Bisnis.com, MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengimbau masyarakat menghormati perbedaan dalam penentuan awal puasa Ramadan 1447 Hijriah.

Hal itu disampaikan Rico saat pemantauan hilal di Laboratorium Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Selasa (17/2/2026).

"Ini bukan kali pertama. Perbedaan ini seharusnya tidak menimbulkan perdebatan atau bahkan perpecahan, tapi justru menyatukan kita dalam prinsip-prinsip keagamaan," ujar Rico.

Rico menekankan bahwa perbedaan penetapan awal Ramadan merupakan wujud kekayaan dalam perspektif agama yang masing-masing memiliki landasan yang kuat.

Dia pun mengajak masyarakat fokus menjalani ibadah sebaik mungkin untuk mencari ridho dan berkah dari Allah SWT.

"Saya berharap masyarakat Medan tetap menjaga, menghormati apabila ada perbedaan awal dan akhir Ramadan 1447 hijriah. Perbedaan ini tidak mengurangi nilai-nilai keagamaan kita," lanjutnya.

Senada, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Medan Hasan Matsum juga meminta masyarakat saling menghormati perbedaan awal Ramadan tahun 2026 mengingat Muhammadiyah yang menggunakan sistem Kalender Hijriah Global Tunggal sudah memutuskan tanggal 1 Ramadan bertepatan pada Rabu (18/2/2026).

Sementara di seluruh titik pemantauan se-Indonesia, hilal belum juga tampak pada Selasa sore sehingga pemerintah bersama Nahdlatul Ulama (NU) yang mengutamakan prinsip kehati-hatian (ikhtiyat) dipastikan akan resmi memulai ibadah puasa Ramadan pada Kamis (19/2/2026).

"Kalau ada perbedaan dalam penetapan awal Ramadan, itu hal yang biasa karena semua pasti ada dasarnya. Yang jelas kita tetap harus saling menghormati karena semua sudah pasti berdasarkan ilmu dan metode yang ada," ujar Hasan.

Sebagaimana diketahui, hilal atau bulan sabit muda yang menandai masuknya bulan baru tak terlihat di langit kota Medan dalam pengamatan tim rukyatul hilal Selasa (17/2/2026) sore.

Pantauan BMKG di Stasiun 1 Geofisika Deli Serdang pada Selasa, ketinggian hilal di seluruh Indonesia masih di bawah horizon dengan yang paling rendah sebesar -2,41 derajat di Jayapura dan paling tinggi di -0,93 derajat. Sementara di Medan ketinggian hilal di -1,04 derajat.

Sedangkan pada Rabu (18/2/2026) ketinggian hilal mulai positif atau sudah di atas horizon, di mana di seluruh Indonesia mulai dari 7,62 derajat di Merauke dan juga 10,03 derajat di Sabang.

Di Medan, posisi hilal saat matahari terbenam Rabu sore ini akan disebut mencapai 9,79 derajat.

Kepala Stasiun Geofisika BMKG Deli Serdang Sugeng mengatakan, berdasarkan Konferensi Istanbul tahun 1978, jika hilal tidak terlihat maka awal bulan kamariah ditentukan berdasarkan tinggi hilal sekurang-kurangnya 5 derajat dan elongasi minimal 8 derajat.

Sedangkan takwim standar dari Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) menyatakan bahwa jika hilal tidak terlihat maka awal bulan kamariah ditentukan berdasarkan tinggi hilal sekurang-kurangnya 3 derajat dengan elongasi hilal 6,4 derajat.

"Dari hasil pengamatan tersebut, maka dapat kami sampaikan tidak ada hilal yang terlihat pada pengamatan 17 Februari ini," ujar Sugeng.

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyatakan umat Islam sudah terbiasa dengan perbedaan pendapat. Salah satu yang mencolok terkait pandangan empat mazhab.

Hal itu Anwar Abbas sampaikan merespons adanya perbedaan penentuan awal Ramadan 1447 hijriah. "Salah satu hal menarik dari mereka adalah sikap toleran yang telah mereka perlihatkan kepada kita," katanya, Rabu (18/2/2026).

Menurut Anwar Abbas, meski memiliki perbedaan dan pandangan dalam banyak hal, mereka tetap saling menghormati dan tidak memaksakan pendapatnya kepada yang lain.

"Hal itu bisa terjadi karena mereka selain sangat mengutamakan ukhuwah islamiyah, juga karena mereka melihat perbedaan pendapat tersebut bukanlah sebuah bencana atau malapetaka tapi sebuah rahmat," ujarnya.

"Oleh karena itu, mereka tidak pernah disibukkan oleh perbedaan apalagi menjadikan perbedaan itu sebagai dasar untuk memvonis atau menyalahkan pihak yang lain," sambungnya.

Anwar Abbas mencontohkan Imam Syafi'i yang menggunakan qunut dalam Salat Subuh dan Imam Abu Hanifah yang tidak membaca qunut.

Lihat video: Awal Ramadan, Ini Penjelasan Pakar BRIN dan Muhammadiyah



Ketika Imam Syafi'i berziarah ke makam Imam Abu Hanifah di Baghdad. Dalam kesempatan tersebut, Imam Syafi'i tidak membaca qunut saat Salat Subuh dengan alasan menghormati Imam Abu Hanifah.

"Hal serupa juga diperlihatkan imam Ahmad bin hanbal kepada Imam Syafi'i, kita tahu beliau berdua sering berbeda pendapat dalam masalah fiqih, tetapi meskipun demikian, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan beliau selalu mendoakan Imam Syafi'i dalam salatnya bahkan hal itu sudah beliau lakukan selama empat puluh tahun," ucapnya.

Anwar Abbas menyatakan, sebagai pengikut imam-imam tersebut, seharusnya tetap menghormati atas perbedaan awal Ramadan ini demi terciptanya kerukunan.

"Oleh karena itu, sikap terbaik yang perlu kita buat mari kita kembangkan sikap saling hormat menghormati diantara kita karena memang dengan cara seperti itulah, kita akan dapat menegakkan ketertiban dan ukhuwah islamiyah serta persatuan dan kesatuan yang baik dan kuat diantara kita," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mengartikan negatif perbedaan penetapan awal puasa antara pemerintah dengan ormas-ormas Islam.

"Seandainya ada diantara warga kita umat islam yang mungkin akan melakukan hal yang berbeda sesuai dengan keyakinannya masing-masing, kami juga mengimbau kepada segenap masyarakat, mari perbedaan itu tidak menyebabkan kita berpisah atau berbeda artian negatif," katanya saat konferensi pers sidang isbat penetapan awal ramadan, Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Menurutnya, Indonesia sudah berpengalaman menetapkan perbedaan awal puasa sehingga meminta kepada masyarakat agar tetap bersatu dan tidak terpecah belah karena perbedaan penetapan awal puasa.

"Indonesia sudah berpengalaman berbeda tapi tetap utuh dalam sebuah persatuan yang sangat indah," jelasnya.

Pernyataan itu bukan tanpa sebab, karena Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan diambil setelah Kemenag menggelar sidang isbat serta menerima laporan dari lebih 90 titik yang memantau hilal di mana posisi hilal belum memenuhi kriteria MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Kriteria MABIMS meliputi ketinggian hilal minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam dan Elongasi (jarak sudut bulan–matahari) minimal 6,4 derajat.

Di sisi lain, Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa pada Rabu, 18 Februari 2026.

"Muhammadiyah secara resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026 M sebagaimana tercantum dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 serta penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid Nomor 01/MLM/I.1/B/2025," kata pakar falak Muhammadiyah, Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, dikutip dari Muhammadiyah.or.id, Selasa (17/2/2026).

Dia menjelaskan penetapan 1 Ramadan menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) sebagai metode yang telah menjadi acuan resmi Muhammadiyah. Dalam KHGT, terdapat tiga unsur utama tiga unsur utama yang dikenal sebagai Prinsip, Syarat, dan Parameter (PSP).

Salah satu acuan penting adalah tercapainya posisi hilal setelah ijtimak dengan ketinggian minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat di mana saja di permukaan bumi, bukan terbatas pada wilayah tertentu.

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan sidang isbat tetap menjadi mekanisme resmi pemerintah dalam menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah. Secara historis sidang isbat selalu menjadi rujukan bangsa Indonesia dalam menentukan awal Ramadan dan Idulfitri.

Dalam dua tahun terakhir memang terjadi dinamika perbedaan penentuan awal Ramadan di tengah masyarakat, namun Kemenag terus mencoba untuk mempertemukan.

“Kalau kita lihat sejarah bangsa Indonesia, memang sidang isbat selalu jadi faktor penentu lebaran dan puasa. Dalam dua tahun terakhir memang ada perkembangan dan perbedaan, tetapi kita berusaha menjadi media penyatu dalam penentuan hari penting keagamaan,” ujarnya dikutip dari laman resmi Kemenag, Selasa (17/2/2026).

Nasaruddin menjelaskan perbedaan metode antara ormas Islam merupakan bagian dari khazanah fikih yang telah lama dikenal. Muhammadiyah, misalnya, dulu menggunakan hisab sebagai penentu utama dan rukyat sebagai konfirmasi. Sementara ormas Islam lainnya menjadikan rukyat sebagai dasar utama dengan dukungan hisab.

“Kementerian Agama sebagai perwakilan pemerintah tentunya perlu konfirmasi secara langsung dengan melihat posisi hilal dan diputuskan melalui sidang isbat,” tegasnya.

Tahun ini, pemantauan hilal dilakukan di 96 titik di seluruh Indonesia sebagai bagian dari ikhtiar ilmiah dan syar’i. Nasaruddin juga mengingatkan masyarakat tentang kriteria visibilitas hilal (imkanur rukyat) yang digunakan Indonesia bersama negara-negara anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Kriteria tersebut menetapkan:

- Ketinggian hilal minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam.

- Elongasi (jarak sudut bulan–matahari) minimal 6,4 derajat.

Lihat video: Jelang Sidang Isbat Awal Ramadan, MUI: Akan Terjadi Awal Puasa yang Berbeda

Menurut Nasaruddin, ketentuan ini bersifat lebih empiris karena didasarkan pada data pengamatan astronomis yang lebih akurat. Sebelumnya digunakan kriteria 2 derajat, namun berdasarkan riset, hilal pada ketinggian tersebut hampir mustahil terlihat, sehingga dinaikkan menjadi 3 derajat untuk kepastian yang lebih tinggi.

Sementara elongasi 6,4 derajat merujuk pada batas fisis (Danjon Limit) yang memungkinkan hilal dapat diamati.

“Kalau kita lihat perhitungan teknologi saat ini, wujud hilal (saat terbenam matahari di Indonesia) masih dalam posisi minus 2 derajat 24 menit 42 detik hingga 0 derajat 58 menit 47 detik. Jadi hampir mustahil bisa dirukyat,” jelas Menag.

Nasaruddin menambahkan, selain faktor ketinggian dan elongasi, kondisi cuaca seperti mendung juga menjadi tantangan. “Jadi memang berlapis-lapis tantangannya. Bisa saja hari ini mendung, atau ketinggian hilal dan sudut elongasinya rendah. Semua itu kita pertimbangkan secara cermat,” katanya.

Terkait kemungkinan terjadi perbedaan awal Ramadan, Menag mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan. Ia menegaskan bahwa Indonesia telah berpengalaman menyikapi perbedaan penetapan 1 Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya tanpa menimbulkan konflik sosial.

“Indonesia tetap rukun dan telah berpengalaman dalam perbedaan penentuan 1 Ramadan pada tahun sebelumnya. Kita berpengalaman menyatu di tengah perbedaan,” ujarnya.

Menag berharap masyarakat tidak terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif. “Saya berharap tidak ada perdebatan di masyarakat. Marilah kita hidup rukun di tengah perbedaan,” pungkasnya.

Nasaruddin juga menyinggung perkembangan gagasan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang mulai didorong di sejumlah negara dan forum internasional seperti OKI, yang menggunakan pendekatan visibilitas global. Namun untuk saat ini, Indonesia tetap berpegang pada kriteria yang disepakati bersama MABIMS sebagai dasar penetapan resmi pemerintah.

Dengan pendekatan ilmiah, musyawarah, dan semangat kebersamaan, pemerintah berharap penetapan awal Ramadan 1447 H dapat diterima dengan bijak oleh seluruh elemen masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Agama merespons adanya perbedaan penetapan 1 Ramadan 1447 H antara pemerintah dengan sejumlah organisasi masyarakat Islam. Misalnya Muhammadiyah yang telah menetapkan 1 Ramadan 1447 H pada Rabu, 18 Februari 2026 karena memiliki parameter tersendiri.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan gelaran sidang isbat merupakan ketentuan resmi dari pemerintah untuk memperkirakan penetapan awal puasa dan Idulfitri. Meskipun adanya dinamika, dia menyampaikan bahwa Kementerian Agama berupaya menjadi pihak yang menentukan hari penting keagamaan.

“Kalau kita lihat sejarah bangsa Indonesia, memang sidang isbat selalu jadi faktor penentu lebaran dan puasa. Dalam dua tahun terakhir memang ada perkembangan dan perbedaan, tetapi kita berusaha menjadi media penyatu dalam penentuan hari penting keagamaan,” katanya dikutip dari laman resmi Kemenag, Selasa (17/2/2026).

Menag juga mengingatkan masyarakat tentang kriteria visibilitas hilal (imkanur rukyat) yang digunakan Indonesia bersama negara-negara anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Menurut Menag, ketentuan ini bersifat lebih empiris karena didasarkan pada data pengamatan astronomis yang lebih akurat. Sebelumnya digunakan kriteria 2 derajat, namun berdasarkan riset, hilal pada ketinggian tersebut hampir mustahil terlihat, sehingga dinaikkan menjadi 3 derajat untuk kepastian yang lebih tinggi. Sementara elongasi 6,4 derajat merujuk pada batas fisis (Danjon Limit) yang memungkinkan hilal dapat diamati.

“Kalau kita lihat perhitungan teknologi saat ini, wujud hilal (saat terbenam matahari di Indonesia) masih dalam posisi minus 2 derajat 24 menit 42 detik hingga 0 derajat 58 menit 47 detik. Jadi hampir mustahil bisa dirukyat,” jelas Menag.

Dia menambahkan, selain faktor ketinggian dan elongasi, kondisi cuaca seperti mendung juga menjadi tantangan.

“Jadi memang berlapis-lapis tantangannya. Bisa saja hari ini mendung, atau ketinggian hilal dan sudut elongasinya rendah. Semua itu kita pertimbangkan secara cermat,” katanya.

Menurutnya perbedaan penetapan puasa telah didasari khazanah fikih yang telah lama diadopsi. Oleh karenanya, pemerintah masih menerapkan sidang isbat untuk menentukan posisi hilal di mana kegiatan ini berlangsung di 96 titik di Indonesia.

Pemantauan hilal juga berdasarkan kriteria yang telah disepakati bersama negara-negara anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Walaupun terdapat perkembangan penggunaan

Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) sebagai acuan penentuan awal masuknya bulan suci ramadan

Menurut kiteria MABIMS meliputi ketinggian hilal minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam dan Elongasi (jarak sudut bulan–matahari) minimal 6,4 derajat.

Nasaruddin mengimbau agar masyarakat tidak perlu banyak berdebat atas perbedaan penetapan awal ramadan yang berpotensi memicu konflik sosial.

Terlebih, katanya, Indonesia telah berpengalaman menghadapi perbedaan dalam menentukan 1 Ramadan

“Saya berharap tidak ada perdebatan di masyarakat. Marilah kita hidup rukun di tengah perbedaan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sidang Isbat awal Ramadan 1447 Hijriah akan digelar malam ini pada 17 Februari 2026.

Sidang Isbat ini akan menentukan awal pelaksanaan umat Islam beribadah puasa. Sidang akan dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rokhmad menjelaskan ada tiga rangkaian pelaksanaan sidang Isbat, yaitu; pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi, verifikasi hasil rukyatul hilal dari 37 titik pemantauan di Indonesia.

Dirjen menambahkan, dalam penentuan awal Ramadan, Idul Fitri 1 Syawal dan Idul Adha Kemenag mengintegrasikan metode Hisab dan Rukyah.

Abu Rokhmad mengajak masyarakat menunggu hasil sidang isbat dan pengumuman pemerintah terkait awal Ramadan 1447 H nanti. Menurutnya, ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah.

Direktur Urusan Agama Islam Arsad Hidayat menambahkan, Kemenag akan mengirimkan sejumlah ahli ke lokasi atau titik rukyah yang potensial melihat hilal jelas. Termasuk di lokasi atau tempat observasi bulan.

Selain itu, ujar Arsad, tahun ini, Kemenag akan menertbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) sebagai dasar hukum pelaksanaan sidang Isbat. "PMA ini akan menjadi pijakan dan menjawab pertanyaan masyarakat tentang dasar pelaksanaan sidang Isbat," pungkasnya.

Rangkaian Tahapan Sidang Isbat

Sidang Isbat untuk menentukan 1 Ramadhan tahun ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, sesuai standar yang selama ini diterapkan:

1. Pemaparan Data Hisab (Astronomi)

Tim ahli dari Kementerian Agama akan menyampaikan data posisi hilal (bulan sabit muda) berdasarkan perhitungan astronomi. Data ini menjadi dasar ilmiah awal sebelum dilakukan observasi langsung.

2. Verifikasi Hasil Rukyatul Hilal

Setelah hisab, dilakukan verifikasi langsung terhadap hasil pemantauan hilal dari 37 titik rukyatul hilal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Lokasi pengamatan dipilih secara strategis untuk mendapatkan laporan terbaik tentang kemunculan hilal.

3. Musyawarah dan Pengambilan Keputusan

Seluruh pihak yang hadir dalam sidang akan berdiskusi dan bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Hasil putusan inilah yang akan dijadikan acuan resmi pemerintah dan diumumkan kepada publik melalui konferensi pers.

Berikut link live streaming sidang isbat awal ramadan 2026

https://www.youtube.com/@KementerianAgamaPusat

https://www.youtube.com/@BimasIslamTV

Bisnis.com, JAKARTA - Sidang Isbat awal Ramadan 1447 Hijriah akan digelar malam ini pada 17 Februari 2026.

Sidang Isbat ini akan menentukan awal pelaksanaan umat Islam beribadah puasa. Sidang akan dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rokhmad menjelaskan ada tiga rangkaian pelaksanaan sidang Isbat, yaitu; pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi, verifikasi hasil rukyatul hilal dari 37 titik pemantauan di Indonesia.

Dirjen menambahkan, dalam penentuan awal Ramadan, Idul Fitri 1 Syawal dan Idul Adha Kemenag mengintegrasikan metode Hisab dan Rukyah.

Abu Rokhmad mengajak masyarakat menunggu hasil sidang isbat dan pengumuman pemerintah terkait awal Ramadan 1447 H nanti. Menurutnya, ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah.

Direktur Urusan Agama Islam Arsad Hidayat menambahkan, Kemenag akan mengirimkan sejumlah ahli ke lokasi atau titik rukyah yang potensial melihat hilal jelas. Termasuk di lokasi atau tempat observasi bulan.

Selain itu, ujar Arsad, tahun ini, Kemenag akan menertbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) sebagai dasar hukum pelaksanaan sidang Isbat. "PMA ini akan menjadi pijakan dan menjawab pertanyaan masyarakat tentang dasar pelaksanaan sidang Isbat," pungkasnya.

Rangkaian Tahapan Sidang Isbat

Sidang Isbat untuk menentukan 1 Ramadhan tahun ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, sesuai standar yang selama ini diterapkan:

1. Pemaparan Data Hisab (Astronomi)

Tim ahli dari Kementerian Agama akan menyampaikan data posisi hilal (bulan sabit muda) berdasarkan perhitungan astronomi. Data ini menjadi dasar ilmiah awal sebelum dilakukan observasi langsung.

2. Verifikasi Hasil Rukyatul Hilal

Setelah hisab, dilakukan verifikasi langsung terhadap hasil pemantauan hilal dari 37 titik rukyatul hilal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Lokasi pengamatan dipilih secara strategis untuk mendapatkan laporan terbaik tentang kemunculan hilal.

3. Musyawarah dan Pengambilan Keputusan

Seluruh pihak yang hadir dalam sidang akan berdiskusi dan bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Hasil putusan inilah yang akan dijadikan acuan resmi pemerintah dan diumumkan kepada publik melalui konferensi pers.

Berikut link live streaming sidang isbat awal ramadan 2026

https://www.youtube.com/@KementerianAgamaPusat

https://www.youtube.com/@BimasIslamTV

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Agama akan menggelar Sidang Isbat awal Ramadan 1447 Hijriah pada 17 Februari 2026. Sidang Isbat ini akan menentukan awal pelaksanaan umat Islam beribadah puasa. Sidang akan dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar.

"Sidang Isbat akan dihadiri oleh sejumlah pihak, perwakilan ormas Islam, perwakilan kedubes negara-negara Islam, MUI, BMKG, ahli falak, DPR dan perwakilan Mahkamah Agung," terang Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rokhmad dilansir dari laman resmi Kemenag.

Dijelaskan Abu Rokhmad, ada tiga rangkaian pelaksanaan sidang Isbat, yaitu; pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi, verifikasi hasil rukyatul hilal dari 37 titik pemantauan di Indonesia.

"Selanjutnya, musyawarah dan pengambilan keputusan yang diumumkan kepada masyarakat," ujar Abu Rokhmad.

Dirjen menambahkan, dalam penentuan awal Ramadan, Idul Fitri 1 Syawal dan Idul Adha Kemenag mengintegrasikan metode Hisab dan Rukyah.

Abu Rokhmad mengajak masyarakat menunggu hasil sidang isbat dan pengumuman pemerintah terkait awal Ramadan 1447 H nanti. Menurutnya, ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah.

Direktur Urusan Agama Islam Arsad Hidayat menambahkan, Kemenag akan mengirimkan sejumlah ahli ke lokasi atau titik rukyah yang potensial melihat hilal jelas. Termasuk di lokasi atau tempat observasi bulan.

"Kalau memungkinkan, tahun ini kita menjadikan masjid IKN yang telah diresmikan beberapa waktu lalu sebagai tempat pelaksanaan rukyatul hilal," kata Arsyad.

Selain itu, ujar Arsad, tahun ini, Kemenag akan menertbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) sebagai dasar hukum pelaksanaan sidang Isbat. "PMA ini akan menjadi pijakan dan menjawab pertanyaan masyarakat tentang dasar pelaksanaan sidang Isbat," pungkasnya.

Berikut link live sidang isbat awal Ramadan 2026

1. https://www.youtube.com/c/BimasIslamTV

2. https://www.youtube.com/@KementerianAgamaPusat

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap akan dicairkan menjelang Ramadan. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran THR ASN pada triwulan I 2026.

Ia menyatakan penyaluran THR ditargetkan berlangsung pada awal puasa, meski pemerintah belum menetapkan tanggal pasti pencairan maupun besaran nominal yang diterima masing-masing penerima.

“Ada pasti nanti, tapi saya enggak tahu tanggal pastinya. Yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” ujar Purbaya., dalam Indonesia Economic Outlook 2026, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Ia menambahkan, anggaran THR ASN telah masuk dalam belanja pemerintah pada triwulan pertama tahun ini.

“Ada THR ASN Rp55 triliun,” kata Purbaya saat sesi konferensi pers usai acara.

THR ASN merupakan komponen belanja negara yang secara rutin dialokasikan pemerintah setiap tahun menjelang Hari Raya Idulfitri. Kebijakan ini menjadi bagian dari belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Secara umum, penerima THR ASN mencakup pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta pensiunan. Skema pembayaran dan komponen THR biasanya diatur melalui peraturan pemerintah yang diterbitkan menjelang pencairan.

Bisnis.com, JAKARTA - Puasa Ramadan sebentar lagi datang menyambut umat muslim di seluruh dunia. Masyarakat pun ramai-ramai mencari informasi mengenai tanggal puasa Ramadan.

Ramadan merupakan bulan suci yang banyak ditunggu oleh umat muslim. Dalam Islam, Ramadan menjadi bulan yang penuh berkah, ampunan, dan kemuliaan.

Penentuan awal Ramadan 1447 H/2026 M oleh pemerintah dilakukan melalui sidang Isbat yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Sidang hilal tersebut dilakukan sebagai penentuan awal 1 Ramadan dan kapan Idulfitri siap dirayakan oleh umat muslim.

Sidang isbat yang dilakukan pemerintah, merujuk pada penggunaan metode Rukyatul Hilal yang kemudian diverifikasi dengan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Kriteria baru MABIMS mensyaratkan ketinggian hilal minimal 3 derajat dan elongasi (jarak sudut bulan-matahari) minimal 6,4 derajat agar dapat dilihat (imkanur rukyat).

Sehingga penentuan awal puasa Ramadan 2026 harus menunggu keputusan sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama.

Jadwal Sidang Isbat Penentuan Awal Ramadan 2026

Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan jadwal sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan 1447 Hijriah.

Berdasarkan pengumuman resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) Kemenag, sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1447 H akan digelar pada Selasa, 17 Februari 2026.

Adapun sidang isbat dijadwalkan berlangsung mulai pukul 16.00 WIB di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta.

Prediksi Awal Ramadan 1447 H/2026 M

Apabila merujuk pada kalender Ramadan 1447H/2026, 1 Ramadan versi pemerintah jatuh pada tanggal Kamis, 19 Februari 2026.

Adapun Muhammadiyah memiliki jadwal berbeda yang telah ditetapkan dalam Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

Mengacu pada KHGT tersebut, awal bulan puasa atau 1 Ramadan 2026 Muhammadiyah diperkirakan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.

Jadwal ini sehari lebih awal dari prediksi awal puasa pemerintah.

Muhammadiyah menetapkan Ramadan 1447 Hijriah berlangsung 30 hari, dimulai 18 Februari 2026 dan berakhir pada 19 Maret 2026. Ini artinya, Idulfitri 1447 Hijriah berdasarkan KHGT Muhammadiyah akan jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepastian libur awal puasa ramadan 2026 menjadi salah satu informasi yang paling dinantikan masyarakat, khususnya orang tua dan peserta didik. Penetapan jadwal libur ini tidak hanya berkaitan dengan aktivitas keagamaan, tetapi juga berpengaruh besar terhadap perencanaan kegiatan keluarga, dunia kerja, hingga sektor pariwisata dan usaha. Oleh karena itu, pemerintah sejak jauh hari telah menetapkan kalender resmi yang menjadi acuan nasional.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 89 Tahun 2025, jadwal pendidikan tahun ajaran 2025/2026 telah disusun dengan mengacu pada ketentuan nasional. Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri juga secara resmi menetapkan daftar hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026. Salinan SKB tersebut dirilis oleh Sekretariat Negara pada 19 September 2025 dan menetapkan total 25 tanggal merah, yang terdiri atas 17 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama.

Ketetapan ini menjadi dasar bagi seluruh instansi pemerintah, satuan pendidikan, serta sektor swasta dalam menyusun jadwal operasional sepanjang tahun. Bagi sekolah, keputusan ini menjadi landasan penting dalam menentukan libur puasa anak sekolah 2026, termasuk penyesuaian hari belajar efektif selama bulan Ramadan.

Kalender Akademik Jakarta Semester Genap 2025/2026

Kalender akademik Jakarta untuk semester genap tahun ajaran 2025/2026 dimulai pada Senin, 5 Januari 2026. Kegiatan belajar mengajar berlangsung hingga 19 Juni 2026, dengan memperhitungkan ujian semester, libur nasional, serta cuti bersama. Selama periode ini, siswa tetap menjalani pembelajaran aktif yang diselingi sejumlah hari libur keagamaan dan nasional.

Beberapa hari libur nasional yang jatuh pada semester genap antara lain Isra Mi'raj pada 16 Januari 2026, Tahun Baru Imlek pada 17 Februari 2026, Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026, Kenaikan Isa Almasih pada 14 Mei 2026, Idul Adha pada 27 Mei 2026, dan Hari Raya Waisak pada 31 Mei 2026. Selain itu, periode Ramadan dan Idul Fitri yang diperkirakan berlangsung pada Maret–April juga menjadi bagian penting dalam pengaturan kalender pendidikan.

Jadwal Penting Semester Genap (Januari–Juni 2026)

Berikut rangkuman jadwal penting semester genap yang tetap menjadi acuan sekolah:

• Awal Semester Genap: Senin, 5 Januari 2026.
• Hari Belajar Efektif: Selasa, 6 Januari hingga Jumat, 19 Juni 2026, dengan penyesuaian libur nasional dan cuti bersama.
• Penilaian Semester untuk Kelas Akhir:
  - 13–17 April 2026
  - 4–8 Mei 2026
  - 18–22 Mei 2026
• Penilaian Akhir Semester (PAS) Genap/Kenaikan Kelas: 2–5 Juni 2026 (disesuaikan kebijakan masing-masing sekolah).
• Pembagian Rapor: Jumat, 19 Juni 2026.
• Libur Kenaikan Kelas: 22–30 Juni 2026.
• Libur Nasional dan Cuti Bersama Awal Tahun 2026

Dalam konteks jadwal libur awal puasa ramadan 2026 untuk sekolah, terdapat beberapa tanggal penting yang perlu dicermati:

• 1 Januari 2026: Tahun Baru Masehi (Kamis).
• 16 Januari 2026: Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW (Jumat).
• 17 Februari 2026: Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili (Selasa).
• 18–20 Februari 2026: Perkiraan libur awal puasa.
• 20–27 Maret 2026: Libur akhir Ramadan dan Idul Fitri sesuai SKB Tiga Menteri.
• 1 Mei 2026: Hari Buruh Internasional (Jumat).
• 14 Mei 2026: Kenaikan Isa Almasih (Kamis).
• 27 Mei 2026: Idul Adha 1446 Hijriah (Rabu).
• 31 Mei 2026: Hari Raya Waisak (Minggu).

Periode pertengahan Februari hingga akhir Maret inilah yang menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan libur awal puasa anak sekolah 2026. Setelah pelaksanaan PAS pada 2–5 Juni 2026, kegiatan belajar semester genap secara resmi berakhir dengan pembagian rapor pada 19 Juni 2026. Selanjutnya, peserta didik memasuki masa libur semester dua yang berlangsung mulai 27 Juni hingga 11 Juli 2026. Masa libur ini menjadi waktu jeda sebelum dimulainya tahun ajaran baru dan sering dimanfaatkan keluarga untuk berlibur atau mengikuti kegiatan pengembangan diri.

Dengan memahami jadwal resmi ini, orang tua dan sekolah dapat lebih siap dalam mengatur aktivitas selama Ramadan dan libur panjang, khususnya terkait libur awal puasa 2026 yang menjadi momen penting dalam kalender pendidikan nasional.