JAKARTA - Kebijakan pemerintah membatasi TikTok hingga Roblox bagi anak-anak mendapat respons positif dari masyarakat. Sejumlah orang tua menilai langkah ini baik untuk menjaga tumbuh kembang buah hati.

Salah satu pasangan asal Depok, Ara dan Fauzi, mengungkapkan bahwa pembatasan gadget sebenarnya sudah dia lakukan secara mandiri di rumah. Namun, dia tetap membutuhkan peran nyata dari pemerintah untuk turut mengintervensi keamanan digital bagi anak.

"Kalau kita sih sebagai orang tua emang ngebatesin dari awal. Jadi ya mendukung sih bagus-bagus aja," ujarnya di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (28/3/2026).

Menurut dia, pengawasan ketat memang perlu dilakukan mengingat dampak negatif yang mulai dirasakan. Dia mendukung penuh regulasi tersebut.

Ara khawatir dengan pengaruh besar dari sejumlah platform digital, termasuk permainan Roblox. "Apalagi dari bahasa tuh di permainan Roblox," ucapnya.

Dia berharap keamanan digital di Indonesia semakin diperketat, terutama bebas dari konten dewasa. "Harapannya kalau bisa sih konten-konten berbau pornografi , jangan ada deh buat anak-anak," katanya.

Pemerintah mulai menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) per hari ini, Sabtu (28/3/2026).

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan dua platform yang mulai dibatasi untuk anak-anak di antaranya X dan Bigo Live.

Sementara itu, dua platform lain seperti TikTok dan Roblox juga menunjukkan sikap kooperatif. TikTok akan menonaktifkan akun di bawah 16 tahun, sementara Roblox siap melakukan penyesuaian fitur bagi anak di bawah 13 tahun.

JAKARTA - ‎Pemerintah mematangkan kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun sebagai upaya melindungi generasi muda di ruang digital. Kebijakan tersebut direncanakan mulai berlaku efektif pada 28 Maret 2026.

‎

‎Sebagai bentuk tindak lanjut, Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut PP No 17 Tahun 2025 pada Rabu (11/3/2026).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, aturan tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah menciptakan ruang digital yang aman dan sehat bagi anak-anak Indonesia.

‎

‎“Kita perlu memastikan bahwa anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan digital yang aman, sehat, dan juga mendukung perkembangan mereka,” kata Meutya dalam rapat koordinasi lintas kementerian.

‎

‎Kebijakan ini melibatkan enam kementerian yang telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) pada 25 Juli 2025, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta Kementerian Komunikasi dan Digital.

‎

‎Meutya menjelaskan, kebijakan ini menjadi tantangan besar karena jumlah anak di Indonesia sangat besar. Di mana terdapat sekitar 82 juta anak di Indonesia berusia di bawah 18 tahun.

‎

‎Jika batas usia ditetapkan 16 tahun sesuai aturan baru, maka sekitar 70 juta anak akan terdampak kebijakan tersebut. Jumlah ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura yang memiliki sekitar 5,7 juta anak.

‎

‎Meutya menegaskan aturan pembatasan usia ini bukan kebijakan yang muncul secara tiba-tiba. Regulasi tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang direvisi pada 2024.

JAKARTA - Pembatasan truk sumbu 3 atau lebih saat liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) dipastikan akan memicu naiknya biaya logistik. Padahal, saat ini biaya logistik Indonesia masih sangat tinggi atau mencapai 14,5 persen.

Pemerintah membatasi pergerakan truk sumbu tiga atau lebih, truk dengan kereta gandengan/tempelan, serta kendaraan barang pengangkut galian, tambang, dan bahan bangunan selama 11 hari yaitu 19-20 Desember 2025, 23-28 Desember 2025, dan 2-4 Januari 2026.

Disebutkan, di hari-hari tersebut truk sumbu 3 atau lebih hanya diizinkan beroperasi di jalur arteri mulai pukul 10 malam hingga 5 pagi.

Dosen dan Ketua Pusat Studi Rantai Pasok Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Sani Susanto mengatakan, tidak tertutup kemungkinan pembatasan truk sumbu 3 atau lebih saat Nataru nanti akan menimbulkan dampak terhadap industri logistik dan makro ekonomi. “Apalagi waktu penerapannya juga relatif lama yaitu 11 hari,” ujarnya, Rabu (17/12/2025).

Kebijakan pembatasan terhadap mobilitas angkutan logistik pada saat Nataru nanti seharusnya tidak dilakukan secara mendadak tapi harus diberitahukan jauh-jauh hari sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para pelaku logistik agar bisa berbenah.

Dari sisi industri logistik, pembatasan truk sumbu 3 atau lebih itu dapat menimbulkan gangguan rantai pasok. Di antaranya menyebabkan terganggunya pengiriman bahan baku industri manufaktur, terhentinya operasi industri manufaktur, yang pada gilirannya akan mengganggu sistem distribusi ke retailer dan konsumen akhir.

Menurut Sani, truk-truk yang menganggur selama libur Nataru menimbulkan biaya tersendiri, yang pada gilirannya membuat biaya ekspedisi meningkat. “Hal itu disebabkan truk sumbu 3 itu adalah tulang punggung dan jantungnya transportasi antarkota,” tuturnya.

Dari sisi makroekonomi, jika logistik melambat maka produksi pabrik ikut melambat, output industri menurun, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB juga menurun. Melambatnya produksi pabrik membuat distribusi barang antarwilayah tertunda, sehingga arus perdagangan antardaerah melemah.

“Pembatasan ini akan terasa beberapa hari atau minggu kemudian dampaknya, terutama dalam bidang pangan, pasokan berkurang, harga pangan akan naik, dan ketenangan masyarakat terganggu,” ucapnya.

Jadi, aturan pembatasan angkutan logistik truk sumbu tiga atau lebih saat Nataru nanti jelas akan menyebabkan penambahan biaya yang tinggi bagi industri. Barang-barang yang tadinya bisa diangkut cukup hanya dengan satu truk saja, tapi dengan adanya aturan ini mau tidak mau armadanya harus ditambah.

“Penambahan truk yang menjadi berlipat-lipat ini tentu akan menimbulkan biaya yang semakin tinggi juga bagi pelaku logistik. Jika itu terjadi, harga barang-barang di pasar juga pasti akan naik dan otomatis membuat masyarakat juga terkena imbasnya,” kata Sani.

Menurut dia, banyak masalah yang harus dipersiapkan jika pemerintah ingin membuat kebijakan pembatasan terhadap operasional angkutan logistik agar tidak mengganggu para pelaku logistik. “Perlu diskusi antar semua stakeholder yang terlibat dan itu tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu cepat seperti yang dilakukan saat ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan

bahwa pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik nasional menjadi 8 persen dalam lima tahun ke depan. Saat ini biayanya mencapai 14,5 persen dan diharapkan turun ke 12,5 persen dalam tahap awal.

“Kita mendorong logistik kita agar yang saat ini di kisaran 14,5 persen itu diharapkan bisa diturunkan menjadi 12,5 persen dan kembali turun ke 8 persen,” ucapnya.

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekarno mempertanyakan alasan pembatasan operasional truk pengangkut Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Provinsi Jabar. Bambang menilai langkah Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi alias KDM berpotensi memengaruhi distribusi air kemasan.

“Kalau yang dibatasi hanya truk AMDK saja, itu nggak benar. Karena, truk lain di luar truk AMDK itu banyak kok yang membawa muatan yang jauh lebih berat dari AMDK. Kenapa kok yang dibatasi itu cuma truk AMDK saja,” ujarnya, Senin (24/11/2025).

Berdasarkan data yang dirilis Korlantas Polri, jumlah mobil barang atau kendaraan niaga di Indonesia pada 2024 lalu mencapai 6.197.110 unit atau naik dibandingkan 2023 yang hanya sekitar 5,9 juta unit.

Dari data tersebut, terlihat Pulau Jawa masih mendominasi peredaran mobil barang sebesar 3.046.428 unit. Disusul Pulau Sumatera dengan peredaran mobil barang sebesar 1.609.698 unit. Jawa Barat sendiri memiliki banyak kawasan industri, seperti Cikarang, Karawang, Bekasi dan Cibinong, Bogor.

Seperti diketahui, KDM mengeluarkan Surat Edarannya Nomor 151/PM.06/PEREK tentang Pengaturan Operasional Kendaraan Angkutan Barang Muatan AMDK yang Beroperasi di Wilayah Jabar pada 23 Oktober 2025 lalu.

Dalam SE-nya itu, KDM hanya mengizinkan industri AMDK menggunakan kendaraan angkutan barang dengan lebar maksimal kendaraan 2.100 mm, Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) maksimal 8 ton, dan Muatan Sumbu Terberat (MST) 8 ton di wilayah Provinsi Jabar.

Meski hal itu memang menjadi wewenang KDM untuk melarangnya, namun harus dilihat juga bahwa tidak semua truk-truk yang overload itu adalah truk AMDK. “Apalagi, kita tahu bahwa truk AMDK itu kalau dilihat dari beratnya yang mereka angkut itu rata-rata malah tidak overload,” katanya.

Sebab industri AMDK itu pasti harus berhati-hati mengangkut galon-galonnya agar tidak pecah. “Jadi, otomatis mereka itu juga akan mengangkut muatan yang tidak terlalu berat,” ucapnya.

Selain itu, jumlah truk AMDK ini juga sangat sedikit atau tidak lebih dari 1% dari jumlah truk yang lewat di jalan raya. Menurut dia, distribusi AMDK ke masyarakat itu tidak boleh dihambat karena sudah masuk dalam kebutuhan pokok. “Semua masyarakat Indonesia itu membutuhkan air bersih layak minum seperti AMDK ini,” tukasnya.

Apalagi, air PDAM di Indonesia itu masih belum bisa diminum. Kondisi ini menyebabkan semua masyarakat termasuk di Jawa Barat, mulai dari lapisan bawah sampai ke atas itu membutuhkan air kemasan. “Jadi, kalau distribusi air kemasan itu dihambat, sudah pasti akan terjadi kelangkaan yang akan meresahkan masyarakat,” tuturnya.

Dia menyebut AMDK ini juga membantu kepentingan ekonomi di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Dijelaskan, kehadiran AMDK ini banyak membawa dampak ekonomi bagi masyarakat. Menurutnya, sampai ke penjual-penjual yang ada di pinggir jalan pun ikut mendapatkan kehidupan dari menjual air minum kemasan itu.

“Dari 67 juta UMKM di Indonesia, 70% nya itu jualan air kemasan. Bayangkan berapa ekonomi yang ditumbuhkan oleh AMDK ini,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan sebenarnya saat ini rakyat di Jawa Barat itu pun sedang menuntut hak mereka untuk mendapatkan jaringan pipa air minum. Karena, menurut dia, jaringan pipa air minum di Jawa Barat baru tersedia 25%.

Dia meminta, sebelum membuat SE yang membatasi operasional truk AMDK yang akan memengaruhi ekonomi di Jawa Barat, KDM sebaiknya melakukan riset dulu dengan melibatkan lembaga riset yang ada di Pemprov Jabar.

“Dengan kebijakannya itu, membuat UMKM-UMKM yang jual AMDK di Jawa Barat hancur semua. Padahal, AMDK itu memberikan pertumbuhan multiplier ekonomi atau ekonomi lanjutan yang luar biasa besar,” tukasnya.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Ningrum Natasya Sirait mengatakan sebuah regulasi untuk mengatur suatu industri itu harus melalui competition checklist. Artinya, regulasi itu harus memikirkan juga dampaknya terhadap sisi persaingan usahanya atau competition.

“Jadi, peraturan dalam konteks apapun harus melalui competition checklist, sehingga tidak menjadi artificial barrier yang membebani perusahaan dalam pasar persaingan yang akhirnya menjadi tanggungan masyarakat,” ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, artificial barrier yang mungkin saja berasal dari peraturan yang diciptakan itu sebisa mungkin harus dihindari.

“Jadi, jika ingin membuat aturan tentang apa saja, sebaiknya dikonsultasikan terlebih dulu dengan stakeholdersnya dengan membuat kajian bersama dan mengevaluasi kebijakan yang mau dibuat,” ucapnya.