Sinyal Stagnasi Berlanjut, Akselerasi Ekonomi Perlu Dikebut
Ekonomi Indonesia stagnan, perlu akselerasi dengan pembenahan struktural. Meski ada stimulus, pertumbuhan kredit dan ekonomi belum optimal. Optimisme 2026 meningkat.
(Bisnis.Com) 09/01/26 10:38 98048
Bisnis.com, JAKARTA – Mimpi pemerintah untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah alias middle income trap menghadapi sejumlah kendala. Modal stimulus ekonomi tidak cukup, pemerintah perlu mempercepat akselerasi ekonomi dengan membenahi fondasi struktural yang selama ini menghambat ekonomi Indonesia tumbuh tinggi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang telah mencoba melakukan manuver untuk membenahi masalah struktural tersebut dengan mengguyur likuiditas hingga Rp275 triliun ke bank milik negara dan satu bank daerah. Namun demikian hingga 3 bulan pelaksanaan kebijakan tersebut, alih-alih mendorong ekonomi, proses transmisinya berjalan lambat.
Kredit perbankan yang diharapkan bisa mendorong aktivitas di sektor riil, pertumbuhannya masih mentok di kisaran 7%. Sementara itu, inflasi pada Desember lalu juga menunjukkan adanya kenaikan yang bisa menjadi sinyal mengenai alarm terhadap daya beli masyarakat.
Di sisi lain purchasing managers index (PMI) manufaktur Indonesia, kendati masih berada di zona ekspansi, pada Desember 2025 mengalami pelambatan dibandingkan dengan bulan November 2025. Posisi ini mirip dengan Desember tahun sebelumnya. Persoalan tidak sampai di situ, kinerja APBN 2025 yang meleset jauh dari ekspektasi, mempersempit ruang akselerasi belanja yang bisa berimbas kepada melesetnya target pertumbuhan ekonomi pada tahun depan.
Sejauh ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih cukup optimistis bahwa ekonomi 2026 akan jauh lebih baik dibandingkan tahun 2025. Dia menyebutkan momentum perbaikan ekonomi sudah tampak pada kuartal IV/2025.
Asumsi sementara, ekonomi pada kuartal tersebut akan tumbuh di kisaran 5,45%. Artinya, potensi pertumbuhan ekonomi 2025 akan berada di kisaran 5,12%. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang hanya tumbuh 5,03%.
Purbaya juga mengklaim bahwa trajektori pertumbuhan menunjukkan sinyal positif yang konsisten. Perkembangan tersebut, menurutnya,menjadi indikator vital bahwa fundamental ekonomi domestik mulai menemukan pijakan yang kuat.
Menurut mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu, fase perlambatan telah terlewati dan prospek ekonomi ke depan diprediksi akan jauh lebih solid. "Yang jelas adalah momentum pembalikan arah ekonomi sudah terjadi, jadi kita ke depan harusnya tumbuh akan lebih baik," katanya, Kamis (8/1/2026) lalu.
Dia juga memaparkan data bahwa kepercayaan investor di sektor keuangan juga terus membaik ditandai arus modal yang menguat di Triwulan IV. Yield SBN 10 tahun menurun ke 6,01%, dari akhir tahun 2024 yang masih di atas 7%. Sepanjang tahun 2025, investor non residen mencatat beli bersih atas SBN (inflow) sebesar Rp2,01 triliun (bulan Desember inflow Rp6,49 triliun). Sejalan dengan itu, IHSG menguat dan membukukan all time high menjelang akhir tahun.
“APBN terus merespons dinamika perekonomian dan dioptimalkan perannya dalam melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian nasional tanpa mengorbankan disiplin fiskal. Kinerja APBN dan perekonomian tahun 2025 yang solid menjadi pondasi awal dalam melanjutkan berbagai program prioritas untuk mencapai Asta Cita dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.”
Perlu Akselerasi
Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dalam siaran resminya belum lama ini menyoroti bahwa sebagian besar asumsi dasar ekonomi makro 2025 tidak tercapai sesuai perencanaan awal. Selain itu, pemulihan ekonomi domestik belum sepenuhnya solid dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diproyeksikan berada di kisaran 5 persen.
Dari sisi fiskal, perlambatan terjadi baik pada pendapatan negara maupun belanja pemerintah. Esther juga menyoroti besarnya alokasi anggaran program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih, yang memerlukan tata kelola dan pengawasan ketat agar tidak menambah risiko fiskal.
“Belanja negara harus benar-benar diarahkan pada kegiatan produktif dan berdampak nyata, bukan sekadar besar secara nominal tetapi minim kualitas,” tegas Esther Sri Astuti.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menilai bahwa kebijakan moneter 2025 yang cenderung ekspansif melalui penurunan BI Rate belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal.
Dia menuturkan lemahnya transmisi kebijakan moneter disebabkan oleh tertahannya penyaluran kredit ke sektor riil, seiring tingginya daya tarik instrumen surat utang pemerintah dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Ketidaksesuaian antara target pertumbuhan ekonomi dan target pertumbuhan kredit menjadi kendala dalam mendorong akselerasi ekonomi di atas 5 persen.
“Selama likuiditas perbankan banyak terserap ke instrumen aman seperti SBN dan SRBI, maka kebijakan moneter tidak akan efektif mendorong pertumbuhan sektor riil,” ujar Eko.
#ekonomi-stagnasi #akselerasi-ekonomi #middle-income-trap #stimulus-ekonomi #fondasi-struktural #kredit-perbankan #inflasi-indonesia #pmi-manufaktur #pertumbuhan-ekonomi #apbn-2025 #kepercayaan-investo