Optimistis harus, namun langkah antisipatif juga harus dilakukan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan pemerintah tetap mengamankan alternatif sumber energi di tengah berlangsungnya perundingan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

“Kalau berkaca dari proses panjang perundingan Iran dan AS, pemerintah tetap harus terus memastikan mengamankan sumber energi tanah air, apa pun kondisi yang berlangsung di Timur Tengah,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Pernyataan tersebut merespons perundingan antara Iran dan AS di Swiss. Meskipun perundingan tersebut memberi sinyal positif untuk bisa meredakan tensi di Timur Tengah dan membuka kestabilan harga minyak dunia, Anggia menilai hubungan Iran dan AS masih dinamis.

Menurut dia, Indonesia tetap harus mengantisipasi berbagai kemungkinan.

“Optimistis harus, namun langkah antisipatif juga harus dilakukan,” ujar Anggia.

Terkait dengan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, Anggia kembali mengingatkan bahwa harganya mengikuti harga minyak dunia, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar Yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Pengisian Bahan Bakar Nelayan.

“Jadi, kalau terjadi fluktuasi, baik itu naik atau turun, harga BBM nonsubsidi tentu juga akan menyesuaikan, baik itu naik atau turun. Di mana formula harga BBM itu menggunakan rata-rata harga pasar 1 bulan terakhir,” kata Anggia lagi.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeli Baghaei pada Senin (22/6), mengatakan bahwa perundingan antara Iran dan AS di Swiss tidak terganggu oleh ancaman Presiden AS Donald Trump terhadap Iran.

Pembicaraan teknis antara Iran dan AS, dengan mediator dari Pakistan dan Qatar, berlangsung di resor Burgenstock, Swiss, Minggu (21/6).

Pada hari yang sama, Trump memperingatkan dalam sebuah unggahan di Truth Social bahwa dia akan kembali menyerang Iran jika Teheran tidak memaksa sekutunya di Lebanon untuk berhenti "menimbulkan masalah".

Media melaporkan bahwa delegasi Iran meninggalkan ruangan karena pernyataan Trump, dan tidak akan kembali kecuali dia meminta maaf.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Di tengah pembahasan penyesuaian tarif sejumlah rute Transjabodetabek , Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tidak meminta pemerintah daerah penyangga ikut menanggung beban subsidi. Namun, ia berharap pemerintah setempat berkontribusi dengan melakukan pembangunan dan perbaikan halte.

"Ya kalau ada yang ingin membantu minimal halte-haltenyalah. Kan halte-haltenya misalnya sebagian kan juga tidak di DKI Jakarta. Kalau haltenya diperbaiki direnovasi akan sangat membantu karena yang memanfaatkan kalau di halte-halte yang akan mereka bangun atau mereka perbaiki itu adalah warga di mana tempat itu berada," kata Pramono ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).

Menurut Pramono, perbaikan fasilitas halte di wilayah penyangga akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat yang menggunakan layanan Transjabodetabek setiap hari. "Ya pokoknya Jakarta memikirkan untuk semuanya," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga meluruskan informasi yang berkembang terkait rencana kenaikan tarif Transjabodetabek. Ia menampik isu jika semua rute akan mengalami kenaikan tarif yang tinggi.

"Saya ingin meluruskan seakan-akan Transjabodetabek itu akan naik 10 sampai dengan 15 ribu jadinya. Memang akan mengalami penyesuaian harga, terutama beberapa ruas yang panjang dan kemudian memerlukan tambahan," katanya.

Pramono mencontohkan rute menuju Bandara Soekarno-Hatta dan Bogor yang memerlukan biaya operasional tambahan. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam menentukan besaran tarif baru.

Pramono menambahkan, Pemprov DKI juga terus mengampanyekan program transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat dan membuka peluang penambahan kelompok penerima manfaat sebagai bagian dari skema subsidi silang. "Karena bagaimanapun sebagai gubernur saya juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam kondisi yang seperti ini," ucapnya.

Makin ada variasi dan sumber-sumber yang banyak kan bagus buat kemandirian,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, proyek DME (Dimethyl Ether) tetap jalan meskipun terdapat proyek CNG yang dibidik untuk menjadi alternatif dari LPG.

“Jadi LPG ada, masih terus kami produksi. Kemudian, nanti ada CNG, ada DME, dan beberapa kemungkinan-kemungkinan lain harus dibuka opsi-opsinya,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ahmad Erani Yustika ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan, proyek DME atau gasifikasi batu bara yang dibidik menjadi alternatif dari LPG tetap berlangsung meskipun pemerintah mulai gencar membidik CNG untuk menjadi alternatif dari LPG.

Menurut dia, DME masih menjadi investasi yang dipertimbangkan oleh Danantara. Selain itu, ia menilai lebih banyak alternatif untuk LPG akan semakin baik untuk ketahanan energi Indonesia.

“Makin ada variasi dan sumber-sumber yang banyak kan bagus buat kemandirian,” ujar Erani.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut uji coba untuk Compressed Natural Gas (CNG) ukuran 3 kilogram dilakukan di China dan Indonesia.

Ia mengatakan, pemerintah terus mengkaji penggunaan CNG sebagai alternatif pengganti LPG tabung 3 kilogram guna mengurangi ketergantungan impor energi. Oleh karena itu, uji coba akan terus dilakukan.

CNG bukan teknologi baru karena telah digunakan di sektor perhotelan, restoran, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, pemanfaatannya selama ini masih terbatas pada tabung berkapasitas besar di atas 10 hingga 20 kilogram.

Uji coba ini dilakukan untuk mengembangkan tabung CNG berukuran kecil setara LPG 3 kilogram. Menurutnya, tantangan utama dalam uji coba adalah aspek teknis karena tekanan gas CNG jauh lebih tinggi, yakni sekitar 200 hingga 250 bar.

CNG memiliki keunggulan karena seluruh bahan bakunya tersedia di dalam negeri, termasuk sumber gas alam yang melimpah. Pemerintah juga menemukan cadangan gas baru di Kalimantan Timur yang berpotensi dialokasikan untuk kebutuhan domestik.

Selain itu, pemerintah tengah melakukan kajian menyeluruh untuk skema subsidi CNG. Opsi pemberian subsidi tetap terbuka, namun mekanisme dan volumenya masih dalam pembahasan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyebut jalur laut melalui layanan taksi air menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan di kawasan Canggu, khususnya dari arah Bandara I Gusti Ngurah Rai.

“Tol laut (jalur taksi laut) itu harus, sudah dicanangkan untuk dilakukan, sehingga masyarakat yang akan ke Canggu dari Bandara Ngurah Rai akan langsung ke Canggu dan tidak lagi melalui jalan darat,” kata Giri usai Sidang Paripurna DPRD Bali di Denpasar, Senin.

Pernyataan tersebut disampaikan merespons maraknya konten media sosial yang menampilkan kemacetan parah di kawasan Canggu, terutama di jalur Shortcut Canggu.

Giri Prasta yang sebelumnya menjabat Bupati Badung mengakui persoalan kemacetan di kawasan tersebut belum dapat diselesaikan secara optimal.

Menurut dia, Shortcut Canggu sudah tidak memungkinkan untuk diperlebar karena keterbatasan ruang dan keberadaan tempat ibadah umat Hindu di sekitar jalur tersebut.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Badung dan pemerintah pusat mencari alternatif solusi melalui pengembangan taksi laut dengan rute Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Canggu.

“Dari saya menjabat itu kan hanya satu saya bisa menyelesaikan shortcut-nya, dan itu pun tidak bisa secara optimal karena badan jalan sudah seperti itu, dan tidak mungkin kita melebarkan karena ada tempat beribadah umat Hindu, merajan-merajan, dan tidak mungkin dipindahkan,” ujar Giri Prasta.

Untuk mendukung layanan taksi laut, pemerintah berencana membangun sejumlah titik stopover atau pemberhentian di beberapa lokasi. Selain itu, akan dilakukan pelebaran sempadan pantai hingga 120 meter dari permukaan laut.

Menurut Giri, titik singgah tersebut juga akan difungsikan sebagai pemecah ombak agar gelombang laut tidak langsung menghantam pesisir pantai yang dilalui jalur taksi laut.

Dengan adanya jalur laut tersebut, masyarakat nantinya memiliki alternatif perjalanan selain melalui Shortcut Canggu maupun rekayasa lalu lintas di jalur darat.

Meski tidak memprioritaskan pembangunan jalan di kawasan Canggu, Pemprov Bali tetap fokus menangani kemacetan di sejumlah titik lain di Pulau Dewata.

“Kami akan melakukan perbaikan untuk fasilitas jalan salah satunya komunikasi dengan pemerintah pusat untuk underpass, Astungkara di tahun ini di Jimbaran dan ke depan pun kita ada di Tohpati,” katanya.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Dari desa yang sebelumnya hanya bergantung pada hasil laut, kini tumbuh keyakinan bahwa masa depan dapat dibangun bersama melalui pengetahuan, kerja gotong royong, dan keberanian memanfaatkan potensi yang selama ini terabaikan.

Jakarta (ANTARA) - Wajarnya nelayan hidup dari laut. Sayangnya laut kerap kali tak menentu. Meski begitu, tetap saja di banyak perkampungan nelayan di Indonesia, laut bukan hanya ruang hidup, tetapi juga penentu nasib.

Ketika cuaca bersahabat, penghasilan datang bersama hasil tangkapan. Namun, ketika ombak tinggi dan angin berubah arah, banyak keluarga harus menghadapi kenyataan bahwa pemasukan ikut berhenti.

Situasi seperti ini telah berlangsung lama di berbagai desa pesisir dan membentuk pola ekonomi yang sangat bergantung pada satu sumber penghidupan.

Oleh karena itu, ketika sebuah desa nelayan mulai berani membangun alternatif ekonomi dari potensi yang selama ini terabaikan, kisah tersebut menjadi penting sebagai inspirasi.

Perubahan itu misalnya mulai terlihat di Desa Sawang Laut, Pulau Kundur, Kepulauan Riau. Lahan pesisir yang sebelumnya terbengkalai perlahan berubah menjadi ruang produktif yang menghadirkan harapan baru bagi masyarakat.

Melalui kelompok warga bernama Tuah Bersatu, masyarakat mulai membangun usaha bersama yang tidak hanya bertumpu pada laut, tetapi juga pada kemampuan mereka mengelola potensi desa secara lebih luas dan berkelanjutan.

Ketua Kelompok Tuah Bersatu, Amran, mengisahkan gagasan tersebut lahir dari kegelisahan sederhana yang dirasakan banyak nelayan. Selama bertahun-tahun, kehidupan mereka berjalan dalam pola yang sama.

Setelah melaut, aktivitas ekonomi berhenti. Tidak ada sumber penghasilan tambahan yang bisa menopang kebutuhan keluarga ketika hasil tangkapan menurun. Dari situ muncul kesadaran bahwa desa membutuhkan usaha alternatif yang tetap sesuai dengan kondisi lingkungan setempat.

Kesadaran itulah yang kemudian mendorong kelompok ini memanfaatkan lahan kosong di kawasan pesisir untuk budidaya ikan kakap putih pada 2022.

Program tersebut mulai berjalan aktif sejak 2023 dan berkembang perlahan sesuai kesiapan kelompok. Menariknya, pengembangan usaha dilakukan secara bertahap dan tidak terburu-buru.

Setelah budidaya kakap putih berjalan, kelompok mulai mengembangkan hidroponik, produksi terasi, peternakan ayam petelur, hingga persiapan bank sampah.

Langkah yang dilakukan Tuah Bersatu memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi desa tidak selalu harus dimulai dari proyek besar. Perubahan justru sering lahir dari keberanian memanfaatkan ruang kecil yang sebelumnya dianggap tidak bernilai.

Lahan kosong yang dulu terbengkalai kini menjadi pusat aktivitas produktif yang melibatkan banyak warga dengan kemampuan yang terus berkembang.

Dari sisi ekonomi, dampaknya mulai dirasakan masyarakat. Unit peternakan ayam, misalnya, mampu memasarkan sekitar 100 ekor ayam per bulan dengan omzet sekitar Rp10 juta hingga Rp12 juta.

Nilainya mungkin belum seberapa jika dibandingkan dengan skala industri besar di perkotaan, tetapi bagi keluarga pesisir, tambahan penghasilan tersebut memiliki arti yang sangat penting. Penghasilan alternatif memberi ruang napas bagi keluarga untuk menghadapi ketidakpastian musim dan cuaca.

Ekonomi Inklusif

Sementara itu, unit hidroponik yang dikelola kaum ibu menjadi contoh lain bagaimana ekonomi desa bisa tumbuh lebih inklusif. Sayuran segar seperti pakcoy, selada, dan sawi manis mulai menjadi sumber penghasilan baru yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan.

Kehadiran kaum ibu dalam aktivitas produktif menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi lokal dapat membuka ruang partisipasi yang lebih luas, bukan hanya bagi nelayan laki-laki, tetapi juga bagi anggota keluarga lainnya.

Namun manfaat paling penting dari perubahan ini sesungguhnya bukan hanya soal omzet atau jumlah produksi. Amran menilai hal yang paling terasa justru peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Warga yang sebelumnya hanya mengandalkan keterampilan melaut kini mulai mengenal teknik budidaya, pengelolaan usaha, hingga cara membangun jaringan dengan berbagai pihak.

Perubahan seperti ini sering kali luput dari perhatian karena hasilnya tidak langsung terlihat secara fisik. Padahal, peningkatan pengetahuan dan rasa percaya diri masyarakat merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan ekonomi desa.

Ketika masyarakat mulai merasa mampu mengelola usaha sendiri, mereka tidak lagi sekadar menjadi penerima bantuan, melainkan pelaku pembangunan yang aktif menentukan arah masa depannya.

Dalam proses pengembangan tersebut, kelompok Tuah Bersatu mendapat pendampingan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Timah Tbk, anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID.

Pendampingan dilakukan mulai dari pembukaan lahan, penguatan teknis, hingga pengembangan usaha secara bertahap. Yang menarik, pendekatan seperti ini tidak berhenti pada pemberian bantuan alat atau modal semata, tetapi juga membangun proses belajar yang memungkinkan masyarakat tumbuh secara mandiri.

Pendekatan berbasis pendampingan menjadi penting karena banyak program ekonomi masyarakat gagal berkembang akibat minimnya transfer pengetahuan. Ketika masyarakat hanya diberi bantuan tanpa penguatan kapasitas, usaha sering berhenti setelah program selesai.

Sebaliknya, ketika masyarakat dilibatkan dalam proses belajar, kemampuan mereka untuk bertahan dan berkembang menjadi jauh lebih besar.

Amran sendiri berharap pendampingan tersebut dapat terus berlanjut, terutama dalam pengembangan pakan mandiri untuk budidaya ikan agar biaya operasional dapat ditekan.

Keberlanjutan Ekonomi

Harapan ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai berpikir lebih jauh tentang efisiensi usaha dan keberlanjutan ekonomi. Mereka tidak lagi hanya berfokus pada bagaimana memulai usaha, tetapi juga bagaimana menjaga usaha tetap hidup dalam jangka panjang.

Apa yang terjadi di Sawang Laut sesungguhnya memberikan gambaran lebih luas tentang arah pembangunan desa yang mulai bergerak menuju penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.

Program TJSL yang dijalankan diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi desa agar manfaatnya tidak berhenti pada satu komoditas saja, melainkan berkembang menjadi berbagai sumber penghasilan yang lebih tahan terhadap perubahan situasi ekonomi maupun lingkungan.

Model seperti ini menjadi semakin relevan di tengah tantangan perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global, dan tekanan terhadap sumber daya alam.

Desa-desa pesisir membutuhkan kemampuan beradaptasi agar masyarakat tidak hanya bergantung pada satu sektor yang rentan terhadap perubahan musim. Diversifikasi usaha menjadi salah satu cara penting untuk membangun ketahanan ekonomi keluarga dan desa.

Inisiatif yang menyentuh aspek sosial dan lingkungan tersebut juga sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang dijalankan grup perusahaan.

Atas konsistensi pengelolaan lingkungan dan dampak sosial yang dibangun di sekitar wilayah operasinya, PT Timah Tbk meraih penghargaan PROPER Emas dan PROPER Hijau 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH.

Namun di luar penghargaan itu, pelajaran terbesar dari Sawang Laut sesungguhnya terletak pada keberanian masyarakat untuk berubah.

Dari desa yang sebelumnya hanya bergantung pada hasil laut, kini tumbuh keyakinan bahwa masa depan dapat dibangun bersama melalui pengetahuan, kerja gotong royong, dan keberanian memanfaatkan potensi yang selama ini terabaikan.

Di tangan masyarakat yang mau belajar dan bergerak, lahan terbengkalai ternyata bisa berubah menjadi harapan baru.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana kenaikan tarif TransJakarta memunculkan respons beragam dari masyarakat. Isu ini mencuat saat biaya hidup meningkat.

Sejumlah pengguna menilai kenaikan tarif masih bisa diterima. Syaratnya, layanan ikut diperbaiki.

Dewi (35) menyatakan dukungan dengan catatan pada kualitas layanan.

“Jika kenaikan tarifnya diikuti dengan peningkatan pelayanan, infrastruktur, dan sarana prasarana, saya setuju. Tapi kalau tidak, jelas saya tidak setuju karena akan semakin membebani ekonomi warga,” ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (24/4/2026).

Lilis (27) menilai waktu kebijakan belum tepat. Ia menyoroti tekanan ekonomi yang sedang berlangsung.

“Momentumnya enggak pas kalau naik dalam waktu dekat. BBM non-subsidi baru saja naik, harga bahan pokok juga ikut naik. Kalau semua naik, masyarakat harus bagaimana untuk mobilitas?” katanya.

Adhit (25) melihat rencana kenaikan masih dalam batas wajar. Ia membandingkan dengan tarif moda lain seperti LRT.

“Kalau naik di kisaran Rp 5.000 sampai Rp 7.000 masih oke, tapi harus diimbangi dengan peningkatan layanan. Armada, halte, dan pelayanan petugas harus diperbaiki,” jelasnya.

Ia juga menyoroti kondisi halte yang tidak merata. Fasilitas di pusat kota dinilai lebih baik dibanding wilayah pinggiran.

“Halte di pusat kota seperti HI atau Harmoni sudah cukup bagus. Tapi di wilayah pinggiran masih banyak yang sempit, fasilitasnya kurang, bahkan kondisinya kurang layak,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi Jakarta masih mengkaji rencana penyesuaian tarif. Tarif TransJakarta saat ini Rp 3.500 dan tidak berubah sejak 2005.

Direktur Utama TransJakarta Welfizon Yuza mengatakan kajian sudah dilakukan. Keputusan akhir berada di pemerintah daerah bersama DPRD DKI Jakarta.

“Kami sudah melakukan kajian terkait dengan kenaikan tarif yang saat ini masih di Rp 3.500 dari tahun 2005. Jadi kira-kira 21 tahun (tidak naik),” ucap Welfizon dalam rapat dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo sebelumnya juga menyinggung rencana penyesuaian tarif. Ia menyebut ada usulan tarif baru dari masyarakat.

“Saya mendengar rata-rata usulan dari masyarakat, termasuk yang masuk melalui media saya, berada di kisaran Rp5.000 sampai Rp7.000,” ujar Pramono pada Oktober 2025.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) menyampaikan negara-negara di Afrika menjadi alternatif sumber minyak mentah di tengah gejolak geopolitik Timur Tengah akibat perang antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran.

“Pertamina dan pemerintah selalu mencarikan alternatif-alternatif resource energi yang dimiliki dan termasuk dari negara-negara yang memang kita sudah laksanakan (impor) selama ini melalui Afrika dan negara lainnya,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron.

Ketika ditemui di sela acara Sustainability Champions yang digelar di Jakarta, Kamis. Baron menyebut langkah tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ihwal alternatif sumber minyak mentah selama Selat Hormuz masih ditutup akibat perang.

Baron menyampaikan Pertamina berupaya maksimal dalam hal memastikan ketersediaan BBM maupun LPG bagi masyarakat dan industri.

“Kami terus memonitor dinamika yang terjadi di global. Kami lakukan dengan cara berkoordinasi secara intens dengan pemerintah yang sedang mengupayakan juga cara-cara terbaik sehingga LPG maupun BBM bisa tetap tersedia bagi seluruh masyarakat,” kata Baron.

Untuk menjaga ketahanan energi di Indonesia, lanjut dia, Pertamina melaksanakan proses pencarian sumber energi yang terbaik untuk diberikan kepada masyarakat.

“Semua sumber sedang kami jajaki dan kami lakukan (impor), tidak hanya dari Afrika,” ujar Baron.

Diwartakan sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan sekitar 20 persen impor minyak mentah Indonesia sebelumnya berasal dari Timur Tengah.

Pemerintah telah menyiapkan alternatif pasokan dari negara lain merespons gejolak geopolotik yang terjadi di Timur Tengah, seperti dari Angola, Brazil, Amerika Serikat, hingga Rusia.

Pada pertengahan April 2026, Bahlil melakukan negosiasi pembelian minyak mentah dan LPG dari Rusia dalam pertemuannya dengan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev di Rusia, Selasa (14/4).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempersilahkan partai politik (parpol) menggunakan hak penamaan atau naming right di halte yang dikelola Pemprov DKI Jakarta . Ia menyebut saat ini sudah banyak halte di Jakarta yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan.

Hal ini disampaikan Pramono ketika memberikan sambutan dalam perayaan Paskah Bersama Hamba Tuhan dan Warga Jemaat di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (10/4/2026). Dalam acara tersebut turut hadir Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Erwin Aksa dan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Inggard Joshua.

Pramono menyampaikan bahwa beberapa halte di Ibu Kota saat telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Hal ini, kata dia, efektif memberikan pemasukan bagi DKI Jakarta.

"Sekarang ini kalau Bapak Ibu perhatikan semua halte ada namanya karena memberi nama itu artinya memberikan cuan memberikan bayar retribusi bayar pajak kepada Pemerintah DKI Jakarta," kata Pramono.

Pramono menegaskan, penamaan halte dilakukan secara terbuka dan transparan. Setiap pihak yang namanya telah dicantumkan pada halte akan diwajibkan membayar retribusi. "Semuanya, siapa saja, yang paling penting bayar," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Pramono juga membuka peluang bagi parpol untuk menggunakan nama mereka di halte yang dikelola Pemprov DKI Jakarta. Tentunya dengan kewajiban yang sama membayar retribusi. "Yang paling penting bayar, bahkan kalau Golkar mau buat halte pun boleh, Pak Erwin, yang paling penting bayar aja," ucapnya.

Fasilitas biogas yang telah diberikan di sejumlah desa harus dimanfaatkan maksimal dan dikelola berkelanjutan agar memberikan dampak jangka panjang bagi kemandirian energi desa,

Samarinda (ANTARA) - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur terus menggenjot pemanfaatan biogas sebagai solusi alternatif energi mandiri bagi masyarakat kampung.

"Fasilitas biogas yang telah diberikan di sejumlah desa harus dimanfaatkan maksimal dan dikelola berkelanjutan agar memberikan dampak jangka panjang bagi kemandirian energi desa," kata Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto di Samarinda, Jumat.

Menurut Bambang, pemanfaatan energi terbarukan ini memegang peran penting di tingkat daerah guna mengantisipasi ancaman kelangkaan energi global akibat eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Dinas ESDM Kaltim telah memfasilitasi pembangunan 575 unit biogas memanfaatkan limbah ternak sapi. Pengembangan biogas ini telah berlangsung sejak tahun 2012.

Salah satu percontohan penerapan teknologi ini berada di Desa Beringin Agung, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pengelolaannya dijalankan langsung oleh Kelompok Tani Agro Lestari.

Instalasi pengolahan limbah ternak di desa tersebut memiliki kapasitas yang cukup besar mencapai 17 meter kubik dan mampu menampung hingga 20 gerobak kotoran sapi.

Kotoran sapi tersebut kemudian diolah secara intensif melalui reaktor khusus untuk menghasilkan pasokan energi gas murni, pupuk organik cair, serta pupuk kandang padat.

"Masyarakat setempat kini menggunakan hasil olahan gas itu untuk mendukung kebutuhan rumah tangga harian seperti menyalakan kompor, alat penanak nasi, hingga penerangan lampu," kata Bambang.

Distribusi energi mandiri ini, ujarnya, menjadi lebih luas dan praktis karena dapat disalurkan secara aman kepada rumah-rumah warga sekitar menggunakan kantong penyimpan biogas.

Program pemberdayaan ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas ESDM dalam mempercepat transisi menuju bauran penggunaan energi baru terbarukan pada tahun 2025.

Ketua Kelompok Tani Agro Lestari Zazuli bersyukur atas dukungan pemerintah yang membantu warga memenuhi kebutuhan bahan bakar sekaligus meningkatkan nilai ekonomi limbah.

"Melalui teknologi biogas ini, kami tidak hanya mendapatkan akses energi alternatif, tetapi juga manfaat tambahan berupa pupuk untuk menyuburkan lahan pertanian," ujar Zazuli.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna menilai kendaraan listrik (electric vehicle/ev) merupakan alternatif yang lebih irit untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap minyak bumi, apabila dibandingkan dengan biodiesel dan bioetanol.

“Kendaraan listrik lebih irit dalam biaya operasi dan tidak menjadi beban besar bagi subsidi negara,” ujar Putra ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Putra menyampaikan elektrifikasi merupakan jalan utama ke depan dan salah satu alasan China mendorong kuat industri kendaraan listrik mereka. Terlebih, China mengimpor sekitar 70 persen dari kebutuhan minyak mereka.

“Saat ini, Indonesia menggantikan setidaknya 3 ribu barel minyak per hari dengan kendaraan listrik,” ucap Putra.

Ia menekankan bahwa ketahanan energi sangat penting, namun yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah adalah perbandingan biaya antara opsi yang ada.

Apabila perbandingan harga tidak dihitung dengan jelas, maka terdapat risiko Indonesia terjebak di dalam ekonomi berbiaya tinggi (high cost economy). Risiko tersebut dapat menjadi beban bagi masyarakat Indonesia dan mengurangi daya saing Indonesia di pasar global.

Oleh karena itu, meskipun biodiesel menggantikan setidaknya 270 ribu barel minyak per hari, Putra tetap menilai industri kendaraan listrik perlu lebih didorong. Ia menyampaikan, biodiesel bergantung kepada topangan subsidi berlipat, karena harganya lebih mahal daripada diesel biasa.

“Subsidi tambahan biodiesel sudah melejit menjadi sekitar Rp35–40 triliun dan akan naik terus bila pemerintah mendorong terus,” ucapnya.

Selaras dengan itu, bioetanol menurut Putra bisa 20 persen lebih mahal daripada bensin. Selain itu, bioetanol tidak memiliki industri besar seperti sawit untuk menyubsidinya.

“Sehingga belum jelas pos anggaran dari mana yang akan pemerintah gunakan, terutama dengan APBN yang tertekan,” kata Putra.

Diwartakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan akan memberikan insentif untuk program konversi motor bensin menjadi motor listrik, sebagaimana yang sebelumnya telah dilakukan oleh Kementerian ESDM.

Akan tetapi, ia belum menentukan berapa jumlah target motor yang akan dikonversi, maupun nilai subsidi yang akan digelontorkan untuk program konversi motor listrik.

Target maupun jumlah insentif akan dibahas dalam rapat Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi.

Konversi motor bensin menjadi motor listrik, kata Bahlil, merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi polusi dan melakukan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan operasional Transjabodetabek tetap berjalan meski ada permasalahan halte di daerah luar DKI Jakarta.

Pramono menilai keberadaan Transjabodetabek memudahkan penggunaan transportasi umum menuju Jakarta dan sebaliknya.

"Sekali lagi yang namanya Transjabodetabek ini tujuan utamanya adalah untuk memudahkan orang menggunakan transportasi umum. Sehingga dengan demikian walaupun ada permasalahan halte tetap untuk Transjabodetabek ini kami lanjutkan," ujar Pramono kepada wartawan, Jumat (20/2/2026).

Meski halte merupakan masalah yang muncul saat Transjabodetabek berjalan, menurutnya pembangunan Halte di luar DKI Jakarta menjadi otoritas pemerintah daerah setempat.

"Tetapi problemnya adalah tidak semua daerah kemudian apa, mau untuk membangunkan halte itu karena kami juga mendapatkan komplain tanpa menyebut daerahnya ya bahwa belum ada halte," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan operasional Transjabodetabek tetap berjalan meski ada permasalahan halte di daerah luar DKI Jakarta. Pramono menilai keberadaan Transjabodetabek memudahkan penggunaan transportasi umum menuju Jakarta.

"Sekali lagi yang namanya Transjabodetabek ini tujuan utamanya adalah untuk memudahkan orang menggunakan transportasi umum. Sehingga dengan demikian walaupun ada permasalahan halte tetap untuk Transjabodetabek ini kami lanjutkan," ungkap Pramono kepada wartawan, Jumat (20/2/2026).

Pramono tak menampik halte merupakan masalah yang muncul saat Transjabodetabek berjalan. Meski demikian menurutnya pembangunan Halte di luar DKI Jakarta bukanlah tanggung jawabnya.

"Kalau yang wilayahnya Jakarta maka kami yang bertanggung jawab untuk membangun haltenya. Dan semuanya sudah kita lakukan," ujar Pramono.

"Tetapi problemnya adalah tidak semua daerah kemudian apa, mau untuk membangunkan halte itu karena kami juga mendapatkan komplain tanpa menyebut daerahnya ya bahwa belum ada halte," sambungnya.

Sebagai informasi, tak ada Halte Transjabodetabek di Jatiasih, Kota Bekasi. Padahal antrean pengguna Transjabodetabek untuk naik moda transportasi rute B41 itu cukup mengular.

Dalam video viral yang beredar, pengguna moda transportasi umum itu harus mengantre menggunakan tepi jalan. Kondisi tak memadai itu diperparah dengan tidak adanya atap pelindung.