Bappenas: Perubahan Iklim Kini Jadi Tantangan Ekonomi dan Sosial
Perubahan iklim kini tak lagi jadi isu lingkungan, tetapi telah berkembang menjadi tantangan ekonomi dan sosial.
(Kompas.com) 23/06/26 21:11 257824
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menilai perubahan iklim kini tidak lagi sekadar menjadi isu lingkungan, tetapi telah berkembang menjadi tantangan ekonomi dan sosial yang dapat memengaruhi stabilitas fiskal, ketahanan pangan, hingga kesejahteraan masyarakat.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo Adypurnama Teguh Sambodo mengatakan, dampak perubahan iklim semakin nyata terlihat dari meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem dan bencana alam di berbagai negara, termasuk di kawasan Asia Pasifik.
"Perubahan iklim tidak lagi hanya masalah lingkungan lingkungan jangka panjang. Dia telah berkembang menjadi tantangan pembangunan ekonomi dan sosial," ujar Leonardo dalam keynote speech pada pembukaan GSDC 2026 di ICE BSD, Tangerang, Senin (22/6/2026).
Perubahan iklim berpotensi mengganggu stabilitas fiskal, mengancam ketahanan pangan dan air, meningkatkan risiko terhadap infrastruktur publik, serta menekan kesejahteraan masyarakat.
Tanpa intervensi yang sistematis dan transformatif, kata Leonardo, biaya ekonomi, sosial, dan lingkungan akan terus meningkat dan menjadi beban bagi generasi mendatang.
Ia menjelaskan, tantangan tersebut tidak dapat diatasi melalui kebijakan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri. Sebaliknya, diperlukan transformasi pembangunan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara bersamaan.
"Keberlanjutan tidak lagi bisa dipandang sebagai pilihan kebijakan. Keberlanjutan harus menjadi jalur utama bagi seluruh strategi pembangunan jangka panjang," ucapnya.
Leonardo mengatakan, Indonesia memandang pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) bukan sekadar komitmen internasional, melainkan bagian dari strategi pembangunan nasional.
Menurut dia, pemerintah berupaya menyelaraskan agenda SDGs dengan visi Indonesia Emas 2045 dan target mencapai emisi nol bersih atau net zero emission (NZE) pada 2060.
Dia mengungkapkan, sekitar 62,7 persen indikator SDGs nasional telah mencapai target atau menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun, secara global pencapaian target pembangunan berkelanjutan masih tertinggal.
"Hanya sekitar 18 persen target SDGs dunia yang berada di jalur untuk dicapai pada 2030," kata dia.
Sementara itu, di kawasan Asia Pasifik, sebanyak 88 persen target SDGs masih belum berada di jalur yang tepat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kesenjangan pembangunan, tekanan perubahan iklim, degradasi lingkungan, hingga kesenjangan data dan kebijakan.
Leonardo menilai perguruan tinggi dapat memainkan peran penting dalam membantu pemerintah menjawab tantangan tersebut melalui riset dan inovasi.
Dia menyebut Indonesia telah membentuk 75 pusat SDGs yang tersebar di 26 provinsi untuk memperkuat kolaborasi antara kampus, pemerintah daerah, dunia usaha, dan mitra pembangunan.
Pernyataan Leonardo disampaikan dalam rangkaian Global Sustainable Development Congress (GSDC) 2026 yang berlangsung di Jakarta pada 22-25 Juni 2026. Forum tersebut dihadiri sekitar 5.000 peserta dari kalangan akademisi, pemerintah, industri, dan masyarakat sipil dari berbagai negara.
Selain membahas percepatan pencapaian SDGs, forum tersebut juga mengangkat isu pembiayaan hijau, perdagangan berkelanjutan, dan pengembangan talenta untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang#bappenas #sustainable-development-goals #global-sustainable-development-congress