalam artikel ini bersifat informatif sekaligus bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Keputusan berinvestasi sepenuhnya berada di tangan masing-masing investor sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan pribadi. Selamat berinvestasi secara bijak.

(ayh/ayh)