Jakarta (ANTARA) - Konvensi Inovasi Petrokimia Gresik (KIPG) 2026 yang digelar BUMN pupuk holding Pupuk Indonesia PT Petrokimia Gresik mampu menghasilkan nilai tambah atau value creation mencapai Rp154 miliar

Selain itu berbagai inovasi yang dikembangkan insan perusahaan pada KIPG 2026 mampu menghasilkan manfaat finansial langsung (direct financial benefit) sebesar Rp68 miliar.

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menyampaikan bahwa keberlangsungan KIPG yang tahun ini memasuki tahun ke 40 menunjukkan komitmen perusahaan dalam membangun budaya inovasi yang kuat dan berkelanjutan.

KIPG, lanjutnya, merupakan wadah pengembangan budaya inovasi yang telah melahirkan berbagai terobosan untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan perusahaan.

“Budaya inovasi di Petrokimia Gresik terus tumbuh dan berkembang secara positif," ujarnya.

Besarnya keterlibatan karyawan dalam inovasi menjadi cerminan bahwa semangat untuk berpikir kreatif, melakukan perbaikan, dan berkontribusi telah menjadi bagian dari budaya kerja di perusahaan.

Tingginya budaya inovasi tersebut, lanjut dia tercermin dari partisipasi karyawan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, yang mana pada 2024 keterlibatan karyawan dalam inovasi mencapai 95 persen, pada 2025 menjadi 97 persen dan pada KIPG 2026 mencapai 98 persen.

Menurut Daconi, capaian tersebut membuktikan bahwa inovasi tidak hanya menghasilkan ide-ide baru, tetapi juga menghadirkan nilai tambah yang terukur bagi perusahaan.

"Kami menyadari pentingnya inovasi bagi perusahaan, khususnya dalam menjalankan amanah penyaluran pupuk bersubsidi untuk mewujudkan swasembada pangan nasional," katanya.

Sebanyak 1.799 gugus inovasi berpartisipasi dalam KIPG 2026 yang mengusung tema “Driving Efficiency, Creating Value”.

Dalam kesempatan tersebut, Daconi juga memberikan apresiasi kepada para inovator terbaik yang telah menghasilkan berbagai terobosan dan solusi untuk mendukung operasional perusahaan.

Selama empat dekade penyelenggaraan, tambahnya, KIPG telah menjadi motor penggerak lahirnya inovasi-inovasi yang berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi, produktivitas, keandalan operasional, serta penguatan peran Petrokimia Gresik dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

harga gabah bagus di atas Rp6.500, saya juga diminta cek pupuk, alhamdulillah pupuk lancar dan dapat diskon harga 20 persen

Banyuwangi (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menemui petani di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis, untuk memastikan stok pupuk tersedia dan harga gabah tetap di level aman.

"Saya diminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengecek harga gabah, tadi harga gabah bagus di atas Rp6.500, saya juga diminta cek pupuk, alhamdulillah pupuk lancar dan dapat diskon harga 20 persen," Menko Zulhas saat kegiatan Rembuk Tani di Desa Karangbendo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, Kamis.

Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sebelumnya telah menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen sejak tahun lalu, seperti pupuk jenis urea yang semula Rp112.500 per sak (50 kg) menjadi Rp90.000 per sak, sedangkan pupuk NPK juga turun dari Rp115.000 per sak menjadi Rp92.000 per sak.

"Saya cek penyaluran juga tidak kurang-kurang, berarti sudah benar, dan berati pula programnya berhasil," kata Menko Zulhas.

Sementara itu, Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob mengemukakan realisasi penebusan pupuk subsidi di Jawa Timur cukup tinggi, dan hingga saat ini telah mencapai hampir 50 persen dari total alokasi sekitar 2 juta ton.

"Banyuwangi juga termasuk di dalamnya, itu penyerapannya sudah 50 persen, dengan begitu ini menunjukkan bahwa kelancaran penyaluran, daya beli petani cukup baik," ujarnya.

Ketua Kelompok Tani Sumber Urip Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari, Muhammad Sayidi mengaku bersyukur karena program pemerintah menguntungkan bagi petani, dan kondisi pupuk saat ini jauh lebih baik dibanding sebelumnya.

"Sekarang ini tidak ada istilah kelangkaan pupuk, tidak ada keluhan dari petani. Jadi, petani butuh, pupuk tersedia," katanya.

Sayidi juga menyebutkan harga gabah di tingkat petani saat ini baik dan berada di atas harga pembelian pemerintah (HPP) yakni Rp6.500, dan bahkan ada yang menyentuh di harga Rp7.000 per kilogram.

"Alhamdulillah, terima kasih Bapak Presiden, pupuk tidak ada kendala, pupuk banyak dan harganya turun dan harga gabah juga bagus," ujarnya.

Dalam kesempatan itu,, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Dirut Petrokimia Gresik menyerahkan bantuan dua ton pupuk nonsubsidi kepada Kelompok Tani Sumber Urip, Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ketersediaan stok ini salah satu indikator kesiapan perusahaan menjaga keberlanjutan produksi dan menjamin ketersediaan pupuk bagi petani di tengah dinamika global yang berdampak pada rantai pasok bahan baku industri pupuk dunia,

Jakarta (ANTARA) - Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia, menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 219.648 ton guna mengawal musim tanam April - September.

Direktur Utama Petrokimia Gresik Daconi Khotob menyatakan, perusahaan telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan produksi sekaligus memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani selama musim tanam berlangsung.

"Ketersediaan stok ini salah satu indikator kesiapan perusahaan menjaga keberlanjutan produksi dan menjamin ketersediaan pupuk bagi petani di tengah dinamika global yang berdampak pada rantai pasok bahan baku industri pupuk dunia," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Berbagai langkah tersebut dilakukan melalui optimalisasi fasilitas produksi dan operasional perusahaan untuk menjaga kontinuitas produksi pupuk, penguatan stok pupuk bersubsidi, serta dukungan jaringan distribusi nasional Pupuk Indonesia Group agar pupuk tersedia tepat waktu bagi petani.

Selain itu, lanjutnya perusahaan juga terus memperkuat antisipasi terhadap berbagai dinamika global yang berpotensi mempengaruhi rantai pasok bahan baku industri pupuk dunia.

Untuk itu, BUMN tersebut memperkuat strategi pengadaan bahan baku, di antaranya melalui diversifikasi negara asal suplai phosphate rock, potash, dan sulphur, serta optimalisasi pasokan sulphuric acid dari produksi dalam negeri.

Selain itu, juga melakukan optimalisasi kontrak pengadaan jangka panjang serta mempercepat pengamanan stok bahan baku untuk kebutuhan enam hingga dua belas bulan ke depan guna menjaga keberlanjutan produksi.

Sementara itu, per 10 Mei 2026 ketersediaan stok pupuk bersubsidi terdiri dari Urea bersubsidi sebesar 32.054 ton, NPK Phonska 166.324 ton, pupuk organik Petroganik sebesar 16.611 ton, ZA 2.720 ton, dan SP-36 1.939 ton.

Stok tersebut, lanjutnya tersedia pada jaringan distribusi Pupuk Indonesia dan siap disalurkan kepada penerima di PPTS (Penerima Pupuk pada Titik Serah) sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami berharap petani tidak perlu khawatir, musim tanam April – September bisa dijalani dengan optimal," ujar Daconi.

Menurut dia, pemerintah telah banyak melakukan perubahan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi untuk memberikan kemudahan akses petani terhadap sarana produksi tersebut.

Perubahan tersebut diantaranya penyederhanaan regulasi, dari 145 aturan dipangkas menjadi satu peraturan induk, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, kemudian disempurnakan dengan Perpres 113/2025.

Melengkapi peraturan induk tersebut, terbit juga Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025 sebagian peraturan pelaksanaannya.

Penyederhanaan ini mendukung kelancaran distribusi pupuk ke seluruh Indonesia, sehingga berjalan semakin efektif dan tepat waktu.

Dikatakannya realisasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional per 10 Mei 2026 mencapai 3,46 juta ton atau 35 persen dari total alokasi tahun 2026 sebesar 9,85 juta ton. Realisasi tersebut juga tercatat lebih tinggi 35 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

Ia juga memastikan PI Group berkomitmen melakukan pengawasan ketat agar Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) disiplin menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah diturunkan Pemerintah sebesar 20 persen untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi.

Daconi mengimbau, penebusan harus dilakukan di PPTS atau kios resmi sehingga petani mendapatkan produk asli.

Saat ini banyak sekali oknum yang tidak bertanggung jawab menawarkan produk palsu, umumnya dengan iming-iming harga lebih murah.

Pewarta: Subagyo
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara, Petrus Selestinus menilai pernyataan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani dan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi bukan makar. Petrus menilai mereka yang menganggap pernyataan kedua tokoh tersebut makar sesat pikir.

"Jika kita mencermati dan pahami konstitusionalitas perspektif dan pendekatan Sjaiful Mujani maupun Islah Bahrawi, untuk mengakhiri masa jabatan Presiden Prabowo Subianto, maka kita akan tiba kepada suatu penilaian bahwa pandangan dan pendekatan kedua tokoh ini sesungguhnya sangat genuine dalam koridor konstitusi, yaitu Pasal 8 UUD 1945, karenanya patut kita dukung ajakan konsolidasi," ujar Petrus dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).

Karena, lanjut dia, ketentuan Pasal 8 UUD 1945 membuka pintu lain untuk mengakhiri masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden selain impeachment oleh DPR dan MPR, yaitu Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya (Pasal 8 UUD 1945) tanpa hukum acara.

Menurut dia, ketentuan Pasal 8 UUD 1945 inilah yang membedakan dengan tegas dan jelas antara kewenangan secara dominus litis DPR dan MPR untuk memberhentikan Presiden lewat mekanisme impeachment sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945 dengan kekuasaan dan kekuatan eksklusif rakyat sebagai daulat rakyat, mendesak atau menuntut Presiden untuk "berhenti" dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir (Pasal 8 UUD 1945).

"Dengan demikian, Impeachment atau Pemakzulan, meskipun merupakan hak eksklusif atau dominus litis DPR dan MPR, namun ia bukan satu-satunya cara konstitusional untuk mengakhiri jabatan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden RI, yang sedang menjabat menurut UUD 1945," katanya.

Dia menambahkan, UUD 1945 membuka pintu alternatif lain, yang memberi hak secara eksklusif kepada rakyat, bisa kepada Islah Bahrawi, Sjaiful Mujani, bahkan kepada kita semua untuk berbicara dan bertindak mengakhiri masa jabatan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kerangka konstitusi, lewat Presiden "berhenti" atau Presiden tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya" dituntut untuk berhenti (Pasal 8 UUD 1945).

"Di dalam ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, mengatur impeachment, syarat-syarat Impeachment berikut hukum acara untuk meng-impeach seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat atau kedua-duanya," ungkapnya.

Caranya, lanjut dia, tentu lewat pintu diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR sebagai kewenangan yang eksklusif, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa: pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden".

Kuasa Tuhan dan Daulat Rakyat

Petrus mengatakan, pembentuk UUD 1945, begitu fair dalam mengatur pembagian kekuasaan mengakhiri jabatan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pembentuk UUD 1945, tidak hanya memberikan kekuasaan itu kepada DPR dan MPR, akan tetapi juga kekuasaan itu diberikan kepada Tuhan berupa "Presiden mangkat" dan kekuasaan kepada rakyat berupa "Presiden berhenti" atau Presiden "tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya", ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya, lewat usul, saran bahkan desakan rakyat.

"Jadi, UUD 1945 sangat moderat, karena membuka pintu lain untuk mengakhiri masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat, di luar mekanisme atau prosedur impeachment yang menjadi kewenangan eksklusif DPR dan MPR, yaitu lewat ketentuan pasal 8 UUD 1945, ayat (1), yaitu : jika Presiden mangkat, "berhenti", diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya (tanpa mekanisme impeachment)," kata dia.

Dia menambahkan, pembentuk UUD 45, membagi secara proporsional kekuasaan untuk mengakhiri masa jabatan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden, yaitu kepada kekuasaan Tuhan yaitu lewat "mangkat", kekuasaan untuk DPR, MK dan MPR lewat impeachment, dan kekuasaan rakyat yang berdaulat lewat "Presiden berhenti" atau karena Presiden "tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan", ia diganti, sesuai amanat pasal 8 ayat (3) UUD 1945.

Keliru dan Sesat Pikir

"Jadi keliru dan sesat pikir, jika untuk mengakhiri masa jabatan seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebagian orang berpikir bahwa mengakhiri masa jabatan Presiden atau Wakil Presiden, hanya monopoli kekuasaan eksklusif DPR dan MPR lewat impeachment atau pemakzulan," kata Petrus

Padahal, sambung dia, masih ada pintu masuk lain bagi rakyat yang berdaulat yaitu lewat pintu Presiden "berhenti' atau Presiden "tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan", ia diganti, sesuai amanat Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, di mana rakyat yang berdaulat, mendaulat agar Presiden mundur atau berhenti dan diganti sebelum akhir masa jabatannya.

"Inilah yang dinarasikan secara cerdas oleh Saiful Mujani dan Islah Bahrawi, karena itu ajakan ini harus didukung oleh masyarakat banyak, sehingga menjadi kekuatan kontrol yang digdaya dan mumpuni, ketika DPR loyo tak berdaya akan melahirkan kekuatan rakyat dan konsolidasi menuntut perubahan dan perbaikan," pungkasnya.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan masih bakal menggunakan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menentukan kerugian keuangan negara.

Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara.

Syarief beralasan Kejagung mempunyai kajian tersendiri terkait penggunaan perhitungan BPKP sebagai dasar kerugian keuangan negara di kasus-kasus korupsi.

"Untuk putusan MK itu nanti akan kita sampaikan mungkin tersendiri. Kami punya kajian tersendiri sehingga untuk pada saat ini kami masih menggunakan BPKP untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara," katanya kepada wartawan dikutip Jumat (10/4/2026).

Menurutnya, kerja sama dengan BPKP juga masih dilakukan untuk kasus terbaru yang sedang ditangani yakni dugaan korupsi pengadaan minyak mentah Pertamina Energy Trading Limited (Petral) periode 2018-2015. "Untuk besarnya kerugian keuangan negara, saat ini sedang kami lakukan perhitungan bersama dengan rekan BPKP," ujarnya.

Ia menjelaskan dalam kasus ini PT Pertamina mengalami kerugian karena harus membayarkan biaya pengadaan BBM yang lebih tinggi dari seharusnya.

Lihat video: Said Didu Ungkap di Balik Pembubaran Petral



"Nanti akan disampaikan berapa kerugian keuangan negara atau yang di-CQ dalam hal ini adalah PT Pertamina. Nanti akan kita sampaikan, sedang proses perhitungan. Kami belum berani memberikan perhitungan tapi sedang kami hitung," tuturnya.

Sebelumnya, MK menyatakan BPK adalah lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara.

Pandangan tersebut termuat dalam putusan perkara nomor: 28/PUU-XXIV/2026 yang diputus pada Senin, 9 Februari 2026.

Putusan ini diambil oleh sembilan hakim konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir masing-masing sebagai anggota.

Pemohon perkara tersebut adalah dua mahasiswa bernama Bernita Matondang dan Vendy Setiawan yang menguji materi Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pemohon I sebagai vendor pihak ketiga, sedangkan Pemohon II merupakan mahasiswa Ilmu Hukum.

Puteranegara

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menghitung nilai kerugian keuangan negara di kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah Pertamina Energy Trading Limited (Petral) periode 2018-2015. Untuk mengungkap hal itu, Kejagung menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi mengklaim, proses itu sedang dilakukan penyidik dengan bekerja sama dengan BPKP.

"Untuk besarnya kerugian keuangan negara, saat ini sedang kami lakukan perhitungan bersama dengan rekan BPKP," katanya, dikutip, Jumat (10/4/2026).

Syarief menjelaskan dalam kasus ini PT Pertamina mengalami kerugian karena harus membayarkan biaya pengadaan BBM yang lebih tinggi dari seharusnya.

"Nanti akan disampaikan berapa kerugian keuangan negara atau yang di-CQ dalam hal ini adalah PT Pertamina. Nanti akan kita sampaikan, sedang proses perhitungan. Kami belum berani memberikan perhitungan tapi sedang kami hitung," ujarnya.

Syarief menjelaskan kasus ini bermula ketika pejabat Petral membocorkan informasi-informasi rahasia dari internal perusahaan terkait kebutuhan minyak mentah dan gasoline.

Lihat video: Miskinkan! JPU Desak Seluruh Harta Kerry Anak Riza Chalid Disita Negara



Informasi itu kemudian dimanfaatkan oleh bos minyak Mohammad Riza Chalid (MRC) untuk mempengaruhi proses pengadaan atau tender minyak mentah, produk kilang dan pengangkutan. "Saudara MRC melalui saudara IRW melakukan komunikasi dengan pejabat pengadaan baik di Petral maupun di Pertamina," ucapnya.

Syarief menjelaskan komunikasi dilakukan antara IRW dengan tersangka BBG, MLY dan TFK. Lewat komunikasi itu, kata dia, terjadi pengkondisian tender dan informasi nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri).

Pengkondisian itu kemudian menimbulkan kemahalan harga karena pengadaan menjadi tidak kompetitif. Untuk memuluskan rencana Riza Chalid, Syarief menyebut para pejabat Petral kemudian mengeluarkan pedoman yang bertentangan dengan risalah rapat direksi.

Akibatnya tender berhasil dilakukan dan terdapat MoU antara Petral dengan perusahaan Riza Chalid untuk memasok produk kilang minyak tahun 2012 sampai 2014.

"Proses tender atau pengadaan minyak mentah dan produk kilang tersebut menyebabkan rantai pasokan yang lebih panjang dan harga yang lebih tinggi," jelasnya.

"Terutama untuk produk Gasoline 88 atau kita kenal dengan Premium 88 dan Gasoline 92. Sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Pertamina," imbuhnya.

Atas perbuatannya, Kejagung menetapkan tujuh orang tersangka yakni BBG selaku Manager Niaga Direktorat Pemasaran dan Niaga PT Pertamina yang sempat menjabat sebagai Managing Director Pertamina Energy Service (PES).

Kemudian AGS yang menjabat selaku Head Of Trading PES periode 2012-2014; MLY selaku Senior Trader PES periode 2009- 2015; NRD selaku Crude Trading Manager PES; TFK selaku VP ISC PT Pertamina dengan jabatan terakhir Direktur Utama PT Pertamina International Shiping.

Selanjutnya Riza Chalid selaku Beneficialy Ownership atau penerima manfaat dari perusahaan Gold Manor, VeritaOil dan Global Energy Resources. Terakhir IRW selaku Direktur di perusahaan milik Riza Chalid tersebut.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang Petral 2008-2015. Satu tersangka yaitu Mohammad Riza Chalid (MRC).

Tersangka lainnya yaitu BBG selaku mantan Managing Director Pertamina Energy Service (PES), AGS selaku Head Of trading Pertamina Energy Services (2012-2014), MLY selaku Senior Trader Pertamina Energy Services Pte Ltd (2009-2015), NRD selaku mantan Crude trading manager di PES, TFK selaku mantan VP ISC PT Pertamina dengan jabatan terakhir Direktur Utama PT Pertamina International Shiping, dan IRW selaku Direktur perusahaan-perusahaan milik MRC.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi menyebutkan, perkara bermula terkait adanya pengadaan minyak mentah dan produk kilang periode 2008-2015.

"Tim penyidik menemukan fakta perbuatan terdapat kebocoran informasi-informasi rahasia internal PES atau Petral Energy Services terkait mengenai kebutuhan minyak mentah dan gasoline serta informasi lainnya yang dilakukan oleh salah satu tersangka," kata Syarief saat konferensi pers penahanan, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, Riza Chalid bersama IRW melalui beberapa perusahaan yang terafiliasi, mempengaruhi proses pengadaan minyak mentah, produk kilang, dan pengangkutan.

"Jadi pada intinya, saudara MRC melalui saudara IRW melakukan komunikasi dengan pejabat pengadaan baik di Petral maupun di Pertamina. Antara lain dengan saudara tersangka BBG, saudara IRW, saudara MLY, dan saudara TFK," ujarnya.

"Komunikasi tersebut baik berupa pengkondisian tender, informasi nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri), sehingga ada mark-up atau kemahalan harga karena pengadaan tersebut menjadi tidak kompetitif," sambungnya.

Untuk memuluskan niat bulus itu, tersangka lainnya mengeluarkan pedoman yang bertentangan dengan risalah rapat direksi PT Pertamina. Setelah adanya pengkondisian, PES yang dibantu oleh perusahaan YR melakukan penandatanganan MOU terkait pemasokan produk kilang untuk tahun 2012 sampai tahun 2014.

"Proses tender atau pengadaan minyak mentah dan produk kilang tersebut menyebabkan rantai pasokan yang lebih panjang dan harga yang lebih tinggi, terutama untuk produk Gasoline 88 atau kita kenal dengan Premium 88 dan Gasoline 92, sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Pertamina," ucapnya.

Kejagung langsung menahan lima dari tujuh tersangka tersebut dan titahan untuk 20 hari ke depan. Sedangkan tersangka BBG, berstatus tahanan kota lantaran kondisi kesehatan.

"Kemudian terhadap salah satu tersangka yaitu MRC, ini memang sudah menjadi DPO bagi Kejaksaan," tuturnya.

Kejagung masih menghitung kerugian negara akibat perkara ini masih bersama BPKP. Para Tersangka diduga melanggar Pasal 603 dan subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Mohammad Riza Chalid (MRC) sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Petral periode 2008–2015. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya.

Saat ini, Kejagung masih memburu Riza Chalid yang sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buronan. Kejagung telah menerbitkan red notice dan menggandeng Interpol untuk mempercepat proses penangkapan.

“MRC berstatus DPO dan kami terus berkoordinasi dengan Interpol serta sejumlah negara untuk menghadirkan yang bersangkutan ke Indonesia,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi saat konferensi pers di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2026).

Syarief menegaskan bahwa Riza Chalid diduga berperan besar dalam mengendalikan skema pengadaan melalui sejumlah perusahaan terafiliasi.

“MRC selaku beneficial owner dari beberapa perusahaan bersama dengan tersangka IRW memengaruhi proses pengadaan atau tender minyak mentah, produk kilang, dan pengangkutan,” ujar Syarief.

Dalam kasus ini, Riza Chalid disebut tidak bekerja sendiri. Ia diduga menggunakan jaringan perusahaan dan perantara untuk menjalin komunikasi dengan pejabat internal, baik di Petral Energy Services maupun di PT Pertamina.

Melalui komunikasi tersebut, proses tender diduga telah dikondisikan sejak awal. Informasi penting seperti Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bocor dan dimanfaatkan untuk mengatur pemenang tender.

"Terjadi pengkondisian tender dan pemberian informasi nilai HPS sehingga menyebabkan markup harga dan proses pengadaan menjadi tidak kompetitif," ujarnya.

Akibat praktik tersebut, rantai pasok minyak menjadi lebih panjang dan harga pembelian meningkat, khususnya untuk produk gasolin 88 (Premium) dan gasolin 92, yang berdampak pada kerugian negara.

Adapun tersangka lainnya yaitu BBG selaku mantan Managing Director Pertamina Energy Service (PES), AGS selaku Head Of trading Pertamina Energy Services (2012-2014), MLY selaku Senior Trader Pertamina Energy Services Pte Ltd (2009-2015), NRD selaku mantan Crude trading manager di PES, TFK selaku mantan VP ISC PT Pertamina dengan jabatan terakhir Direktur Utama PT Pertamina International Shiping, dan IRW selaku Direktur perusahaan-perusahaan milik MRC.

Kejagung langsung menahan lima dari tujuh tersangka tersebut dan ditahan untuk 20 hari ke depan. Sementara untuk tersangka BBG, berstatus tahanan kota lantaran kondisi kesehatan.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Petral periode 2008–2015. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah tim penyidik mengantongi alat bukti yang cukup dari hasil penyidikan mendalam.

“Pada hari ini, tim penyidik menetapkan tujuh orang tersangka dalam perkara dugaan pengadaan minyak mentah dan produk kilang pada Petral tahun 2008 sampai dengan 2015,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi saat konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2026).

Syarief menjelaskan, perkara ini bermula dari temuan adanya kebocoran informasi rahasia internal Petral Energy Services terkait kebutuhan minyak mentah dan gasolin.

Selain itu, terdapat peran pihak swasta yang memengaruhi proses tender. Tersangka MRC selaku beneficial owner sejumlah perusahaan bersama tersangka IRW diduga mengintervensi proses pengadaan melalui komunikasi dengan pejabat internal Petral dan Pertamina.

“Komunikasi tersebut berupa pengkondisian tender, pemberian informasi nilai HPS, sehingga terjadi markup harga karena proses pengadaan menjadi tidak kompetitif,” jelasnya.

Menurut Syarief, praktik tersebut menyebabkan rantai pasok menjadi lebih panjang dan harga pembelian meningkat, terutama untuk produk gasolin 88 (Premium) dan gasolin 92, sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Pertamina.

Adapun, tujuh tersangka tersebut yakni BPG, AGS, MLY, NRD, TFK, MRC, dan IRW, yang berasal dari internal Pertamina, Petral, serta pihak swasta. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kita juga punya industri petrokimia dalam negeri, bagaimana industri ini bisa mendukung dan menopang supaya harga plastik tidak terlalu melonjak

Kota Padang (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI DPR RI Andre Rosiade menyebut keberadaan industri petrokimia dalam negeri bisa menjadi solusi untuk mengatasi kenaikan harga plastik yang terjadi imbas konflik di kawasan Timur Tengah.

"Kita juga punya industri petrokimia dalam negeri, bagaimana industri ini bisa mendukung dan menopang supaya harga plastik tidak terlalu melonjak," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Padang, Sumatera Barat, Kamis.

Selain itu, Komisi VI yang salah satunya bermitra dengan Kementerian Perdagangan telah meminta Menteri Perdagangan Budi Santoso agar secepatnya mencarikan solusi atas kenaikan harga plastik.

Kenaikan harga plastik di dalam negeri salah satunya dipicu oleh perang di kawasan Timur Tengah antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran. Imbasnya, kebutuhan bahan baku impor menjadi terganggu.

Eskalasi yang terjadi di Timur Tengah memberikan efek domino terganggunya rantai pasok industri petrokimia global termasuk Indonesia, terutama nafta yang merupakan bahan baku utama plastik.

"Pemerintah saat ini sedang melakukan kajian menyikapi kenaikan harga plastik ini," kata dia.

Menurutnya, permasalahan yang terjadi di kawasan Timur Tengah sangat berdampak pada banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Apalagi, pascapenutupan Selat Hormuz menyebabkan terganggunya arus kebutuhan energi dunia.

Bahkan, kata dia, banyak negara di dunia termasuk di ASEAN sudah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Beruntungnya, hingga sampai saat ini Indonesia tidak menaikkan tarif BBM.

"Ini juga menjadi bukti pemerintah bekerja keras untuk masyarakat dan menghadapi permasalahan yang ada," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah terus mengupayakan diversifikasi bahan baku hingga mendorong pemanfaatan daur ulang guna menjaga ketersediaan plastik nasional di tengah tekanan geopolitik global.

Sebagai respons, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama pelaku industri petrokimia hulu mengambil sejumlah langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan produksi dalam negeri. Salah satunya dengan memperluas sumber pasokan bahan baku.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan terafiliasi konglomerat Prajogo Pangestu PT Petrosea Tbk (PTRO) membukukan pendapatan senilai 886,45 juta dolar AS atau setara Rp14,82 triliun (kurs Jisdor Rp16.720 per dolar AS) sepanjang 2025.

Pendapatan itu tumbuh 28,32 persen year on year (yoy) dibandingkan pendapatan senilai 690,81 juta dolar AS pada 2024, sebagaimana laporan keuangannya yang dikutip di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat.

Pendapatan perseroan dikontribusikan dari penambangan sebesar 389,25 juta dolar AS, konstruksi dan rekayasa sebesar 379,74 juta dolar AS, dan EPCI-Minyak Bumi dan Gas Lepas Pantai sebesar 32,86 juta dolar AS.

Kemudian, pendapatan jasa berkontribusi sebesar 30 juta dolar AS, dan pendapatan lain-lain senilai 2,5 juta dolar AS.

Sementara itu, pendapatan yang berasal dari penjualan batu bara tercatat sebesar 52,01 juta dolar AS.

Seiring kenaikan pendapatan, beban usaha langsung perseroan juga turut meningkat 28,93 persen (yoy) menjadi senilai 774,23 juta dolar AS pada 2025, dibandingkan senilai 600,52 juta dolar AS pada 2024.

Seiring pendapatan dan beban usaha tersebut, perseroan mencatatkan laba kotor sebesar 112,22 juta dolar AS pada 2025, atau tumbuh 24,30 persen (yoy) dibandingkan senilai 90,28 juta dolar AS pada 2024.

Sementara itu, laba bersih perseroan tercatat meningkat 197,02 persen (yoy) menjadi 28,8 juta dolar AS atau setara Rp481,66 miliar pada 2025, dibandingkan senilai 9,69 juta dolar AS pada 2024.

Per 31 Desember 2025, Petrosea mencatatkan lonjakan jumlah aset menjadi senilai 1,58 miliar dolar AS, dibandingkan senilai 867,26 juta dolar AS pada akhir 2024.

Adapun, jumlah liabilitas perseroan tercatat senilai 1,27 miliar dolar AS pada akhir 2025, dibandingkan senilai 617,5 juta dolar AS secara tahunan pada akhir 2024.

Sementara itu, total ekuitas perseroan juga naik menjadi 307,4 juta dolar AS pada akhir 2025, dibandingkan senilai 249,75 juta dolar AS pada akhir 2024.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Mantan Menteri ESDM Sudirman Said berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki political will kuat dalam memberantas mafia migas. Sehingga, kasus-kasus dugaan korupsi seperti pengadaan minyak mentah dan produk jadi kilang minyak oleh Pertamina Energy Trading Limited (Petral) bisa dicegah.

"Saya diundang sekarang, saya jelaskan sekarang. Saya tekankan dua kali saya mendapat tugas dari negara untuk berbenah sektor energi, pertama kali pada waktu saya di Pertamina, kedua ketika ESDM. Kedua-duanya mengalami hambatan karena memang aspek ini berkaitan sama political will," ujarnya pada wartawan usai diperiksa Kejagung, Senin (19/1/2026).

Menurutnya, pembenahan persoalan mafia migas selalu menemui hambatan saat dia menjabat di Pertamina, dan ketika menjadi Menteri ESDM. Proses pembenahan itu, sejatinya bergantung pada political will.

Maka itu, kata dia, di era Presiden Prabowo ini, dia berharap Presiden Prabowo memiliki political will kuat untuk membenahi masalah mafia migas.

"Kita berharap pemerintah sekarang itu betul-betul memiliki political will yang kuat sehingga hal-hal seperti ini bisa dituntaskan. Kita menaruh harapan kepada bapak Presiden Prabowo dan seluruh aparat penegak hukum," tegasnya.

Saat ditanyakan soal ada tidaknya pengaruh M Riza Chalid dalam kasus dugaan korupsi petral tersebut, dia tak mau mengomentarinya lebih jauh. Pastinya, saat dia menjabat di Pertamina dan ESDM dahulu, selalu ada hambatan dalam membenahi masalah migas.

"Saya tidak tahu, saya tidak bisa menyimpulkan, saya hanya mengatakan dua kali tugas saya berbenah sektor energi, saya di Pertamina dan di ESDM selalu ada hambatan-hambatan yang dilibatkan non-tehnis. Nama itu (Riza Chalid) dari dahulu kan beredar. Jadi kalian juga tahu lah dan pihak penegak hukum sedang mencari berbagai bukti," sebutnya.