JAKARTA - Aksi mogok sidang para hakim Ad Hoc yang dilaksanakan besok, 12 Januari 2026 diimbau berlangsung tertib, profesional, dan beretika. Aksi mogok nasional ini rencananya dimulai besok hingga 21 Januari 2026.

Seruan tersebut muncul dari keresahan bersama atas belum terjawabnya persoalan kesejahteraan hakim ad hoc yang selama ini bekerja dalam beban tanggung jawab tinggi, namun belum memperoleh perlindungan hak keuangan dan fasilitas yang memadai.

"Aksi nasional ini dirancang sebagai bentuk keprihatinan dan solidaritas kolektif. Hakim ad hoc di berbagai satuan kerja menghadapi persoalan yang sama, terutama terkait ketentuan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 yang dinilai tidak lagi selaras dengan kondisi riil, beban kerja, serta tuntutan profesionalitas peradilan saat ini. Melalui aksi nasional, FSHA Indonesia mendorong adanya percepatan perubahan regulasi tersebut agar lebih adil dan proporsional," kata Juru Bicara Koordinator Forum Silaturahmi Hakim Ad Hoc Indonesia atau (FSHA- Indonesia), Ade Darusalam kepada wartawan, Minggu (11/1/2026).

Meski demikian, FSHA Indonesia menegaskan bahwa perjuangan hak tidak boleh keluar dari koridor hukum dan etika peradilan. Dalam imbauannya, organisasi ini meminta agar setiap bentuk aksi nasional dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, menjunjung profesionalisme, serta tetap berkomitmen pada pelayanan hukum kepada masyarakat.

"FSHA Indonesia secara tegas mengingatkan agar aksi yang direncanakan tidak mengganggu jalannya persidangan dan tidak menghambat hak para pencari keadilan," ujar Ade.

FSHA Indonesia juga menekankan pentingnya menjaga marwah lembaga peradilan. Hakim ad hoc, sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, tetap terikat pada nilai-nilai etika profesi yang menuntut sikap independen, berintegritas, dan bertanggung jawab.

"Oleh karena itu, setiap langkah kolektif harus dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap peradilan," ucap Ade.

Selain itu, FSHA Indonesia mendorong agar aksi nasional tidak hanya dimaknai sebagai bentuk tekanan, tetapi juga sebagai pintu pembuka dialog yang konstruktif.

Organisasi ini mengajak para pemangku kebijakan, termasuk pemerintah dan lembaga terkait, untuk membuka ruang komunikasi yang jujur dan terbuka dengan para hakim ad hoc. Dialog tersebut diharapkan dapat melahirkan solusi kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

"FSHA Indonesia menilai bahwa penyelesaian persoalan kesejahteraan hakim ad hoc tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan langsung dengan kualitas dan integritas sistem peradilan. Hakim yang bekerja dalam kondisi sejahtera diyakini akan lebih mampu menjaga independensi dan memberikan pelayanan hukum yang optimal kepada masyarakat," papar Ade.

Aksi mogok sidang nasional hakim ad hoc menjadi penanda adanya persoalan mendasar yang belum terselesaikan di tubuh peradilan.

Melalui imbauan ini, FSHA Indonesia berharap pemerintah dan Mahkamah Agung segera merespons tuntutan perubahan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 secara adil dan proporsional, agar keberlanjutan serta integritas proses peradilan di Indonesia tetap terjaga.

JAKARTA - Forum SolidaritasHakim Ad Hoc (FSHA) Indonesia menyatakan bakal menggelar aksi nasional mogok sidang mulai besok. Hal itu merupakan simbol protes terhadap pemerintah.

Aksi tersebut dimulai pada 12 hingga 21 Januari 2026. FSHA memastikan hal tersebut tidak dimaksudkan untuk menghambat hak para pencari keadilan.

Juru Bicara FSHA Indonesia Ade Darusalam mengungkapkan, mogok sidang dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dan solidaritas atas persoalan mendasar yang dihadapi hakim Ad Hoc, namun tetap berada dalam koridor hukum dan etika peradilan. “Kami menegaskan, bahwa aksi mogok sidang ini tidak mematikan layanan peradilan," kata Ade, Minggu (11/1/2026).

Menurut Ade, aksi tersebut tetap dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, serta komitmen terhadap pelayanan hukum.

"Jadwal persidangan telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing perkara. Untuk perkara-perkara yang bersifat penting, mendesak, dan darurat, tetap disidangkan sebagaimana mestinya,” ujar Ade.

Lihat video: BREAKING NEWS FIT & PROPER TEST CALON HAKIM AGUNG & HAKIM AD HOC



Ade menerangkan, selama aksi berlangsung, para hakim Ad Hoc tetap masuk kantor dan menjalankan kewajiban administratif, termasuk presensi pagi dan sore. Namun, pelaksanaan persidangan dibatasi hanya pada agenda yang benar-benar membutuhkan penanganan segera.

Sebelumnya, FSHA Indonesia juga telah melayangkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa di Istana Merdeka pada 22-23 Januari 2026. Mereka bakal menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Rencana unjuk rasa tersebut rencananya akan digelar di depan Istana Merdeka agar para Hakim Ad Hoc seluruh Indonesia dapat menyampaikan aspirasi dan tuntutan langsung dihadapan Bapak Presiden Prabowo Subianto," katanya, Kamis, 8 Januari 2026.

Menurut Ade, demo tersebut didasari dari rasa kekecewaan mendalam para Hakim Ad Hoc yang selama ini merasa terpinggirkan dan tidak diperhatikan kesejahteraannya.

"Dengan ditinggalkan oleh kenaikan hakim karier yang sangat jomplang dibandingkan dengan Hakim Ad Hoc. Apalagi selama ini Hakim Ad Hoc hanya punya satu pemasukan dan tunjangan Uang Kehormatan saja. Hakim Ad Hoc tidak punya gaji pokok, tidak punya tunjangan pajak, dan tunjangan lain sebagaimana hakim karier. Hal Ini tentunya kian mempertebal nuansa diskriminatif yang dialami oleh Hakim Ad Hoc," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengajukan tiga opsi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang belum ditetapkan pemerintah hingga saat ini.

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa pihaknya membatalkan rencana unjuk rasa pada hari ini, Senin (24/11/2025) karena pemerintah urung mengumumkan besaran UMP 2026 pada tenggat 21 November lalu. Pihaknya pun mengajukan tiga skema kenaikan upah.

“Opsi pertama adalah kenaikan 8,5%–10,5%, sebagaimana yang diumumkan pada awal Agustus 2025,” kata Said dalam keterangannya kepada Bisnis, Senin (24/11/2025).

Dia menjelaskan, angka ini didapat dari inflasi 3,26%, pertumbuhan ekonomi 5,2% dengan indeks tertentu sebesar 1,0. Dengan demikian, KSPI memperoleh perhitungan 8,46% yang dibulatkan menjadi 8,5%.

Sementara itu, indeks tertentu sebesar 1,4 diusulkan untuk daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, sehingga kenaikan upah yang diperoleh dapat menyentuh 10,5%.

Said melanjutkan bahwa opsi kedua kenaikan UMP 2026 adalah sebesar 7,77%, yang diperoleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa inflasi mencapai 2,65% dan pertumbuhan ekonomi 5,12%, dengan indeks tertentu 1,0.

Opsi ketiga atau terakhir ialah kenaikan UMP 2026 sebesar 6,5%, sama dengan diskresi Presiden Prabowo Subianto pada 2025 lalu. Alasannya, tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi pada kurun waktu Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025 dinilai tak berbanding jauh ketimbang periode sebelumnya.

Said mengatakan buruh akan melakukan aksi mogok nasional jika kenaikan upah minimum yang ditetapkan pemerintah tidak sesuai dengan usulan yang disampaikan.

“Sedangkan mogok nasional waktunya diperkirakan di antara minggu kedua dan minggu keempat bulan Desember 2025, yang diikuti oleh 5 juta buruh dari 5.000 perusahaan di 300 kabupaten/kota,” ujar Said.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pemerintah saat ini sedang mengupayakan beleid baru berupa peraturan pemerintah (PP) tentang pengupahan.

Dia menyebut bahwa pemerintah tidak terikat batas pengumuman upah minimum pada aturan sebelumnya yang seharusnya jatuh pada Jumat (21/11/2025) lalu.

“Kalau ini berupa PP, artinya kita tidak terikat tanggal. Tidak ada terikat di situ,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

Menurutnya, ketentuan PP yang baru akan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan indeks tertentu atau alfa dalam perhitungan kenaikan upah minimum ditentukan oleh dewan pengupahan masing-masing daerah.

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mengancam akan menggelar aksi mogok kerja dan unjuk rasa besar-besaran secara nasional jika pemerintah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026 di bawah 8,5%.

"Kami tetap mengusulkan kenaikan di kisaran 8,5% hingga 10,5%. Bilamana tuntutan ini tidak dikabulkan dan pemerintah memutuskan secara sepihak, kami siap mengorganisir pemogokan besar-besaran di seluruh Indonesia," ujar Ketua Umum KSPSI juga Ketua Partai Buruh, Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Said Iqbal menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukanlah tanpa dasar. Ia menjelaskan bahwa angka 8,5% hingga 10,5% yang mereka usulkan merupakan hasil kalkulasi objektif yang merujuk pada data pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi nasional.

Lebih lanjut, rencana aksi mogok nasional akan didahului oleh gelombang unjuk rasa di berbagai wilayah sebagai bentuk peringatan kepada pemerintah.

"Rangkaian aksi telah dipersiapkan dan akan bergulir dari Serang, Bandung, dan diikuti oleh setidaknya 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Ini adalah bentuk tekanan struktural dari kaum buruh," tegas dia.

Dia membeberkan dasar perhitungan yang digunakan KSPSI. Pertumbuhan ekonomi pada periode Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan berada pada level 5,1% hingga 5,6%. Pemilihan periode ini merujuk pada waktu pengumuman UMP yang biasanya dilakukan setiap November.

Sementara itu, rata-rata inflasi pada periode yang sama dihitung sebesar 3,24%. Dengan mengambil angka tengah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dan menjumlahkannya dengan inflasi 3,24%, KSPSI mendapatkan angka dasar kenaikan sebesar 8,44%.

KSPSI juga memasukkan faktor indeks tertentu sebesar 1,0%. Angka ini, menurut Said, mencerminkan membaiknya kondisi penurunan kemiskinan dan pengangguran, yang menandakan kontribusi positif industri.

"Dengan mempertimbangkan semua variabel itu, termasuk kenaikan indeks tertentu dari 0,9% menjadi 1,0%, maka ketemulah angka final 8,5% untuk kenaikan upah minimum tahun 2026. Ini adalah perhitungan yang rasional dan adil," jelas Said Iqbal.