Pekanbaru, (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (Kemenhut RI) memperkuat agenda hilirisasi 10 komoditas unggulan produk kehutanan berbasis Perhutanan Sosial agar masyarakat menikmati nilai tambah.

Direktur Jendral Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI, Catur Endah Prasetiani P mengatakan 10 komoditas unggulan itu yakni kopi, kakao, aren, cengkeh, kemiri, vanili, pala, jambu mete, kelapa dan lada.

"Sepuluh kelompok komoditas tersebut diharapkan menjadi lokomotif pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan Perhutanan Sosial melalui pendekatan klaster usaha," katanya di Pekanbaru, Selasa dalam lokakarya implementasi Program Kemitraan Agroforestri dalam Perhutanan Sosial di Desa Dayun, Kabupaten Siak dan Desa Rambahan Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

Lokakarya yang digelar RECOFTC (Regional Community Forestry Training Centre for Asia and the Pacific/Pusat Pelatihan Kehutanan Masyarakat Regional untuk Asia dan Pasifik) dan APRIL Group ini mengusung tema "Memperkuat Kemitraan Multipihak Perhutanan Sosial: Pembelajaran, Tantangan dan Peluang Replikasi”.

Catur Endah mengatakan selama ini sebagian besar kelompok masyarakat masih menjual produk dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah lebih banyak dinikmati oleh pihak lain.

Dengan hilirisasi, lanjutnya, bukan sekadar pengolahan produk, tetapi transformasi dari komoditas mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja di tingkat lokal.

"Kami tengah mendorong pengembangan hilirisasi Multi Usaha Kehutanan untuk 10 komoditas unggulan termasuk Perhutanan Sosial. Kemitraan antara kelompok masyarakat, pemerintah, sektor swasta, lembaga pembiayaan, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan memiliki peran yang sangat strategis," ujarnya.

Namun begitu keberhasilan hilirisasi dan pengembangan usaha masyarakat tentu tidak dapat dilakukan secara sektoral. Oleh karena itu, Pemerintah juga mengembangkan pendekatan "Integrated Area Development" (IAD) berbasis Perhutanan Sosial sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023.

Melalui IAD, berbagai program dan sumber daya dari sinergi kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan diintegrasikan dalam satu rencana aksi bersama yang disusun oleh pemerintah daerah.

Saat ini telah terdapat 82 kabupaten/kota yang berkomitmen mengembangkan IAD berbasis Perhutanan Sosial, dan 32 dokumen Rencana Aksi IAD telah ditandatangani oleh pemerintah daerah.

"Ini menunjukkan semakin kuatnya dukungan daerah dalam menjadikan Perhutanan Sosial sebagai platform pembangunan wilayah. Mudah-mudahan untuk kabupaten-kabupaten di Provinsi Riau ini bisa menyusul menginisiasi IAD," ujarnya.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026