Denpasar (ANTARA) - Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dengan digitalisasi terpadu yang sedang dikembangkan pemerintah maka masalah alih fungsi lahan di Bali dapat dituntaskan.

“Masalah ketertiban, alih fungsi lahan itu dengan digitalisasi ini tidak akan bisa lagi main-main,” ucapnya usai Rapat Koordinasi Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos Berbasis Digital Public Infrastructure di Denpasar, Bali, Kamis.

Meskipun saat ini Government Technology atau digitalisasi pemerintah dengan berbasis AI yang mengintegrasikan 27 ribu lebih aplikasi milik pemerintah masih difokuskan pada digitalisasi bantuan sosial, agenda digitalisasi perizinan usaha dan integrasi Digital Public Infrastructure (DPI) juga menjadi agenda utama komite.

Untuk itu nantinya akan dilakukan penyesuaian juga pada pendataan alih fungsi lahan sehingga segala pembangunan di Bali akan tertib.

“Dan nanti bagaimana kira-kira kita buat semacam penalti, solusinya akan jadi, sehingga dari sekarang harus diingatkan Pak Gubernur, alih fungsi lahan tidak benar, bahwa akan ada nanti penyesuaian di sana-sini,” ujar Luhut.

Mantan Menko Marves itu menyampaikan Bank Dunia sudah menyatakan Bali adalah permata Indonesia, sehingga alih fungsi lahan yang berdampak pada kerusakan di Bali akan membuat wisatawan enggan masuk Indonesia.

Kondisi itu juga berkaitan dengan ketertiban yang lain di luar alih fungsi lahan yaitu tindakan nakal wisatawan yang bisa merusak citra pariwisata.

“Kalau Bali tidak bagus, maka orang juga akan malas datang ke Indonesia. Jadi Bali ini harus tertib, jadi turis-turis yang tidak berkualitas juga memang kita sudah koordinasikan waktu saya Menko Marves, itu dideportasi saja. Dari sini ya yang membuat masalah narkoba, perkelahian, dan investasi-investasi yang mengambil UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) di sini, kita deportasi saja,” kata Luhut.

Menurut dia, Bali tak akan redup hanya karena kehilangan 10 ribu wisman nakal, justru Bali semakin dicintai jika semakin berkualitas termasuk wisatawannya.

Untuk mendukung bertahannya pariwisata ini, Luhut menyoroti pentingnya infrastruktur terpadu, kemudian masalah air dan sampah.

Namun untuk persoalan sampah, ia memastikan pekan depan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) akan diumumkan.

“Jadi kami harap 18 bulan dari sejak April, Bali sudah mulai proses waste to energy-nya itu akan jalan,” ucapnya.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan kini menyasar Provinsi Bali dalam upaya perluasan implementasi transformasi digital pemerintah setelah sebelumnya sukses di Banyuwangi.

“Bali satu provinsi dari sekian provinsi yang ada, tapi kami ambil Bali, di sini ada delapan kabupaten dengan satu kota, sebelumnya Banyuwangi tadi sudah dengar, sudah akan menjadi contoh model,” kata Luhut di Denpasar, Kamis.

Ia meminta Gubernur Bali mengerahkan bupati/wali kota untuk segera berproses melalui sosialisasi dan pendataan sehingga segera seluruh masyarakat Bali memiliki identitas tunggal digital.

Identitas tunggal digital ini selanjutnya digunakan untuk digitalisasi bantuan sosial, sehingga Luhut meyakini ke depan penyaluran bansos akan lebih tepat sasaran.

“Saya kira ini akan membuat Indonesia lebih transparan, lebih efisien, dan target kita, saya sudah lapor ke Bapak Presiden Oktober tahun ini akan secara nasional diluncurkan,” ujarnya.

Dari sisi pemerintah, di dalam Government Technology atau digitalisasi pemerintah berbasis AI akan terintegrasi 27 ribu lebih aplikasi di pemerintahan menjadi satu terpadu.

Dengan ini maka masyarakat dapat melakukan verifikasi identitas masing-masing secara mandiri melalui satu aplikasi saja, seperti ketika Indonesia mengembangkan PeduliLindungi saat pandemi COVID-19 lalu.

Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah memperkirakan pekan depan masa sanggah akan selesai di Banyuwangi, sehingga sudah dapat berproses di Bali.

Selanjutnya secara paralel juga akan dijalankan di kabupaten/kota lainnya sehingga setidaknya April 2026 mereka sudah masuk pada 200 kabupaten.

“Sehingga pada waktu peluncuran Oktober 2026 kami berharap sudah ada sekitar 200 juta atau 150 juta penduduk Indonesia yang punya identitas tunggal digital,” kata Luhut Binsar Panjaitan.

Gubernur Bali Wayan Koster kemudian merespons dengan memastikan bahwa pemerintah daerah se-Bali akan segera rapat dan bergerak dalam pengumpulan data.

Menurut dia mengintegrasikan banyaknya aplikasi pemerintah dalam satu wadah adalah hal yang baik agar data terkelola dengan lebih baik, sehingga ia mendorong bupati/wali kota segera memulai.

“Akan kami tindaklanjuti dengan melakukan rapat dengan bupati/walikota, semua sangat senang, dan makanya supaya awal Maret sudah mulai persiapan selambat-lambatnya akhir Maret ya dan perlu pendampingan terstruktur sampai tingkat desa,” ujarnya.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026