Bisnis.com, SURABAYA – Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) atau yang lebih dikenal dengan Damkar Kota Surabaya dalam Rancangan APBD 2026 dikabarkan mengalami pemotongan yang cukup besar.

Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Yuga Pratisabda Widyawasta pun menyebut, kebijakan pemangkasan anggaran tersebut ditengarai karena peralihan beban anggaran gaji petugas yang sudah berubah status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Diketahui, anggaran operasional DPKP Kota Surabaya pada APBD 2025 tercatat sebesar Rp173,6 miliar. Pada RAPBD 2026, angka tersebut merosot menjadi sebesar Rp150,6 miliar atau berkurang sekitar Rp23 miliar.

“Saat ini pembiayaannya beban gaji petugas sudah dipindahkan ke BKSDM. Jadi terlihat anggaran Damkar untuk tahun depan turun besar,” beber Yuga, Senin (27/10/2025).

Meski begitu, Yuga menegaskan terdapat dampak signifikan apabila penurunan anggaran tersebut berdampak pada kesiapan perlengkapan maupun armada petugas. Sebab, Surabaya dikenal sebagai kota dengan kesiapsiagaan kedaruratan terbaik, sekaligus menjadi “jangkar” bagi wilayah penyangga se-Gerbangkertosusila.

Politikus PSI ini pun mencontohkan proses evakuasi terhadap korban peristiwa runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Buduran, Sidoarjo, pada akhir September lalu. Dalam kejadian tersebut, unit Heavy Duty Rescue (HDR) dengan peralatan canggih milik Pemkot Surabaya disebut menjadi kunci evakuasi para korban yang terjebak reruntuhan.

“Pemprov Jatim saja tidak punya alat seperti Koya Surabaya. Jangan sampai kemampuan ini melemah hanya karena pemangkasan anggaran,” tegasnya.

Yuga juga menyampaikan aspirasi dari petugas lapangan yang membutuhkan bantuan tambahan seragam dan peralatan pengganti karena intensitas tugas yang tinggi. “Begitu kembali dari lapangan, seragam sudah basah, alarm bunyi lagi, langsung berangkat lagi. Mereka butuh cadangan,” tambahnya.

Mengenai usulan pembelian mobil damkar bekas sebagai alternatif akibat kebijakan efisiensi, Yuga menyatakan penolakannya terhadap wacana tersebut. “Risikonya terlalu tinggi. Kalau menyangkut nyawa dan mitigasi bencana, peralatan harus number one. Lebih baik beli baru,” jelasnya.

Oleh sebab itu, DPRD Kota Surabaya pun meminta pemangkasan anggaran tersebut secara serta-merta tidak mengurangi aspek operasional dan keselamatan para petugas yang terjun ke lapangan.

“Surabaya ini jangkar penanganan kebencanaan se-Jawa Timur. Pengurangan anggaran teman-teman Damkar jangan sampai kelewatan," pungkasnya.

Terpisah, Kepala DPKP Kota Surabaya, Laksita Rini menyebut bahwa kebijakan pemangkasan anggaran tersebut terhadap pihaknya tidak akan mempengaruhi kinerja para jajarannya. Pembelian peralatan dan perlengkapan evakuasi kedaruratan baru diharapkan juga tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah dirancang.

"Tidak ada pengaruhnya [pemangkasan anggaran], kan jumlah petugasnya tetap. Insya Allah [pembelian perlengkapan dan peralatan kedaruratan baru] tidak," jelas Laksita.