Bisnis.com,BANDUNG — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat berupaya mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Alat Berat pada tahun anggaran 2026. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menurunkan petugas khusus untuk melakukan pengecekan langsung meter penggunaan air di lapangan.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, penerimaan dari Pajak Air Permukaan diproyeksikan mencapai Rp72,6 miliar. Sementara itu, Pajak Alat Berat ditargetkan menyumbang sekitar Rp930 juta.

Meski demikian, kontribusi kedua sektor tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan sumber pajak utama daerah. Sebagai perbandingan, penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp6,2 triliun, sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditargetkan sebesar Rp3,3 triliun.

Kepala Bapenda Jawa Barat, Asep Supriatna, mengatakan bahwa kecilnya proyeksi PAP dan Pajak Alat Berat disebabkan oleh jumlah objek pajak yang memang terbatas jika dibandingkan dengan PKB maupun BBNKB. Namun demikian, Bapenda tetap berupaya memaksimalkan potensi yang ada.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah menugaskan petugas khusus di setiap kantor Samsat untuk melakukan pengecekan langsung ke objek pajak.“Petugas tersebut akan memeriksa meter penggunaan air secara langsung di lapangan. Biasanya objeknya perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan air permukaan,” katanya dikutip Senin (13/4/2026).

Ia menambahkan, setidaknya setiap kantor Samsat akan memiliki satu petugas yang ditugaskan untuk menyisir perusahaan pengguna air permukaan di wilayah kerjanya.“Kalau sebelumnya Bapenda hanya menerima data dari SDA atau ESDM, sekarang kami memiliki tim internal yang turun langsung ke lapangan,” ujarnya.

Asep berharap langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang dilakukan Bapenda dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat. Menurutnya, peningkatan penerimaan pajak daerah pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. “Ujungnya tentu untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan jumlah wajib pajak meningkat setelah mempermudah syarat pembayaran pajak kendaraan tahunan di Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat Asep Supriatna mengatakan, kebijakan warga kini cukup membawa STNK dan KTP tanpa perlu membawa BPKB atau fotokopinya dilakukan untuk memudahkan masyarakat membayar pajak.

"Jadi ini itu memudahkan masyarakat dalam membayarnya, jadi masyarakat hanya membawa STNK dan KTP saja, semudah itu," katanya, Rabu (11/3/2026).

Asep berharap kemudahan ini bisa menambah jumlah warga yang membayar pajak terutama di wilayah Depok Bekasi dan Kabupaten Bekasi yang masuk dalam wilayah Polda Metro Jaya.

"Ya mudah-mudahan dengan adaNYA kemudahan syarat pembayaran, kalau hitungan kita bisa tumbuh jumlah pembayar di kisaran 5 sampai 7 persen," tuturnya.

Ia menjelaskan, jumlah kendaraan di Jawa Barat sekitar 17 juta unit. Dari jumlah itu, sekitar 14 juta adalah sepeda motor dan 3 juta mobil. Meski sepeda motor lebih banyak, namun pemasukan pajak terbesar justru dari mobil yakni sebesar 70 persen dari total kendaraan.

"Nah pendapatannya, itu terbalik, dari roda empat itu 70 persennya, strukturnya berbeda dengan DKI,” katanya.

Sementara Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan jika menjelang lebaran kali ini tercatat pendapatan rata-rata dari pajak kendaraan menunjukKan peningkatan.

“Rata-rata setiap hari itu hanya Rp 20 miliar, sekarang dua hari terakhir mengalami kenaikan menjadi Rp26 miliar,” tuturnya.

Dedi memastikan pajak kendaraan yang dibayar ini akan dialokasikan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. “Komitmen kami uang itu akan dibelanjakan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang merata di seluruh provinsi Jawa Barat,” ujarnya.