Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan tiga gubernur sebagai langkah percepatan program Quick Win Presiden Prabowo Subianto. Penandatanganan berlangsung di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Selasa (2/12).

MoU tersebut ditandatangani bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, dan Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka. Pertemuan itu didampingi Sekretaris Jenderal KemenP2MI, Komjen Pol (Purn) Dwi Dwiyono.

Mukhtarudin mengatakan kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk menyamakan visi dan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan salah satu prioritas Presiden Prabowo, yakni menyediakan lapangan pekerjaan berkualitas di luar negeri guna menekan pengangguran dan kemiskinan.

"Ada dua arahan utama Bapak Presiden, pertama, perlindungan menyeluruh mulai sebelum berangkat, selama penempatan, hingga pulang kampung. Kedua, paradigma penempatan bergeser dari low skill ke middle dan high skill," ujar Mukhtarudin.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia tengah menuju puncak bonus demografi pada 2030, sementara banyak negara maju mengalami aging population (penuaan populasi). Hal ini membuka peluang besar bagi tenaga kerja Indonesia.

"Saat ini saja ada 350 ribu lowongan resmi setiap tahun di luar negeri, tapi penyerapan kita masih rendah karena faktor kompetensi dan bahasa. Target Presiden tahun 2026 kita harus berhasil menempatkan 500 ribu pekerja migran Indonesia berkualitas. Itu quick win pemerintah," tegas Mukhtarudin.

Untuk memenuhi target itu, KemenP2MI menyiapkan program pelatihan vokasi intensif dan pembukaan "Kelas Migran" di Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara. Dari total target, 300 ribu kuota disiapkan untuk lulusan SMK dan 200 ribu untuk masyarakat umum.

"Kami sudah MoU dengan beberapa kementerian/lembaga terkait link and match pelatihan dengan penempatan. Kami mohon dukungan pemerintah daerah, nanti kami profiling data calon pekerja migran sehingga urusan pekerja migran menjadi agenda kita bersama," tutur Muktarudin.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menyambut baik program ini sebagai solusi mengatasi pengangguran di daerah. Menurutnya, program ini memberikan jalur resmi, aman, dan terlindungi bagi masyarakat kami yang ingin bekerja ke luar negeri.

"Dengan skill yang mumpuni, mereka bisa mengisi kekosongan tenaga kerja berkualitas di negara Lain," tutur Sherly.

Senada, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menilai program KemenP2MI sangat selaras dengan visi daerah dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

"Kami menyambut sukacita kerja sama ini. Beberapa hari lalu kami juga sudah resmikan Pos Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Maluku. Tidak ada cara lain bagi pemerintah daerah dan pusat selain berkolaborasi dan bersinergi," ungkap Hendrik.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka mengatakan dengan adanya Mou dengan KP2M tersebut, pihaknya akan memberikan pelatihan kepada calon pekerja migran asal Bumi Anoa, agar siap untuk bekerja di luar negeri.

"Kami tentu akan siapkan pelatihan untuk menyiapkan keterampilanmenguasai bahasa dan kompetensi calon pekerja migran di Sultra untuk siap di tempatkan di luar Negeri," kata Andi.

Usai penandatanganan MoU, keempat pimpinan menyatakan komitmen bersama untuk segera merealisasikan program pelatihan vokasi, Kelas Migran, dan penempatan pekerja berkualitas tinggi dari Provinsi Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara dalam waktu dekat.

"Insya Allah dengan kolaborasi yang solid, target 500 ribu pekerja migran berkualitas Presiden Prabowo tahun 2026 dapat tercapai, dan Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara akan menjadi penyumbang signifikan," pungkas Mukhtarudin.