Jakarta (ANTARA) - Direktur Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia atau Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI) Nina Sardjunani mengatakan beras fortifikasi perlu dibuat lebih terjangkau agar dapat masuk pasar ritel dan menjangkau lebih banyak kalangan masyarakat.

“Beras fortifikasi ini bukan sekadar inovasi pangan, ini adalah fondasi masa depan gizi bangsa,” kata Nina dalam forum "Millers for Nutrition: Advancing Fortified Rice in Commercial Market" di Jakarta, Rabu.

Adapun beras fortifikasi adalah beras biasa yang dicampur dengan kernel (beras buatan) yang mengandung banyak gizi dan vitamin.

Ia mengatakan fortifikasi beras menjadi penting karena beras merupakan pangan pokok yang dikonsumsi lebih dari 90 persen penduduk Indonesia sehingga dapat menjadi sarana efektif untuk mengatasi kekurangan zat gizi mikro.

Menurut dia, kekurangan zat gizi mikro atau kelaparan tersembunyi dapat berdampak pada anemia, produktivitas, kecerdasan anak, daya tahan tubuh, hingga kualitas sumber daya manusia.

Ia menyebut fortifikasi beras merupakan intervensi gizi yang relatif murah. Berdasarkan perhitungan KFI, tambahan biaya untuk fortifikasi beras diperkirakan sekitar Rp1.000 per kilogram (kg).

Nina mengatakan dengan angka tersebut, rata-rata tambahan biaya fortifikasi beras diperkirakan sekitar Rp15.900 per orang per tahun.

Angka tersebut dinilai masih relatif terjangkau apabila beras fortifikasi nantinya digunakan dalam program pemerintah seperti bantuan sosial maupun Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Fortifikasi memang merupakan satu intervensi yang sangat efektif dan murah sehingga semua orang yang mengonsumsinya mendapatkan asupan gizi mikro,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan pengembangan beras fortifikasi perlu dilakukan bertahap karena membutuhkan kesiapan regulasi, industri, distribusi, pengawasan mutu, serta literasi publik.

Nina menekankan harga produk menjadi salah satu isu utama karena beras fortifikasi komersial saat ini masih cenderung dikategorikan sebagai beras khusus yang menggunakan bahan baku beras premium.

“Harga ini harus memberi ruang keuntungan yang wajar bagi industri, tetapi di sisi lain konsumen harus terlindungi,” ucap dia.

Sementara itu, President Director PT Bungasari Flour Mills Indonesia sekaligus anggota Dewan Penasihat Millers for Nutrition Budianto Wijaya mengatakan teknologi fortifikasi beras pada dasarnya sudah siap, tetapi tantangan utamanya terletak pada kebijakan, pengawasan, dan sinergi ekosistem.

Ia mengatakan jumlah penggilingan padi di Indonesia sangat banyak dan sebagian besar berskala kecil sehingga pengembangan fortifikasi beras perlu dimulai dari pelaku industri yang lebih siap agar mutu produk lebih mudah dijaga.

“Kita harapkan berasnya itu terjangkau oleh banyak masyarakat,” ujar Budianto.

Dari sisi hilir, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Dasep Suryanto mengatakan peritel modern melihat peluang pengembangan beras fortifikasi, tetapi masih menghadapi rentang harga yang terlalu lebar.

Dasep menyebut harga beras fortifikasi di ritel saat ini berkisar Rp90 ribu hingga sekitar Rp130 ribu per kemasan 5 kg, sehingga diperlukan kolaborasi dengan pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga, memperpendek distribusi, dan meningkatkan edukasi konsumen.

“Yang kita ingin masyarakat itu dengan mudah mendapatkan beras yang mengandung nutrisi yang cukup, tetapi dengan harga yang terjangkau,” ungkapnya.

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menyatakan percepatan implementasi beras fortifikasi menjadi salah satu strategi peningkatan kualitas gizi masyarakat tanpa mengubah pola konsumsi pangan pokok.

Bapanas telah menetapkan standar beras fortifikasi dan menyusun panduan teknis yang mencakup proses produksi, pelabelan, pengujian, hingga pengawasan produk.

Lebih lanjut, pemerintah juga mendorong pengawasan mutu dan harga beras fortifikasi di pasaran. Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah meminta pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan gizi beras fortifikasi yang beredar serta memberikan arahan pengawasan agar produk tersebut dapat diakses masyarakat dengan harga yang wajar.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendorong pemangkasan rantai distribusi beras fortifikasi guna menekan harga jual produk, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat dan memperluas akses terhadap pangan bernutrisi.

"Kita akan membantu dari aspek distribusi supaya rantai jejaringnya tidak terlalu panjang, karena kalau semakin panjang proses semakin tinggi biayanya," kata Direktur Eksekutif Aprindo Dasep Suryanto dalam diskusi panel "Making Quality Fortified Rice Affordable in Retail Market" di Jakarta, Rabu.

Menurut Dasep, pemangkasan jalur distribusi dapat dilakukan dengan memperkuat hubungan langsung antara penggilingan padi dan peritel modern sehingga biaya yang muncul di sepanjang rantai pasok dapat ditekan.

Ia mengatakan langkah tersebut diperlukan karena harga beras fortifikasi yang beredar di pasar saat ini masih memiliki rentang yang cukup lebar.

"Saat ini di ritel kita kesulitan mendapatkan beras premium. Yang sekarang ada justru banyak beras fortifikasi, tetapi beras fortifikasi ini harganya range-nya sangat lebar," ujarnya.

Dasep menyebut harga beras fortifikasi di pasar ritel modern saat ini berkisar Rp90 ribu hingga Rp130 ribuan per kemasan lima kilogram (kg).

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi peritel yang ingin menyediakan produk pangan bernutrisi dengan harga yang dapat dijangkau lebih banyak konsumen.

Selain distribusi, Aprindo juga mengusulkan adanya kebijakan yang dapat menjaga rentang harga beras fortifikasi agar tidak terlalu jauh antarproduk yang memiliki kandungan gizi serupa.

"Kita ingin masyarakat dengan mudah mendapatkan beras yang mengandung nutrisi yang cukup, tetapi dengan harga yang terjangkau," ucap dia.

Dasep menambahkan peritel juga siap mendukung edukasi konsumen mengenai manfaat beras fortifikasi agar keputusan pembelian tidak semata-mata didasarkan pada harga produk.

Usulan Aprindo tersebut sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap aspek keterjangkauan harga beras fortifikasi.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mendorong pengawasan harga beras fortifikasi agar tetap dapat diakses masyarakat luas dan tidak dilepas dengan harga yang terlalu tinggi.

Pemerintah mencatat konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai sekitar 87 kg per kapita per tahun, sehingga beras dinilai menjadi media fortifikasi yang efektif untuk menjangkau masyarakat tanpa mengubah pola konsumsi sehari-hari.

Bapanas juga telah menekankan pengembangan beras fortifikasi perlu didukung kesiapan seluruh rantai pasok, mulai dari industri kernel beras fortifikan, penggilingan padi, sistem distribusi, hingga pengawasan mutu produk.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jatim Grha Utama Mirza Muttaqien menilai fondasi regulasi dan standar beras fortifikasi di Indonesia telah tersedia, sehingga fokus berikutnya adalah memperluas adopsi dan pasar produk tersebut.

Ia menyebut pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi dan standar, termasuk SNI untuk kernel beras fortifikan dan beras fortifikasi, sehingga pelaku usaha memiliki acuan yang lebih jelas dalam pengembangan produk.

"Pertanyaan sekarang adalah bagaimana mempercepat adopsinya, memperluas pasarnya, dan memperbesar dampaknya bagi masyarakat," tutur Mirza.

Ia menjelaskan industri dalam negeri mulai memiliki kapasitas produksi fortified rice kernel (FRK) untuk mendukung pengembangan beras fortifikasi, dengan kapasitas produksi FRK yang tersedia mencapai sekitar 1.000 ton per bulan.

Menurut Mirza, kapasitas tersebut setara dengan sekitar 100 ribu ton beras fortifikasi apabila menggunakan komposisi pencampuran 1 persen FRK dan 99 persen beras sosoh.

Penguatan ekosistem dari hulu hingga hilir, lanjutnya, tetap harus didorong melalui kolaborasi antara pemerintah, industri penggilingan padi, produsen FRK, dan peritel agar distribusi beras fortifikasi semakin luas dan harga produk lebih kompetitif di pasar.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

KEMENTERIAN Koordinator Perekonomian melaporkan realisasi transaksi dari tiga program belanja nasional yang digelar pada periode Desember 2025 dan Januari 2026 mencapai Rp Rp 122,28 triliun. Angka ini melampaui target yang dipatok sebelumnya yakni Rp 110 triliun.

Ketiga program yang digelar bekerja sama dengan pusat perbelanjaan yakni Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), Belanja di Indonesia Aja (BINA), dan EPIC Sale. Juru Bicara Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan kesuksesan tiga agenda di penghujung 2025 itu jadi bukti ketahanan konsumsi rumah tangga domestik.

“Capaian yang melampaui target, menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat serta peran penting produk lokal dalam rantai pasok nasional,” ucap Haryo lewat keterangan resmi, Senin, 12 Januari 2026.

Program HARBOLNAS diselenggarakan pada 10-16 Desember 2025 dengan realisasi transaksi sebesar Rp 36,4 triliun. Sebesar Rp 16,6 triliun dari transaksi tersebut berasal dari penjualan produk lokal. Program ini berkolaborasi dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dan melibatkan pelaku UMKM serta platform digital nasional.

Selanjutnya, Program BINA berkolaborasi bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI). Total realisasi transaksinya mencapai Rp 119,3 triliun sepanjang 2025.

Pemerintah juga menyelenggarakan program ritel nasional bersama Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo). Total realisasi transaksi dari program ini tahun lalu Rp 240,12 triliun. Sedangkan EPIC Sale Nataru 2025 yang diselenggarakan 1-31 Desember 2025 mencatat transaksi senilai Rp 54,88 triliun.

Pemerintah akan meneruskan program belanja nasional. Program ini dipercaya mampu menjaga daya beli dan memperluas akses pasar produk domestik termasuk UMKM.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin mengatakan pengusaha ritel akan senang jika pemerintah memberikan insentif penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).

Saat ditanya soal tanggapan andai PPN turun, Solihin mengatakan kalau semua akan gembira jika berkaitan dengan biaya usaha yang menjadi pengeluaran.

"Kalau yang lainnya berkaitan dengan yang harus dibayar, kalau turun semuanya juga gembira," kata Solihin kepada wartawan di Balai Sudirman, Jakarta pada Selasa (11/11/2025).

Sebelumnya Purbaya mengatakan bahwa ada kemungkinan penurunan PPN Indonesia yang saat ini 12%. Namun, hal ini harus dilakukan hati-hati.

"Nanti kita lihat bisa enggak kita turunkan PPN itu untuk mendorong daya beli masyarakat ke depan. Tapi kita pelajari dulu hati-hati," kata Purbaya saat konferensi pers APBN edisi September 2025, beberapa waktu lalu.

Purbaya mengatakan, sebelum mengeksekusi rencana penurunan tarif PPN itu, pemerintah akan lebih dulu melihat setoran pajak sampai akhir tahun, sambil melihat secara cermat keseluruhan kondisi masyarakat. Pasalnya, penurunan tarif PPN sebesar 1% dapat membuatnya kehilangan pendapatan hingga Rp 70 triliun.

"Kita akan lihat seperti apa di akhir tahun, ekonominya, uang (penerimaan negara) yang saya dapat di akhir tahun karena sampai sekarang belum terlalu clear," tegasnya.

Selain PPN, Solihin juga mengatakan keinginan pengusaha ritel turut mendapatkan insentif pajak penghasilan atau PPH karyawan.

"Selama ini peritel masih agak mengeluh ya. Tapi yang kalau dibilang, (pajak) gaji (sektor) tertentu pemerintah kan support nih. Nah kita pengen retail juga dapat," katanya.
Purbaya telah resmi merilis insentif pajak berupa pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah (PPh DTP) alias bebas pajak khusus bagi para pekerja di sektor pariwisata.

Pemberian insentif itu dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 72/2025 yang merupakan perubahan atas PMK 10/2025. Ketentuan ini berlaku sejak 28 Oktober 2025.

Kebijakan insentif bebas pajak ini diberikan kepada industri pariwisata, restoran dan wellness. Dengan demikian, kebijakan ini menambah daftar pekerja yang sebelumnya sudah menerima fasilitas fiskal PPh 21 DTP ini, yakni alas kaki, tekstil dan kulit serta barang dari kulit.

Patut diketahui, karyawan yang mendapatkan fasilitas PPh 21 DTP ini yaitu mereka dengan maksimal penghasilan bruto Rp10 juta per bulan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 10/2025 (yang tidak diubah dalam PMK 72/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Solihin memastikan penjualan ritel pada libur Natal dan Tahun Baru melonjak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Solihin menyebut masa libur natal dan tahun baru adalah peak season atau festive season yakni musim di mana kebutuhan belanja meningkat tinggi di atas rata-rata.

"Momentum Nataru kita sebutnya kalau di retail itu sebenarnya festive, peak season. Nah disini di Indonesia kita kenal dua, bahkan tiga lah ya. Pertama Natal dan Tahun Baru, ada lagi Ramadhan dan Lebaran, itu festive. Masa-masa itu dipastikan penjualnya naik di atas rata-rata dibandingkan bulan sebelumnya." ujarnya saat menemui wartawan dalam seremoni Hari Ritel Nasional 2025 di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (11/11/2025)

Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan penjualan pada masa festive bisa mencapai 15-20% dibandingkan rata-rata penjualan ritel bulanan.

"Nah kalau di masa festive bisa 15-20 persen," kata Solihin.

Perayaan Hari Ritel Nasional keenam dilaksanakan seiring dengan hari ulang tahun APRINDO ke 31. Solihin mengatakan bahwa momentum ini adalah refleksi dan kebangkitan ritel Indonesia.

"Hari ini bukan hanya sebuah perayaan tahunan, tetapi momentum refleksi dan kebangkitan bersama tentang bagaimana retail Indonesia terus tumbuh, beradaptasi, dan bertransformasi menghadapi perubahan zaman," dalam sambutannya.

Ia juga mengatakan bahwa pertumbuhan ritel harus berjalan beriringan dengan kemajuan UMKM di Indonesia di dalam negeri bahkan hingga mancanegara.

"Tahun ini, APRINDO bersama para pemangku kepentingan kembali menegaskan komitmen besar bahwa kemajuan retail Indonesia harus berjalan seiring dengan kemajuan UMKM di Indonesia. Tema besar kita, kebangkitan retail bertubuh besar bersama UMKM bergerak ke pasar global."

JAKARTA, iNews.id - Di tengah gempuran produk global dan derasnya arus perdagangan digital, ritel modern Indonesia justru memilih jalan kolaborasi. Hal tersebut terungkap dalam sesi bertema “Ritel Indonesia Bersanding, Bukan Bersaing dengan UMKM” dalam rangkaian Seminar Nasional Road to Hari Ritel Nasional 2025 hari ke-2 di Kampus UBM Lodan Ancol.

Pada kesempatan tersebut, tiga jaringan ritel besar nasional dan lokal, yaitu Alfamart, Indomaret, dan Borma Group menegaskan komitmennya untuk tumbuh bersama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sesi yang berlangsung selama tiga hari, pada 4-6 November 2025 di UBM Hall ini menjadi ruang strategis mempertemukan pelaku ritel dan UMKM dalam semangat sinergi nasional: menyalakan ekonomi Indonesia melalui kemitraan, bukan kompetisi.

Dalam paparannya, Corporate Communications General Manager PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart), Rani Wijaya menegaskan bahwa keberpihakan terhadap UMKM bukan sekadar tanggung jawab sosial, tetapi strategi ketahanan ekonomi bangsa.

“Semakin kuat produk UMKM lokal mendominasi pasar domestik, semakin kecil peluang produk asing menguasai Indonesia. Maka, kemitraan ritel dan UMKM sesungguhnya adalah bentuk proteksi ekonomi nasional,” ujarnya.

Dia menambahkan, visi Alfamart sejak awal berdiri 26 tahun lalu telah berorientasi pada pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah, bukan semata ekspansi bisnis.

“Berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil adalah visi Alfamart sejak lahir. Kami tidak berpangku tangan, kami turun langsung menyiapkan pelaku usaha agar siap bersaing dan berdaya saing,” katanya.

Melalui program #TumbuhBersamaAlfamart, perusahaan ini membangun tiga ekosistem kemitraan utama, mulai dari UMKM pemasok lokal yang kini sudah ribuan produk lokal menghiasi rak-rak Alfamart di seluruh Indonesia.

Kemudian ada program pemberdayaan UMKM tenant, lebih dari 12.000 pelaku usaha memanfaatkan area Alfamart sebagai lokasi berjualan strategis dengan tarif terjangkau, termasuk fasilitas perlindungan usaha dari risiko kebakaran dan bencana.

Terakhir, UMKM Store Owner Alfamind, yang merupakan wadah bagi wirausaha digital untuk memiliki toko virtual dengan pelatihan gratis dan sistem mentoring bisnis.

Menurut Rani, sinergi ritel dan UMKM bukan sekadar kemitraan ekonomi, melainkan win–win partnership yang berorientasi pada peningkatan daya saing dan pemerataan kesejahteraan.

“Sinergi itu artinya saling tumbuh. Produk lokal yang berkualitas dan siap bersaing akan kami bantu memperluas akses pasarnya. Kami senang menerima produk dengan kearifan lokal, karena keunikan itu kekuatan ekonomi bangsa,” ujarnya.

Alfamart juga mendukung penuh kebijakan pemerintah yang mendorong kolaborasi antara ritel modern dan UMKM. “Kami mengapresiasi arah kebijakan pemerintah agar ritel modern bersinergi dengan UMKM. Inilah saatnya kita menyalakan ekonomi Indonesia melalui kemitraan strategis, bukan saling menjatuhkan,” tutur Rani.

Dari sisi teknis, Marketing Microeconomics Manager PT Indomarco Prismatama (Indomaret), Faris Huda menjelaskan bahwa pintu ritel modern selalu terbuka bagi UMKM, selama produk yang diajukan memenuhi standar pasar.

“Kami terbuka bagi semua pelaku UMKM, namun tiga hal ini wajib dijaga. Kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Itulah yang menentukan keberlanjutan kerja sama di pasar modern,” ucapnya.

Indomaret, lanjut Faris, terus memberikan bimbingan kepada calon pemasok UMKM agar memahami aspek penting sebelum masuk pasar modern, mulai dari kemasan yang higienis dan menarik, legalitas usaha, hingga kemampuan menjaga pasokan stabil.

“Banyak UMKM berhenti di tengah jalan karena tidak bisa memenuhi konsistensi pasokan. Kami ingin membantu mereka bertahan lebih lama, bukan sekadar masuk sesaat,” katanya.

Indomaret juga mendorong UMKM agar memahami mekanisme distribusi nasional. Melalui sistem Distribution Center (DC) dan pendampingan teknis, produk lokal berpeluang menembus ribuan gerai di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Head Administrator Borma Group FX Yudi memperlihatkan bagaimana ritel lokal pun dapat menjadi tulang punggung UMKM di daerah.

“Borma lahir dari toko kelontong kecil di Bandung. Kami tahu bagaimana rasanya menjadi pelaku UMKM. Karena itu, kami membuka Pojok UMKM Lokal di setiap gerai tanpa biaya tambahan. UMKM bisa memajang produk mereka dan belajar langsung dari sistem ritel modern,” ujarnya.

Borma juga memastikan kemitraan berjalan proporsional. Jumlah gerai yang dipasok disesuaikan dengan kemampuan produksi UMKM agar tetap stabil dan tidak terbebani.

“Kami ingin mereka naik kelas perlahan tapi pasti. Tidak perlu langsung nasional, yang penting bertumbuh berkelanjutan,” ucapnya.

Sesi ini menjadi bukti bahwa para pelaku ritel modern sepakat menjalankan peran ganda: sebagai penggerak ekonomi nasional dan pendamping UMKM menuju kemandirian. Kolaborasi ini tidak berhenti di seminar.

Dalam Business Matching Road to HRN 2025, lebih dari 70 UMKM hasil kurasi APRINDO bertemu langsung dengan peritel anggota asosiasi, menjajaki kerja sama pasokan dan pemasaran produk lokal di jaringan ritel modern. Ketua Umum APRINDO, Solihin menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi ritel dan UMKM ini. 

“Ritel modern bukan pesaing, melainkan mitra strategis bagi UMKM. Semakin banyak kolaborasi seperti ini, semakin kuat struktur ekonomi nasional kita,” tuturnya. 

Seminar Nasional Road to Hari Ritel Nasional 2025 merupakan rangkaian acara menuju puncak perayaan HRN pada 11 November 2025. Kegiatan ini mengangkat tema besar “Kebangkitan Ritel: Bertumbuh Bersama UMKM, Bergerak ke Pasar Global”, dengan semangat menjadikan industri ritel Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi rakyat dan jembatan bagi UMKM menuju pasar modern dan global.

Editor: Anindita Trinoviana

JAKARTA, iNews.id - Rangkaian kegiatan Road to Hari Ritel Nasional (HRN) 2025 resmi dibuka hari ini, Selasa (4/11/2025) di UBM Hall, Kampus Lodan, Ancol. Seminar nasional yang dihadiri lebih dari 300 orang secara langsung dan ratusan lainnya via YouTube Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) ini berlangsung selama tiga hari mulai 4 hingga 6 November 2025.

Seminar nasional ini digelar dengan mengusung semangat kolaborasi antara pelaku ritel modern, UMKM, dan mitra strategis di bidang keuangan serta teknologi digital.

Acara ini dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP Aprindo Solihin dan menghadirkan ratusan peserta dari berbagai daerah, mulai dari pelaku UMKM binaan, peritel anggota Aprindo, hingga mahasiswa dan mitra usaha.

Sejak pagi, suasana riuh terasa di lantai 8 UBM Kampus Lodan, Ancol terutama di area business matching yang digelar di depan pintu masuk. Di lokasi inilah para UMKM terkurasi langsung berdiskusi dan menjajaki peluang kerja sama dengan jaringan ritel modern anggota Aprindo.

Dalam pidato pembukaan, Solihin menyampaikan bahwa Hari Ritel Nasional 2025 bukan sekadar perayaan saja, tetapi momentum konsolidasi antara ritel modern dan UMKM.

“Kita ingin membangun ekosistem ritel yang kolaboratif, di mana UMKM bersanding, bukan bersaing, dengan ritel modern. HRN 2025 menjadi bukti bahwa Aprindo membuka ruang seluas-luasnya bagi UMKM untuk naik kelas melalui pendampingan, business matching, dan program pelatihan yang bahkan kita mulai sejak Juli 2025 hingga nanti puncaknya di 11 November 2025,” ujarnya.

Perwakilan dari Kementerian Perekonomian RI dan Kementerian Perdagangan RI, yaitu Ismariny dan Septo Soepriyatno, memberikan apresiasi atas langkah Aprindo dalam mempertemukan pelaku UMKM dan ritel modern melalui kegiatan ini. Keduanya menilai HRN 2025 menjadi wadah sinergi nyata sektor publik dan swasta. Acara ini juga didukung penuh dari Bank Mandiri dan We+ (PT Kita Indonesia Plus).

Regional CEO IV Bank Mandiri, Ferry Kurnia menegaskan komitmen Bank Mandiri dalam mendukung sektor ritel dan UMKM melalui berbagai solusi finansial berbasis digital. “Kami tidak hanya menyediakan akses pembiayaan, tetapi juga mendukung integrasi digitalisasi ekosistem ritel dan UMKM, agar mereka siap bersaing di era ekonomi digital,” kata Ferry.

Dia menambahkan bahwa Bank Mandiri telah menyiapkan program kolaborasi Mandiri Digital Ecosystem untuk membantu pelaku ritel mengoptimalkan sistem pembayaran, keuangan mikro, dan keamanan transaksi digital.

Digitalisasi Ritel dan UMKM

Rangkaian seminar nasional Road to Hari Ritel Nasional 2025 selama tiga hari ini akan menghadirkan topik dan pembicara lintas bidang yang menggambarkan transformasi ritel menuju era digital, pemberdayaan UMKM dan juga bisnis berkelanjutan.

Dari sektor teknologi, Head of Industry Sales – Google Cloud, Purnomo Kristanto memaparkan bagaimana AI dan data-driven retail akan menjadi pilar utama pertumbuhan industri.

“74 persen organisasi ritel global sudah merasakan ROI dari penerapan Generative AI. Masa depan ritel ada pada kemampuan menghubungkan data pelanggan, inventori, dan toko fisik dalam satu ekosistem digital yang saling terhubung,” ucapnya.

Sementara itu, CEO NUSAMETA (WIR Group) Budianto memperkenalkan bagaimana AR/VR dan AI akan merevolusi pengalaman belanja di masa depan.

“AR bukan lagi sekadar kampanye digital. Dengan bantuan AI, teknologi ini menjadi living story, pengalaman imersif yang terus berkembang bersama pengguna,” tuturnya.

Keduanya merupakan sebagian dari pembicara yang tampil di hari pertama seminar nasional road to Hari Ritel Nasional 2025. Selain mereka, hadir juga VP Commercial dari DMMX Jimmy Makmur, Vice President and Head of Global ESL Solution Team SOLUM Wachirawuth Rattiwarakorn, CEO NUSAMETA Budianto, dan Direktur Utama PT  Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN) Arianto Muditomo.

Sesi business matching menjadi salah satu yang paling diminati. Para pelaku UMKM tampak antusias berdialog dengan buyer dari jaringan ritel modern anggota Aprindo. Beberapa di antaranya langsung bernegosiasi untuk penyaluran produk ke gerai ritel besar. Business matching ini melibatkan para pelaku UMKM yang lolos kurasi di tahap sebelumnya dengan 25 perusahaan anggota Aprindo.

Detail business matchingnya adalah, berasal dari peserta Kelas Online UMKM sebanyak 7 seri yang berjumlah hampir 1.000 orang peserta. Di mana sebanyak 90 orang peserta lolos kurasi administrasi dan peserta yang masuk ke proses berikutnya sebanyak 70 UMKM. Sebanyak 40 UMKM peserta business matching akan dikurasi langsung oleh 25 anggota peritel Aprindo di UBM Kampus Lodan Ancol, sementara sisanya 30 UMKM Luar Jabotabek diagendakan di wilayah Aprindo cabang terdekat.

Seminar nasional ini merupakan bagian dari rangkaian menuju puncak Hari Ritel Nasional 2025 yang akan digelar pada 11 November 2025. Melalui tema besar “Kebangkitan Ritel: Bertumbuh Bersama UMKM, Bergerak ke Pasar Global”, Aprindo bertekad menjadikan momen ini sebagai tonggak penguatan ekosistem ritel nasional yang inklusif dan berdaya saing global.

Editor: Anindita Trinoviana