Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara membidik pembentukan ​​​​provinsi kembar atau sister province antara daerah transmigrasi di Indonesia dengan salah satu provinsi di China.

Inisiatif tersebut Mentrans Iftitah sampaikan kepada Duta Besar (Dubes) China untuk Indonesia Wang Lutong saat keduanya bertemu di Kedutaan Besar China di Jakarta, Kamis.

“Tadi kita bicara, tapi ini akan lebih kita konkritkan lagi, rencana sister province begitu, antara provinsi yang ada di China dengan yang ada di Indonesia, khususnya Maluku Utara dengan Papua Selatan,” kata Menteri Iftitah.

Mentrans menjelaskan sister province yang akan dicanangkan kementeriannya bukan hanya sekedar mencari provinsi di Indonesia yang memiliki kesamaan dengan provinsi dengan China, melainkan provinsi yang memiliki perbedaan yang saling melengkapi.

Mengutip contoh mengenai pentingnya transmigrasi yang ia sampaikan pada kuliah umum di China baru-baru ini, Iftitah menjelaskannya dengan investasi durian.

Di China, ia mengatakan durian tidak bisa tumbuh. Namun, melalui implementasi sister province, pemerintah China bisa berinvestasi dalam bentuk uang dan teknologi, maka akses China terhadap durian akan lebih mudah.

“Kami punya lahannya di Indonesia. Kamu bawa saja uangnya, bawa teknologinya. Nanti biar yang menanam orang Indonesia buat industri besar di Indonesia, kita nikmati durian bersama-sama. Nah, konteks seperti itulah yang akan kita kembangkan ke depan,” kata Iftitah, menjelaskan.

Menanggapi inisiatif mengenai sister province, Dubes Wang menyambut dengan baik dengan mengatakan bahwa China memiliki banyak sister province atau sister city, dan banyak di antaranya yang berjalan dengan baik.

“Saya melihat banyak potensi. Hari ini kita berbicara tentang sister province dengan Maluku Utara dan Papua Selatan. Dan kita berpikir, saling melengkapi selalu menjadi kunci. Jadi kita mencari peluang lebih lanjut untuk berinvestasi di kawasan transmigrasi,” kata Dubes Wang.

Sebelumnya, Mentrans Iftitah menyampaikan bahwa Kementerian Transmigrasi ingin mendapatkan sumber-sumber pendanaan dari luar, alih-alih membebani keuangan negara untuk mengembangkan kawasan transmigrasi.

Sebuah strategi baru untuk memperluas keterlibatan sektor swasta melalui investasi langsung ke kawasan transmigrasi dan proyek pembangunan ekonomi lokal.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi baru Kementerian Transmigrasi yang ingin memperluas keterlibatan sektor swasta melalui investasi langsung ke kawasan transmigrasi dan proyek pembangunan ekonomi lokal.

Ia menegaskan dana APBN kini difungsikan sebagai stimulus awal untuk menarik investor lebih besar agar program transmigrasi bertransformasi menjadi motor pertumbuhan ekonomi berbasis kemitraan publik dan swasta.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025