Reaktivasi Bandara Husein Sastranegara, Asa Baru Akselerasi Ekonomi Kota Bandung
Reaktivasi Bandara Husein Sastranegara di Bandung diinstruksikan Presiden Prabowo untuk mendukung ekonomi lokal, dengan fokus pembenahan infrastruktur.
(Bisnis.Com) 28/05/26 13:40 234006
Bisnis.com, BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif instruksi Presiden RI Prabowo Subianto terkait reaktivasi Bandara Husein Sastranegara.
Langkah strategis ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak kembali roda perekonomian di Ibu Kota Provinsi Jawa Barat tersebut.Farhan mengungkapkan arahan tersebut diterima usai kunjungan Presiden ke Kota Bandung pada 25 Mei 2026.
Menurutnya, Presiden telah menginstruksikan agar Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung dan Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta kembali diaktifkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
"Setelah Presiden berkunjung ke Kota Bandung, sore harinya saya mendapatkan kabar bahwa Presiden memberikan instruksi agar reaktivasi Bandara Husein Sastranegara dilakukan bersama-sama dengan Bandara Adi Sucipto," kata Farhan.
Farhan menjelaskan selama ini Bandara Husein Sastranegara sebenarnya tidak ditutup total.Namun, aktivitas penerbangan komersial dibatasi hanya untuk penerbangan berjadwal menggunakan pesawat baling-baling (propeller) dengan rute antarkota di Pulau Jawa.
Dengan kebijakan reaktivasi ini, Farhan optimistis peran strategis Bandara Husein sebagai pintu masuk utama wisatawan dan pelaku bisnis akan kembali pulih.
Ia mengingatkan bahwa pada 2019 jumlah penumpang di bandara ini mencapai sekitar 3,8 juta orang, yang terdiri atas 3 juta penumpang domestik dan 800 ribu penumpang internasional.
"Kita ingin mengembalikan kejayaan Bandara Husein dan pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung," ujarnya.
Guna mendukung kebijakan pusat tersebut, Pemerintah Kota Bandung berkomitmen melakukan percepatan pembenahan infrastruktur penunjang, terutama aksesibilitas menuju kawasan bandara.
Prioritas utama mencakup perbaikan jalur masuk dan keluar, termasuk akses dari arah Tol Pasteur melalui kawasan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan kompleks TNI AU.
Selain itu, Farhan menilai penyelesaian Jalan Layang (flyover) Nurtanio menjadi momentum krusial untuk memperlancar arus kendaraan menuju Bandara Husein, baik dari sisi barat maupun timur Kota Bandung.
Terkait koordinasi dengan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Farhan menegaskan bahwa seluruh kebijakan tetap berada di tangan pemerintah pusat mengingat statusnya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan arah pengembangan Kertajati, termasuk wacana pengembangannya sebagai pusat pemeliharaan dan overhaul pesawat (MRO).
Saat ini, proses kajian reaktivasi tengah digodok oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama pemerintah pusat. Pembahasan tersebut mencakup skema investasi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kota.
"Mudah-mudahan tahun ini mulai dihitung oleh Bappenas. Termasuk nanti menentukan sumber pembiayaan dan porsi investasi masing-masing," katanya.
Mengingat anggaran tahun 2026 sebagian besar telah berjalan, Farhan menyebut terdapat kemungkinan proyek pengembangan Bandara Husein akan memanfaatkan skema Pinjaman Luar Negeri (PLN) yang pengelolaannya ditentukan oleh pemerintah pusat.
"Kalau pakai pinjaman luar negeri, siapa yang berhak mengelola uangnya. Karena siapapun yang berhak menggunakan uangnya maka berkewajiban untuk mengembalikannya. Karena statusnya PLN atau Pinjaman Luar Negeri," tuturnya.
#bandara-husein #reaktivasi-bandara #ekonomi-bandung #bandara-husein-sastranegara #akselerasi-ekonomi #bandara-bandung #pertumbuhan-ekonomi #wisatawan-bandung #infrastruktur-bandara #akses-bandara #ban