Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengungkapkan bahwa akuisisi PT INKA diharapkan dapat selesai pada November tahun ini, seiring adanya dukungan Danantara terhadap proses integrasi kedua perusahaan.

“Roadmap kami di tahun 2026 ini, kita harapkan di bulan November penandatanganan akuisisi INKA itu sudah terjadi. Sehingga 2027, roadmap yang kita sudah buat bersama-sama bisa mulai dikerjakan, termasuk engagement dengan technology partner atau principal, plus juga persiapan untuk bisnis MRO,” kata Direktur Portofolio Manajemen dan Teknologi Informasi KAI I Gede Darmayusa dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu.

Gede menjelaskan, Danantara telah memberikan mandat kepada KAI dan INKA pada 18 Mei 2026 untuk melakukan uji tuntas (due diligence) dan kajian komprehensif terkait integrasi kedua perusahaan.

Kajian tersebut ditujukan untuk memperkuat kepastian pasokan sarana perkeretaapian, meningkatkan efisiensi operasional, membangun sinergi jangka panjang, serta mendukung penyehatan fundamental bisnis INKA.

Gede juga menjelaskan, kebutuhan sarana KAI dalam lima tahun ke depan telah terpetakan secara jelas, mencakup sekitar 2.000 gerbong bottom dump, 1.200 gerbong datar, 652 kereta penumpang, serta 30 rangkaian kereta rel listrik (KRL) untuk wilayah Jabodetabek.

Selain untuk memenuhi kebutuhan sarana, rencana integrasi tersebut juga dilatarbelakangi sejumlah tantangan yang selama ini dihadapi dalam pengadaan kereta dari INKA.

Dalam hal ini, integrasi KAI dan INKA didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan ketepatan pengiriman serta kualitas sarana perkeretaapian yang selama ini masih menjadi tantangan bagi kedua perusahaan.

“Dengan adanya integrasi KAI dan INKA, kita harapkan KAI dan INKA bisa membuat roadmap kerja sama pengadaan sarana jangka panjang, bukan hanya per tahun atau jangka pendek, sehingga semua persiapan R&D maupun manufaktur INKA itu bisa direncanakan dari awal sampai akhir,” jelas Gede.

Ia menambahkan, integrasi KAI dan INKA diharapkan dapat memberikan kepastian order jangka panjang yang memungkinkan INKA memperkuat investasi manufaktur dan rantai pasok.

Selain itu, integrasi diharapkan dapat memperbaiki kondisi keuangan INKA melalui pengembangan bisnis manufaktur serta maintenance, repair, and overhaul (MRO).

“Dari kondisi yang ada, order yang kira-kira sudah kita amankan buat INKA lima tahun ke depan itu sekitar Rp18,9 triliun. Sedangkan bisnis MRO atau recurring income itu sekitar Rp3 triliun per tahun, sehingga dalam lima tahun ke depan itu sekitar Rp15 triliun,” kata Gede.

Ia juga menyampaikan, KAI berharap bahwa pada 2029 INKA dapat berkembang menjadi perusahaan manufaktur kereta api yang lebih sehat secara finansial sekaligus memiliki bisnis MRO yang kuat dan berkelanjutan.

Dalam menyusun rencana integrasi tersebut, Gede mengatakan bahwa pihaknya melakukan benchmarking terhadap sejumlah model integrasi operator dan manufaktur kereta api di berbagai negara, antara lain Rusia dan Jepang.

Di Rusia, operator kereta nasional Russian Railways mengakuisisi perusahaan manufaktur Transmashholding untuk menyelaraskan pengembangan produk dan roadmap riset.

Sementara di Jepang, Japan Railways (JR) mengakuisisi penuh Japan Transport Engineering Company (J-TREC) sehingga memungkinkan pengendalian desain sarana sejak tahap awal dan penerapan konsep design for maintenance.

Gede mencatat bahwa model integrasi tersebut menghasilkan efisiensi biaya pengadaan, kepastian perencanaan jangka panjang, serta arah riset dan pengembangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan operator.

“Dari kondisi Rusia dan Jepang sendiri, kita yakin bahwa integrasi KAI dan INKA itu akan bisa memberikan manfaat positif bagi kedua belah pihak,” kata Gede.

Ia juga menyoroti pengalaman China dalam membangun industri perkeretaapian nasional. Menurutnya, keberhasilan CRRC Group tidak terlepas dari kebijakan yang mewajibkan produsen global atau prinsipal menjalin kemitraan dengan perusahaan lokal.

“Jadi kami harapkan dengan adanya integrasi KAI dan INKA, diikuti juga oleh support dari principal-principal kuat yang kita syaratkan jika ingin menyuplai sarana ke KAI harus membuat kerja sama strategis. Bukan hanya kerja sama pengadaan, jadi transfer teknologi, transfer fasilitas, dan lain sebagainya dengan INKA,” kata Gede.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Multimedia Nusantara (TelkomMetra), yang merupakan operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), secara resmi menandatangani Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement/SPA) dengan kelompok perusahaan Fullerton Health (Fullerton Health) terkait divestasi penuh atas PT Administrasi Medika (AdMedika), termasuk entitas anak usahanya TelkoMedika (bersama-sama disebut AdMedika Group). SPA antara TelkomMetra sebagai penjual dan Fullerton Health sebagai pembeli yang terlaksana pada Selasa (2/6) ini menandai tonggak penting dalam optimalisasi portofolio TelkomMetra, sekaligus memposisikan AdMedika Group untuk memasuki fase pertumbuhan berikutnya di bawah kepemilikan Fullerton Health, termasuk peluang ekspansi regional.

Sebagaimana aspirasi streamlining BUMN yang diamanatkan oleh Danantara Indonesia, langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun struktur bisnis TelkomGroup yang lebih fokus, lincah, dan kompetitif secara global. Inisiatif ini sekaligus merupakan bagian dari eksekusi strategi transformasi jangka menengah TLKM 30, khususnya pada pilar ketiga melalui penataan portofolio bisnis non-core untuk memperkuat konsentrasi perusahaan pada bisnis inti di sektor telekomunikasi dan digital.

Managing Director Business-2 PT Danantara Asset Management Setyanto Hantoro menyampaikan, “Langkah strategis ini sejalan dengan agenda transformasi dan penataan portofolio BUMN yang tengah didorong Danantara untuk membangun perusahaan yang lebih fokus, sehat, dan berdaya saing global. Melalui penataan portofolio yang terarah serta kolaborasi dengan mitra global seperti Fullerton Health, kami meyakini bahwa sinergi ini akan memperkuat kapabilitas ekosistem digital Indonesia, khususnya di sektor healthcare, serta menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.”

“TelkomGroup terus menjalankan strategi penataan portofolio bisnis secara disiplin untuk membangun perusahaan yang lebih lincah, efisien, dan berorientasi pada penciptaan nilai. Kami memandang kemitraan strategis seperti ini bukan sekadar transaksi korporasi, melainkan bagian dari upaya menciptakan struktur bisnis yang lebih optimal agar setiap entitas dapat tumbuh secara lebih agresif serta membuka ruang inovasi bisnis yang lebih luas di masa depan,” ujar Direktur Utama Telkom Dian Siswarini.

Sementara itu, Direktur Utama TelkomMetra Pramasaleh Haryo Utomo menambahkan, “TelkomMetra memandang langkah ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat nilai tambah AdMedika dalam jangka panjang. Di bawah kepemilikan Fullerton Health, kami meyakini AdMedika berada pada posisi yang solid untuk meningkatkan kapabilitas, memperluas skala bisnis, serta mengakses ekosistem layanan kesehatan regional yang lebih luas, dengan tetap mempertahankan fondasi kuat yang telah dibangun di Indonesia.”

AdMedika Group memiliki fondasi bisnis, kapabilitas teknologi, serta rekam jejak yang kuat dalam industri administrasi kesehatan (third party administrator/TPA) di Indonesia. Sebagai bagian dari Fullerton Health yang memiliki pengalaman regional yang luas di kawasan Asia Pasifik, kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat posisi AdMedika Group sebagai salah satu pemain healthcare administration dan managed care terdepan di Indonesia.

“Akuisisi ini menegaskan komitmen jangka panjang Fullerton Health di Indonesia serta investasi berkelanjutan kami dalam membangun platform layanan kesehatan yang terintegrasi dan berskala. Dengan bergabungnya AdMedika Group ke dalam ekosistem Fullerton Health, kami memperkuat kapabilitas operasional di bidang administrasi layanan kesehatan, sekaligus memanfaatkan jaringan regional yang telah kami bangun untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan di Indonesia yang terus berkembang,” ujar Ho Kuen Loon, Group CEO Fullerton Health.

Melalui langkah strategis ini, TelkomGroup, TelkomMetra, dan Fullerton Health Group berharap dapat memperkuat ekosistem healthcare dan digital services di Indonesia, sekaligus menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa ekonomi terjadi pada Selasa (12/5), mulai dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) perketat pengawasan terhadap pelaku perjalanan dari empat negara hingga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan MRT Fase 2A beroperasi pada 2027.

Berikut sejumlah berita ekonomi kemarin yang menarik dibaca kembali pada Rabu pagi ini.

1. Bandara Soetta perketat pengawasan pelaku perjalanan dari empat negara

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, melakukan pengetatan pengawasan terhadap kedatangan pelaku perjalanan udara dari empat negara yang diantisipasi terjadinya penemuan kasus penularan Hantavirus.

"Jadi kami melakukan pengetatan pengawasan terhadap negara-negara yang sudah menemukan atau teridentifikasi ada virus Hanta," kata Kepala BBKK Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Naning Nugrahini di Tangerang, Selasa.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Purbaya: Insentif EV tekan impor BBM saat harga minyak global tinggi

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) diberikan untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM) di tengah harga minyak global yang diperkirakan masih tinggi dalam beberapa bulan ke depan.

“Kelihatannya perang masih panjang. Artinya, konsumsi BBM kita juga akan masih tinggi dan dengan harga yang lebih tinggi. Kalau saya bisa pindahkan ke listrik (lewat insentif untuk kendaraan listrik), itu akan mengurangi impor (BBM) kita dengan signifikan,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Bahlil pastikan stok BBM hingga LPG di atas standar minimum nasional

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan stok energi nasional dalam kondisi aman setelah melaporkan langsung kesiapan pasokan kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

"Saya melapor kepada Bapak Presiden terkait dengan kesiapan untuk BBM kita sampai dengan hari ini, maupun LPG, maupun crude, semua di atas standar minimum nasional," kata Bahlil.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Rosan: Danantara buka peluang akuisisi saham Eramet di Weda Bay

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyatakan, pihaknya terbuka dengan berbagai peluang investasi strategis di Indonesia, termasuk mengakuisisi saham perusahaan asing.

Hal ini disampaikan Rosan menanggapi isu Danantara akan mengakuisisi saham perusahaan Prancis Eramet di PT Weda Bay Nickel (WBN), Maluku Utara. Menurut dia, Danantara selalu siap untuk menjalin kerja sama strategis, termasuk melakukan aksi korporasi.

"Kita sih pada dasarnya terbuka, ya atas diskusi kemudian pembicaraan mengenai investasi yang ada di Indonesia dan kita kan Danantara ini bisa menjadi strong local partner juga, kan ya," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Wapres Gibran tinjau progres MRT Fase 2A, pastikan beroperasi 2027

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Fase 2A Harmoni-Sawah Besar, Jakarta, Selasa, untuk memastikan operasional MRT berjalan sesuai tenggat waktu pada akhir 2027 untuk rute Bundaran HI-Monas.

"Ini adalah proyek kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Secara keseluruhan tadi sudah dilaporkan Pak Dirut, progres pembangunannya sudah mencapai 59 persen. Di akhir tahun 2027, HI-Monas tersambung dan sudah beroperasi," kata Wapres Gibran saat memberi keterangan di lokasi proyek tunnel MRT Harmoni-Sawah Besar, Jakarta, Selasa.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dengan menggabungkan kapabilitas dua manajer investasi terkemuka, kami membangun platform yang lebih kuat dengan skala lebih besar..,

Jakarta (ANTARA) - Manulife Wealth & Asset Management telah merampungkan proses akuisisi PT Schroder Investment Management Indonesia (Schroders Indonesia) melalui PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI).

Chief Executive Officer Wealth and Asset Management Asia Manulife Fabio Fontainha mengatakan, seluruh persyaratan transaksi telah terpenuhi, termasuk persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kami dengan bangga menandai bergabungnya Schroders Indonesia secara resmi ke dalam Manulife Wealth & Asset Management,” ujar Fabio dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, rampungnya transaksi tersebut menandai dimulainya proses integrasi terstruktur antara MAMI dan Schroders Indonesia.

Selama periode integrasi, Manulife Wealth & Asset Management akan tetap beroperasi di Indonesia melalui MAMI dan Schroders Indonesia secara paralel, dengan mempertahankan struktur masing-masing sembari menjalankan proses penggabungan secara bertahap.

Nasabah, mitra, dan karyawan akan mendapatkan pemberitahuan berkala terkait perubahan branding, produk, serta penyempurnaan operasional guna memastikan kelancaran transisi.

Fabio menambahkan, penyelesaian akuisisi tersebut mencerminkan komitmen jangka panjang perusahaan di Indonesia sekaligus memperkuat posisi MAMI sebagai salah satu manajer investasi terbesar di Tanah Air.

“Dengan menggabungkan kapabilitas dua manajer investasi terkemuka, kami membangun platform yang lebih kuat dengan skala lebih besar, kapasitas inovasi yang lebih tinggi, serta wawasan global untuk memperluas solusi dan layanan investasi kami,” katanya.

Langkah ini dinilai akan memperkokoh fondasi pertumbuhan perusahaan serta meningkatkan kesiapan dalam menghadapi dinamika pasar, dengan tetap berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang bagi nasabah.

Sementara, CEO & President Director Manulife Aset Manajemen Indonesia Afifa menyebut, akuisisi sebagai momentum penting bagi kedua organisasi.

Menurutnya, langkah tersebut tidak sekadar transaksi, melainkan awal babak baru untuk memperluas dampak perusahaan, terutama saat MAMI memasuki usia ke-30.

“Menggabungkan talenta dan keahlian MAMI dan Schroders Indonesia meningkatkan kemampuan kami dalam menghadirkan solusi investasi berkualitas tinggi dan memperkuat kepemimpinan kami di industri manajer investasi Indonesia yang terus bertumbuh,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, CEO & President Director Schroders Indonesia Michael T. Tjoajadi mengatakan, pihaknya telah membangun reputasi sebagai manajer investasi yang berfokus pada nasabah selama lebih dari tiga dekade.

Bergabung dengan MAMI, menurutnya, menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapabilitas perusahaan dengan dukungan sumber daya yang lebih luas.

“Kami siap memberikan kontribusi melalui keahlian kami dalam organisasi besar dengan reputasi tinggi ini,” kata Michael.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Momogi Group telah menyelesaikan transaksi akuisisi saham mayoritas Bibica (“Bibica”). Hal ini menandai terbentuknya platform bisnis makanan ringan dan konfeksioneri dengan skala regional yang signifikan di Asia Tenggara.

Transaksi ini dilakukan melalui pengambilalihan 99,13% kepemilikan Bibica Capital Co., Ltd., yang sebelumnya dimiliki oleh PAN Group. Dengan bergabungnya Bibica, Momogi Group menempati posisi strategis yang kuat di industri FMCG regional, khususnya di segmen makanan ringan dan konfeksioneri yang diperkirakan memiliki nilai pasar lebih dari USD 25 miliar di Asia Tenggara dengan tingkat pertumbuhan tahunan (CAGR) sekitar 5-7% berdasarkan laporan riset industri seperti Euromonitor dan Statista.

Secara proforma, entitas gabungan ini akan memiliki pangsa pasar yang signifikan di Indonesia dan Vietnam sebagai dua pasar utama di kawasan, dengan akses ke lebih dari 270 juta konsumen di Indonesia dan sekitar 100 juta konsumen di Vietnam. Akuisisi ini juga menghadirkan potensi sinergi strategis yang kuat, terutama dalam integrasi distribusi lintas negara, optimalisasi kapasitas produksi, serta kolaborasi riset dan pengembangan produk.

Momogi Group berpeluang memperluas penetrasi produk Bibica ke pasar Indonesia, sementara produk Momogi dapat diperkenalkan dan dikembangkan lebih lanjut di pasar Vietnam. Secara keseluruhan, sinergi ini diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan pendapatan sekaligus meningkatkan profitabilitas melalui efisiensi operasional yang berkelanjutan.

Direktur Momogi Group, Servin Njoo mengatakan, akuisisi ini merupakan langkah strategis untuk membangun platform FMCG regional yang kuat dan berkelanjutan. “Dengan menggabungkan kekuatan brand, distribusi, serta kapabilitas manufaktur serta inovasi dari kedua entitas, perusahaan melihat peluang besar untuk mempercepat ekspansi ke berbagai pasar di Asia Tenggara dan menjadikan entitas gabungan ini sebagai salah satu pemain dominan di kawasan.” Katanya dalam siaran pers, Sabtu (28/3/2026).

Direktur PAN Group, Nguyen Thi Tra My menegaskan transaksi ini merupakan bagian dari strategi optimalisasi portofolio dan alokasi modal ke sektor inti. Sekaligus memastikan Bibica berada di tangan mitra strategis yang tepat untuk melanjutkan fase pertumbuhan berikutnya. “Kami percaya Bibica akan tumbuh pesat karena kini telah 2 merk legendaris Indonesia dan Vietnam telah bersatu,” ujarnya.

Bibica sendiri merupakan salah satu brand confectionery terkemuka di Vietnam dengan fondasi bisnis yang kuat dan rekam jejak pertumbuhan yang konsisten. Pada 2025, Bibica mencatatkan laba sebelum pajak sebesar VND 160 miliar, meningkat 20% secara tahunan dan menjadi level tertinggi sepanjang sejarah perusahaan.

Kinerja ini mencerminkan keberhasilan transformasi operasional yang telah dilakukan serta potensi pertumbuhan yang masih terbuka luas. Terutama dengan dukungan platform regional yang lebih besar melalui Momogi Group. Awal 2026, Momogi Group Gencar Ekspansi ke Pasar Internasional

Ke depan, Momogi Group akan berfokus pada integrasi operasional antara Indonesia dan Vietnam, penguatan positioning brand di masing-masing pasar, serta ekspansi ke negara-negara Asia Tenggara dan negara lain.

Perusahaan juga akan terus mendorong peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi biaya untuk mendukung skala bisnis yang lebih besar.

Dengan fondasi yang telah terbentuk melalui transaksi ini, gabungan Momogi dan Bibica memiliki potensi kuat untuk menjadi pemimpin pasar di segmen snack dan confectionery di Asia Tenggara. Didukung oleh skala ekonomi, kekuatan brand, serta strategi ekspansi regional yang terarah.

JAKARTA - Saat ini banyak perusahaan terlambat melakukan notifikasi ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena ketidaktahuan maupun belum memahami kewajiban notifikasi saat melakukan merger dan akuisisi. Padahal, keterlambatan bisa berujung denda administratif Rp1 miliar per hari dengan batas maksimal Rp25 miliar.

Notifikasi merupakan pemberitahuan tertulis kepada KPPU yang wajib dilakukan sejak penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dan/atau aset berlaku efektif secara yuridis. Di sisi lain, UU persaingan usaha saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi karakter industri digital.

Untuk itu KPPU disarankan memiliki regulasi yang terkait aset yang diakuisisi pada aset berwujud (tangible). Sekaligus juga aset tak berwujud (intangible) seperti jumlah pengguna, algoritma, dan big data yang menjadi basis valuasi sebuah perusahaan berbasis digital.

“Saya kira KPPU perlu memperbarui undang-undang agar tetap relevan dengan dinamika industri dan menjaga persaingan usaha tetap sehat,” kata Direktur PT CSIL Solusi Dinamis Prof Chandra Setiawan dalam Seminar dan workshop bertema Strategi Notifikasi M&A KPPU di Tengah Dinamika Regulasi: Mastering A to Z Proses Pelaporan Notifikasi Merger & Akuisisi KPPU di President Lounge, Menara Batavia, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Dalam kegiatan yang digelar President Development Center - President University (PDC) bersama PT CSIL Solusi Dinamis ini, Wakil Ketua KPPU Aru Armando mengakui, perusahaan yang terlambat melakukan notifikasi disebabkan karena ketidaktahuan tanpa ada niat jahat, seperti telat bayar listrik atau air. Untuk meminimalkan risiko tersebut, KPPU telah bekerja sama dengan Kementerian Hukum menyinkronkan data legalitas perusahaan. Integrasi ini diharapkan mempercepat verifikasi, memantau perubahan struktur korporasi, serta memastikan kepatuhan sejak pengesahan aksi korporasi.

Terkait perubahan lanskap industri, Aru mengamini bahwa perlunya amandemen undang-undang persaingan usaha yang lebih komprehensif, seperti menilai dari sisi aset digital dan market cap. Meski begitu, dalam menangani saham dan aset proses akuisisi, pihak KPPU juga sudah meminta perusahaan meng-submit dokumen mengenai detail aset digital, market cap, dan penjualan digital.

Lebih dalam, Aru menjelaskan perlunya amandemen undang-undang KPPU bertujuan melindungi konsumen Indonesia melihat jumlah warga negara kita yang mencapai 286 juta dan pengguna aktif sosial media yang besar. “Jika tidak dilindungi, kita hanya jadi pasar bagi negara lain,” urainya.

Aru juga memandang di era digital dan AI yang berkembang muncul kartel dilakukan oleh kecerdasan buatan (AI) atau mesin, potensinya sangat besar. Ia bercerita bahwa saat ini kartel tak hanya dilakukan secara konvensional, yaitu antara presiden direktur dengan presiden direktur.

“Ditambah, dalam perihal akuisisi ada fenomena killer acquisition, yaitu pelaku usaha besar melihat pesaing, lalu dia mengakuisisi perusahaan tersebut untuk dimatikan. Contohnya banyak, salah satu contohnya ialah Waze, aplikasi navigasi yang pernah booming tapi saat diakuisisi Google pada 2013, nggak dikembangin. Akuisisi tersebut bertujuan mengurangi potensi pesaing saja,” tandasnya.

Menurutnya, praktik ini banyak terjadi di Eropa, terutama pada startup dengan nilai transaksi relatif kecil namun memiliki aset intangible bernilai tinggi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, KPPU menerapkan assessment mendalam dan dapat menetapkan remedies atau catatan pengawasan dalam proses akuisisi.

Misalnya, kewajiban pelaporan berkala selama periode tertentu guna memastikan tidak terjadi kenaikan harga atau penyimpangan pasar. “Mencegah killer acquisition sejak awal memang tidak mudah. Karena itu, mekanisme remedies menjadi instrumen pengawasan dalam perjalanan merger dan akuisisi,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota DPR Periode 2019-2024 Prof Hendrawan Supratikno, menjelaskan pengalamannya dalam membuat UU. Menurutnya, pembentukan UU berlandaskan tiga aspek, yaitu keadilan, kebermanfaatan dan memberikan kepastian.

Tapi setiap UU biasanya memiliki bobot pada satu aspek. "Nah, undang-undang KPPU saya melihat lebih berat ke kebermanfaatan-nya, yaitu bisa dieksekusi atau nggak. Efektif apa tidak,” kata Prof Hendrawan.

Ia menilai mekanisme sanksi dalam regulasi terbaru KPPU yang bersifat unlimited –berdasarkan besaran keuntungan yang diperoleh – sudah tepat untuk kasus kartel. Tanpa skema tersebut, pelaku usaha berpotensi lebih memilih membayar denda administrasi dibanding menghentikan praktik pelanggaran. “Mekanisme ini penting untuk menciptakan efek jera dan memastikan undang-undang benar-benar dapat dieksekusi,” ujarnya.

JAKARTA, iNews.id - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis usai mencatatkan performa keuangan yang impresif sepanjang tahun 2025. Emiten perbankan spesialis perumahan berencana memperkuat ekosistem bisnisnya melalui akuisisiperusahaan asuransi.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, perseroan berniat mengambil alih PT Asuransi Binagriya Upakara. Langkah ini merespons surat dari pihak asuransi tersebut yang membutuhkan dukungan modal guna memenuhi ketentuan minimum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar Rp1 triliun pada tahun 2028.

Nixon menyoroti kinerja Binagriya yang sangat sehat, dengan tingkat pengembalian aset (Return on Assets/ROA) di atas 5 persen dan tingkat pengembalian ekuitas (Return on Equity/ROE) mencapai 18 persen.

“Jadi kami tunggu itu aja mau kemananya, apakah BTN beli dulu lalu dibeli oleh Indonesia Financial Group (IFG) atau langsung dibeli IFG atau gimana skemanya kami masih perlu konsolidasi, jadi belum ada keputusan apapun,” kata Nixon di Menara BTN, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Baca Juga

Melesat, Laba Bersih BTN 2025 Sebesar Rp3,5 Triliun

Selain rencana akuisisi, BTN juga memberikan kabar gembira bagi para investor mengenai pembagian laba tahun buku 2025. Nixon memberi sinyal bahwa rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) berpotensi berada di kisaran 25 persen hingga 30 persen.

Kebijakan ini tengah dibahas bersama Danantara Indonesia dengan tetap memprioritaskan penjagaan rasio ROE agar tetap kompetitif di level 12 persen hingga 14 persen.

“Jadi kalau tanya tujuannya apa untuk maximize return on earnings di tahun depan,” tuturnya.

Rencana pembagian dividen tersebut didukung oleh capaian laba bersih konsolidasi BTN tahun 2025 yang mencapai Rp3,5 triliun, atau tumbuh 16,4 persen secara tahunan. Lompatan laba ini ditopang oleh efisiensi proses bisnis dan pengelolaan portofolio kredit yang jauh lebih baik.

Nixon menjelaskan bahwa transformasi digital dan fokus pada sektor perumahan menjadi kunci utama akselerasi pertumbuhan perusahaan.

“BTN berhasil mengakselerasi pertumbuhan bisnis sepanjang tahun 2025 ditopang penguatan profitabilitas dan proses bisnis yang semakin efisien berkat transformasi yang konsisten dilakukan di berbagai lini,” ucapnya.

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA, iNews.id - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon LP Napitupulu mengungkapkan perseroan akan mengakuisisi perusahaan asuransi. Rencana ini kini tengah dikomunikasikan dengan BPI Danantara.

Menurut Nixon, langkah ini dilakukan untuk melengkapi layanan asuransi yang sudah ada, khususnya dalam menghadirkan proteksi penjaminan kredit yang lebih efisien. Dengan langkah tersebut, BTN berharap dapat menekan biaya premi bagi nasabah KPR.

"Kita memang masih ngusulin ke pemerintah dalam hal ini Danantara ya, ke Danantara untuk kita boleh mengakuisisi satu perusahaan, yang asuransi terutama. Karena memang kita butuh mortgage insurance hari ini," ujar Nixon usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (26/1/2026).

"Karena kalau yang sekarang kan adanya asuransi kebendaan dan asuransi apa namanya jiwa gitu ya. Kita pengen tuh bisa dipakai jadi satu semasa penjaminan kredit yang lebih murah nantinya preminya. Karena kalau preminya mahal kan kasihan KPR-nya. Itu saja sih," sambung dia.

Meskipun rencana ini sudah masuk dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2026, Nixon menyebut pihaknya masih menunggu jadwal untuk mempresentasikan urgensi akuisisi ini kepada pihak Danantara. Ia pun menargetkan proses perizinan dan persiapan ini dapat tuntas dalam tahun ini.

"Kita baru masukin RBB, tapi belum. Belum presentasi, lagi minta waktu Danantara. (Targetnya) tahun ini," kata Nixon.

Rencana akuisisi asuransi ini sejalan dengan ambisi BTN untuk membentuk ekosistem keuangan yang lebih komprehensif.  Berdasarkan dokumen rencana bisnis perusahaan, BTN telah menyiapkan dua aksi korporasi besar yang ditargetkan rampung pada semester II 2026.

Pertama, pendirian atau akuisisi entitas asuransi dengan kebutuhan modal sekitar Rp250 miliar. Fokus utamanya adalah menyediakan asuransi kerugian dan penjaminan kredit yang terintegrasi dengan produk KPR.

Kedua, penyiapan investasi besar berkisar Rp3 triliun hingga Rp5 triliun untuk mendirikan perusahaan pembiayaan (multifinance).

Langkah-langkah ini diprediksi akan menjadi pendongkrak utama target laba bersih BTN yang dibidik tumbuh agresif di level 20–22 persen pada tahun 2026. 

Dengan memiliki anak usaha asuransi sendiri, BTN berharap dapat menciptakan efisiensi struktur biaya yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan kompetitif bagi calon debitur KPR di Indonesia.

Editor: Puti Aini Yasmin

WASHINGTON - Alih-alih sekadar menjadi aset murni Amerika demi alasan "keamanan nasional", TikTok justru terseret ke dalam pusaran agenda yang jauh lebih spesifik dan kontroversial: ambisi Zionis melalui sang miliarder teknologi Larry Ellison, yang juga pemilik Oracle.

Kesepakatan yang diteken di penghujung kekuasaan Joe Biden dan transisi ke Donald Trump ini bukan lagi soal perang dagang Amerika-China semata, melainkan tentang siapa yang berhak memegang kendali atas "senjata" terkuat dalam perang opini global hari ini.

Di permukaan, narasi yang dibangun adalah penyelamatan data warga Amerika Serikat. Namun, struktur kepemilikan baru TikTok menyingkap realitas yang membuat aktivis kemanusiaan dan pengamat demokrasi menahan napas.

Konsorsium yang dipimpin oleh Oracle—perusahaan perangkat lunak milik Larry Ellison—bersama Silver Lake dan MGX, kini menguasai 80,1 persen saham entitas baru bernama TikTok USDS Joint Venture LLC.

Sementara itu, ByteDance dipaksa mundur ke sudut sempit dengan sisa kepemilikan minoritas sebesar 19,9 persen.

Larry Ellison: Sang Oligarki di Balik Layar

Sorotan utama dalam mega-akuisisi ini tertuju pada sosok Larry Ellison. Pria berusia 81 tahun dengan kekayaan yang sempat menyentuh angka fantastis USD393 miliar (Rp6.000 triliun) ini bukanlah figur netral.

Ellison, yang kekayaannya melonjak berkat ledakan permintaan kecerdasan buatan (AI) pada Oracle, dikenal memiliki visi dunia yang diawasi secara total.

Dalam sebuah pertemuan dengan investor, Ellison pernah melontarkan fantasi tentang masyarakat yang selalu berada di bawah pengawasan, di mana Oracle menjadi penopang datanya.

"Polisi akan berperilaku baik karena kami terus mengawasi dan merekam semuanya. Warga akan berperilaku baik karena kami terus merekam dan melaporkan semuanya," ujarnya.

Kini, filosofi pengawasan totaliter tersebut bertemu dengan platform yang digandrungi 170 juta warga Amerika.

Namun, yang lebih meresahkan bukanlah ambisi teknologinya, melainkan afiliasi politiknya. Ellison adalah donatur besar bagi Friends of the Israel Defense Forces (FIDF), organisasi yang menyokong militer Israel.

Ia juga merupakan saksi kunci dalam sidang korupsi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, fakta yang menegaskan kedekatan personal di antara keduanya.

Koneksi Ellison dan Netanyahu

Hubungan antara Ellison dan Netanyahu melampaui sekadar kenalan bisnis; mereka adalah sekutu strategis.

Kedekatan ini terekam jelas ketika Netanyahu dan keluarganya berlibur di Lanai, pulau di Hawaii yang 98 persen wilayahnya dimiliki oleh Ellison.

Meski Netanyahu bersikeras ia membayar liburan tersebut, fakta bahwa seorang kepala negara menginap di properti pribadi miliarder yang juga menjadi saksi kasus hukumnya, menimbulkan tanda tanya besar etika politik.

Kini, sekutu dekat Netanyahu itu memegang kunci algoritma TikTok. Oracle, perusahaan yang didirikan Ellison, tidak hanya menjadi investor, tetapi juga pengendali infrastruktur data dan keamanan TikTok AS.

Kekhawatiran akan bias politik semakin menebal mengingat pernyataan kontroversial dari Wakil CEO Oracle Israel yang pernah menegaskan posisi ideologis perusahaan: "Amerika Serikat yang pertama, negara kedua adalah Israel, dan setelah itu seluruh dunia."

TikTok sebagai "Senjata" Perang Narasi

Kekhawatiran publik akan "Israelisasi" TikTok bukan tanpa dasar. Benjamin Netanyahu sendiri secara eksplisit mengakui bahwa media sosial adalah medan tempur yang harus dikuasai.

Di tengah isolasi internasional akibat genosida di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 65.600 warga Palestina—mayoritas wanita dan anak-anak—Netanyahu membutuhkan alat untuk membalikkan opini publik, terutama di Amerika Serikat.

Dalam pertemuan dengan para influencer di New York baru-baru ini, Netanyahu tanpa tedeng aling-aling menyebut media sosial sebagai "senjata" untuk mengamankan basis dukungan Israel.

Ia secara spesifik menunjuk TikTok sebagai "pembelian paling penting yang sedang terjadi saat ini." Baginya, penguasaan atas platform ini akan memberikan dampak yang sangat "konsekuensial" bagi kelangsungan narasi Israel.

"Jika kita bisa mengamankan pengaruh atas media sosial, kita akan mendapatkan banyak hal," ujar Netanyahu.

Dampak Israelisasi: Pembungkaman Suara Palestina?

Dengan kendali algoritma yang kini berada di tangan Oracle, risiko manipulasi konten menjadi ancaman nyata.

Fenomena yang disebut sebagai "Israelisasi" TikTok ini memicu ketakutan bahwa konten-konten yang menyuarakan penderitaan rakyat Palestina atau mengkritik kebijakan militer Israel akan ditekan (suppressed) oleh sistem, sementara narasi pro-Zionis akan diamplifikasi.

Selama konflik Gaza, TikTok menjadi salah satu platform utama di mana realitas kekejaman perang terekspos tanpa filter media massa konvensional.

Penguasaan Ellison atas TikTok berpotensi mengubah lanskap ini secara drastis. Algoritma yang seharusnya netral kini berada di bawah pengawasan perusahaan yang pendirinya menyumbang jutaan dolar untuk militer yang sedang disorot dunia karena dugaan kejahatan perang.

Bagi demokrasi, ini adalah preseden buruk. Ketika platform publik dikuasai oleh oligarki dengan agenda politik spesifik yang terafiliasi dengan negara asing, kebebasan berekspresi menjadi taruhannya.

Di tangan Ellison dan di bawah bayang-bayang Netanyahu, TikTok berisiko berubah dari ruang kreativitas menjadi alat propaganda canggih yang menyetir persepsi dunia sesuai keinginan Tel Aviv.

WASHINGTON - Donald Trump, sosok yang pada 2020 dengan lantang meneriakkan pemblokiran TikTok atas nama "keamanan nasional", kini justru menjadi bidan bagi kelahiran struktur kepemilikan baru aplikasi tersebut.

Narasi pun bergeser; dari upaya menghalau mata-mata China, menjadi skema penguasaan aset digital oleh lingkaran oligarki terdekat sang presiden terpilih.

Kesepakatan yang diteken pada Kamis (19/12) antara ByteDance dan konsorsium investor Barat bukan sekadar transaksi korporasi senilai USD14 miliar (Rp222 triliun). Ini adalah sebuah peta politik baru.

Entitas anyar bernama TikTok USDS Joint Venture LLC lahir dengan komposisi kepemilikan yang timpang: 80,1 persen dikuasai konsorsium AS dan global, sementara ByteDance terpojok di sudut minoritas dengan 19,9 persen.

Namun, pertanyaan mendasar yang kini menghantui para pengamat demokrasi bukanlah soal angka, melainkan soal "siapa" yang kini memegang kendali atas layar gawai 170 juta warga Amerika.

Jejaring Laba-laba Donald Trump

Melihat daftar pemegang saham mayoritas baru TikTok AS adalah seperti membaca buku tamu VIP di rumah Trump. Pemain utamanya adalah Oracle, raksasa teknologi yang didirikan oleh Larry Ellison.

Ellison bukan sekadar miliarder teknologi; ia adalah sekutu politik Trump yang loyal, donatur besar, dan pemilik 41 persen saham Oracle.

Dalam skema baru ini, Oracle didapuk sebagai "mitra keamanan tepercaya" yang menjaga data pengguna. Namun, secara politis, ini menempatkan infrastruktur informasi salah satu media sosial terbesar di dunia langsung di bawah orbit pengaruh Gedung Putih.

Selain Oracle, konsorsium ini diisi oleh Silver Lake, firma ekuitas swasta raksasa, dan MGX, dana investasi teknologi berbasis di Abu Dhabi.

Sebelumnya, nama-nama seperti Rupert Murdoch (raja media konservatif Fox News) dan Michael Dell juga sempat disebut-sebut oleh Trump sebagai calon investor potensial.

Senator Demokrat Elizabeth Warren dengan tajam menyebut fenomena ini sebagai "pengambilalihan oleh miliarder".

Kritiknya menukik pada ini: Trump tidak sedang menyelamatkan data warga AS, melainkan sedang menyerahkan kendali algoritma kepada "teman-teman miliardernya".

Paddy Leerssen, pakar tata kelola platform dari Universitas Amsterdam, dalam riset terbarunya membedah bahaya dari pergeseran kepemilikan ini.

Ia membedakan antara "logika pasar" (market logic)—di mana perusahaan dijalankan demi profit pemegang saham seperti Apple atau Microsoft—dan "logika privat" (private logic)—di mana platform menjadi perpanjangan tangan ego pemiliknya, seperti X (Twitter) di bawah Elon Musk.

TikTok di bawah konsorsium baru ini berada di persimpangan jalan yang berbahaya. Di satu sisi, kehadiran investor institusional seperti Silver Lake dan MGX seharusnya menjamin berjalannya "logika pasar" yang rasional demi keuntungan finansial.

Mereka tentu tidak ingin nilai investasi mereka hancur karena platform ditinggalkan pengguna akibat bias politik.

Namun, besarnya pengaruh Larry Ellison dan kedekatannya dengan Trump membuka celah masuknya "logika privat".

Seperti halnya Musk mengubah X menjadi ruang gema bagi pandangan politik pribadinya, ada kekhawatiran nyata bahwa TikTok AS bisa disetir untuk mengamplifikasi narasi pro-pemerintah atau membungkam kritik, meniru pola pengendalian media yang lazim terjadi di negara-negara dengan demokrasi yang mundur (democratic backsliding) seperti Hungaria.

Di balik kesepakatan divestasi ini, tersisa satu misteri besar: siapa yang sebenarnya mengendalikan otak TikTok?

ByteDance memang melepas mayoritas saham entitas AS, namun laporan menyebutkan mereka tetap memegang kendali atas "interoperabilitas produk global" dan mesin pencetak uang utama seperti e-commerce dan iklan.

Rush Doshi, mantan pejabat Dewan Keamanan Nasional era Biden, menyoroti ketidakjelasan status algoritma. Apakah kode-kode yang menentukan video apa yang viral itu benar-benar ditransfer ke AS? Ataukah Oracle hanya sekadar menjadi satpam yang mengawasi kotak hitam yang kuncinya masih dipegang insinyur di Beijing?

Jika algoritma tetap dikendalikan dari jarak jauh, maka divestasi ini hanyalah gimmick geopolitik.

Namun, jika algoritma sepenuhnya berpindah ke server Oracle, risiko barunya adalah manipulasi domestik.

Dengan Trump yang secara terbuka mengakui peran TikTok dalam kemenangan pemilunya, godaan untuk menggunakan platform ini sebagai alat propaganda politik sangatlah besar.

Benteng terakhir pertahanan netralitas TikTok ada pada tim Trust and Safety—para profesional yang bertugas memoderasi konten.

Leerssen menyebut adanya "logika profesional" di kalangan pekerja ini yang bisa menjadi penyeimbang. Namun, sejarah di X menunjukkan betapa rapuhnya posisi mereka ketika pemilik baru memutuskan untuk merombak total kebijakan moderasi.

Dengan tenggat waktu penutupan transaksi pada 22 Januari 2026, publik Amerika kini menanti dengan cemas.

Apakah TikTok akan tetap menjadi panggung kreativitas yang bebas, ataukah ia akan bermetamorfosis menjadi Fox News versi algoritma—sebuah alat politik yang dikemas dalam video joget 15 detik, dikendalikan oleh oligarki, dan direstui oleh penguasa.

JAKARTA - Sengkarut nasib TikTok di Amerika Serikat akhirnya menemui titik terang yang dramatis. ByteDance, induk perusahaan raksasa asal China, resmi menandatangani kesepakatan mengikat untuk menyerahkan kendali operasional aplikasi video pendek tersebut kepada sekelompok investor elite Barat.

Langkah ini diambil demi menghindari pemblokiran total di Negeri Paman Sam, sekaligus mengakhiri tahun-tahun penuh ketidakpastian yang membayangi nasib 170 juta pengguna aktif di sana.

Kesepakatan ini bukan sekadar transaksi bisnis biasa, melainkan kompromi geopolitik tingkat tinggi.

Sebuah entitas baru bernama TikTok USDS Joint Venture LLC resmi dibentuk. Di bawah struktur anyar ini, konsorsium investor yang dipimpin oleh raksasa komputasi awan Oracle, grup ekuitas swasta Silver Lake, dan perusahaan investasi berbasis di Abu Dhabi, MGX, akan menguasai porsi saham mayoritas sebesar 80,1 persen.

Sementara itu, ByteDance harus puas mundur ke posisi minoritas dengan mempertahankan kepemilikan hanya sebesar 19,9 persen.

Valuasi dan Struktur yang Kompleks

Meski angka final tidak diungkap ke publik pada Kamis lalu, Wakil Presiden AS JD Vance pada September sempat menyebut bahwa valuasi perusahaan baru ini berada di kisaran USD14 miliar (Rp222 triliun).

Nilai ini berada di bawah estimasi awal para analis, menyiratkan betapa mendesaknya posisi ByteDance untuk menyelamatkan asetnya.

Dalam memo internal yang dilihat oleh Reuters, CEO TikTok Shou Zi Chew menegaskan kepada karyawan bahwa usaha patungan (joint venture) ini akan beroperasi sebagai entitas independen.

Mandat utamanya adalah memegang otoritas penuh atas perlindungan data AS, keamanan algoritma, moderasi konten, dan jaminan perangkat lunak.

Oracle, yang sahamnya melonjak hampir 6 persen pada perdagangan pra-pasar Jumat, didapuk sebagai "mitra keamanan tepercaya" yang bertanggung jawab mengaudit kepatuhan dan menyimpan data sensitif pengguna di lingkungan cloud yang aman.

Namun, ada lapisan strategi bisnis yang menarik—dan kritis—di balik kesepakatan ini. ByteDance tidak sepenuhnya "melepas" mesin uangnya.

Sumber yang mengetahui masalah ini mengungkapkan bahwa entitas TikTok yang dikendalikan ByteDance akan tetap mengelola interoperabilitas produk global serta aktivitas komersial utama, termasuk e-commerce, periklanan, dan pemasaran.

Artinya, "jantung" pendapatan TikTok AS tetap berada di tangan ByteDance, sementara usaha patungan baru (JV) tersebut akan menerima sebagian pendapatan sebagai biaya atas layanan teknologi dan datanya.

Ini adalah pembagian peran yang cerdik: JV mengurus "backend" dan keamanan data yang menjadi kekhawatiran Washington, sementara ByteDance tetap memegang kendali atas mesin pencetak uang.

Skeptisisme dan Kritik Politik

Kesepakatan yang dijadwalkan rampung pada 22 Januari 2026 ini—hanya dua hari setelah tenggat waktu penundaan yang diberikan Presiden Donald Trump—tak lepas dari sorotan tajam.

Rush Doshi, mantan pejabat Dewan Keamanan Nasional di era Joe Biden, mempertanyakan kejelasan status algoritma TikTok.

Masih belum terang benderang apakah algoritma tersebut benar-benar ditransfer, dilisensikan, atau sejatinya masih dikendalikan dari Beijing dengan Oracle hanya sekadar "mengawasi".

Suara sumbang juga datang dari Senator Demokrat, Elizabeth Warren. Ia menyebut kesepakatan ini sebagai "pengambilalihan oleh miliarder" yang penuh tanda tanya.

"Trump ingin menyerahkan lebih banyak kendali atas apa yang Anda tonton kepada teman-teman miliardernya. Rakyat Amerika berhak tahu apakah presiden membuat kesepakatan pintu belakang lainnya untuk pengambilalihan TikTok ini," kritik Warren di platform X.

Kritik ini merujuk pada kedekatan Trump dengan Larry Ellison, pendiri Oracle.

Akhir dari Perang Dingin Digital?

Perjalanan TikTok di AS adalah saga panjang yang bermula sejak Agustus 2020, ketika Trump pertama kali mencoba memblokir aplikasi ini atas alasan keamanan nasional.

Kini, ironisnya, Trump jugalah yang merestui kesepakatan ini, mengklaim bahwa struktur baru tersebut telah memenuhi persyaratan divestasi di bawah undang-undang tahun 2024.

Dengan susunan dewan direksi baru di mana ByteDance hanya menunjuk satu dari tujuh kursi—sisanya dipegang mayoritas warga Amerika—kesepakatan ini diharapkan menjadi penutup dari drama ketegangan digital AS-China.

Bagi ByteDance, menjadi minoritas di atas kertas mungkin adalah harga yang pantas dibayar untuk tetap hidup di pasar terbesarnya, meskipun pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya memegang kendali algoritma di balik layar mungkin tidak akan pernah benar-benar terjawab tuntas.

JAKARTA - Di tengah dinamika industri properti dan pengelolaan aset yang kian kompetitif, PT Karya Permata Inovasi Indonesia Tbk (KPII) selaku pemegang saham pengendali PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA), kembali mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi bisnisnya. Melalui akuisisi saham PT Permata Prima Inovasi di PT Permata Citra Inovasi (PCI), KPII menegaskan arah transformasi sebagai investment holding yang fokus mengembangkan sektor properti pendukung berprospek jangka panjang.

Seremoni penandatanganan akuisisi berlangsung di Hotel Mercure Jakarta TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025). Seremoni akuisisi saham ini dihadiri oleh jajaran direksi dan komisaris dari kedua perusahaan.

Dari pihak KPII hadir Direktur Utama Adam Bilfaqih, Direktur Bayu Setiawan, serta Komisaris Tjandra Tjokrodiponto. Sementara dari pihak PCI hadir Direktur Septian Pratama dan Komisaris Agus Pahrudin. Seluruh proses akuisisi telah melalui tahapan due diligence dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hentikan Misinformasi, PT Diamond Citra Propertindo Tbk Luruskan Isu Lokasi Kantor



Aksi korporasi ini menjadi langkah strategis KPII dalam memperluas portofolio investasinya sebagai investment holding, khususnya pada sektor properti pendukung yang memiliki prospek pertumbuhan berkelanjutan. Langkah ini sekaligus memperkuat posisi perseroan di tengah dinamika industri properti dan pengelolaan aset yang semakin kompetitif.

Direktur PT Karya Permata Inovasi Indonesia Tbk (KPII), Bayu Setiawan menyampaikan, bahwa akuisisi ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang perseroan dalam memperkuat ekosistem bisnis properti. “Kami melihat potensi besar PCI, baik dari sisi fundamental usaha maupun peluang pengembangan ke depan. Akuisisi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham,” ujarnya.

Bayu menjelaskan, PT Permata Citra Inovasi (PCI) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang persewaan dan manajemen building, meliputi pengelolaan aset properti serta layanan operasional serta pemeliharaan bangunan secara terintegrasi. KPII menilai PCI memiliki fundamental bisnis yang solid dan potensi pengembangan yang signifikan.

Dalam transaksi tersebut, KPII mengakuisisi sebanyak 99,9% saham PCI atau setara dengan 86.413 lembar saham dengan nilai nominal Rp86,413 miliar yang sebelumnya dimiliki oleh PPI.

Dengan ditandatanganinya akta akuisisi ini, KPII secara resmi menjadi pemegang saham pengendali PCI. Akuisisi ini diharapkan dapat menciptakan sinergi operasional, meningkatkan efisiensi bisnis, serta mendorong pertumbuhan berkelanjutan bagi seluruh entitas dalam grup usaha.

Laba Bersih Diamond Citra Propertindo Naik 455% per September 2025



Sementara itu Direktur PCI, Septian Pratama menilai dengan masuknya pemegang saham baru akan memberikan dukungan yang lebih kuat, khususnya dalam aspek permodalan, pengembangan usaha, serta penerapan tata kelola perusahaan yang lebih baik. “Sinergi ini diyakini dapat mempercepat ekspansi dan meningkatkan kinerja PCI secara berkelanjutan,” paparnya.

Ke depan, KPII dan PCI berkomitmen menjalankan proses integrasi secara bertahap dan terukur guna memastikan kesinambungan operasional serta optimalisasi potensi bisnis pasca-akuisisi.

Manajemen menegaskan bahwa transaksi ini tidak menimbulkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan. Sebaliknya akuisisi ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah jangka panjang melalui optimalisasi pengelolaan aset, peningkatan kualitas layanan manajemen building, serta penguatan sinergi antar entitas dalam grup.

“Langkah ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan jangka panjang dan penciptaan nilai berkelanjutan,” pungkas Bayu Setiawan.