Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap praktik "bagi-bagi fee" proyek yang dikerjakan Kementerian PU, khususnya pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat.

Bangunan Sekolah Rakyat seharusnya sudah fungsional pada Juni 2026 untuk menerima siswa pada Juli 2026. Namun, Dody mengungkapkan pengerjaan proyek di sejumlah daerah mundur dari target seharusnya.

Ia bercerita terdapat kontrak proyek dengan vendor yang justru baru selesai pada Oktober 2026.

"Bingung saya. Kok bisa progres 10 persen, ini kan Juni mesti selesai? Wah, itu kemudian langsung saya cek semua. Ada kontrak yang kontraknya itu Oktober," cerita Dody dalam Podcast Money Honey CNN Indonesia, Rabu (3/6).

Menurut Dody, praktik tersebut bisa terjadi karena praktik pengambilan keuntungan untuk pribadi dari biaya awal proyek yang seharusnya dibayar kepada vendor.

"Kenapa ini begini semua terjadi? Karena, temen-temen ini ngambil uangnya itu di depan. Dapat dari DP-nya itu dia ambil. Mbok 1 persen, mbok 2 persen. Kenapa saya tahu? Karena saya ditawarin dua kali," katanya.

Saat menemukan praktik tersebut, ia langsung memberhentikan oknum yang melakukannya, meski pun pejabat tersebut merupakan temannya saat bersekolah dahulu.

"Jadi ini bukan isu, saya ditawarin uangnya dari bahasanya sama, 'Uang muka sudah cair, ada porsinya Pak buat Bapak.' Hmm. Nah, yang saya takutkan, porsi ini masuk ke pejabat pembuat komitmen yang di bawah," terang Dody.

Melihat hal itu, Dody rajin turun gunung untuk mengecek pelaksanaan proyek langsung di lapangan.

"Sekarang saya terjun ke mana-mana. Jadi menteri rasa mandor," lanjutnya.

[Gambas:Youtube]