Kebijakan dan strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalamdalam mengatasi kemiskinandi tengah umatnya ini menarik dan penting diketahui. Apa dan bagaimana strategi tersebut? Simak ulasannya berikut ini:

Pada masa Jahiliyah, bangsa Arab sangat dipengaruhi oleh cara berpikir dan sistem perekonomian Yahudi. Dalam bidang ekonomi, bangsa Yahudi menjalankan sistem riba. Mereka sangat mahir dalam hal ini dan selalu melakukannya di setiap tempat, termasuk di Makah dan Madinah.

Setelah Islam datang, ikatan akidah mengubah sistem ini menjadi sistem persaudaraan, gotong royong dan saling membantu. Islam sangat menekankan sisi persaudaraan sesama Muslim dalam memperkuat keutuhan masyarakatnya, terutama dalam bidang ekonomi.

Mengutip Ustaz Abu Ihsan al-Atsari dalam tausiyahnya di Kajian Sunnah Jakarta, dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam selalu menekankan pentingnya arti persaudaraan dalam Islam dan semangat untuk ta’âwun (tolong menolong).

Sebagai contoh, persaudaraan yang diikat antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Ketika kaum Muhajirin berhijrah dari Makah ke Madinah, mereka menghadapi problematika sosial dan ekonomi, berkaitan dengan kelangsungan hidup, mata pencaharian dan tempat tinggal.

Kaum Muhajirin tidak memiliki modal, sebab seluruh harta mereka sudah ditinggalkan. Mereka juga tidak memiliki lahan pertanian di Madinah. Bahkan mereka juga tidak berpengalaman di bidang pertanian Maka, ketika kaum Anshar menawarkan agar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam membagi kebun kurma mereka untuk kaum Muhajirin, beliau menolaknya. Karena beliau takut hasil pertanian Madinah menurun karenanya. Akhirnya kaum Anshar tetap memiliki kebun mereka, namun hasilnya dinikmati bersama.

Kaum Anshar pun rela menghibahkan rumah-rumah mereka kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, namun beliau menolaknya. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam membangun rumah-rumah untuk kaum Muhajirin di areal tanah yang dihibahkan oleh kaum Anshar dan di areal tanah yang tak bertuan.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengembangkan dua sektor yang sangat penting untuk mendongkrak perekonomian Madinah, yaitu sektor perdagangan dan sektor agrarian (pertanian dan perkebunan). Seperti yang digambarkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu :



Sesungguhnya rekan-rekan kita dari kalangan Muhajirin sibuk mengurusi perdagangan mereka di pasar dan rekan-rekan kita dari kalangan Anshar sibuk mengelola harta mereka. Yakni sibuk bercocok tanam.

Dalam riwayat Muslim tercantum:



(mereka sibuk mengolah tanah mereka).

Dalam riwayat Ibnu Sa’d tertera:



(mereka sibuk mengelola tanah mereka).

Sekalipun kaum Anshar telah menyerahkan semua yang mereka miliki dan menunjukkan kedermawanan, namun tetap saja dibutuhkan suatu peraturan dan undang-undang yang menjamin kesejahteraan kaum Muhajirin dan menjauhkan mereka dari perasaan bahwa mereka menjadi beban bagi kaum Anshar. Oleh karena itu, disyariatkan undang-undang persaudaraan pada tahun pertama hijriyah.

Ahlus Suffah

Ketika itu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mempersaudarakan 45 orang kaum Muhajirin dengan 45 orang kaum Anshar. Undang-undang ini menyebabkan adanya hak-hak khusus antara dua orang yang dipersaudarakan, seperti saling membantu secara mutlak dalam menghadapi segala macam problema kehidupan baik moril maupun materiil.

Kaum Anshar sangat komitmen menjalankan undang-undang persaudaraan ini sampai-sampai mereka rela memberikan setengah hartanya dan salah seorang dari istrinya kepada saudaranya dari kaum Muhajirin, sebagaimana yang dialami ‘Abdurrahmân bin Auf Radhiyallahu ‘anhu. Namun, ‘Abdurrahmân Radhiyallahu ‘anhu menolaknya. Ia hanya meminta ditunjukkan di mana pasar berada.

Setelah kaum Muhajirin mampu menyesuaikan diri dengan iklim Madinah dan mengetahui sumber-sumber mata pencaharian serta mendapatkan harta rampasan pada perang Badar yang mencukupi kebutuhan mereka, maka kembalilah hukum waris kepada kondisi semula, yaitu sesuai dengan hubungan kekerabatan. Dengan begitu dihapuslah hukum saling mewarisi antara dua orang yang dipersaudarakan sesuai dengan nash al-Qur’ân.

Akan tetapi tidak cukup sampai di situ. Gelombang hijrah ke Madinah terus berlangsung, khususnya sebelum terjadinya perang Khandaq. Tamu, utusan dan delegasi tiada henti datang ke Madinah. Sebagian besar dari mereka menetap di Madinah; namun sebagian mereka tidak mengenal siapa pun di Madinah, sehingga mereka seperti orang asing yang membutuhkan nafkah dan tempat tinggal yang layak.

Untuk itu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan agar dinding luar masjid sebelah belakang diberi atap. Atap itu kemudian dikenal dengan sebutan ash-Shuffah atau tempat berteduh. Namun, tidak ada dinding yang menutup bagian samping bangunan tersebut. Orang-orang yang menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggal disebut ahli Shuffah. Shuffah itu cukup untuk menampung banyak orang. Diberitakan bahwa jumlah mereka sekitar tujuh puluh orang, lalu berkurang atau bertambah sejalan dengan arus hijrah ke Madinah.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sangat memperhatikan perihal kehidupan ahli Shuffah. Beliau mendahulukan mereka dalam pemberian infak dan makanan jika beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam memiliki kelebihan harta.

Selanjutnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengusulkan pembuatan tali di antara dua ruangan bagian atas masjid, dan memerintahkan agar setiap orang dari kaum Anshar mengeluarkan setandan kurma dari kebun masing-masing untuk Ahli Shuffah dan fakir miskin. Lalu para Sahabat mengikat tandan tandan kurma tersebut di tali itu dan yang terkumpul kurang lebih dua puluh tandan.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mewasiatkan kepada para Sahabat untuk menginfakkan hartanya kepada ahli Shuffah. Maka, para Sahabat pun berlomba berbuat kebaikan kepada Ahli Shuffah. Para hartawan dari kalangan Sahabat mengirimkan makanan kepada mereka. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam membagi Ahli Shuffah kepada para Sahabat selepas shalat Isyâ’, agar mereka dijamu di rumah para Sahabat tersebut.

Kejadian ini terjadi di awal awal hijrah. Ketika Allah Azza wa Jalla telah mencukupi kebutuhan mereka, maka tidak perlu lagi mengajak mereka makan di rumah para Sahabat.

Tidak diragukan lagi, siapa saja pasti takjub melihat bentuk-bentuk persaudaraan yang kokoh serta sikap mendahulukan kepentingan orang lain ini. Hal seperti ini tidak akan didapati dalam sejarah manusia manapun kecuali dalam sejarah Islam.

Dengan begitu, tercipta jaringan sosial yang sangat kuat antara si miskin dengan si kaya. Si kaya mengeluarkan hartanya untuk membantu masyarakat dan menutup celah-celah yang nampak dalam pembangunan sektor ekonomi yang disebabkan perbedaan pendapatan. Mereka mengeluarkan zakat sebagai penunaian kewajiban dari Allah Azza wa Jalla dalam rangka memenuhi kebutuhan kaum fakir miskin. Kaum fakir miskin itu akan merasa gembira jika harta si kaya semakin banyak karena mereka akan mendapatkan kebaikan juga darinya.

Kaum hartawan dan kaum dhu’afâ‘ sama-sama berjuang dalam satu barisan. Sebab akidah Islam menentang keras adanya pertikaian antar golongan sosial dalam masyarakat. Islam mempersaudarakan antara kaum hartawan dan fakir miskin, merapatkan barisan untuk menyambut panggilan jihad. Inilah bentuk masyarakat Muslim di Madinah yang dibina langsung oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Tercatat dalam sejarah bahwa Utsmân bin Affan Radhiyallahu ‘anhu pernah menginfakkan hartanya sebesar seribu ekor unta lengkap dengan gandum, minyak dan kismis untuk orang miskin di kalangan kaum Muslimin, ketika krisis ekonomi melanda Madinah semasa pemerintahan khalîfah Abu Bakar Ash-Shiddîq. Padahal, para pedagang telah menawarkan keuntungan untuknya sampai lima kali lipat dari modal yang ia keluarkan, ia hanya menimpali: “Aku mendapat keuntungan yang lebih besar dari itu.” Mereka berkata: “Siapa yang sanggup memberikan engkau keuntungan yang lebih besar dari kami karena hanya kamilah para pedagang di Madinah?” Utsmân Radhiyallahu ‘anhu menjawab: “Allah Azza wa Jalla telah memberikan keuntungan untukku sebanyak sepuluh kali lipat.” Lalu ia bagikan hartanya kepada fakir miskin.

Contoh seperti ini banyak terjadi dalam kehidupan Salafus Shalih. Oleh karena itu tidak pernah terjadi perbedaan atau pertikaian antar tingkatan social dalam masyarakat. Juga tidak terjadi pengelompokan masyarakat guna mendapatkan keuntungan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya perseteruan antara kelompok atas dan kelompok bawah.

Masyarakat Muslim tidak pernah mengenal adanya penindasan si kaya terhadap si miskin atau penguasa terhadap rakyatnya; juga tidak mengenal adanya pengelompokan manusia berdasarkan ras dan warna kulit. Kaum Muslimin seluruhnya sama seperti jari-jari sisir, tidak ada yang lebih utama antara satu dengan yang lainnya, kecuali dalam hal takwa. Masyarakat Muslim terbuka bagi siapa saja, karena itu Islam menganjurkan untuk bersama-sama berjuang dan berkarya dan bersama-sama menjalin hubungan sosial dalam masyarakat. Tidak pernah ada larangan bagi orang miskin untuk menikahi gadis kaya, atau tidak ada halangan bagi kaum lemah untuk mendapatkan jabatan penting dalam pemerintahan atau kedudukan tertinggi dalam militer.

Dengan demikian keistimewaan Islam akan tetap tampak dalam pembangunan masyarakat yang kuat dan kokoh di atas pondasi cinta kasih dan solidaritas sosial; bukan dengan dasar kebencian, iri dan dengki yang akan selalu berakhir dengan kehancuran.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Tedi Bharata memastikan penanganan maksimal dan santunan cepat bagi korban kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur.

“Seluruh korban kecelakaan kereta api dipastikan memperoleh penanganan terbaik, serta hak-hak korban dan keluarga, termasuk santunan, dapat dipenuhi secara cepat, tepat, dan tanpa hambatan administratif,” ujar Tedi dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika memimpin rapat pembahasan percepatan penyaluran santunan serta penanganan layanan kesehatan bagi korban kecelakaan kereta api di Bekasi Timur.

Pembahasan tersebut dilakukan bersama manajemen PT KAI (Persero), PT Jasa Raharja, PT Jasa Raharja Putera, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta delapan rumah sakit rujukan yang menangani para korban.

Dalam rapat tersebut, BP BUMN menekankan pentingnya penanganan yang cepat, tepat, dan terbaik bagi seluruh korban di setiap rumah sakit rujukan.

Selain itu, BP BUMN juga mendorong percepatan proses santunan agar hak korban dan keluarga dapat segera diterima secara akurat serta tanpa hambatan administratif.

Seluruh biaya perawatan dan penanganan korban dipastikan tidak dibebankan kepada keluarga korban. Pembiayaan dan penjaminan dilakukan melalui koordinasi antar-BUMN dan badan usaha terkait, antara lain PT Jasa Raharja, PT Jasa Raharja Putera, PT KAI, BPJS Kesehatan, serta BPJS Ketenagakerjaan.

BP BUMN akan terus mengawal proses penanganan ini untuk memastikan seluruh hak korban dan keluarga terpenuhi.

Koordinasi lintas lembaga juga terus diperkuat agar layanan kesehatan, penjaminan biaya perawatan, dan penyaluran santunan dapat berjalan optimal, cepat, responsif, serta berpihak kepada masyarakat.

Kecelakaan kereta api melibatkan kereta api jarak jauh dan kereta api komuter pada Senin (27/4) terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat.

Dalam insiden kecelakaan itu, Kereta Api Argo Bromo menabrak KRL Commuter Line yang berhenti di Stasiun Bekasi Timur, setelah satu taksi menemper KRL di area perlintasan kereta dekat Bulak Kapal menurut Humas PT Kereta Api Indonesia Daop I Jakarta.

Per Rabu pukul 11.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia dalam kecelakaan antara kereta Commuter Line dan Kereta Diesel (KRD) jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam bertambah menjadi 16 orang.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyampaikan sudah mengerahkan tim investigasi untuk mengumpulkan fakta terkait kecelakaan kereta api antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, pada Senin (27/4) malam.

Ketua Tim Humas KNKT, Anggo Anurogo dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa menjelaskan bahwa tim sudah berada di lokasi sejak tadi malam untuk mengumpulkan informasi secara langsung dari lapangan.

“Tim investigasi KNKT sudah berada di lokasi kejadian dari tadi malam untuk mengumpulkan fakta dan informasi di lapangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan percepatan evakuasi insiden tabrakan kereta api antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur.

"Kemenhub (Kementerian Perhubungan) memastikan evakuasi dilakukan secara cepat dengan mengutamakan keselamatan korban terdampak," kata Dudy dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa dini hari.

Kemenhub menyampaikan keprihatinan atas insiden tersebut.

Dudy meninjau langsung lokasi kejadian untuk memastikan proses evakuasi berjalan lancar.

Ia menyampaikan pendataan jumlah korban masih terus dilakukan.

Kemenhub akan terus berkoordinasi secara intensif dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan proses evakuasi berjalan optimal seiring perkembangan di lapangan.

Insiden maut ini terjadi pada Senin (27/4) malam pukul 20.55 WIB, melibatkan KA Argo Bromo Anggrek nomor perjalanan 4 rute Gambir - Surabaya Pasar Turi yang bertabrakan dengan rangkaian KRL di Stasiun Bekasi Timur (BKST).

Tim SAR dari lokasi kejadian melaporkan sampai Selasa pukul 05.11 WIB masih terdapat tiga dari tujuh orang penumpang yang terjepit di dalam rangkaian gerbong KRL nomor 8 yang merupakan gerbong khusus wanita.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Bareskrim Polri mencatat ada sebanyak 325.345 kasus kejahatan sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, 248.076 kasus berhasil diselesaikan dengan tingkat crime clearance rata-rata 76,22%.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono mengatakan, capaian itu merupakan hasil kerja seluruh jajaran kepolisian di tingkat pusat maupun daerah. "Bareskrim dan jajaran selama tahun 2025 mencatat crime total sebanyak 325.345 kasus dengan penyelesaian 248.076 kasus atau crime clearance rata-rata 76,22%,” kata Syahar saat rilis akhir tahun di Mabes Polri, Selasa (30/12/2025). 36 Kombes Polisi Dimutasi Kapolri Jelang Akhir 2025, Ini Nama-namanya

Sementara itu, untuk kinerja Bareskrim Polri sendiri beserta jajaran, tercatat 850 kasus dengan 803 kasus berhasil diselesaikan. Dengan demikian tingkat penyelesaian perkara mencapai 94%.

Dalam kesempatan tersebut, Syahar juga mengapresiasi kepada tiga polda dengan tingkat penyelesaian perkara tertinggi, yakni Polda Jawa Timur dengan 119%, Polda Kalimantan Tengah (109,89%), dan Polda Papua (109,71%). "Angka penyelesaian di atas 100% ini karena selain menyelesaikan kasus yang berjalan, jajaran juga menuntaskan perkara tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.

Berdasarkan klasifikasi jenis kejahatan, tingkat penyelesaian perkara untuk kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, dan kejahatan terhadap kekayaan negara masing-masing berada di angka 76%. Sementara itu, kejahatan yang berimplikasi pada konvergensi teknologi mencatat tingkat penyelesaian hampir 96%.

Dalam mendukung program Asta Cita di bidang penegakan hukum, Polri menetapkan empat prioritas utama. Pertama, pemberantasan judi online dengan pengungkapan 665 kasus dan 741 tersangka. Dari penindakan tersebut, Polri menyita aset dan uang senilai sekitar Rp1,5 triliun, memblokir 231.517 situs judi online, serta melaksanakan 1.764 kegiatan preventif.

Kedua, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Sepanjang 2025, Polri mengungkap 64.046 tersangka dengan total barang bukti mencapai 590 ton, senilai sekitar Rp41 triliun.

Selain itu, upaya restorative justice dalam perkara narkotika mengalami peningkatan signifikan dengan 13.880 kasus. Lebih lanjut, Syahar menjelaskan, dalam upaya pencegahan, Direktorat Tindak Pidana Narkoba juga melakukan langkah preemtif dengan mengubah 228 kampung narkoba menjadi 118 kampung bebas narkoba.

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipitder) Bareskrim Polri telah menetapkan tersangka Lin Jingzhang, warga negara RRT yang menjabat sebagai Direktur di PT PMT,

Jakarta (ANTARA) - Satgas Penanganan Cesium (Cs-137) menyampaikan Polri menetapkan Direktur PT Peter Metal Technology (PMT) Lin Jingzhang sebagai tersangka kasus pencemaran lingkungan akibat paparan radioaktif Cs-137 di kawasan industri Modern Cikande, Serang, Banten.

“Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipitder) Bareskrim Polri telah menetapkan tersangka Lin Jingzhang, warga negara RRT yang menjabat sebagai Direktur di PT PMT," kata Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Cs-137 Bara Krishna Hasibuan, di Jakarta, Kamis.

Ia menyampaikan penetapan tersangka dilakukan setelah serangkaian penyelidikan intensif yang melibatkan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) serta Kementerian Lingkungan Hidup.

Polisi juga telah mengajukan pencekalan terhadap yang bersangkutan ke Direktorat Jenderal Imigrasi, dan yang bersangkutan resmi dicegah bepergian ke luar negeri.

Dirinya menjelaskan, kasus ini bermula dari pengecekan paparan radiasi yang dilakukan penyidik Tipidter Bareskrim Polri bersama Bapeten di lokasi PT PMT pada 26 Agustus 2025.

Dari hasil pengukuran, ditemukan paparan radiasi sebesar 216 mikrosivert per jam pada tungku bakar luar. Pendalaman lanjutan pada 29 Agustus 2025 menunjukkan paparan lebih tinggi, yakni 700 mikrosivert per jam pada tungku bakar dalam perusahaan tersebut.

PT PMT diketahui mulai beroperasi pada September 2024 dan menghentikan kegiatan operasionalnya pada Juli 2025. Dalam proses produksinya, perusahaan tersebut mengolah bahan baku stainless yang berasal dari scrap dan barang bekas.

Bara menyampaikan, bahan baku dipress, dilebur dalam tungku dengan suhu antara 1.500 hingga 1.700 derajat Celsius selama sekitar dua jam, kemudian dicetak menjadi billet sepanjang empat meter untuk selanjutnya dikeringkan menjadi produk stainless steel.

Selama 2024, PT PMT menerima pasokan bahan baku dari 66 pemasok yang berasal dari wilayah Jakarta, Banten, Tangerang, dan Surabaya. Sementara pada 2025, jumlah pemasok meningkat menjadi 82 yang berasal dari Jakarta, Kalimantan, Surabaya, dan Sumatera. Total bahan baku yang diterima mencapai 3.448,7 ton.

“Hasil produksi stainless steel PT PMT seluruhnya 100 persen diekspor ke Republik Rakyat Tiongkok,” katanya lagi.

Dalam penyelidikan, kata dia pula, aparat juga menemukan limbah sisa industri berupa refraktori bekas yang diduga mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).

Limbah tersebut ditemukan dalam bentuk material padat berwarna hitam, putih, dan cokelat yang tersimpan di gudang produksi tanpa pengelolaan sesuai ketentuan. Selain itu, sebagian limbah diduga dibuang ke salah satu lapak rongsok di wilayah Cikande untuk keperluan urukan.

Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 40 saksi yang terdiri atas pihak internal PT PMT, pemilik dan pengelola lapak rongsok, pengambil limbah, para pemasok bahan baku, pengelola kawasan industri Modern Cikande, Bapeten, Kementerian Lingkungan Hidup, serta notaris.

Atas perbuatannya, kata dia lagi, tersangka dijerat dengan Pasal 98 ayat (1) dan/atau Pasal 103, serta Pasal 104 juncto Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sementara itu, Kasubdit II Direktorat Tipidter Bareskrim Mabes Polri Kombes Pol Sardo MP Sibarani menyampaikan ancaman hukuman yang akan dihadapi bersangkutan yakni pidana 3 sampai 10 tahun, serta denda Rp8 miliar.

“Perkara ini ancaman hukumannya antara 3 sampai 10 tahun, denda Rp8 miliar,” kata dia pula.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah kembali melaporkan perkembangan penanganan praktik judi online di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan hasil penutupan situs dan pemblokiran konten sepanjang 20 Oktober hingga 2 November 2025.

Meutya mengatakan Komdigi telah menutup total 2.458.934 konten dan situs terkait judi online. Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari situs berbasis web yang mencapai lebih dari 2,1 juta konten.

"Untuk jumlah total situs dan juga konten adalah 2.458.934 dengan jumlah situs 2,166 sekian-sekian juta," ujar mutya dalam konferensi pers bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana di Kantor PPATK, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2025).

Berikut jumlah konten judi online (20 Oktober - 2 November 2025):

File sharing: 123 ribu lebih

Meta (Facebook, Instagram, dsb.): 106 ribu lebih

Google & YouTube: 41 ribu lebih

X (Twitter): 18.600 lebih

Telegram: 1.942

TikTok: 1.138

Line: 14

App Store: 3

Meutya menegaskan pemerintah membutuhkan kolaborasi langsung dari para platform digital untuk mempercepat proses penyaringan otomatis konten judol tersebut.

"Jadi ini juga kita minta kolaborasinya dari para platform untuk terus melakukan sensor terhadap situs-situs ataupun akun-akun konten-konten judi yang tersisip di dalam platform-platform tersebut," jelasnya.

Selain memblokir situs dan konten, Komdigi juga mengirim 23.604 rekening terindikasi terkait judi online kepada PPATK untuk ditindaklanjuti. Penelusuran rekening dianggap penting karena menjadi jalur utama aliran dana aktivitas judi.

"Kita memahami bukan hanya akses tapi juga rekening itu menjadi lehernya dari perilaku-perilaku kejahatan di internet terkhusus judi online" ujar Meutya.

Pemerintah juga telah menyepakati penguatan kerja sama dengan OJK, perbankan, dan aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pendekatan internasional, termasuk melalui negara mitra dan platform global.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden dalam forum APEC, bahwa judi online merupakan kejahatan terorganisir lintas negara, sehingga penanganannya tidak bisa hanya dilakukan di dalam negeri.

"Artinya tidak cukup tadi kita berbicara dengan pemerintahan atau lembaga-lembaga di dalam

negeri tapi juga kita harus mengajak mitra-mitra kami di luar negeri untuk membantu Indonesia terus memerangi judi online sampai serendah-rendahnya." pungkasnya.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono optimistis partisipasi Partai Perindo bisa membantu mewujudkan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Apalagi, kata dia, Partai Perindo memiliki instrumen kader kuat di daerah.

Hal ini diungkapkan Agus usai dialog bertajuk"Envisioning Indonesia: Executing National Agenda," yang digelar di forum Rakernas Partai Perindo, di Discovery Hotel, Jakarta Utara, Senin (3/11/2025).

Agus menyadari, pemerintah tak bisa bergerak sendiri dalam mengentaskan kemiskinan di Tanah Air. "Di situlah, ya, partisipasi dari berbagai macam unsur di republik ini, termasuk partai politik, ya, khususnya Perindo, gitu loh, terlibat dalam program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem," ujar Agus.



Menurutnya, pengentasan kemiskinan bisa terwujud bila ada partisipasi Partai Perindo. Apalagi, partai berlogo burung Rajawali mengepakan sayap ini dinilai punya instrumen kader kuat di daerah.

"Saya pikir karena Perindo juga punya instrumen yang cukup kuat ya, kalau kita bisa bersinergi, perintah Pak Presiden untuk mengentaskan kemiskinan dan menghapuskan kemiskinan ekstrem bisa terwujudlah," katanya.

Lebih lanjut, Agus mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pada para menteri untuk bersinergi dan kolaborasi dalam mengentaskan kemiskinan. Ia menuturkan, sinergi itu tak hanya lintas kementerian, melainkan dengan pemerintah pusat-daerah hingga dengan partai politik.

"Kenapa? Karena perintah Pak Presiden, di tahun 2026 itu kemiskinan ekstrem di Indonesia harus 0 persen, ya. Terus kemudian kemiskinan di tahun 2029 itu Presiden perintahkan di bawah 5 persen, gitu loh," ucao Agus.

"Tentunya ini kan program yang apa namanya, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, harus sinergi," tambahnya.

Agus mengatakan, pihaknya tengah menggalakkan program pemberdayaan dalam mengentaskan kemiskinan. Melalui program ini, ia mengatakan, pemerintah ingin menggraduasi para penerima bansos hingga PKH. Hal itu ditujukan agar penerima bansos nisa mandiri.

"Apa bentuknya? Siapa yang mau bekerja, kita kasih lapangan-lapangan pekerjaan. Siapa yang mau usaha, kita kasih lapangan-lapangan usaha. Jadi, Kemensos juga sedang mengubah, ya, konsep yang selama ini itu fokusnya di Linjamsos, sekarang kita mau masuk ke Dayasos, gitu loh," pungkasnya.