Gencarkan Pemanfaatan EBT, Sumbar Menuju Lumbung Energi Hijau Nasional
Potensi EBT di Sumatra Barat dapat dilihat mulai dari sumber energi air (hydropower) sebesar 1.100 MW dan baru termanfaatkan 29,75%.
(Bisnis.Com) 22/11/25 14:22 46616
Bisnis.com, PADANG - Provinsi Sumatra Barat terus menggenjot penggarapan potensi energi baru terbarukan (EBT) dalam peran mencapai Indonesia swasembada energi dan mewujudkan net zero emission pada 2060 serta menjadikan Ranah Minang sebagai lumbung energi hijau nasional.
Berdasarkan data Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar tahun 2024, potensi EBT di Ranah Minang ini dapat dilihat mulai dari sumber energi air (hydropower) sebesar 1.100 MW dan baru termanfaatkan 29,75%. Lalu potensi panas bumi (geothermal) mencapai 1.705 MWe (Megawatt Energi) dan baru 5% yang sudah dimanfaatkan.
Kemudian energi surya, potensinya mencapai 5.898 MW, ternyata baru 1% yang dimanfaatkan. Selanjutnya, energi angin/bayu yang memiliki potensi yang diperkirakan mencapai 428 MW. Potensi ini, tersebar di sejumlah daerah di Sumbar, seperti Kabupaten Solok, Pasaman, Solok Selatan, Tanah Datar dan lainnya.
Dari segala potensi ini, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumbar mendukung dan siap untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi EBT tersebut, demi Indonesia terang.
General Manager PLN UID Sumbar Ajrun Karim mengatakan jika melihat pada rasio elektrifikasi (RE) di Sumbar saat ini telah mencapai 99,01%, dan kabupaten yang masih perlu untuk diupayakan mendapatkan jaringan listrik adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, serta beberapa kantong permukiman lainnya yang secara geografis cukup menantang.
“Untuk daerah yang belum mendapat jaringan listrik ini, kami melihat salah satu solusinya adalah memanfaatkan potensi EBT, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), baik dalam skema PLTS komunal (desa), PLTS terpusat berskala kecil,” katanya kepada Bisnis, Sabtu (22/11/2025).
Selain berupaya memanfaatkan EBT untuk menjangkau desa-desa yang belum memiliki jaringan listrik itu, PLN UID Sumbar juga memiliki sebuah program untuk ikut membantu rumah tangga kurang mampu untuk bisa menikmati listrik secara gratis. Terobosan PLN ini dituangkan melalui program LUTD (Light Up the Dream), sumber dananya itu berasal dari pegawai PLN.
“Khusus di Sumbar, saat ini program LUTD telah menjangkau 3.409 rumah tangga kurang mampu untuk mendapat sambungan listrik gratis. Bagi kami, peran program ini sangat bagus mendorong RE Sumbar 100%,” tegasnya.
Langkah dan terobosan PLN untuk menerangi rumah-rumah warga hingga ke pelosok negeri ini, kata Ajrun, secara bertahap kebutuhan dasar listrik di Sumbar akan terpenuhi.
Dengan kondisi yang demikian, dan adanya potensi EBT yang begitu besar yang akan terus dikembangkan, PLN melihat Sumbar mempunyai peluang sangat besar untuk menjadi lumbung energi hijau di Regional Sumatra dan bahkan nasional. Hal ini dikarenakan potensi EBT di Sumbar di sini sangat beragam, mulai dari energi surya, energi air (hydro) hingga panas bumi .
“Kalau kami melihat potensinya, Sumbar ini sangat bisa diwujudkan sebagai lumbung energi, khususnya energi hijau, asalkan didukung dengan kolaborasi yang kuat dari semua pihak,” sebutnya,
Peluang Sumbar menjadi lumbung energi hijau ini, lanjut Ajrun, apabila merujuk pada data yang ada, sistem kelistrikan Sumbar memiliki peranan yang cukup penting di jaringan listrik nasional, khususnya di sistem interkoneksi Sumatra.
“Jadi, listrik yang dibangkitkan di Sumbar tidak hanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan di dalam provinsi saja, tapi juga ikut mengalir ke provinsi lain,” ungkapnya.
Menurutnya, saat ini energi listrik dari Sumbar sudah turut dikirim dan dimanfaatkan di sebagian wilayah Sumatra Utara dan juga Provinsi Riau.
Artinya, kata dia, setiap penguatan pembangkit dan jaringan di Sumbar bukan hanya mendukung keandalan listrik di Sumbar saja, tetapi juga membantu menjaga kecukupan daya dan keandalan pasokan di level regional.
Oleh karena itu, PLN mendukung swasembada energi dengan mempercepat pengembangan EBT, melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Hijau 2025-2034. Ajrun menyatakan langkah ini selaras dengan target pemerintah untuk mencapai 75% EBT pada tahun 2040, serta memperkuat kolaborasi global untuk transisi energi.
Upaya Menggaet Investor Sektor Energi Hijau
Komitmen dan konsistensi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan potensi EBT ini, juga telah ditunjukkan dari Pemprov Sumbar. Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah fokus untuk mengembangkan potensi EBT ini, terutama untuk potensi panas bumi seiring masih rendahnya pemanfaatan dari potensi yang ada.
“Untuk saat ini potensi EBT panas bumi yang belum tergarap tercatat sebesar 1.651 MWe. Sebenarnya secara keseluruhan potensi EBT panas bumi Sumbar ini 1.705 MWe, alhamdulillah 5% nya sudah dimanfaatkan. Kalau ditotalk potensinya sangat besar yaitu 10.054 MW, bisa jadi lumbung energi hijau nasional Sumbar ini” jelasnya.
Dia mengaku bahwa tidak dapat dipungkiri butuh kerjasama yang solid serta upaya yang cukup ekstra, agar potensi EBT yang di bumi Sumbar bisa tergarap secara baik. Upaya yang dilakukan kini adalah melakukan pemetaan potensi untuk ditawarkan ke pihak investor, kemudian melakukan koordinasi secara intens dengan Kementerian ESDM dan ke PT PLN (Persero).
Langkah menggaet investor ini, lanjut Helmi, Pemprov Sumbar telah mempersiapkan 7 area potensi EBT panas bumi untuk ditawarkan ke investor dan ditargetkan bisa digarap pada tahun 2026 mendatang.
Adapun untuk 7 area potensi EBT panas bumi itu tersebar di Kabupaten Pasaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Agam, dan di Kabupaten Solok. Dimana saat ini ketujuh titik itu statusnya masih dalam tahapan penyelidikan potensi, dan hal ini nantinya akan menjadi data penting untuk bisa ditawarkan ke investor.
“Kami memang fokus untuk mengembangkan potensi EBT panas bumi ini. Kalau potensi ini dikembangkan dengan baik, tidak hanya menjadikan Sumbar sumber energi listrik di Regional Sumatra saja, bisa untuk nasional, dan bahkan ekspor,” ucapnya.
Helmi menjelaskan adapun data untuk usulan percepatan penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi (PSPE) panas bumi di Sumbar pada tahun ini, berada di Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman dengan potensi 100 MWe. Pariangan, Kabupaten Tanah Datar dengan potensi hipotesis 44 MWe.
Kemudian di Talamau, kabupaten Pasaman Barat dengan potensi 57 MWe. Koto Baru Marapi, Kabupaten Tanah Datar dengan potensi 50 MWe. Maninjau, Kabupaten Agam, dengan potensi 25 MWe. Serta ada di Surian, Kabupaten Solok dengan potensi 10 MWe.
Menurutnya pengusulan tersebut juga telah disampaikan ke Gubernur Sumbar, sembari menunggu hasilnya dari tim Badan Geologi bersama Dinas ESDM yang kini terus melakukan penyelidikan potensi panas bumi di tujuh lokasi tersebut. Langkah ini penting dilakukan, agar dalam pelaksanaan proses pengembangannya, mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk dari masyarakat.
Dia melihat ada sejumlah persoalan untuk menggarap potensi panas bumi ini. Tapi yang saat ini sering muncul adalah penolakan dari masyarakat, dan setelah dilakukan verifikasi di lapangan, permasalahannya lebih kepada koordinasi antara pihak calon investor dengan daerah.
Dengan adanya data untuk usulan percepatan PSPE panas bumi ini, pada tahun 2026 mendatang Pemprov Sumbar sudah bisa melakukan promosi potensi EBT panas bumi ke investor.
“Untuk investor di bidang panas bumi tidaklah terlalu rumit, hanya saja pemerintah daerah perlu memastikan segala kondisi di lapangan benar-benar telah aman dan tidak ada gangguan lainnya,” tegasnya.
Helmi melihat apabila pengembangan pada 7 area potensi EBT panas bumi itu berjalan nantinya, maka Sumbar semakin kokoh menjadi daerah lumbung energi hijau nasional. Di satu juga turut memberikan dampak ekonomi yang sangat besar bagi daerah, mulai dari terbukanya lapangan pekerjaan hingga turut mendorong tumbuh positif terhadap sektor lainya.
“Kenapa bicara soal distribusi dan peran nasional, karena memang untuk kebutuhan listrik di dalam daerah Sumbar ini sudah cukup, rasio elektrifikasi (RE) Sumbar bisa dikatakan hampir 100%. Daerah remote (sulit dialiri listrik), akan dilakukan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH),” jelasnya.
Terpisah, Gubernur Sumbar Mahyeldi juga mengatakan sebagai salah satu bentuk konsistensi Pemprov Sumbar untuk mengoptimalkan penggarapan potensi EBT ini, rapat bersama Kementerian ESDM, PLN, serta sejumlah investor dan pengembang panas bumi lainnya cukup sering dilakukan.
Dia bilang Sumbar memiliki potensi geothermal yang melimpah dan tersebar di berbagai kabupaten dan kota, siap dimanfaatkan untuk menopang kebutuhan energi nasional.
“Potensi panas bumi di Sumbar sangat besar. Kita harus mengelolanya secara bijak agar bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah dan mendukung transisi menuju energi bersih,” tegas Mahyeldi.
Menurutnya, pemanfaatan panas bumi bukan sekadar proyek energi, tetapi juga wujud komitmen Sumbar mendukung target Net Zero Emission 2060. Oleh karena itu, Pemprov Sumbar siap membuka pintu bagi investasi dan kerja sama, dengan prinsip berkelanjutan serta melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahap pengembangan.
Saat ini, lanjutnya, proyek-proyek geothermal tengah bergulir di Solok Selatan, Agam, Tanah Datar, Pasaman, dan Solok. Keberadaannya diharapkan tidak hanya memperkuat kemandirian energi, tetapi juga membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur, dan mengangkat kesejahteraan masyarakat.
#pln #listrik-pln #proyek-pln #pln-sumatra-barat #sumbar #pln-sumbar #ebt #energi-baru-terbarukan #energi-terbarukan