Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut penambahan pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz akan meningkatkan total bandwidth jaringan bergerak seluler Indonesia dari 452 MHz menjadi 712 MHz.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan saat ini Indonesia memanfaatkan lima pita frekuensi untuk kebutuhan penggelaran jaringan bergerak seluler, yakni 800 MHz, 900 MHz, 1.800 MHz, 2,1 GHz, dan 2,3 GHz, dengan total bandwidth sebesar 452 MHz.

Menurutnya, kelima pita frekuensi tersebut digunakan oleh tiga operator seluler untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap lalu lintas data 4G. Di sisi lain, kebutuhan layanan data berbasis 5G juga terus meningkat seiring akselerasi transformasi digital di berbagai sektor.

Karena itu, Komdigi berharap penambahan dua pita frekuensi baru, yakni 700 MHz dan 2,6 GHz, melalui proses seleksi yang tengah berlangsung dapat mengakselerasi pengembangan jaringan 5G di Indonesia.

“Dengan tambahan kedua pita frekuensi tersebut, kapasitas jaringan bergerak seluler Indonesia khususnya untuk menampung lalu lintas data 4G/5G juga diharapkan akan membesar seiring penambahan total bandwidth menjadi 712 MHz,” kata Wayan kepada Bisnis, Senin (1/6/2026).

Wayan menambahkan peningkatan kapasitas jaringan tersebut juga diperkuat oleh pemanfaatan layanan 5G untuk penyediaan Broadband Wireless Access (BWA) melalui jaringan pita lebar tetap (fixed broadband) pada pita frekuensi 1,4 GHz yang memiliki bandwidth 80 MHz.

Dia menjelaskan seleksi pita frekuensi 1,4 GHz telah rampung pada 2025 dan pemenang seleksi telah mulai menyediakan layanan komersial kepada masyarakat pada 2026.

Lebih lanjut, Wayan mengatakan seleksi pita frekuensi 2,6 GHz yang saat ini masih berlangsung juga dibarengi kewajiban bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler yang nantinya ditetapkan sebagai pemenang untuk memperluas jangkauan layanan pita lebar bergerak (mobile broadband) berbasis teknologi 5G.

Menurutnya, kewajiban penyediaan layanan 5G tersebut ditetapkan dengan cakupan minimal 50% populasi pada tahun keempat masa berlaku Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR).

Wayan mengatakan strategi Komdigi untuk mempercepat implementasi 5G secara nasional tidak hanya dilakukan melalui penambahan spektrum frekuensi radio secara berkelanjutan. Pemerintah juga berupaya merasionalisasi biaya regulasi (regulatory cost) bagi penyelenggara telekomunikasi yang diimbangi dengan pemerataan infrastruktur jaringan guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Selain itu, Komdigi terus memperkuat infrastruktur jaringan tulang punggung berbasis serat optik, baik di darat maupun kabel bawah laut.

Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan penyelenggara telekomunikasi, kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai kendala, antara lain terkait akses perlintasan (right of way), perizinan titik pendaratan kabel (landing point), dan penerapan keterbukaan akses (open access).

“Selain itu, juga dengan terus mendorong efisiensi nasional pada pemanfaatan infrastruktur pasif seperti menara, tiang, dan gorong-gorong [ducting], melalui kolaborasi bersama dengan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah,” kata Wayan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) mendongkrak kapasitas penerima layanan satelit Republik Indonesia (Satria-1) hingga 5 kali lipat dari 4 Mbps menjadi 20 Mbps demi mengimbangi lonjakan penggunaan layanan internet masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Langkah pembenahan kualitas jaringan ini menjadi prioritas seiring dengan pergeseran kebutuhan digital yang kian tinggi di berbagai titik layanan publik pedalaman nasional.

Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar menjelaskan pemanfaatan kapasitas satelit multifungsi milik pemerintah tersebut kini sudah berjalan sangat optimal. Berdasarkan data operasional terbaru, tingkat okupansi slot satelit buatan Thales Alenia Space itu telah mendekati kapasitas maksimumnya di ruang angkasa.

"Satria-1 sekarang sudah terpakai hampir sekitar 70% sampai 80%. Dan kita maksimalkan penggunanya yang awalnya satu wilayah itu mendapat [kapasitas rendah], sekarang sudah minimal 20 Mbps untuk yang akses internet," ujar Fadhilah kepada Bisnis, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Peningkatan kapasitas pancar dari semula berkisar 4 Mbps menjadi minimal 20 Mbps di setiap titik merupakan sebagai upaya Bakti untuk menjaga kestabilan koneksi. Strategi ini difokuskan penuh untuk mendorong kualitas pemanfaatan internet, terutama pada fasilitas sektor pendidikan, kesehatan, dan kantor pemerintahan di daerah pelosok.

Selain penguatan pada sektor pemancar akses internet mandiri, Bakti secara paralel mengupayakan pembenahan pada jaringan pemancar telekomunikasi base transceiver station (BTS) bertenaga satelit.

Target minimal kecepatan transmisi data untuk infrastruktur pendukung BTS tersebut terus dinaikkan guna memastikan jaringan seluler di daerah 3T tetap kompetitif.

Sebagai upaya menjaga kesinambungan kedaulatan data dan pasokan internet nasional, Bakti saat ini juga tengah melakukan pemetaan komprehensif terhadap potensi pemanfaatan satelit geo terbaru lainnya di pasar domestik, seperti kehadiran Satelit Nusantara lima (N5).

Satelit berkekuatan 160 Gbps tersebut dinilai dapat saling mengisi cakupan wilayah (coverage) dengan Satria-1.

Desain operasional kedua satelit ini nantinya diproyeksikan membagi beban kerja secara merata di wilayah Indonesia.

Jika Satria-1 memiliki keunggulan fokus jangkauan pada area barat seperti Sumatra, karakteristik satelit N5 yang memiliki posisi orbit di atas Kalimantan dinilai sangat ideal untuk memperkuat penetrasi sinyal di wilayah timur, mencakup Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

Melalui uji coba konsep operasional (proof of concept) yang matang serta kolaborasi kapasitas satelit nasional, Bakti optimistis perluasan transformasi digital dapat terdistribusi secara inklusif tanpa mengorbankan aspek keamanan data nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Akademisi masih berharap seleksi spektrum frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz tidak dilepas sepenuhnya terhadap skema lelang harga. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) disarankan untuk melakukan skema kombinasi agar manfaat yang diterima masyarakat lebih besar.

Dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef Matheus Edward berpendapat pemerintah sebaiknya menerapkan skema lelang kombinasi antara reserve price dan beauty contest pada seleksi pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz.

Dengan skema kombinasi, nafas operator untuk ekspansi jaringan dan memberikan layanan terjangkau bagi masyarakat tetap ada karena beban frekuensi baru tidak terlalu tinggi.

Dia juga menyarankan agar Komdigi melakukan analisis ongkos dan benefit, sehingga pemerintah memiliki perspektif yang lebih baik terkait ongkos frekuensi yang dikeluarkan operator dan manfaat ke masyarakat.

“⁠Lelang kombinasi dengan pertimbangan utama Cost Benefit Analysis yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat dan negara,” kata Ian kepada Bisnis, Jumat (24/4/2026).

Sekadar informasi, pada Februari lalu wacana Cost Benefit Analysis sempat tercetus. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuka diskusi awal terkait price and benefit analysis.

Analisis itu akan menjadi dasar untuk mencari skema yang lebih baik terkait biaya penggunaan spektrum sehingga beban operator tidak terlalu besar.

Selain itu, pendekatan ini dipertimbangkan agar pemanfaatan spektrum tidak semata dilihat dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), tetapi juga dari dampak sosial dan ekonomi jangka panjang yang dihasilkan.

Sebagai informasi, price and benefit analysis dalam konteks seleksi atau lelang spektrum merujuk pada pendekatan penilaian yang tidak hanya mempertimbangkan harga penawaran, tetapi juga manfaat yang dihasilkan dari pemanfaatan spektrum tersebut, seperti perluasan layanan, peningkatan kualitas jaringan, inklusi digital, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan ini dinilai dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam menentukan kebijakan pengelolaan spektrum frekuensi.

Ian juga menyoroti kondisi industri telekomunikasi saat ini yang sudah mencapai titik saturasi pada jumlah pelanggan riil. Kondisi dengan hanya tiga pemain besar membuat desain lelang harus sangat cermat agar pembangunan tetap berjalan merata dan tidak sekadar menjadi ajang perebutan harga.

"Secara total akan ada perpindahan pengguna ke frekuensi baru. Dengan teknologi baru yang memiliki efisiensi penggunaan bandwidth lebih tinggi, kualitas layanan seharusnya menjadi lebih baik," ujar Ian.

Meski kualitas meningkat, Ian memberikan catatan bagi pendapatan operator. Penggunaan spektrum baru ini berpotensi memicu pengurangan utilisasi pada pita frekuensi lama yang memiliki kapasitas bandwidth lebih kecil. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi operator dalam menyeimbangkan portofolio aset frekuensi mereka.

Terkait harga layanan data, implementasi teknologi 5G pada frekuensi 2,6 GHz memberikan peluang besar untuk menekan harga per Mbps. Efisiensi bandwidth yang lebih tinggi pada teknologi generasi kelima ini memungkinkan produksi data menjadi lebih murah secara teknis bagi operator.

Namun, Ian mengingatkan beban biaya regulasi harus tetap dijaga agar lebih sehat. Struktur biaya yang proporsional akan menentukan apakah efisiensi tersebut akan dirasakan langsung oleh masyarakat atau justru tertahan oleh beban operasional operator yang membengkak.

“Harga per Mbps harus lebih murah karena penggunaan 5G. Biaya regulasi juga harus lebih sehat, sehingga pembangunan serta pemanfaatannya menjadi lebih merata dan adil di seluruh wilayah Indonesia,” tuturnya.

Ini menjadi tantangan bagi kami di daerah yang memiliki banyak pulau dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan, termasuk pemenuhan jaringan telekomunikasi yang sering menjadi kebutuhan pengunjung,

Tanjung Redeb, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur menggandeng Telkomsel dalam meningkatkan kapasitas jalur telekomunikasi (bandwidth) di objek Daya Tarik Wisata (DTW) Pulau Derawan, sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Sejak Januari hingga April ini, secara umum tingkat kunjungan wisatawan di Kabupaten Berau mencapai 201.852 orang, salah satunya di DTW Pulau Derawan," sehingga dengan bertambahnya bandwidth, diharapkan tingkat kunjungan wisata lebih meningkat," ujar Wakil Bupati Berau, Gamalis di Tanjung Redeb, Selasa.

Berkat kunjungan Gamalis bersama pihak terkait ke Kantor Telkom Regional IV Kalimantan di Balikpapan pada Kamis, pekan lalu, kemudian Telkom melalui Telkomsel, kini telah menambah bandwidth di Pulau Derawan dari sebelumnya 750 Mbps menjadi 1.200 Mbps (1,2 Gbps).

Penambahan bandwidth ini menindaklanjuti keluhan masyarakat khususnya di destinasi wisata yang belum bisa menikmati jaringan telekomunikasi dengan maksimal, terlebih di saat puncak kunjungan wisatawan saat libur panjang seperti tahun baru, lebaran, maupun libur sekolah, sementara sejumlah DTW masih terkendala dengan sinyal maupun jaringan.

Sejumlah DTW menarik yang tersebar di Berau selain Pulau Derawan yang juga menawarkan keindahan khas, antara lain Pulau Maratua, Sangalaki, Kakaban, Pulau Kaniungan, Labuan Cermin, Air Panas Asin Biatan, dan Teluk Sulaiman.

Sejumlah objek wisata tersebut memang ada yang memiliki sinyal kuat, namun masih ada beberapa yang sinyalnya lemah karena infrastruktur jaringan yang jauh.

Untuk itu, Telkom diharapkan dapat terus meningkatkan dan memperkuat infrastruktur jaringan, memperluas cakupan layanan agar kualitas jaringan tetap stabil.

"Ini menjadi tantangan bagi kami di daerah yang memiliki banyak pulau dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan, termasuk pemenuhan jaringan telekomunikasi yang sering menjadi kebutuhan pengunjung," ujar Gamalis.

Ia melanjutkan, tidak hanya pada kawasan destinasi wisata, untuk melayani masyarakat yang tersebar di 13 kecamatan, 100 kampung dan 10 kelurahan, layanan telekomunikasi menjadi penggerak perekonomian warga karena saat ini merupakan era digital.

"Oleh karena itu, kami memandang penting untuk terus mendorong percepatan transformasi digital melalui sinergi yang kuat antara Pemkab Berau dan Telkom, agar layanan telekomunikasi yang dikeluhkan masyarakat bisa cepat diatasi," ujarnya.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Keberhasilan layanan internetfixed wireless access (FWA) Rp100.000-an milik Surge dan MyRepublic dinilai sangat bergantung dari preferensi masyarakat dalam memilih internet rumah. Persoalan bukan terletak pada harga saja, tetapi juga kestabilan.

Pengamat dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Joseph Matheus Edward, menilai kehadiran internet murah dan cepat akan mengubah struktur pasar. Dia menekankan pentingnya pemahaman konsumen terhadap perbedaan teknologi FWA, FTTH, dan seluler yang bersifat saling melengkapi.

Untuk diketahui, fiber to the home (FTTH) adalah koneksi internet kabel yang menggunakan kabel serat optik murni hingga ke titik masuk rumah pelanggan. Kelebihannya, sangat stabil dan tidak terpengaruh oleh gangguan cuaca atau interferensi frekuensi radio. Kekurangannya, waktu instalasi lama.

Sementara itu, adalah teknologi yang menggunakan gelombang radio (biasanya melalui jaringan 4G atau 5G) untuk menyalurkan internet ke perangkat penerima tetap di lokasi pelanggan. Kelebihannya, proses instalasi sangat cepat (plug-and-play) dan biaya penggelaran jauh lebih murah dibanding menarik kabel fiber. Kekurangannya, sangat bergantung pada kualitas sinyal dari BTS dan kapasitasnya harus berbagi dengan pengguna seluler lain di area tersebut.

Sementara itu seluler adalah konektivitas nirkabel yang dirancang khusus untuk mobilitas melalui perangkat genggam seperti ponsel pintar. Kelebihannya, fleksibilitas mobilitas tinggi. Kekurangannya, berbasis kuota dan kecepatan bisa berfluktuasi tergantung pada kepadatan pengguna (network congestion).

“Pengguna akan memilih layanan apakah FWA 100 Mbps Rp100.000 dengan kecepatan pemasangan atau FTTH dengan kestabilan dan jaminan QoS atau seluler dengan mobility-nya,” kata Ian kepada Bisnis, Jumat (17/4/2026).

Dia menambahkan harga bandwidth cenderung semakin murah seiring perkembangan teknologi. Namun, berdasarkan survei, konsumen tetap menempatkan stabilitas sebagai faktor utama, diikuti harga sebagai pertimbangan kedua atau ketiga. Hal ini menunjukkan adanya diferensiasi layanan yang saling melengkapi di pasar.

Sementara itu, pengamat ITB lainnya, Agung Harsoyo, melihat karakteristik pasar fixed broadband tidak sedinamis seluler. Dia memperkirakan sekitar 10% pelanggan bersifat fleksibel dan berpotensi berpindah operator. Jika diasumsikan serupa di fixed broadband, maka terdapat sekitar 2 juta pelanggan potensial yang bisa beralih ke layanan internet murah.

Dia mencatat saat ini terdapat sekitar 20 juta pelanggan FTTH, sementara jumlah rumah tangga yang telah teraliri listrik mencapai sekitar 80 juta. Artinya, peluang ekspansi pelanggan baru masih sangat besar.

Menurutnya, pelanggan FTTH umumnya tidak terlalu sensitif terhadap harga, melainkan lebih mengutamakan kualitas layanan (QoS). Oleh karena itu, operator perlu terus meningkatkan kualitas untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Di sisi lain, biaya penggelaran jaringan relatif seragam antaroperator, sehingga mekanisme pasar akan menjaga harga pada level tertentu.

“Karakteristik pelanggan FTTH tidak sedinamis pelanggan selular; yang sempat mengalami era petang harga. Kemungkinan adanya perang harga saya kira kecil,” katanya.

Adapun Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai struktur pasar saat ini terdiri dari fixed broadband (FBB), mobile broadband (MBB), dan fixed mobile convergence (FMC). FBB dan MBB disebut telah matang, sehingga sensitif terhadap harga dan kualitas, termasuk kecepatan dan latensi.

Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, menyatakan jika internet Rp100.000 masuk dalam kategori FBB, maka persaingan akan berfokus pada konsistensi kualitas layanan.

“Kualitas layanan yang konsisten menjadi kunci di FBB. Konsumen mudah berpindah,” katanya.

Dia menambahkan tiga operator besar (Telkomsel, XLSMART, dan Indosat) telah mengonsolidasikan bisnisnya dan akan lebih fokus pada FMC, sehingga ruang kompetisi juga akan bergeser ke segmen tersebut. Dalam kondisi ini, pelaku FBB skala kecil diperkirakan menghadapi tekanan dan berpotensi melakukan merger atau akuisisi untuk mencapai skala ekonomi.

“Kita setuju Komdigi mulai kampanye perlunya konsep infrastruktur sharing dilaksanakan,” katanya.

Ke depan, Sarwoto menilai konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga bandwidth murah, tetapi juga kualitas dan kenyamanan, terutama dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi berbasis AI. Dia juga menilai batas antara layanan fixed dan mobile akan semakin kabur, sementara nilai tambah akan bergeser ke aplikasi yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial.

“Jasa nilai tambahnya adalah aplikasi yang mendorong aktifitas ekonomi dan sosial para pelanggannya. Fixed atau mobile sudah tidak ada bedanya,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA—Emiten telekomunikasi PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) atau XLSmart mengoptimalkan layanan di Indonesia bagian timur, melalui proyek Palapa Ring Timur.

Palapa Ring Timur menjangkau 35 kabupaten/kota yang tersebar di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua dan Papua Barat. Proyek ini memiliki panjang kabel serat optik sekitar 8.454 km dengan nilai proyek mencapai Rp5,1 Triliun.

Yoso, Procurement Management XLSmart, menyampaikan kebutuhan layanan kapasitas bandwidth di wilayah timur cukup tinggi, khususnya pada jalur Kupang ke Waingapu hingga ke Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Seiring dengan meningkatnya trafik, kapasitas yang digunakan juga harus terus ditingkatkan dan dipenuhi melalui dukungan Palapa Ring Timur,” ujar Yoso dalam keterangan resmi, Senin (9/3/2026).

Menurutnya, dengan terpenuhinya kebutuhan kapasitas backbone, layanan EXCL menjadi lebih optimal tanpa kendala congestion. Dari sisi availability dan sustainability, layanan Palapa Ring Timur sangat baik. Dukungan ini memungkinkan perusahaan memperluas jaringan, meningkatkan kualitas layanan, dan memperluas basis pelanggan.

XLSmart sebagai provider berekspansi melalui Palapa Ring Timur pada Project 9 dari Palapa Ring Timur, yang mencakup wilayah Waingapu, Sabu, Baa, Kupang, dengan total kapasitas mencapai 30 Gbps.

Pemilihan Project 9 didasarkan pada tingginya kebutuhan kapasitas bandwidth di jalur Kupang ke Waingapu, yang juga berfungsi sebagai jalur backup menuju Denpasar.

Seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, kebutuhan akan kapasitas dan kualitas sinyal telekomunikasi di wilayah timur Indonesia juga terjadi peningkatan. Jalur konektivitas yang menghubungkan Kupang dengan Waingapu, hingga ke wilayah Bali dan kawasan NTT menjadi salah satu lintasan strategis dengan pertumbuhan trafik data yang cukup tinggi.

Sektor pariwisata di Indonesia Timur, khususnya di wilayah Kupang, menunjukkan peningkatan kunjungan wisatawan lebih dari 1 juta orang pada 2025, meningkat hampir 30% dibandingkan 2024.

“Dukungan infrastruktur Palapa Ring Timur turut berperan penting dalam menjaga kestabilan jaringan telekomunikasi di kawasan timur Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kupang, Rote, Alor dan berbagai destinasi di NTT,” imbuhnya.

Jakarta (ANTARA) - Perdebatan yang menyamakan kuota internet dengan token listrik kembali mengemuka di ruang publik, terutama ketika masyarakat mempertanyakan mengapa sisa kuota data tidak selalu dapat digunakan, tanpa batas waktu seperti halnya sisa kWh listrik prabayar.

Argumennya terdengar sederhana dan mudah dipahami. Jika token listrik dapat dipakai selama masih tersisa, mengapa kuota internet tidak bisa diperlakukan sama.

Sekilas perbandingan ini tampak logis, namun secara teknis, ekonomis, dan regulatif, keduanya berdiri di atas sistem yang sangat berbeda. Memahami perbedaan mendasar ini penting agar diskusi publik mengenai kuota internet dan token listrik tidak berhenti pada analogi, tetapi bertumpu pada cara kerja infrastruktur yang sebenarnya menopang layanan digital nasional.

Token listrik merepresentasikan pembelian energi dalam satuan kilowatt hour. Energi tersebut diproduksi dan disalurkan oleh Perusahaan Listrik Negara ke pelanggan. Selama energi belum habis dikonsumsi, pelanggan tetap dapat menggunakannya. Energi adalah komoditas yang dikirim dan kemudian dipakai hingga nol. Sisa energi tetap tercatat sebagai hak konsumsi pelanggan karena sifatnya yang terukur dan tidak bergantung pada pembagian simultan antarpengguna dalam satu detik yang sama.

Kuota internet bekerja dengan logika berbeda. Kuota bukan barang fisik. Kuota bukan konten. Kuota adalah hak akses atas kapasitas jaringan dalam periode tertentu. Literatur telekomunikasi menjelaskan bahwa bandwidth merupakan sumber daya jaringan yang dialokasikan secara dinamis dan dibagi secara waktu nyata di antara banyak pengguna.

Kapasitas kuota

Dalam buku Telecommunications Essentials, Lillian Goleniewski (2007) menjelaskan bahwa bandwidth adalah resourcejaringan yang dialokasikan mengikuti pola trafik. Kapasitas yang tidak terpakai pada satu waktu tidak dapat dipindahkan ke waktu lain karena sistem bekerja real time dan berbasis pembagian simultan.

Konsep ini ditegaskan lagi dalam Wireless Communications: Principles and Practice karya Theodore S. Rappaport (2002) yang menguraikan keterbatasan kapasitas seluler dan pembagian spektrum di antara pengguna aktif dalam satu area cakupan.

Ketika pelanggan menonton video di YouTube atau Netflix, konten tidak berasal dari operator seluler. Operator menyediakan jalur transmisi agar data dari server penyedia konten dapat melewati jaringan dan sampai ke perangkat pengguna. Yang dibeli pelanggan adalah akses untuk memakai kapasitas jaringan dalam satuan volume dan periode waktu tertentu, bukan kepemilikan atas kapasitas tersebut.

Operator membangun BTS, membeli spektrum frekuensi melalui lelang negara, serta mengoperasikan jaringan dengan kapasitas tertentu dalam satuan megabit per detik. Misalnya satu BTS memiliki kapasitas 500 Mbps. Jika ada 10 pengguna aktif, secara teoritis masing masing bisa memperoleh porsi besar. Jika pada jam sibuk terdapat ratusan pengguna, kapasitas dibagi lebih kecil agar semua tetap terlayani. Perhitungan ini berlangsung setiap detik dan sangat bergantung pada kepadatan trafik.

Jika pada pukul dua dini hari kapasitas jaringan longgar, kapasitas tersebut tidak dapat disimpan untuk dipakai pada pukul tujuh malam ketika trafik memuncak. Ia tersedia pada saat itu, tetapi tidak bisa ditabung atau dipindahkan ke periode lain. Inilah perbedaan mendasar antara sistem energi yang dikonsumsi individu dan sistem jaringan yang dibagi simultan.

Dalam jaringan seluler, kapasitas BTS mirip ruas jalan tol dengan jumlah lajur tetap. Misalnya satu ruas dirancang menampung 100 mobil per menit. Jika hanya 10 mobil lewat, jalan terasa lengang. Jika 120 mobil masuk bersamaan, terjadi antrean. Kapasitas fisiknya tetap. Ia tidak bertambah hanya karena permintaan naik.

Kuota internet, dalam konteks ini bisa diumpamakan sebagai hak kendaraan untuk melintas dalam periode tertentu. Jika seseorang membeli akses tol untuk satu hari dan tidak melintas, kapasitas lajur pada hari itu tetap tersedia, tetapi tidak bisa dipindahkan ke hari berikutnya. Ruang kosong pada pukul 02.00 dini hari tidak bisa ditabung untuk jam 19.00, ketika lalu lintas padat. Yang dibayar pengguna adalah hak akses terhadap infrastruktur pada periode tertentu. Bukan kepemilikan atas jalannya.

Kerangka hukum Indonesia juga mencerminkan karakter layanan tersebut. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi mengatur bahwa deposit prabayar memiliki masa aktif dan masa berlaku, sesuai paket yang dipilih pelanggan. Ketentuan ini mensyaratkan transparansi informasi mengenai harga, kuota, serta periode penggunaan agar konsumen memahami karakter layanan yang dibeli.

Isu masa berlaku kuota, bahkan pernah diuji dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait norma telekomunikasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam penjelasan pemerintah, masa berlaku kuota dipandang sebagai kebijakan ekonomi yang rasional untuk menjaga efisiensi jaringan dan kualitas layanan secara keseluruhan, mengingat jaringan harus dirancang berdasarkan proyeksi beban trafik pada periode tertentu.

Pilihan konsumen

Pembahasan mengenai kuota internet makin relevan karena konsumsi data terus meningkat tajam. Ericsson Mobility Report June 2025 mencatat trafik data seluler global mencapai sekitar 188 exabyte per bulan dengan pertumbuhan tahunan sekitar 20 persen. Sekitar tiga perempat trafik tersebut didorong oleh layanan video. Indonesia bergerak dalam tren yang sama.

Laporan Digital 2026 Indonesia menunjukkan sekitar 230 juta pengguna internet di Indonesia atau lebih dari 80 persen populasi. Hampir seluruh akses dilakukan melalui perangkat seluler. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan mayoritas pengguna mengakses internet antara satu hingga enam jam per hari, dengan dominasi aktivitas streaming, media sosial, dan transaksi digital. Beban jaringan sangat dinamis dan mencapai puncaknya pada jam malam.

Jaringan seluler beroperasi berbasis kapasitas waktu nyata yang dibagi bersama. Masa berlaku kuota merupakan instrumen komersial dan manajemen trafik yang dirancang agar penggunaan lebih terdistribusi dalam periode tertentu. Beberapa operator, bahkan menawarkan fitur rollover dengan skema dan batas tertentu, yang menunjukkan bahwa kebijakan masa aktif adalah pilihan desain layanan industri.

Dalam praktik pasar, variasi layanan sebenarnya telah tersedia. Operator dapat menawarkan paket dengan harga lebih terjangkau dan masa aktif tertentu, tanpa fitur rollover. Operator juga dapat menyediakan paket premium, dengan fitur rollover atau masa berlaku lebih panjang, dengan harga yang lebih tinggi.

Skema diferensiasi harga ini lazim dalam industri berbasis kapasitas karena membantu mengelola trafik, sekaligus memberi pilihan kepada konsumen. Dengan skema tersebut, pengguna yang memiliki pola konsumsi tidak rutin dapat memilih paket dengan rollover agar lebih fleksibel. Pengguna dengan konsumsi stabil dan terukur dapat memilih paket reguler yang lebih ekonomis. Prinsip ini menciptakan pilihan berbasis kebutuhan, bukan penyeragaman produk.

Peran pemerintah, dalam konteks ini bukan menetapkan satu model bisnis tunggal, melainkan memastikan transparansi, persaingan sehat, serta perlindungan konsumen berjalan efektif. Pemerintah menetapkan standar kualitas layanan dan kewajiban keterbukaan informasi. Operator merancang produk sesuai strategi jaringan dan segmentasi pasar. Masyarakat memilih sesuai kebutuhan dan kemampuan. Dengan kerangka ini, kepentingan konsumen dapat terlindungi, investasi jaringan tetap berkelanjutan, dan kualitas layanan digital nasional tetap terjaga di tengah lonjakan trafik yang terus meningkat.

*) M. Taufiq Hidayat adalah pranata Humas Madya Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Komdigi.Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MATARAM – Jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) Pelindo Multi Terminal Lembar melakukan peningkatan fasilitas di ruang tunggu seperti memperkuat jaringan internet agar para penumpang tetap bisa terhubung dengan keluarga selama menunggu keberangkatan.

Branch Manager Pelindo Multi Terminal Lembar, Kunto Wibisono menjelaskan menambah kapasitas dari 100 Mbps menjadi 200 Mbps. Langkah ini dilakukan karena 85% penumpang saat di ruang tunggu membutuhkan wifi. Dengan menambah kapasitas bandwidth internet di seluruh area terminal penumpang..

“Kami memahami, bagi banyak penumpang, koneksi internet bukan hanya soal hiburan, tapi soal kebersamaan. Mereka ingin tetap berkomunikasi dengan keluarga, menelepon anak di rumah, atau sekadar berbagi kabar lewat pesan singkat,” jelas Kunto dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/12/2025).

Menurut Kunto, peningkatan kapasitas internet ini menjadi bagian dari komitmen Pelindo untuk menghadirkan layanan yang humanis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Menurutnya Pelindo Multi Terminal tidak hanya fokus pada efisiensi operasional, tapi juga kenyamanan emosional penumpang.

Selain memperkuat layanan digital, Pelindo Lembar juga memastikan fasilitas lain tetap berjalan optimal. Ruang tunggu yang lega, kursi pijat penumpang, serta petugas pelayanan yang siaga menambah suasana ramah di area terminal. Semua kesiapan ini berpadu untuk memastikan pengalaman penumpang saat Nataru terasa aman, nyaman, dan berkesan.

Kunto menegaskan bahwa langkah kecil seperti menghadirkan jaringan internet berkualitas adalah wujud nyata kepedulian Pelindo terhadap kenyamanan publik.

“Kami ingin setiap penumpang merasa diperhatikan. Ketika seseorang bisa tetap terhubung dengan orang-orang yang mereka sayangi, perjalanan apa pun akan terasa lebih dekat dan menyenangkan,” pumgkasnya.

Kehadiran jaringan internet yang kencang pun disambut positif para pengguna jasa. Rani (26), penumpang tujuan Surabaya, mengaku senang dengan layanan tersebut.

“Biasanya kalau nunggu kapal agak lama, sinyal susah dan bosan. Sekarang saya bisa video call sama orang tua di rumah sambil nunggu boarding. Rasanya seperti nggak jauh dari keluarga,” ujar Rani.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) berharap Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menetapkan harga yang lebih terjangkau dalam lelang pita frekuensi 2,6 GHz.

Pemerintah berencana membuka lelang pita tengah tersebut setelah sebelumnya merampungkan lelang frekuensi 1,4 GHz. Pita frekuensi 2,6 GHz termasuk dalam kategori mid-band yang memiliki keunggulan kapasitas dengan ketersediaan bandwidth mencapai 190 MHz.

Selain itu, pita 2,6 GHz dengan moda Time Division Duplex (TDD) juga memiliki ekosistem perangkat 4G dan 5G terbesar kedua secara global. Pemanfaatan pita ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas konektivitas broadband secara signifikan.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir mengatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam membuka lelang frekuensi, termasuk 2,6 GHz. Namun, ATSI meminta agar harga yang ditawarkan pemerintah tidak terlalu tinggi.

“Harapannya harganya affordable untuk pemain. Dari ATSI kami memang tidak ikut melihat dokumen lelangnya, tetapi kami peduli dengan anggota kami,” ujar Marwan seusai acara Seminar Penguatan Perlindungan Konsumen melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang digelar Indonesia Fintech Society (IFSoc) pada Senin (1/12/2025) di Jakarta.

Menurut Marwan, harga lelang yang terjangkau akan mempercepat implementasi jaringan 5G melalui pemanfaatan pita 2,6 GHz sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.

“Harganya bagus, masyarakat dapat internet yang lebih baik speednya [kecepatannya],” katanya.

Marwan menambahkan, yang terpenting adalah memastikan harga lelang tetap terjangkau agar beban biaya regulasi operator turun. Saat ini, beban biaya regulasi mencapai sekitar 12,4% hingga hampir 13% dari rata-rata pendapatan kotor operator.

“Nah kalau itu diberi insentif, harga rata-rata di lelang yang sekarang bisa turun,” ujarnya.

Sebelumnya, Komdigi menyatakan berencana membuka lelang spektrum frekuensi 2,6 GHz tahun ini. Uji publik untuk pita frekuensi tersebut telah dilakukan sejak Mei 2025.

“Kemungkinan tahun ini hanya membuka saja,” kata Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto pada November 2025 di saat peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

Wayan belum dapat memberikan rincian mengenai waktu pasti pelaksanaan lelang pita frekuensi 2,6 GHz tersebut.

Dia menjelaskan, pemerintah masih menyiapkan perangkat regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan lelang tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Meski sudah menggunakan jaringam WiFi, tetap banyak pengguna sering mengeluhkan internet mereka tiba-tiba lemot. Ternyata, ada sejumlah perangkat elektronik sehari-hari yang diam-diam menghabiskan bandwidth dan membuat jaringan rumah melambat.

Berikut empat perangkat yang paling sering jadi biang kerok lemotnya jaringan WiFi, dikutip dari Pocket Lint, Jumat (14/11/2025).

1. PC Gaming & Konsol

PC dan konsol seperti PlayStation, Xbox, hingga Nintendo Switch sering dituduh sebagai penyebab utama WiFi lemot. Padahal, game online sebenarnya hanya memakai data sangat kecil, Fortnite misalnya hanya butuh sekitar 100MB per jam.

Namun, masalah sebenarnya ada pada unduhan game berukuran besar dan update OS yang bisa mencapai puluhan hingga ratusan gigabita.

Karena konsol kini sama kompleksnya dengan laptop atau desktop, mereka juga perlu memperbarui aplikasi dan sistem operasinya sesekali.

Beberapa model juga berfungsi sebagai perangkat streaming media. Jika sistem operasinya memungkinkan, sebuah konsol secara teori bisa menjadi penyedot bandwidth besar jika sedang memutar film 4K dan mengunduh sesuatu di latar belakang. Biasanya, kedua aktivitas itu terjadi terpisah hanya karena faktor waktu.

2. Kamera Keamanan & Bel Pintu Pintar

Perangkat keamanan rumahan seperti CCTV pintar atau video doorbell terus mengunggah rekaman ke cloud selama 24 jam. Di resolusi 1080p, beberapa kamera mungkin hanya memakai sekitar 15Mbps. Namun jika merekam dalam 4K, tiga kamera saja bisa memakan hingga 75Mbps secara terus-menerus.

Model yang lebih canggih bahkan mengirim data tambahan untuk kebutuhan AI seperti pengenalan objek, tamu, paket, dan lain-lain. Artinya, semakin ketat pengawasan rumah Anda, semakin besar bandwidth yang harus "dikorbankan".

3. Smart TV & Perangkat Streaming

Menonton video di ponsel atau laptop tidak banyak membebani jaringan. Namun saat beralih ke TV 4K, beban WiFi meningkat drastis.

Streaming 4K HDR butuh minimum 25Mbps, dan idealnya 50Mbps agar bebas buffering. Jika ada beberapa anggota keluarga yang menonton bersamaan atau Anda sedang mengunggah file besar, jaringan bisa langsung tersendat.

Jika TV mendukung 8K, kebutuhan bandwidth bisa menembus 100Mbps, meski banyak ahli menilai kualitas visual 8K tidak sebanding dengan beban jaringan yang ditimbulkan.

4. Laptop & PC

Penggunaan komputer untuk pekerjaan ringan tidak membebani internet. Namun, masalah besar muncul ketika perangkat mengunduh, seperti update software berukuran gigabita, aplikasi/game baru, file media ratusan gigabita, seperti film 4K.

Secara default, komputer akan mengunduh dengan kecepatan maksimum sehingga menghabiskan seluruh bandwidth yang tersedia.

Ancaman terbesar berasal dari aplikasi berbagi file seperti BitTorrent. Jika berbagi file tidak dimatikan, aplikasi ini bisa memakai hampir semua bandwidth untuk download dan upload, bahkan ketika berjalan diam-diam di latar belakang.

Akan lebih aman jika Anda menggunakan batasan bandwidth, dan/atau menghapus file dari berbagi segera setelah unduhan selesai.