Bisnis.com, SURABAYA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan pentingnya prinsip politik luar negeri bebas-aktif yang seharusnya diterapkan Pemerintah Indonesia dalam menyikapi eskalasi konflik bersenjata yang pecah di kawasan Jazirah Arab.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut memuncaknya rivalitas antara kekuatan besar, ketegangan ekonomi, hingga krisis kemanusiaan saat ini terjadi di berbagai belahan dunia. Menurutnya, hal tersebut menuntut kejelasan arah sekaligus keteguhan sikap Indonesia dalam panggung geopolitik internasional.

“Bung Karno telah meletakkan fondasi melalui politik luar negeri bebas-aktif. Indonesia harus berani menyatakan sikap, tetapi tetap menjaga independensi dari pengaruh blok mana pun,” beber Hasto dikutip Senin (30/3/2026).

Ia menjelaskan prinsip politik luar negeri bebas-aktif berdasarkan pengertian PDIP bukan sekadar warisan historis semata, melainkan doktrin strategis yang masih relevan dalam menghadapi dunia yang semakin multipolar. Tanpa sikap yang jelas, lanjut dia, negara berkembang seperti Indonesia berpotensi terseret dalam kepentingan global yang tidak serta-merta sejalan dengan kepentingan nasional.

Oleh sebab itu, Hasto menegaskan posisi Indonesia dalam panggung internasional adalah sebagai kekuatan penyeimbang, dan hadir sebagai motor penggerak nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian dunia sesuai amanat konstitusi, khususnya Pembukaan UUD 1945 serta cita-cita para pendiri bangsa.

Hasto mengingatkan peran strategis Indonesia dalam panggung internasional pernah ditunjukkan dalam Konferensi Asia Afrika 1955. Ia menyatakan Indonesia saat itu tampil sebagai pelopor solidaritas global yang menolak dominasi kekuatan besar.

“Indonesia memiliki legitimasi historis dan moral untuk berbicara di forum internasional, terutama dalam membela negara-negara yang mengalami ketidakadilan,” tegasnya.

Dalam konteks kekinian, PDI Perjuangan mendorong pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto untuk dapat konsisten menjalankan amanat konstitusi, yakni berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, ia juga membeberkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Prabowo, salah satunya membahas isu bangsa dan masalah geopolitik internasional. Hasil dari pembahasan itu juga dijelaskan bahwa poin penting adalah bagi para pemimpin bangsa untuk saling berdialog.

Selain itu, Hasto mengatakan Megawati juga berbagi pengalaman dengan Presiden Prabowo. Sebelumnya, Presiden RI ke-5 tersebut juga diundang bersama dengan para tokoh bangsa lain untuk bertemu, tetapi saat itu Presiden Prabowo masih menghadiri agenda lain di luar daerah.

Hasto menyatakan PDIP mempunyai pandangan yang lebih tegas terhadap masalah sikap politik luar negeri Indonesia dewasa ini. Hasto menjelaskan kemerdekaan Indonesia ditujukan untuk membangun persaudaraan dunia, sehingga sebagai bangsa yang pernah mengalami ketertindasan dapat menimbulkan spirit kemerdekaan bagi seluruh bangsa.

"Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. itulah yang harus dilanjutkan oleh seluruh Presiden," pungkas Hasto.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengamini Indonesia membuka peluang untuk bergabung dalam dewan perdamaian internasional yang bertujuan mempercepat proses perdamaian di Gaza.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/1/2026), menanggapi pertanyaan terkait keputusan Indonesia untuk bergabung dengan dewan perdamaian yang disebut-sebut diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo menjelaskan, hingga saat ini posisi Indonesia secara formal masih akan dicek lebih lanjut. Namun, secara prinsip, pemerintah memiliki kehendak untuk mempertimbangkan keterlibatan tersebut apabila Indonesia diminta secara resmi.

“Kita akan bergabung kalau memang diminta untuk bergabung. Untuk posisi formilnya apakah sudah atau belum, nanti kami cek. Tapi secara kehendak, tentunya Bapak Presiden akan mempertimbangkan untuk bergabung,” ujar Prasetyo.

Pemerintah menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam upaya perdamaian dunia, sejalan dengan amanat konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Menurutnya, pertimbangan utama Presiden Prabowo adalah tujuan dari pembentukan dewan tersebut, yakni mendorong dan mempercepat tercapainya perdamaian, khususnya di wilayah Gaza yang hingga kini masih dilanda konflik berkepanjangan.

“Yang paling penting kan tujuannya, yaitu mempercepat proses perdamaian di Gaza,” kata Prasetyo.