Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara di Asia dan Eropa telah melakukan lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz jauh sebelum Indonesia memutuskan untuk melakukan seleksi pada tahun ini. Vietnam, Malaysia, hingga India mengoptimalkan pita tersebut untuk mendorong penetrasi internet yang makin merata.

Diketahui, pita frekuensi rendah 700 MHz sering dijuluki sebagai "pita emas" karena karakteristik fisiknya yang sangat efisien untuk jangkauan luas. Gelombang pada frekuensi 700 MHz juga memiliki kemampuan menembus hambatan fisik seperti tembok beton, gedung perkantoran, dan pepohonan dengan sangat baik. Ini menjadikannya solusi utama untuk kualitas sinyal di dalam ruangan (indoor coverage).

Sementara itu frekuensi menengah 2,6 GHz merupakan tulang punggung bagi pengembangan teknologi 5G yang membutuhkan kapasitas data besar.

Berikut rekam jejak negara-negara yang telah menggelar lelang frekuensi pada masing-masing pita:

Vietnam

Vietnam telah menggelar lelang frekuensi rendah yang dimenangkan oleh raksasa telekomunikasi, Viettel Group. Dalam lelang tersebut, Viettel mengajukan penawaran hampir US$78,4 juta atau sekitar Rp1,34 triliun untuk masa berlaku 15 tahun. Angka ini dinilai sejalan dengan rata-rata harga global untuk hak spektrum serupa di pita frekuensi rendah.

Malaysia

Berbeda dengan sistem lelang konvensional, Malaysia melalui Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) menerapkan strategi alokasi spektrum yang unik. Pemerintah mengidentifikasi empat pita utama untuk layanan 5G, yakni 700 MHz, 3,5 GHz, 26 GHz, dan 28 GHz.

Untuk pita 700 MHz dan 3,5 GHz, lisensi tidak akan dilelang secara individu melainkan diberikan kepada konsorsium yang dibentuk oleh berbagai pemain industri. Strategi ini bertujuan untuk meminimalkan belanja modal (CAPEX) melalui berbagai infrastruktur secara efisien.

MCMC juga menerapkan proses tender atau beauty contest untuk lisensi di pita 24,9 Ghz hingga 26,5 GHz. Proses beauty contest digunakan untuk memastikan alokasi spektrum jatuh ke tangan perusahaan yang memiliki rencana bisnis paling berdampak bagi ekonomi nasional.

Adapun pita 26,5 GHz hingga 28,1 GHz akan dialokasikan dengan sistem first-come first-served. Frekuensi ini dibuka untuk pihak non-telekomunikasi guna mendukung kebutuhan jaringan privat lokal seperti kota pintar dan sektor industri.

India

Penggelaran lelang secara bersamaan pernah dilakukan oleh Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) yang mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk segera melelang seluruh spektrum frekuensi radio di sembilan pita berbeda termasuk di pita 700 MHz dan 2,6 Ghz. Nilai cadangan untuk aset spektrum ini disarankan mencapai US$23,1 miliar atau sekitar Rp395 triliun.

Langkah TRAI ini dirancang untuk mendorong layanan 5G dan meletakkan fondasi bagi teknologi 6G di masa depan. Fokus utama dari rekomendasi ini adalah penyediaan cakupan yang seimbang antara wilayah perkotaan dan pedesaan di seluruh anak benua.

Salah satu poin krusial dalam usulan TRAI adalah penerapan batas maksimal (cap) kepemilikan spektrum sebesar 35% bagi setiap operator. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga iklim kompetisi agar pasar tetap sehat dan tidak didominasi oleh segelintir pemain besar.

Selain itu, TRAI mengusulkan insentif khusus untuk pita 600 MHz berupa masa berlaku lisensi selama 24 tahun. Terdapat pula pelonggaran pembayaran berupa moratorium selama empat tahun guna menarik minat peserta lelang dalam mengembangkan ekosistem digital India.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) berharap proses seleksi spektrum 2,6 GHz dan 700 MHz tidak memicu harga yang terlalu mahal serta tidak menimbulkan dominasi spektrum oleh salah satu operator seluler.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diketahui menargetkan lelang kedua spektrum frekuensi tersebut pada tahun ini untuk meningkatkan konektivitas dan memperluas jangkauan 5G.

Sekretaris Jenderal ATSI Merza Fachys mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan mekanisme seleksi frekuensi. Menurut dia, kehadiran spektrum baru dapat berdampak pada peningkatan kualitas internet sekaligus menjaga keterjangkauan harga layanan bagi masyarakat, sebagaimana yang diharapkan Komdigi kepada operator.

“Asal BHP [biaya hak penggunaan] tersebut, atau spektrum tersebut, melalui seleksi yang tidak menimbulkan harga mahal, dan tidak menimbulkan dominasi spektrum oleh salah satu operator seluler,” kata Merza dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Merza menekankan spektrum merupakan sumber daya utama yang terbatas, sehingga proses alokasinya harus dilakukan secara sangat hati-hati. Terlebih, saat ini industri hanya diisi tiga operator seluler hasil konsolidasi, yakni Indosat, XLSMART, dan Telkomsel.

Menurut dia, salah satu hal penting dalam skema seleksi adalah memastikan proses tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan finansial untuk mendapatkan spektrum, seperti yang kerap terjadi dalam mekanisme lelang sebelumnya.

Dia menyebut terdapat dua faktor dalam proses lelang yang selama ini dapat dikendalikan, yakni harga awal (reserve price), kenaikan penawaran (incremental rate), serta jumlah putaran dalam proses seleksi.

Merza menilai pengaturan pada aspek tersebut akan berpengaruh terhadap efisiensi investasi operator dalam membangun jaringan dan melayani pelanggan. Operator dengan kepemilikan spektrum lebih besar akan memiliki efisiensi investasi yang lebih baik dibanding operator dengan spektrum terbatas.

Di sisi lain, dia memahami pemerintah memiliki kepentingan terhadap penerimaan negara dari sektor telekomunikasi, termasuk melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari BHP frekuensi.

PNBP yang dicatat Komdigi pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp29,30 triliun atau 116,04% dari target sebesar Rp25,25 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dengan realisasi PNBP Rp22,89 triliun, melampaui target Rp20,31 triliun atau setara 112,69%.

Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital merupakan unit di Komdigi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan spektrum frekuensi, termasuk pelaksanaan lelang frekuensi.

Namun demikian, Merza mengingatkan kontribusi industri telekomunikasi terhadap negara tidak hanya berasal dari PNBP, melainkan juga dari pajak yang timbul dari aktivitas usaha operator.

“Bila kami melayani pelanggan ini lebih banyak, maka pendapatan operator akan lebih besar. Tax-nya juga akan lebih besar,” katanya.

Menurut dia, pendekatan kebijakan spektrum seharusnya dilihat secara lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi optimalisasi PNBP, tetapi juga dari dampaknya terhadap pertumbuhan industri secara keseluruhan, kualitas layanan, serta kontribusi pajak ke depan.

ATSI, lanjut Merza, pada prinsipnya tidak mempermasalahkan adanya seleksi spektrum, namun mendorong agar mekanisme tersebut dirancang secara inovatif dan proporsional, sesuai dengan kondisi industri yang kini hanya diisi oleh tiga operator besar hasil konsolidasi.