Bisnis.com, PEKANBARU — Kinerja pendapatan daerah Provinsi Riau pada triwulan I/2026 menunjukkan tren positif. Hingga 31 Maret 2026, realisasi pajak daerah tercatat mencapai Rp733,74 miliar atau 18,37% dari target APBD sebesar Rp3,99 triliun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Ninno Wastikasari, mengatakan capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang sebesar Rp658,71 miliar atau 17,68%.

“Peningkatan realisasi pajak daerah tertinggi berasal dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atau PBBKB,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Ia merinci, realisasi PBBKB hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp349,4 miliar atau 24,03% dari target. Angka ini naik signifikan dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp275,08 miliar atau 20,77%.

Menurut Ninno, sektor PBBKB menjadi salah satu penopang utama peningkatan pendapatan daerah di tengah dinamika ekonomi yang terus bergerak.

“Capaian ini menjadi sinyal positif bagi kinerja pendapatan daerah. Kami terus mendorong optimalisasi seluruh potensi pajak agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” jelasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak sebagai kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

Dengan tren positif ini, Pemerintah Provinsi Riau optimistis realisasi PAD akan terus meningkat seiring penguatan sistem pemungutan pajak dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sebelumnya tren positif menghampiri postur keuangan Pemerintah Provinsi Riau pada awal tahun anggaran 2026. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tercatat mengalami lonjakan signifikan pada triwulan pertama.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Abdullah mengungkapkan peningkatan PAD ini berkat kolaborasi intensif antara Pansus dan Pemerintah Provinsi Riau, pendapatan daerah khususnya dari PBBKB mulai berangsur naik secara konsisten.

Ia menilai capaian tersebut menjadi sinyal kuat membaiknya sistem pemungutan pajak daerah sekaligus optimalisasi potensi yang sebelumnya belum tergarap maksimal.

Meski demikian, Abdullah menegaskan peningkatan ini bukanlah titik akhir. Pihaknya mendorong agar tren positif tersebut dapat terus dijaga hingga akhir tahun anggaran, sehingga mampu menopang target besar pemerintah daerah.

Menurutnya, stabilitas peningkatan PAD menjadi fondasi penting untuk mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau menembus angka dua digit atau di atas Rp10 triliun pada 2027.

Lebih jauh, ia menilai potensi penerimaan dari sektor PBBKB masih sangat besar, terutama dari aktivitas industri dan penggunaan alat berat yang belum terdata secara optimal.

Sebagai perbandingan, Abdullah menyinggung capaian di Kalimantan Timur yang menargetkan pendapatan PBBKB hingga Rp7 triliun. Menurutnya, dengan karakteristik wilayah dan sumber daya alam yang relatif mirip, Riau memiliki peluang untuk mengejar target serupa.

“Kondisi Riau dengan Kaltim tidak jauh berbeda. Jika Kaltim mampu menargetkan Rp7 triliun, maka setidaknya Riau harus bisa mencapai separuhnya. Jika itu tercapai, maka target APBD dua digit pada 2027 bukan hal yang mustahil,” ujarnya.

Dengan capaian awal yang positif ini, pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat sinergi lintas sektor guna menggali potensi pajak secara lebih maksimal dan berkelanjutan.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menghadapi tekanan fiskal serius memasuki awal tahun 2026. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan, kondisi keuangan daerah saat ini mengalami defisit sekitar Rp 1,2 triliun. Dalam situasi ini, ia meminta aparatur sipil negara (ASN) memusatkan perhatian pada pekerjaan prioritas, khususnya penyelesaian tunda bayar dan tunda salur.

“Lakukan tugas paling penting dulu, yaitu tunda bayar dan tunda salur,” ujarnya Senin (5/1/2026).

Hariyanto menegaskan, seluruh tugas pemerintahan memiliki arti penting. Namun, penyelesaian kewajiban yang tertunda dinilai mendesak karena menyangkut kepentingan banyak pihak, mulai dari masyarakat hingga mitra kerja pemerintah daerah.

Menurut dia, beban anggaran yang masih minus menuntut ASN bekerja lebih bertanggung jawab. Upaya percepatan dilakukan agar kewajiban pemerintah daerah dapat segera ditunaikan.

“Tahun 2025, tanggung jawab kita kepada masyarakat belum maksimal, terutama tunda bayar. Namun demikian, kita sudah mengupayakannya dengan sangat maksimal,” ujarnya.

Selain memastikan penyelesaian kewajiban keuangan, Plt Gubernur juga menekankan pentingnya peningkatan etos kerja serta mutu pelayanan publik. Ia mengakui, tahun 2025 merupakan periode berat bagi penyelenggaraan pemerintahan di Riau.

Memasuki tahun anggaran baru, pemerintah daerah disebut perlu menyeleksi program dan kegiatan secara lebih ketat. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta fokus, disiplin, dan konsisten menjalankan program yang telah disepakati sesuai kemampuan fiskal.

“Memang tugas kami tahun 2026, saya minta Pak Sekda dan semua kawan-kawan menyelesaikan kegiatan skala prioritas. Nanti sudah disepakati seluruh kepala OPD dan inspektorat, ya dikerjakan,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar program yang telah ditetapkan tidak kembali dibuka untuk lelang tambahan. Langkah itu dikhawatirkan menimbulkan pembengkakan belanja dan memperdalam minus anggaran.

Dalam situasi fiskal yang menantang, Hariyanto mendorong jajarannya menjaga kebersamaan dan kejujuran dalam mengelola keuangan daerah. Di sisi lain, ia tetap optimistis terhadap prospek pendapatan daerah.

Pemprov Riau menetapkan target APBD 2026 sebesar Rp 8,3 triliun. Target tersebut dinilai masih realistis dengan dukungan komunikasi intensif bersama sejumlah pihak ketiga, termasuk perusahaan besar yang beroperasi di Riau.

“Kalau target APBD sudah kita buat Rp8,3 triliun. Pendapatan, insyaallah yakin dan percaya karena kita sudah bertemu dengan pihak ketiga seperti PHR dan lainnya,” pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Forum Bisnis Indonesia Economic Outlook 2026 yang jadi bagian dari Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference, digelar di Pekanbaru guna mengupas tuntas dinamika ekonomi Riau yang pada 2026 akan memasuki fase penuh tantangan.

Diskusi dengan tema Dilema Fiskal Riau 2026: Peluang, Risiko, dan Strategi Pertumbuhan Berkelanjutan ini menghadirkan pemangku kepentingan strategis dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, legislatif dan stakeholder terkait lainnya.

Diskusi berlangsung dinamis, terutama setelah Pemerintah Provinsi Riau memastikan bahwa kapasitas fiskal daerah akan kembali tertekan tahun depan. Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), merosotnya transfer pusat, serta meningkatnya kebutuhan belanja wajib menjadi sorotan utama.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau melalui Kabid Perekonomian dan SDA, Abdul Madian, mengungkapkan bahwa realisasi APBD 2025 sampai Novembet sudah mencapai Rp6,98 triliun dari total anggaran Rp9,4 triliun. Namun, pada 2026 nilai APBD dipastikan turun menjadi Rp8,3 triliun.

“Kita akan kembali seperti zaman Covid. Rapat-rapat mungkin harus melalui Zoom lagi karena efisiensi mesti dilakukan. Bahkan ada satu kabupaten yang sedang mempertimbangkan pola satu minggu masuk kantor, satu minggu WFH,” ujarnya Senin (8/12/2025).

Dia menyebutkan penurunan paling signifikan terjadi pada PAD sektor kendaraan bermotor. Dari potensi Rp3 triliun, realisasinya saat ini hanya mencapai Rp1,4 triliun atau masih di bawah 50%. Dia mencontohkan, bahkan DKI Jakarta kehilangan pajak kendaraan hingga Rp2 triliun akibat transisi cepat kendaraan konvensional ke kendaraan listrik.

Menurutnya, untuk realisasi APBD tahun ini hanya mencapai 85%–87% akibat penurunan transfer daerah. Kontribusi belanja pemerintah terhadap PDRB Riau juga terus turun, dari 1% pada 2015 menjadi hanya 0,6%–0,7% saat ini.

Kemudian di tengah meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi, dia menegaskan pentingnya memperbaiki ekosistem gambut dan kawasan pesisir. “Biaya perbaikan kerusakan jauh lebih mahal dibandingkan manfaat jangka panjangnya,” katanya.

Ia juga menyinggung potensi besar ekosistem MBG (Makan Bergizi Gratis) yang perputaran uangnya di Riau mencapai Rp7 triliun. “Harapannya, bahan bakunya berasal dari lokal sehingga ada kontribusi untuk daerah. Kalau tidak, ya kita hanya dapat sisa-sisanya saja,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Kadin Riau, Masuri, menyatakan bahwa penurunan PAD tidak hanya terjadi di Riau, tetapi menjadi fenomena nasional.

“Memang betul PAD Riau terus menurun, tetapi masih banyak sektor yang bisa dioptimalkan. Ini perlu diperhatikan serius,” katanya.

Dia berharap Pemprov dapat membentuk tim percepatan pertumbuhan ekonomi serta melobi pemerintah pusat agar lebih banyak anggaran strategis dialokasikan ke Riau. Dia juga menyoroti hambatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya KUR.

“Banyak pengusaha mengajukan KUR Rp500 juta hanya sekali, setelah itu tidak bisa lagi. Padahal ini penting bagi pengusaha pemula agar bisa naik kelas,” kata Masuri.