Bisnis.com, JAKARTA — Perbankan nasional dinilai bisa menggandeng platform peer-to-peer (P2P) lending untuk memperluas akses pembiayaan dengan biaya efisien dengan tetap menggunakan tata kelola dan manajemen risiko yang kuat.

Ketua Bidang Pengembangan Produk Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Michellina Laksmi Triwardhany, mengatakan kolaborasi ini memungkinkan bank menjangkau nasabah baru dengan lebih cepat dan efisien, tanpa harus membangun seluruh infrastruktur dari awal.

“Ada keunggulan dari P2P lending yang bisa dikombinasikan dengan kemampuan bank supaya bank bisa memberikan pembiayaan produktif. Dengan menggunakan kemampuan P2P lending, bank bisa leverage dan perluas aksesnya,” ujar Michellina atau yang akrab dipanggil Dhany dalam keterangannya, dikutip Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, P2P lending dapat lebih mudah menjangkau segmen mikro atau ultramikro yang sering kesulitan mengakses pembiayaan dari bank. Kerja sama ini juga membuka peluang diversifikasi portofolio, penguatan ekosistem, hingga pembagian risiko.

Adapun, kolaborasi tersebut memerlukan standar kemitraan yang jelas sebagai acuan bersama karena setiap bank memiliki risk appetite dan pendekatan bisnis masing-masing. Standar tersebut, lanjutnya, menjadi fondasi agar kolaborasi berjalan sehat dan berkelanjutan.

Berdasarkan data White Paper Perbanas dan Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), rasio kredit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan.

Pada periode 2024–2025, rasio kredit Indonesia tercatat sekitar 36,4%, jauh di bawah rata-rata negara berpendapatan menengah atas di Asia Timur dan Pasifik yang mencapai 74,46%.

Dhany menilai kondisi ini menunjukkan masih besarnya ruang ekspansi pembiayaan formal, terutama bagi segmen underbanked dan pelaku usaha skala kecil yang belum sepenuhnya terlayani bank.

Di sisi lain, industri P2P lending mencatat pertumbuhan paling cepat dalam beberapa tahun terakhir, dengan laju pertumbuhan tahunan sekitar 34% pada periode 2019–2024.

Dhany menyebut model kolaborasi bank dan P2P lending kini semakin berkembang, seperti joint financing, channeling, hingga banking-as-a-service. Dari sisi produk, kolaborasi juga mencakup white label lending dan ecosystem lending, seperti pembiayaan invoice, supply chain financing, BNPL, dan payday loan.

Menurutnya, variasi model tersebut memungkinkan bank tetap berada dalam kerangka kehati-hatian, sekaligus memperluas jangkauan pembiayaan ke sektor-sektor produktif yang membutuhkan proses lebih cepat dan fleksibel.

“Kalau dijalankan dengan tata kelola yang kuat, kolaborasi ini bisa menjadi akselerator inklusi keuangan sekaligus tetap menjaga kualitas aset perbankan,” kata Dhany.

Bisnis.com, JAKARTA – Persoalan kinerja diperkirakan menjadi faktor utama kerja sama pembiayaan antara bank dengan perusahaan peer to peer (P2P) lending semakin selektif pada 2026.

Division Head Consumer Lending Permata Bank Haryanto menyampaikan P2P lending dengan kinerja yang baik akan menjadi sasaran kerja sama dari berbagai bank.

Sebaliknya, bank yang terbuka dan siap menjalin kemitraan dengan P2P juga akan menjadi preferensi bagi perusahaan P2P dalam menentukan mitra perbankan.

“Jadi untuk kerja sama di 2026, saya rasa peer-to-peer juga akan terseleksi dengan sendirinya. Demikian juga bank yang open untuk kerjasama dengan peer-to-peer, itu juga pasti peer-to-peernya akan menjadi preferensi untuk memilih bank mana yang kerjasama,” tutur Haryanto kepada wartawan, dikutip pada Minggu (18/1/2026).

Permata Bank sendiri memiliki kerja sama dengan sejumlah P2P lending. Haryanto menjelaskan, kerja sama ini salah satunya dilakukan sebagai upaya Permata Bank dalam memperbesar inklusi keuangan. Mengingat, ada segmen tertentu yang tidak dapat dijangkau secara langsung oleh perseroan.

Selain itu, Permata Bank melihat P2P memiliki nilai tambah melalui model bisnis dan kapabilitas digital, seperti digital underwriting dan platform teknologi, yang dapat melengkapi kekuatan bank. Kerja sama tersebut dinilai saling komplementer, dalam hal ini P2P mengisi celah kemampuan yang belum dimiliki bank, sementara bank menopang P2P dari sisi pendanaan dan kekuatan finansial.

“Jadi saling complementary,” ujarnya.

Sementara itu, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengungkapkan bahwa BCA tengah meninjau kembali kerja sama penyaluran kredit produktif P2P lending atau fintech.

Sejak 31 Maret 2024, Hera mengatakan bahwa belum ada portofolio aktif P2P lending atau fintech yang tercatat. Kendati begitu, dia memastikan bahwa BCA senantiasa terbuka bekerja sama dengan seluruh pihak untuk menyalurkan kredit produktif ke berbagai sektor, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“BCA senantiasa berkomitmen mengutamakan prinsip kehati-hatian dan selaras dengan risk appetite di setiap pengambilan keputusan dalam menyalurkan kredit,” tutur Hera kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (18/1/2026).

Antisipasi Risiko

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede sebelumnya mengingatkan adanya sejumlah risiko yang perlu diantisipasi dalam kerja sama ini. Menurutnya, risiko terbesar dari penyaluran dana bank ke perusahaan pinjaman daring adalah risiko kredit yang bersumber dari kualitas seleksi debitur serta ketidaksejajaran insentif antara pihak bank dan penyelenggara.

Jika proses akuisisi debitur terlalu mengejar pertumbuhan tanpa disiplin penilaian risiko, gelombang gagal bayar berpotensi terjadi dan berdampak pada risiko reputasi bank, terlebih apabila praktik penagihan memicu keluhan konsumen.

Risiko lain yang juga patut diwaspadai mencakup risiko penipuan dan risiko operasional, seperti penyalahgunaan identitas, rekayasa data, hingga kebocoran data, seiring meningkatnya ancaman siber dalam ekosistem keuangan digital.

Karena itu, Josua menilai perbankan perlu memperketat seleksi mitra, membatasi konsentrasi eksposur pada setiap platform, menerapkan pembagian risiko yang jelas, mewajibkan standar keamanan data, serta melakukan pemantauan harian terhadap kualitas portofolio dan indikator peringatan dini.

“Langkah dukungan pengelolaan risiko seperti skema perlindungan melalui asuransi yang mulai didorong otoritas juga bisa menjadi bantalan tambahan, tetapi tetap tidak boleh menggantikan disiplin seleksi dan pengawasan,” jelas Josua kepada Bisnis, Rabu (14/1/2026).