Bisnis.com, BANDUNG — Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghapuskan KTP pemilik pertama sebagai syarat membayar pajak tahunan kendaraan bermotor resmi mendapat dukungan dari Korlantas Polri.

Korlantas Polri yang diwakili Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Wibowo, bertemu dengan Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat Senin (13/4/2026).

Dalam pertemuan itu, keduanya membahas sinergitas antara Polri dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik. Salah satu poinnya adalah solusi atas dinamika pelayanan di Samsat, khususnya terkait keluhan masyarakat dalam proses pembayaran pajak kendaraan.

Dedi Mulyadi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memberikan layanan yang cepat dan terjangkau. Salah satu terobosan yang disepakati adalah kemudahan perpanjangan pajak tahunan tanpa kewajiban melampirkan KTP pemilik awal kendaraan.

“Pertemuan hari ini, kita harus bekerjasama untuk memberikan layanan yang cepat dan murah bagi masyarakat. Sehingga perpanjangan pembayaran pajak tahunan itu dilakukan tanpa harus menggunakan KTP pemilik awal,” ujar pria yang akrab disapa KDM, Senin (13/4/2026).

Menurut KDM, kebijakan tersebut berorientasi pada kebermanfaatan bagi masyarakat, bukan sekadar peningkatan pendapatan daerah.

“Yang paling utama bagi kita adalah bukan ingin memperbanyak pendapatan daerah, tapi memperbanyak jalan yang mulus di seluruh Provinsi Jawa Barat,” katanya.

Wibowo mengatakan, bahwa kebijakan Dedi Mulyadi merupakan bentuk respons cepat terhadap aspirasi masyarakat. Korlantas Polri bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun, kata dia, telah menyepakati langkah konkret untuk menyederhanakan proses administrasi kendaraan.

“Kita sudah sepakat, sehingga proses pembayaran pajak pada kendaraan yang sudah berpindah kepemilikan tidak diperlukan lagi KTP pemilik lama. Masyarakat pun juga bisa langsung melaksanakan biaya balik nama [BBN],” ujar Wibowo.

Wibowo menambahkan, petugas Korlantas Polri akan aktif memberikan pendampingan kepada masyarakat agar proses administrasi berjalan tertib dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.

Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan kepastian layanan di Samsat, mengurangi keluhan masyarakat, sekaligus meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor secara nasional.

Dengan kemudahan yang ditawarkan, harapannya, tingkat kesadaran masyarakat meningkat, lalu, angka Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) bisa terus ditekan, pendataan pemilik kendaraan makin baik karena proses balik nama makin mudah.

Bisnis.com, CIREBON- Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cirebon mulai melakukan pemeriksaan kelayakan kendaraan atauramp checkterhadap puluhan bus angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP) dan antarkota dalam provinsi (AKDP) menjelang arus mudik Lebaran 2026.

Pemeriksaan dilakukan di sejumlah titik, di antaranya Terminal Sumber, Pool PO Bhinneka, dan Pool PO Sahabat, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (10/3/2026).

Kepala Dishub Kabupaten Cirebon,Dadang Raiman, mengatakan kegiatan ramp check tersebut dilakukan lebih awal untuk memastikan kendaraan yang akan mengangkut pemudik benar-benar dalam kondisi layak jalan. Pemeriksaan dilakukan terhadap berbagai aspek teknis maupun administrasi kendaraan.

“Alhamdulillah hari ini kami melaksanakan pengecekan ramp check kendaraan. Secara jadwal dari provinsi sebenarnya berlangsung mulai tanggal 13 sampai 26, tetapi kami sudah melaksanakannya lebih dulu karena banyak kendaraan yang harus diperiksa,” kata Dadang, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, percepatan pemeriksaan dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik, khususnya yang datang ke wilayah Kabupaten Cirebon dan sekitarnya.

Dalam kegiatan tersebut, petugas Dishub memeriksa puluhan bus AKAP dan AKDP yang biasa melayani rute antarwilayah di Jawa Barat maupun lintas provinsi. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kelengkapan dokumen kendaraan hingga kondisi teknis kendaraan.

Dadang menjelaskan, aspek administrasi yang diperiksa meliputi kelengkapan surat-surat kendaraan seperti STNK dan dokumen operasional angkutan umum.

Selain itu, petugas juga mengecek bukti uji berkala kendaraan atau uji KIR yang menjadi syarat utama kendaraan angkutan umum untuk beroperasi.

“Dari sisi administrasi kami periksa kelengkapan surat-surat seperti STNK dan dokumen kendaraan lainnya. Kemudian kami juga memastikan kendaraan tersebut sudah melakukan uji KIR,” ujarnya.

Selain administrasi, petugas juga melakukan pengecekan pada sejumlah komponen teknis kendaraan yang berkaitan langsung dengan keselamatan perjalanan.

Beberapa komponen yang diperiksa antara lain kondisi lampu kendaraan, sistem pengereman, serta kelengkapan alat keselamatan lainnya.

Menurut Dadang, kendaraan yang jarang menjalani uji KIR biasanya mudah terdeteksi saat pemeriksaan karena kondisi teknisnya tidak memenuhi standar kelayakan jalan.

“Kalau kendaraan tidak pernah diuji KIR biasanya akan kelihatan saat pemeriksaan. Kondisinya tidak memenuhi standar kelayakan sehingga berpotensi membahayakan penumpang,” katanya.

Ia menegaskan, kendaraan yang telah melalui pemeriksaan dan memenuhi seluruh persyaratan dinyatakan layak untuk beroperasi melayani penumpang selama periode arus mudik Lebaran.

Sebaliknya, jika dalam pemeriksaan ditemukan kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan atau administrasi yang tidak lengkap, Dishub akan langsung mengambil tindakan tegas.

“Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan kami minta untuk tidak beroperasi terlebih dahulu. Harus diperbaiki dan dilengkapi semua kekurangannya sebelum diizinkan kembali beroperasi,” ujar Dadang.

Ia menambahkan, ramp check akan terus dilakukan secara bertahap hingga menjelang puncak arus mudik. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan potensi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum.

Dishub Kabupaten Cirebon juga mengimbau para pengusaha otobus dan pengemudi agar rutin melakukan perawatan kendaraan serta memastikan seluruh dokumen kendaraan tetap berlaku.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan kendaraan yang membawa pemudik benar-benar aman dan nyaman. Dengan begitu perjalanan masyarakat selama mudik Lebaran bisa berjalan lancar,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - PT Jasa Raharja memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban administrasi kendaraan bermotor sekaligus mendukung keselamatan berlalu lintas.

Jasa Raharja menyebut penguatan layanan publik sektor transportasi dilakukan melalui sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait agar layanan semakin mudah, cepat, dan terintegrasi.

“Kolaborasi dengan regulator, Polri, serta mitra strategis lainnya menjadi fondasi penting bagi Jasa Raharja dalam menjalankan mandat negara,” kata Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin berdasarkan keterangannya, Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan sinergi tersebut diarahkan untuk memastikan keselamatan berlalu lintas, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, serta sistem perlindungan korban kecelakaan berjalan selaras melalui pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkeadilan.

Awaluddin menambahkan dukungan kebijakan, penegakan hukum, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menjadi satu kesatuan dalam menghadirkan pelayanan prima yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), Jasa Raharja menyatakan mendorong integrasi data kendaraan bermotor, penguatan kebijakan, dan harmonisasi pengelolaan pajak daerah untuk memperkuat kepatuhan masyarakat.

Pada momentum Puncak Peringatan HUT Jasa Raharja ke-65, perusahaan memberikan apresiasi kepada mitra kerja dalam tiga kategori, yakni kategori regulator, kategori mitra strategis Polri, serta kategori kolaborasi peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dalam kategori mitra strategis Polri, penghargaan diberikan kepada Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho atas sinergi dalam peningkatan keselamatan berlalu lintas dan pelayanan korban kecelakaan.

“Keselamatan berkendara merupakan tanggung jawab kolektif,” ujar Agus Suryonugroho.

Ia menyebut sinergi dengan Jasa Raharja penting untuk memastikan korban kecelakaan memperoleh penanganan yang cepat, profesional, dan manusiawi.

Penghargaan juga diberikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan atas kinerja dalam pelaksanaan, kepatuhan, dan pengembangan regulasi untuk mendukung tata kelola transportasi darat yang berorientasi pelayanan publik.

Apresiasi turut diberikan kepada Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol Faizal terkait sinergi penegakan hukum dan penanganan korban kecelakaan, serta Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Brigjen Pol Prianto atas dukungan revitalisasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) tingkat nasional.

Dalam kategori kolaborasi peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak, apresiasi diberikan kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni atas dukungan implementasi kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Jasa Raharja juga memberikan apresiasi kepada Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo terkait dukungan penegakan hukum serta validitas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Jasa Raharja menyatakan akan terus memperkuat kolaborasi strategis lintas sektor guna meningkatkan keselamatan berkendara dan memastikan layanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Setiap kendaraan baru yang dibeli masyarakat perlu melalui proses administrasi sebelum dapat digunakan secara resmi di jalan raya. Salah satu proses utama adalah pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yaitu pajak atas peralihan kepemilikan dari dealer atau pabrikan kepada pemilik pertama.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menekankan pentingnya memahami alur ini agar seluruh tahapan berjalan lancar dan data kendaraan tercatat dengan benar. Pada tahap awal, pemilik kendaraan perlu memastikan seluruh dokumen pendukung telah disiapkan.

Berkas tersebut antara lain:

"Dealer umumnya telah membantu proses penyiapan sebagian berkas, sehingga pemilik hanya perlu memastikan data sudah benar dan lengkap sebelum diajukan," bunyi keterangan tertulis, Jumat (12/12).

Setelah dokumen lengkap, proses dilanjutkan di kantor Samsat. Di tahap ini dilakukan verifikasi berkas dan pemeriksaan fisik kendaraan untuk mencocokkan nomor rangka dan mesin dengan data resmi.

Hasil verifikasi menjadi dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) BBNKB yang diperlukan untuk pembayaran pajak. Pemeriksaan fisik menjadi langkah penting untuk menjamin keabsahan data kendaraan baru yang didaftarkan.

Pembayaran BBNKB dilakukan melalui loket resmi yang tersedia di Samsat Induk. Bukti bayar kemudian digunakan dalam proses penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Di DKI Jakarta, aturan BBNKB berlaku hanya bagi kendaraan pertama. Untuk pembelian kendaraan kedua dan seterusnya, masyarakat tidak dibebani kewajiban membayar BBNKB.

Setelah pembayaran diselesaikan, petugas Samsat akan menjadwalkan waktu pengambilan STNK dan pelat nomor. Dengan diterbitkannya kedua dokumen tersebut, kendaraan telah tercatat secara resmi dan dapat digunakan di jalan sesuai ketentuan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga ketertiban administrasi kendaraan, termasuk kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

"Bagi pemilik yang masih memiliki tunggakan PKB, saat ini merupakan momen yang tepat untuk melunasinya. Pemprov DKI Jakarta tengah memberikan pembebasan sanksi administratif berupa bunga keterlambatan PKB dan BBNKB, yang berlaku otomatis tanpa perlu permohonan," papar keterangan resmi.

Kebijakan ini berlaku otomatis tanpa permohonan tambahan, sehingga wajib pajak cukup membayarkan pokok pajaknya saja. Program ini berlangsung dari 10 November hingga 31 Desember 2025.

Melalui kemudahan tersebut, Pemprov DKI Jakarta ingin meningkatkan kepatuhan masyarakat serta memperkuat layanan perpajakan yang lebih mudah, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.

Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bukan hanya kewajiban administratif bagi pemilik kendaraan, tetapi juga bagian dari upaya menjaga tertib mobilitas dan mendukung pembangunan daerah. Kepatuhan membayar pajak tepat waktu memiliki dampak langsung bagi pengendara serta manfaat luas bagi kota dan masyarakat yang tinggal di dalamnya.

"Pembayaran pajak yang tertib tidak hanya melindungi pemilik kendaraan secara administratif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah," bunyi keterangan tertulis, Jumat (5/25).

Ketika pemilik kendaraan membayar pajak tepat waktu, yang paling dirasakan adalah rasa aman saat berkendara. Kelengkapan administrasi seperti STNK yang aktif memudahkan masyarakat saat berkendara sehari-hari, termasuk ketika melintasi pemeriksaan kendaraan.

Kondisi ini tidak hanya menjaga kepatuhan, tetapi juga memberi kepastian bahwa kendaraan memiliki dokumen yang sah untuk digunakan.

Dampak pembayaran PKB juga terasa di tingkat yang lebih luas. Dana yang terkumpul dari pajak kendaraan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Dana tersebut digunakan untuk berbagai program publik yang menyentuh kebutuhan dasar, seperti:

Artinya, setiap kali membayar pajak, masyarakat turut berkontribusi pada pembangunan dan peningkatan kualitas hidup di daerahnya sendiri.

Kepatuhan dalam membayar pajak juga melindungi pemilik kendaraan dari kerugian finansial. Keterlambatan pembayaran memicu denda yang terus bertambah seiring waktu.

Dengan membayar sebelum jatuh tempo, pemilik kendaraan bisa menghindari biaya tambahan yang tidak perlu dan menjaga stabilitas keuangan pribadi.

Pembayaran pajak yang tepat waktu juga memastikan STNK tetap aktif, sah, dan tidak menimbulkan kendala hukum saat diperlukan. Administrasi kendaraan yang lengkap menjadi bentuk kepatuhan dan perlindungan bagi pemilik kendaraan.

Di samping itu, administrasi yang tertib memudahkan pemilik kendaraan saat membutuhkan dokumen resmi untuk berbagai keperluan, termasuk ketika hendak menjual kendaraan. Kendaraan dengan pajak yang tidak menunggak cenderung lebih diminati karena proses balik nama menjadi lebih mudah.

Untuk mendorong kepatuhan tanpa membebani wajib pajak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini memberikan kemudahan melalui program pembebasan sanksi administratif.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025, masyarakat yang memiliki tunggakan bisa melunasi pokok pajak tanpa dikenakan bunga berupa bunga keterlambatan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Program ini berlaku mulai 10 November 2025 hingga 31 Desember 2025. Prosesnya dipermudah karena pembebasan bunga dilakukan otomatis melalui sistem Pajak Bapenda, tanpa perlu mengajukan permohonan khusus. Wajib pajak cukup membayar pokok pajak saja, tanpa tambahan denda atau bunga.

Kebijakan ini menjadi bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menghadirkan layanan perpajakan yang lebih adil dan mudah diakses. Dengan memanfaatkan program pembebasan sanksi ini, masyarakat dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan dan merapikan administrasi kendaraan tanpa beban tambahan, sekaligus turut mendukung pembangunan kota yang lebih baik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bukan sekadar urusan administratif, tetapi juga bentuk kontribusi nyata masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan publik di ibu kota.

"BBNKB merupakan pungutan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor karena adanya peralihan kepemilikan, seperti jual beli, hibah, warisan, atau tukar-menukar," bunyi keterangan tertulis, Jumat (7/11).

Pembayaran dilakukan saat kendaraan berganti nama agar tercatat secara resmi atas nama pemilik baru dalam data pajak daerah dan kepolisian.

Melakukan balik nama kendaraan memastikan legalitas kepemilikan yang sah dan menghindarkan pemilik dari potensi permasalahan hukum di kemudian hari.

Dengan nama pemilik yang sesuai pada dokumen, proses administrasi kendaraan menjadi lebih mudah, termasuk dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Data kepemilikan yang akurat juga membantu pemilik kendaraan menghindari penerapan tarif pajak progresif yang berlaku bagi mereka yang memiliki lebih dari satu kendaraan.

Kontribusi BBNKB

BBNKB menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Dana yang terkumpul digunakan untuk mendukung berbagai program publik, seperti perbaikan jalan, pengembangan transportasi umum, serta peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur kota.

"Setiap rupiah dari BBNKB berkontribusi pada pembangunan Jakarta. Semakin tertib masyarakat dalam membayar, semakin besar pula manfaat yang kembali kepada warga," tegas keterangan resmi.

Di samping memberikan manfaat ekonomi, pembayaran BBNKB juga berperan dalam menjaga ketertiban dan validitas data kendaraan di Jakarta.

Data yang akurat menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan transportasi, pengendalian lalu lintas, serta program lingkungan seperti uji emisi.

Dengan data kepemilikan yang tertib, kebijakan yang diterapkan dapat lebih tepat sasaran dan efektif menjawab kebutuhan masyarakat.

Melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, Pemprov DKI Jakarta menetapkan bahwa BBNKB hanya dikenakan untuk kendaraan pertama. Kendaraan kedua dan seterusnya, termasuk kendaraan bekas, tidak lagi dikenai biaya BBNKB.

Kebijakan ini diharapkan mendorong kemudahan administrasi bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap aturan kepemilikan kendaraan bermotor. Dengan tertib administrasi dan pajak, warga dapat ikut mendorong terwujudnya Jakarta yang tertib, maju, dan sejahtera.

"Membayar BBNKB bukan hanya soal mengganti nama di dokumen kendaraan. Lebih dari itu, setiap pembayaran adalah kontribusi nyata bagi pembangunan Jakarta," pungkas keterangan resmi.