Nanti tim kami dengan Menko (Perekonomian) juga akan membereskan itu. Jadi, dalam sebulan kami harapkan sudah selesai aturannya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan penyusunan regulasi terkait pengembangan lini bisnis Floating Storage Unit (FSU) dan bunkering untuk mendukung daya saing domestik.

Langkah itu merupakan respons terhadap hambatan usaha yang dialami oleh PT Asinusa Putra Sekawan. Perusahaan ingin membangun usaha FSU dan bunkering di Pulau Nipa, Selat Malaka, namun terhalang ketiadaan regulasi yang dapat mendukung perizinan, pengawasan, tata kelola dan operasional bisnis tersebut.

“Kalau mau diperluas ke FSU, ya bagus. Cuma regulasinya perlu kami sesuaikan. Ini masih belum terlalu jelas, tapi saya pikir saya tahu arahnya ke mana,” kata Purbaya dalam Sidang Aduan Kanal Debottlenecking di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis.

Bisnis Asinusa terletak di Selat Malaka dan Singapura yang merupakan salah satu jalur pelayaran internasional yang strategis dan cukup padat.

Berdasarkan data perusahaan, total trafik kapal yang melewati jalur ini sepanjang 2025 mencapai sekitar 130.000 unit kapal.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 35 persen melakukan giat bunker dengan total volume penjualan 56 juta metrik ton bunker atau setara nilai transaksi berkisar 23 miliar dolar AS.

Di sisi lain, juga terdapat 21 kapal FSU yang beroperasi di Tanjung Pelepas dan Kukup dengan aktivitas ship-to-ship (STS) sekitar 15 sampai 20 kapal per bulan.

Asinusa menilai belum tersedianya kerangka regulasi komprehensif yang mendukung lini bisnis FSU dan bunker membuat Indonesia memiliki daya saing yang relatif lebih lemah bila dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia sebagai Hub STS Regional.

Sebab, trafik kapal kemungkinan besar akan bergeser ke wilayah lain yang memiliki kepastian layanan, seperti Singapura dan Malaysia. Pada akhirnya, negara kehilangan potensi penerimaan yang bisa dihimpun dari bisnis ini.

Menkeu Purbaya mengatakan bakal membentuk tim untuk mempersiapkan regulasi tersebut. Dia meyakini bisa menyelesaikan kendala bisnis ini selama masalahnya masih di bawah koridor Kementerian Keuangan.

“Nanti tim kami dengan Menko (Perekonomian Airlangga Hartarto) juga akan membereskan itu. Jadi, dalam sebulan kami harapkan sudah selesai aturannya,” tutur Purbaya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ini permulaan perubahan fungsi dan pelepasan kawasan hutan dalam rangka pengembangan KEK Galang Batang yang belum ditindaklanjuti sejak diajukan pada 2022

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menindaklanjuti hambatan perizinan yang dihadapi PT GBKEK Industri Park sebagai pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang.

“Ini permulaan perubahan fungsi dan pelepasan kawasan hutan dalam rangka pengembangan KEK Galang Batang yang belum ditindaklanjuti sejak diajukan pada 2022,” kata Purbaya dalam Sidang Aduan Kanal Debottlenecking di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis.

KEK Galang Batang rencananya dikembangkan sebagai sentra industri pengolahan mineral hasil tambang (baksuit) dan produk turunannya, baik dari refinery maupun smelter.

Nilai investasi awal proyek ini mencapai Rp36,25 triliun hingga 2027. Setelah pengembangan, pembangunan KEK Galang Batang dikatakan dapat menyerap tenaga kerja 110.000 orang dengan nilai investasi Rp120,5 triliun sampai dengan 2027.

Namun, investasi untuk pengembangan KEK Galang Batang mengalami keterlambatan lantaran belum adanya tindak lanjut terhadap Rekomendasi Tim Terpadu oleh Kementerian Kehutanan.

PT GBKEK Industri Park mengajukan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan di daerah Kp Masiran dengan luas sekitar 80,98 hektare untuk pembangunan pelabuhan.

Perusahaan mengaku telah mendapatkan rekomendasi persetujuan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, namun saat ini belum ada keputusan dari Kementerian Kehutanan.

Terakhir, PT GBKEK Industri Park telah mengirim surat Nomor 112/GBKEK/IX/2025 bulan September 2025 perihal permohonan pinjam pakai/penggunaan kawasan hutan ke Kementerian Kehutanan, namun belum mendapat balasan.

Untuk merespons hambatan tersebut, Purbaya meminta Kementerian Kehutanan sebagai pihak terkait perizinan permohonan untuk menindaklanjuti masalah tersebut dalam kurun waktu dua pekan.

Sebagai catatan, pemerintah membuka kanal Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) untuk menampung aduan hambatan yang dialami oleh dunia usaha.

Kanal tersebut dapat diakses pada laman https://lapor.satgasp2sp.go.id selama 24 jam.

Upaya itu dilakukan untuk memberikan kepastian kepada investor soal keamanan berinvestasi di Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti tiga kasus hambatan investasi dalam sidang debottlenecking kelima, mulai dari isu perizinan impor bahan peledak hingga konflik pengelolaan lahan di Batam, Kepulauan Riau.

Untuk kasus pertama, persoalan melibatkan Persetujuan Impor (PI) bahan peledak berupa ammonium nitrat oleh PT Samator Indogas Tbk. Bahan tersebut digunakan sebagai komponen dalam produksi gas N2O atau gas bius yang dimanfaatkan untuk kebutuhan medis.

“Barangnya sudah datang tapi izin dari (Kementerian) Perdagangan belum keluar. Tapi itu akan dibereskan dalam waktu singkat. Saya pikir sebelum Senin juga selesai nanti, ya. Kami akan kirim tim ke sana untuk diskusi dengan Kemendag,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

Pada agenda kedua, sidang membahas aduan proses pengurusan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

Terdapat tiga pelapor yang mengadukan permasalahan tersebut, yakni PT Nakshatra Exim International, PT Eleganza Tile Indonesia, dan PT Kairos Indah Sejahtera.

“Sebetulnya, SLA-nya (service level agreement) belum terlalu jelas, berapa hari mereka bisa dapat SNI. Kalau kita lihat rata-rata setahun lebih kan, harusnya kelamaan itu. Nanti kami minta ke (Kementerian) Perindustrian untuk menjelaskan setiap tahap itu berapa hari, sehingga para pemain itu (mendapatkan informasi) jelas,” ujar Purbaya.

Sedangkan pada agenda sidang ketiga, pengaduan berasal dari PT Galang Bumi Industri mengenai penerbitan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR) yang belum terealisasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Rekomendasi tersebut dibutuhkan untuk mendukung proyek Strategis Nasional (PSN) di Batam dan realisasi investasi di kawasan tersebut.

“Kami dengarkan itu sebetulnya bukan masalah izin saja. Kalau izin kan gampang. Rupanya ada fondasi yang lebih dalam lagi. Siapa yang mengelola tanah di sana? Apa BP Batam atau perusahaan lain?” jelas Menkeu.

Purbaya menuturkan pihak BP Batam menunjukkan keinginan untuk mengambil alih hak pengelolaan tanah. Purbaya pun membuka ruang terhadap pilihan itu selama pihak BP Batam menyanggupi.

Hanya saja, Purbaya masih akan meninjau aturan terkait di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Makanya saya tanya sebenarnya kebijakan mereka apa? Mereka minta waktu dua minggu suruh jelas, sehingga kita nggak berlarut-larut,” tambahnya.

“Habis itu kita melangkah ke depan dan memastikan posisi yang pemerintah ambil bisa dijalankan dengan baik,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Setelah organisasi mengalami perubahan, aspek Key Strategic Performance Objective (KSPO) dan pengelolaan utang menjadi sangat krusial, sehingga penguatan organisasi dan sistem pengawasan kerja menjadi penting

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjalani sidang terbuka promosi doktor di Institut Pertanian Bogor (IPB) University dengan tim penguji antara lain Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy.

Sidang promosi doktor tersebut digelar di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.

Dalam sidang itu Sudaryono mempertahankan disertasi berjudul “Evaluasi dan Strategi Optimisasi Kinerja BUMN Pasca Kebijakan Holdingisasi di Indonesia” yang mengkaji penguatan tata kelola dan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah kebijakan holdingisasi.

Ia memaparkan pendekatan non-promosional diperlukan dalam proses penyelamatan dan penguatan perusahaan-perusahaan BUMN yang bergabung pasca-kebijakan tersebut.

“Setelah organisasi mengalami perubahan, aspek Key Strategic Performance Objective (KSPO) dan pengelolaan utang menjadi sangat krusial, sehingga penguatan organisasi dan sistem pengawasan kerja menjadi penting,” ujarnya dalam paparan sidang.

Selain itu Sudaryono menekankan perlunya penyelarasan internal antar-perseroan, khususnya pada faktor sosial, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan pelaporan agar kinerja holding dapat berjalan efektif.

“Penyelarasan pada aspek SDM, IT, dan pelaporan merupakan tantangan yang perlu dikaji dan dipertimbangkan secara matang,” katanya.

Sidang promosi doktor tersebut dipromotori oleh Prof. Dedi Budiman Hakim, Prof. Adler Haymans Manurung, serta Dr. Zaenal Asikin. Sementara tim penguji terdiri atas Dr. Andi Amran Sulaiman, Prof. Rachmat Pambudy, Prof. Noer Azam Achsani, serta Dr. Linda Karlina Sari.

Sidang terbuka promosi doktor tersebut turut dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria.

Dalam sidang tersebut, Sudaryono tercatat menempuh program doktor dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 4,00.

Dalam paparannya Sudaryono juga menegaskan BUMN merupakan implementasi amanah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kinerja dan keberlanjutannya sangat dipengaruhi oleh kebijakan negara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kata dia, kebijakan modifikasi super holding BUMN yang diputuskan pemerintah pada awal 2025 dinilai relevan untuk memperkuat kinerja dan tata kelola BUMN ke depan.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025