POPSI: Mandatori B50 perlu diiringi dengan perhatian ke petani sawit
Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menilai pelaksanaan mandatori biodiesel 50 persen (B50) perlu diiringi dengan perhatian kepada petani ...
(Antara) 26/06/26 17:39 260944
Program biodiesel harus menjadi kebijakan yang memberi manfaat bagi seluruh pelaku industri sawit, terutama petani sebagai penyedia bahan baku utama
Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menilai pelaksanaan mandatori biodiesel 50 persen (B50) perlu diiringi dengan perhatian kepada petani sawit rakyat.
Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan hal ini penting agar harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani bisa terjaga dan tidak menambah tekanan baru.
“Program biodiesel harus menjadi kebijakan yang memberi manfaat bagi seluruh pelaku industri sawit, terutama petani sebagai penyedia bahan baku utama,” kata Darto.
Sementara itu, ia menyebut petani di lapangan saat ini masih harus menghadapi kenaikan biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya tenaga kerja, hingga ongkos perawatan kebun yang terus meningkat.
Apabila harga TBS kembali turun akibat meningkatnya pungutan dan implementasi B50, lanjutnya, maka kesejahteraan petani sawit akan semakin tergerus.
“Karena itu, POPSI meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap implementasi B35 dan B40 sebelum memutuskan pemberlakuan B50 secara nasional,” ujar Darto.
Evaluasi tersebut ia sebut harus mencakup dampaknya terhadap harga TBS, keberlanjutan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), kemampuan fiskal pemerintah, daya saing ekspor sawit Indonesia, inflasi komoditas turunan sawit, serta kesejahteraan petani.Darto menambahkan, ketahanan energi nasional tidak boleh dibangun dengan mengorbankan kesejahteraan jutaan petani sawit.
“Jika seluruh beban kebijakan terus dibebankan kepada petani, maka yang terjadi bukan transisi energi yang berkeadilan, melainkan tekanan berlapis terhadap petani sawit Indonesia,” kata Darto
Lebih lanjut, POPSI mengusulkan agar pemerintah menerapkan flexi blending, dengan B30 sebagai batas minimum.
Sementara, peningkatan ke B40 atau B50 dilakukan secara fleksibel sesuai kondisi produksi minyak sawit (CPO) nasional, harga minyak dunia, kemampuan fiskal negara, serta kebutuhan energi dalam negeri.
Darto menilai, pendekatan tersebut dinilai jauh lebih rasional dibanding memaksakan target pencampuran yang tinggi ketika seluruh konsekuensi pembiayaannya justru dibebankan kepada petani.
Di sisi lain, peneliti dari Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti turut menggarisbawahi pentingnya mengubah pendekatan pemerintah.
"Pilihannya bukan B50 \'ya atau tidak\'; melainkan B50 murni versus B50 yang dijalankan dengan sustainable," kata Yayan.
Ia menilai, mandat B50 sebagai upaya kedaulatan energi jika tidak memperhatikan keberlanjutan akan memberikan beban multidimensi dari sisi fiskal, hingga tekanan harga pangan.
"Namun, jika dipadukan dengan reformasi struktural seperti peningkatan produktivitas pekebun rakyat, penggunaan bahan baku dari limbah seperti minyak jelantah dan fleksibilitas campuran biodiesel, justru berbalik memberikan manfaat," katanya.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026