Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa pemerintah akan menggunakan pendekatan padat karya dalam memulihkan lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Melalui skema ini, petani tidak hanya memulihkan lahan pertaniannya, tetapi juga disebut akan memperoleh pendapatan selama proses pemulihan berlangsung.

“Sawah yang rusak itu diperbaiki sendiri oleh pemiliknya, tetapi biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat. Jadi saudara kita punya pendapatan, sementara benih dibantu gratis, pengolahan tanah, perbaikan irigasi semuanya dibantu pusat,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (18/1/2026).

Menurutnya, hal ini merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk bantuan pemerintah pusat. Dengan konsep ini, Amran meyakini bahwa pemilik sawah tetap terlibat aktif dalam proses rehabilitasi.

Amran lantas memerinci bahwa di Aceh, terdapat sekitar 10.000 hektare lahan sawah yang direhabilitasi dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai 200.000 hari orang kerja (HOK) yang dibayar secara harian.

“Khusus Aceh, bersamaan dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang ringan dan sedang maksimal tiga bulan sudah selesai,” ujar Amran.

Pihaknya juga mencatat bahwa total lahan pertanian terdampak bencana di tiga provinsi tersebut berkisar 98.009 hektare, yang mana 32.000 di antaranya berada di Aceh.

Di samping tenaga petani, Kementan juga menerapkan teknologi dalam rehabilitasi. Traktor disiapkan untuk pengolahan tanah, perbaikan jaringan irigasi dilakukan secara intensif, sementara lahan yang tertimbun lumpur dalam akan ditangani dengan teknologi drone.

"Kami optimistis pemulihan lahan pertanian di ketiga wilayah tersebut akan berjalan dengan cepat," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai pemerintah melakukan langkah tepat dengan menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para petani yang terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Pengamat sekaligus Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Khudori mengatakan penghapusan KUR penting bagi petani yang terkena musibah.

“Kalau KUR tidak dihapuskan, hidup mereka akan sulit karena dikejar-kejar pengembalian kredit. Saat ini, dengan menjadi korban bencana, mereka memerlukan kehadiran negara. Tanpa kehadiran negara sulit mereka bisa recovery,” kata Khudori kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

Untuk itu, Khudori mendesak agar pemerintah segera menghapus KUR para petani terdampak banjir, sehingga aktivitas ekonomi warga kembali menggeliat.

Selain KUR, menurut Khudori, negara juga perlu memberikan modal yang cukup bagi petani terdampak bencana untuk kembali berusaha berupa bantuan benih.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan pemerintah saat ini tengah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menentukan mekanisme penghapusan KUR tersebut.

“Nanti kami koordinasikan. Saat ini kami sedang mendata dulu orangnya siapa, lokasinya di mana. Setelah itu baru kami koordinasikan dengan Menteri UMKM, Kementerian Koperasi, dan Bank Himbara terkait mekanismenya,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

Sudaryono memastikan penghapusan KUR bagi petani terdampak banjir akan tetap dilaksanakan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Sesuai instruksi Presiden saat kunjungan ke sana, beliau menyampaikan bahwa petani tidak perlu khawatir. Benih, alsintan [alat dan mesin pertanian], hingga KUR yang terdampak itu semua akan di-cover,” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan seluruh utang KUR para petani yang terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akan dihapus.

Zulhas menyampaikan seluruh utang-piutang para petani di tiga wilayah terdampak banjir akan dihapus. Namun, pemerintah masih melakukan pendataan, sehingga belum diketahui berapa besaran nilai KUR yang dihapus.

“Bencana alam itu tentu semua yang utang-piutang pinjaman hapus ya karena bencana alam, terutama Bapak Presiden begitu besar perhatiannya terhadap pertanian ya,” ucap Zulhas di sela-sela acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Selain itu, Zulhas menambahkan, Presiden Prabowo juga akan memperbaiki irigasi dan bendungan di tiga wilayah yang terdampak banjir. “Bahwa irigasi akan diperbaiki, bendungan akan diperbaiki, dan KUR-KUR pertanian semua akan dihapus,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan seluruh utang kredit usaha rakyat (KUR) para petani yang terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akan dihapus.

Zulhas menuturkan seluruh utang-piutang para petani di tiga wilayah terdampak banjir akan dihapus. Namun demikian, pemerintah masih melakukan pendataan, sehingga belum diketahui berapa besaran nilai KUR yang dihapus.

“Bencana alam itu tentu semua yang utang-piutang pinjaman hapus ya karena bencana alam, terutama Bapak Presiden begitu besar perhatiannya terhadap pertanian ya,” kata Zulhas di sela-sela acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Zulhas menuturkan, Presiden Prabowo juga akan memperbaiki irigasi dan bendungan.

“Bahwa irigasi akan diperbaiki, bendungan akan diperbaiki, dan KUR-KUR pertanian semua akan dihapus,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan pemerintah terus menggelontorkan cadangan pangan ke Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

“Dua hari yang lalu ya, itu di Sumatra Utara hampir 9.000 ton, di Aceh 5.000–6.000 ton, di Sumatra Barat kira-kira 6.000–7.000 ton, dan beberapa juta liter minyak goreng,” imbuhnya.

Di samping itu, Zulhas memastikan Kemenko Pangan telah bertemu Perum Bulog agar distribusi pangan dapat ditingkatkan dua kali lipat.

“Sekarang alhamdulillah sudah mulai lancar, apakah dari di Sumatra Utara, di Aceh, di Sumatra Barat,” tambahnya.

Dia juga mengungkap beberapa dapur MBG di ketiga wilayah tersebut telah disulap menjadi dapur umum untuk membantu masyarakat terdampak banjir.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh instansi terkait telah bergerak sesuai prosedur tetap (protap) dalam penanganan banjir besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menanggapi pertanyaan soal instruksi khusus kepada BNPB, TNI, Polri, maupun instansi lain dalam upaya evakuasi, Prabowo menilai bahwa seluruh unsur sudah memahami tugas masing-masing dan bekerja berdasarkan standar operasional yang berlaku.

“Mereka sudah punya SOP dan Protap dan kita sekarang apa yang dibutuhkan akan kami kerahkan,” ujar Prabowo saat meninjau langsung lokasi bencana di Sumatra Utara pada Senin (1/12/2025).

Presiden Ke-8 RI itu pun menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi menjadi kunci dalam mempercepat proses penyelamatan, distribusi bantuan, dan pemulihan awal bagi masyarakat.

Pemerintah, lanjutnya, akan terus memantau kebutuhan di lapangan untuk memastikan seluruh bantuan dan dukungan logistik tiba tepat waktu.

Sebagai bagian dari percepatan penanganan, Prabowo memastikan bahwa pemerintah telah mengerahkan berbagai jenis armada udara guna menembus wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

“Kami kerahkan juga cukup banyak helikopter, herkules, pesawat kami kerahkan semua. InshaAllah kami dengan kerja sama erat dan team work yang baik kita bisa segera menghadapi musibah ini segera memberi solusi-solusi kepada kesulitan rakyat sekarang ini,” tandas Prabowo.