YERUSALEM - Seorang aktivis Zionis terkemuka telah memprediksi bahwa Israel akan berperang dengan Mesir dalam 15 tahun. Alasannya, tantangan strategis Israel berikutnya adalah kekuatan-kekuatan Muslim Sunni muncul setelah melemahnya Iran dan sekutu-sekutu regionalnya.

Berbicara di Jewish News Syndicate (JNS) International Policy Summit di Yerusalem, Amiad Cohen, kepala eksekutif Herut Center dan tokoh terkemuka di kubu nasionalis Israel, memperingatkan bahwa Mesir dan Turki merupakan ancaman jangka panjang bagi Israel dan Barat secara luas.

“Lima belas tahun dari sekarang, Israel akan berperang dengan Mesir,” kata Cohen kepada para peserta pertemuan puncak (KTT) tersebut setelah memprediksi bahwa Ikhwanul Muslimin pada akhirnya akan mengambil alih Mesir.

Pernyataan Cohen disampaikan selama diskusi tentang prospek strategis jangka panjang Israel setelah konfrontasinya dengan Iran dan kelompok-kelompok milisi pro-Teheran yang disebut “Poros Perlawanan”. Menurut Cohen, fokus sekarang harus bergeser dari kekuatan Syiah ke gerakan politik Sunni.

Cohen berulang kali menggambarkan Ikhwanul Muslimin sebagai ancaman global, mengeklaim bahwa gerakan tersebut mewakili ancaman nomor satu bagi Amerika dan memperingatkan bahwa mereka berupaya mendapatkan pengaruh di negara-negara bagian seperti Florida dan Texas.

Dia tampaknya menyiratkan bahwa New York telah dikuasai oleh Ikhwanul Muslimin sebagai akibat dari kemenangan Zohran Mamdani dalam pemilihan wali kota.

Cohen juga menunjuk Turki sebagai ancaman yang muncul, mengutip komentar yang dia atribusikan kepada Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan. “Turki sekarang mengambil alih,” klaim Cohen, dengan alasan bahwa pengaruh regional Ankara yang semakin meningkat harus dilihat sebagai tantangan strategis bagi Israel.

Pernyataan tersebut mencerminkan tren yang berkembang di kalangan politik dan keamanan Israel yang semakin menganggap kekuatan Sunni, khususnya Turki dan Mesir, sebagai musuh di masa depan.

Bulan lalu, agen mata-mata Israel, Jonathan Pollard, memperingatkan bahwa Turki dan Mesir dapat menjadi target Israel berikutnya setelah melemahnya Iran. Pollard berpendapat bahwa Ankara menggantikan Teheran sebagai ancaman strategis utama yang dihadapi Israel dan menuduh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengejar dominasi regional.

Dalam diskusi yang sama, Pollard juga mengidentifikasi Mesir sebagai tantangan potensial di masa depan meskipun perjanjian perdamaian yang telah berlangsung selama beberapa dekade antara Kairo dan Tel Aviv.

JNS International Policy Summit telah menjadi platform penting bagi tokoh-tokoh konservatif Israel dan internasional, pembuat kebijakan, dan aktivis. Pertemuan tahun ini menampilkan diskusi tentang keamanan regional, masa depan Kesepakatan Abraham, Iran, dan konsekuensi geopolitik dari perang Israel di seluruh Timur Tengah.

Israel dan Mesir menandatangani perjanjian perdamaian pada tahun 1979 dan telah mempertahankan kerja sama keamanan selama beberapa dekade, sementara hubungan antara Israel dan Turki telah berfluktuasi di tengah ketegangan atas Gaza, Yerusalem, dan isu-isu regional yang lebih luas.

Cohen menekankan bahwa Israel harus mempersiapkan diri untuk masa depan di mana tantangan utama negara itu bukan berasal dari aktor Syiah, tetapi dari kekuatan politik Sunni dan kekuatan regional.

“Israel perlu kuat, Amerika perlu kuat,” katanya. “Sayangnya, Amerika lemah," imbuh dia, yang dilansir Middle East Monitor, Selasa (23/6/2026).

Yogyakarta, DIY (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Pertamina Foundation menghadirkan mesin pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak (BBM) alternatif jenis solar sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan sampah.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan inovasi mesin pirolisis tersebut merupakan temuan yang bagus karena bisa mengolah sampah plastik menjadi solar yang hasilnya dinamakan Petasol.

"Ini akan menjawab masalah sampah yang kita hadapi, terutama jenis plastik," kata Halim di Yogyakarta, Selasa.

Menurutnya, timbulan sampah plastik di wilayah Bantul cukup besar hingga mencapai 31 persen dari total jumlah timbulan sampah yang ada.

"Kalau setiap hari 600 ton sampah yang terproduksi di Bantul, maka sekitar 180 ton sampah di antaranya adalah plastik," katanya.

Dari data tersebut, Halim melihat ada potensi dalam pengembangan sampah plastik menjadi Petasol, terutama menyambut adanya mesin pirolisis itu.

"Kalau masyarakat Bantul yang setiap hari memproduksi sampah plastik ini kita serap semuanya, maka ini akan menjadi potensi perbaikan lingkungan yang signifikan," jelasnya.

Halim menyebut satu mesin pirolisis inovasi dari BRIN dan Pertamina Foundation, yang diserahkan kepada Kelompok Swadaya Mandiri (KSM) Pilah Berkah Kapanewon Imogiri, Bantul itu, setidaknya dapat mengurangi dua permasalahan, yakni timbulan sampah di Bantul dan subsidi energi dengan menyediakan BBM alternatif yang berkualitas bagus.

"Artinya, subsidi atau pengurangan kebutuhan energi yang berbahan fosil," kata Halim.

Direktur Alih dan Sistem Audit Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Edi Hilmawan menambahkan BRIN membuka banyak opsi terkait inovasi atau teknologi yang bisa dikerjasamakan dengan daerah melalui kolaborasi dengan masyarakat, pemda, maupun industri.

"Salah satunya mesin pirolisis untuk menanggulangi permasalahan sampah ini," kata dia.

Menurutnya, angka setana yang menjadi indikator kualitas pembakaran pada bahan bakar mesin diesel dalam solar yang dihasilkan dari Petasol termasuk bagus, yakni di angka 51.

Namun, lanjut dia, memang perlu dilakukan penyempurnaan seperti berat jenis yang masih belum terstandar.

"Pada prinsipnya ini (Petasol) aman digunakan untuk kendaraan," kata Edi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih juga secara simbolis melakukan pengisian langsung Petasol dari mesin Pertamini ke dua kendaraan, yakni truk pengangkut sampah dan minibus sebagai bukti bahwa Petasol aman digunakan.

Pewarta: Agung Dwi Prakoso
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

KAIRO - Hamas mengatakan telah memulai pertemuan di Kairo dengan para mediator dan faksi-faksi Palestina. Mereka membahas penyelesaian implementasi fase pertama perjanjian gencatan senjata Gaza dan pengaturan fase keduanya.

Dalam pernyataan video, juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan pertemuan tersebut akan fokus pada memastikan implementasi penuh fase pertama perjanjian, termasuk mengakhiri apa yang ia sebut sebagai pelanggaran Israel, membuka kembali penyeberangan perbatasan, dan mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza.

Ia mengatakan diskusi tersebut juga akan membahas isu-isu terkait fase kedua perjanjian gencatan senjata, termasuk usulan mengenai penempatan pasukan internasional di Gaza dan pelucutan senjata faksi-faksi Palestina.

Qassem mengatakan Hamas telah mendekati negosiasi dengan rasa tanggung jawab nasional, menempatkan kepentingan yang lebih tinggi dari rakyat Palestina sebagai pusat upaya politiknya.

Ia menambahkan gerakan tersebut berupaya mencegah kembalinya perang di Gaza dan untuk melindungi warga Palestina di wilayah tersebut.

Delegasi senior Hamas tiba di Kairo pada hari Jumat untuk melakukan pembicaraan dengan para pejabat Mesir mengenai penyelesaian implementasi fase pertama perjanjian gencatan senjata dan pembentukan mekanisme untuk memasuki fase kedua.

Menurut Hamas, delegasi tersebut dipimpin Khalil al-Hayya, pemimpin gerakan tersebut di Gaza dan kepala negosiator.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana 20 poin pada bulan September yang menguraikan kerangka kerja gencatan senjata yang mencakup pembebasan tawanan Israel, penarikan Israel dari Gaza, pembentukan pemerintahan teknokrat, dan pengerahan pasukan stabilisasi internasional, bersamaan dengan seruan agar Hamas melucuti senjata.

Fase pertama perjanjian gencatan senjata mencakup gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara Israel dan faksi-faksi Palestina. Namun, sumber-sumber Palestina mengatakan Israel terus melanggar perjanjian tersebut hampir setiap hari.

Pada fase kedua, Israel diharapkan melakukan penarikan lebih lanjut dari wilayah tersebut, sementara pasukan stabilisasi internasional akan mengambil alih tanggung jawab keamanan, termasuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan dan bahan-bahan rekonstruksi.

Genosida yang dilakukan Israel di Gaza sejak Oktober 2023 telah menewaskan hampir 73.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 173.000 lainnya, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menurut data Palestina.

Meskipun gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, tentara Israel telah membunuh 947 warga Palestina dan melukai 2.935 lainnya dalam serangan yang hampir setiap hari terjadi, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

diproyeksikan menghasilkan enam ton benih jagung

Manokwari (ANTARA) - Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Provinsi Papua Barat mengembangkan penangkaran benih jagung di Kabupaten Manokwari yang diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar enam ton benih untuk memenuhi kebutuhan penanaman hingga 200 hektare lahan.

Kepala BRMP Papua Barat Abdul Syukur Syarif saat meninjau lokasi penangkaran di Kampung Macuan, Manokwari, Sabtu, mengatakan pengembangan benih jagung secara mandiri menjadi langkah strategis memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

"Lahan percontohan seluas sekitar satu hektare ini diproyeksikan menghasilkan enam ton benih jagung yang dapat digunakan untuk pengembangan sekitar 200 hektare lahan," katanya.

Peninjauan tersebut dilakukan bersama Wakil Kepala Polda Papua Barat Brigjen Pol Sulastiana dan jajaran BRMP Papua Barat untuk melihat secara langsung perkembangan penangkaran benih dan lokasi pembangunan gudang pengering (dryer) jagung sebagai fasilitas pendukung pascapanen.

Menurut Abdul Syukur, keberadaan gudang pengering akan membantu menjaga kualitas benih jagung sehingga mampu meningkatkan produktivitas. Fasilitas tersebut juga dapat mendukung penerapan sistem pembenihan yang lebih modern dan berkelanjutan.

"Mesin dryer sangat membantu menjaga kualitas benih," ujarnya.

Tim lapangan BRMP Papua Barat juga telah mengevaluasi kondisi tanaman yang terdampak serangan hama ulat grayak jagung (spodoptera frugiperda), meskipun perkembangan tanaman di lahan percontohan tersebut dinilai masih cukup baik serta menunjukkan pertumbuhan positif.

Dalam kesempatan itu, Kepala BRMP Papua Barat memperkenalkan metode tanam sisip (single replanting), yakni penanaman kembali sebelum masa panen berakhir guna meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan mempercepat siklus produksi.

"Nanti penanaman menggunakan metode tanam sisip," jelasnya.

Wakil Kepala Papua Barat Brigjen Pol Sulastiana menekankan setiap perencanaan harus berbasis data yang mencakup luas lahan potensial, jumlah kelompok tani, serta kebutuhan benih untuk setiap distrik, sehingga program pengembangan komoditas jagung dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.

Kepolisian senantiasa mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas pertanian serta kemandirian benih di daerah, namun perlu adanya kolaborasi lintas lembaga teknis, dan kelompok tani setempat.

"Kami berharap segala upaya yang dilakukan, mampu menjadikan Manokwari sebagai salah satu pusat pengembangan benih dan produksi jagung di Papua Barat," ucap Sulastiana.

Dalam kunjungan itu, BRMP Papua Barat juga memberikan penjelasan kepada petani mengenai teknik pemupukan yang diterapkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman jagung, termasuk penggunaan campuran pupuk urea dan phonska sesuai kebutuhan tanaman.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

GAZA - Mesir meluncurkan intervensi diplomatik mendesak untuk menyelamatkan kesepakatan gencatan senjata Gaza yang rapuh yang berada di ambang kehancuran.

Pemerintah Mesir memperingatkan Israel agar tidak memperluas pendudukan di Gaza, yang akan merusak upaya untuk mengakhiri perang di tengah gelombang serangan udara yang mematikan.

Menurut seorang pejabat intelijen Mesir yang berbicara kepada Al Jazeera, Mesir juga telah mengundang delegasi senior Hamas, yang dipimpin oleh kepala negosiator Khalil al-Hayya, untuk pembicaraan mendesak guna menyelamatkan proses perdamaian.

Sumber tersebut menggambarkan kontak antara kedua pihak sebagai intens, dan mengatakan Kairo sedang berpacu untuk mengatur negosiasi sebelum akhir pekan untuk mencegah perang habis-habisan di Gaza.

Langkah-langkah diplomatik ini terjadi setelah serangan militer Israel yang diperbarui di Gaza dan pernyataan dari pejabat tinggi Israel yang mengancam akan merusak diplomasi selama berbulan-bulan.

Setidaknya 141 warga Palestina telah tewas dalam dua minggu terakhir dalam peningkatan serangan Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Kamis mengeluarkan arahan yang memerintahkan militer untuk memperluas wilayah yang dikuasainya dari 53% menjadi 70%.

Hal ini pada dasarnya melanggar rencana perdamaian komprehensif yang dimediasi AS dan ditandatangani pada Oktober 2025 di bawah pemerintahan Trump, kata para mediator.

Memperparah krisis, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz juga memicu kemarahan regional dengan secara terbuka menghidupkan kembali rencana "migrasi sukarela" warga Palestina keluar dari wilayah tersebut.

Berbicara selama pengumuman yang mengkonfirmasi pembunuhan kepala militer Hamas yang baru diangkat, Mohammed Odeh, Katz menegaskan bahwa skema pemindahan paksa akan dilaksanakan "pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat".

Melansir Al Jazeera, Kairo mengirimkan peringatan kepada pemerintah Israel, menolak tindakan apa pun yang dirancang untuk mendorong penduduk Gaza menuju emigrasi sukarela atau langsung Warga Palestina menuju perbatasan Rafah dengan Mesir.

Mesir telah berkoordinasi dengan mediator di Qatar dan Turki, serta pejabat AS, untuk mengembalikan proses ke jalur negosiasi, termasuk revisi terhadap adendum rencana perdamaian Gaza asli, yang dirancang untuk mengurangi kekerasan.

Sumber tersebut mengatakan Mesir dan para mediatornya menyadari bahwa pernyataan Netanyahu baru-baru ini tentang perluasan pendudukan Israel di Gaza, serta serangan yang menewaskan tokoh militer Hamas Izz al-Din al-Haddad dan Mohammed Odeh, didorong oleh perhitungan elektoral dan diperparah oleh kesulitan yang dihadapi Netanyahu di Lebanon.

Mesir telah menghubungi pejabat Amerika Serikat untuk meminta Presiden Donald Trump agar segera menahan Netanyahu, mengingat eskalasi Israel baru-baru ini di Gaza, kata sumber tersebut.

Seorang pejabat senior Hamas di luar negeri mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Hamas telah menerima komunikasi dari Mesir yang bertujuan untuk menahan eskalasi dan mencegah perundingan gagal, menunjukkan bahwa pertemuan di Kairo diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa hari.

Hamas mengatakan gencatan senjata berada di ambang kehancuran karena pelanggaran berulang Israel, dan menyerukan AS dan negara-negara penjamin untuk mengambil langkah-langkah "serius dan mendesak" untuk memaksa Israel menghormati komitmennya.

Israel dan Hamas menyepakati gencatan senjata pada bulan Oktober untuk mengakhiri pertempuran selama dua tahun, yang telah menyebabkan lebih dari 72.000 warga Palestina tewas dan sebagian besar penduduk Gaza kehilangan tempat tinggal.

Meskipun gencatan senjata masih berlaku, setidaknya 929 warga Palestina telah tewas dalam serangan Israel sejak Oktober.

TEL AVIV - Agen mata-mata Israel-Amerika Serikat (AS) Jonathan Pollard mengisyaratkan Israel mungkin akan menyerang Mesir dan Turki dalam waktu dekat.

Berbicara dalam sebuah podcast untuk Arutz Sheva, Pollard menyatakan Israel perlu bersiap untuk perang lebih lanjut di Timur Tengah setelah Iran.

"Saya tidak yakin kita akan memiliki waktu yang semudah yang kita miliki dengan Iran dalam berurusan dengan Turki," katanya.

"Kita harus bersiap untuk perang berikutnya, yang mungkin akan melawan Turki dan Mesir. Badai akan datang," ujarnya, yang dikutip Middle East Eye, Jumat (29/5/2025).

Dia juga memperingatkan agar Israel tidak mengizinkan pemerintah transisi yang didukung Turki di Suriah untuk merebut kembali wilayah di selatan yang diduduki oleh pasukan Israel, dengan mengatakan bahwa hal itu secara efektif akan membuat mereka tetap berada di bawah "perbatasan Turki".

Pollard menghabiskan 30 tahun di penjara karena menjual rahasia AS kepada Israel pada tahun 1984, dan meninggalkan AS menuju Israel setelah dibebaskan pada tahun 2015.

Sejak pindah ke Israel dan memperoleh kewarganegaraan, Pollard telah menjadi pendukung dan teman Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan telah mendukung seruan untuk pembersihan etnis di Palestina yang diduduki.

Baik Mesir maupun Turki telah menikmati hubungan yang ramah dengan Israel selama beberapa dekade, tetapi hubungan ini semakin tegang dalam beberapa tahun terakhir karena genosida di Gaza.

Turki adalah negara mayoritas Muslim pertama yang mengakui Negara Israel pada tahun 1949, dan kedua negara telah mempertahankan hubungan keamanan dan perdagangan yang solid sepanjang sebagian besar sejarah modern mereka.

Namun, sejak serangan tahun 2010 terhadap armada Mavi Marmara, ketika pasukan Israel menyerbu kapal Turki yang mengirimkan bantuan ke Gaza dan menewaskan 10 orang di dalamnya, ketegangan telah meningkat dan Ankara semakin mengecam perlakuan Israel terhadap Palestina.

Upaya terbaru untuk memulihkan hubungan pada September 2023—yang menyaksikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dan berjabat tangan untuk pertama kalinya, di New York—runtuh pada bulan berikutnya setelah serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel dan genosida berikutnya di Gaza.

Sejak saat itu, retorika dari para politisi di kedua negara semakin memanas, dengan mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett pada bulan Maret menggambarkan Turki sebagai calon "Iran berikutnya".

Mesir, di sisi lain, telah mempertahankan hubungan dan perjanjian perdamaian dengan Israel sejak tahun 1979, setelah serangkaian perang antara kedua negara.

Pollard mengatakan dalam podcast tersebut bahwa dia "berharap" Israel tidak akan berperang dengan Mesir atau Turki, tetapi memperingatkan, "Harapan adalah iblis terakhir yang keluar dari Kotak Pandora".

Jakarta (ANTARA) - Selama bertahun-tahun, manusia percaya bahwa kemampuan berpikir adalah batas yang tidak bisa dilewati mesin. Namun, hari ini, AI mulai mampu membaca pola, menyusun bahasa, hingga membantu mengambil keputusan dalam kecepatan yang sulit ditandingi manusia.

Dari situlah muncul kekhawatiran, ketika mesin mulai memahami cara manusia berpikir. Apakah manusia sudah cukup siap memahami arah perubahan yang sedang diciptakannya sendiri?

Kemudian, apakah kecerdasan buatan akan menjadi alat pembebas atau justru memperlebar ketimpangan baru?

Pertanyaan itu, kini tidak lagi terdengar seperti wacana futuristik, melainkan sudah menjadi bagian dari percakapan geopolitik dunia. Negara-negara besar tidak lagi hanya berlomba menguasai sumber daya alam atau jalur perdagangan, tetapi juga berlomba menguasai infrastruktur digital yang menjadi tulang punggung kecerdasan buatan.

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menyaksikan bagaimana teknologi AI berkembang jauh melampaui fungsi awalnya sebagai alat bantu produktivitas.

AI, kini mulai menentukan cara informasi diproduksi, disebarkan, dan dikendalikan. Dalam situasi seperti itu, penguasaan atas cip semikonduktor, pusat data, komputasi awan, hingga model bahasa besar, perlahan berubah menjadi simbol kekuatan baru.

Apa yang dahulu terjadi pada minyak bumi di abad ke-20, kini mulai terjadi pada data dan komputasi di abad ke-21.

Pandangan inilah yang menjadi salah satu sorotan penting dalam konferensi nasional The Cornerstone melalui diskusi bertajuk “AI. Power. Global Order" di Jakarta, belum lama ini.

Mantan Menteri Perdagangan RI Tom Lembong menyoroti dunia saat ini sedang bergerak menuju konfigurasi kekuatan baru yang menjadikan teknologi sebagai instrumen diplomasi, sekaligus arena persaingan ekonomi.

Negara yang mampu menguasai infrastruktur AI berpotensi memiliki pengaruh besar dalam menentukan arus informasi global.

Perebutan pengaruh

Tom Lembong memperlihatkan persoalan AI tidak sesederhana kemampuan membuat gambar digital atau menulis otomatis. Di balik semua kemudahan itu terdapat perebutan pengaruh ekonomi, industri, dan bahkan kedaulatan informasi.

Ketika satu negara memiliki kapasitas pusat data besar, kemampuan produksi semikonduktor tinggi, serta ekosistem digital yang matang, negara tersebut tidak hanya memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki posisi tawar strategis dalam hubungan internasional.

Karena itu, peringatan tentang pentingnya konsistensi kebijakan jangka panjang menjadi sangat relevan. Dalam diskusi tersebut, Tom mencontohkan bagaimana negara-negara tetangga telah membangun fondasi industri digital mereka selama puluhan tahun secara konsisten.

Malaysia, misalnya, disebut telah mengoperasikan sebagian besar kapasitas pusat data di Asia Tenggara, sementara Thailand memegang dominasi produksi hard drive dunia. Fakta ini memperlihatkan bahwa keberhasilan industri teknologi bukanlah hasil kebijakan sesaat, melainkan akumulasi dari arah pembangunan yang stabil dan berkelanjutan.

Indonesia sendiri berada pada posisi yang unik, sekaligus rentan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk besar dan pengguna internet yang terus meningkat, Indonesia memiliki pasar digital yang sangat menjanjikan.

Namun, besarnya pasar juga bisa menjadi jebakan apabila tidak diimbangi kemampuan membangun industri teknologi nasional. Dalam situasi seperti itu, Indonesia berisiko hanya menjadi konsumen dari produk-produk teknologi global, tanpa memiliki kendali atas arah perkembangannya.

Kegelisahan mengenai posisi Indonesia di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok juga menjadi bagian menarik dalam diskusi tersebut.

Moderator diskusi, Mercy Wijaya menyoroti pertanyaan penting tentang apakah Indonesia memiliki peluang menjadi pemain utama menuju Visi Indonesia Emas 2045 atau justru hanya akan menjadi pasar besar bagi kepentingan negara lain. Pemikiran itu sesungguhnya mewakili kegelisahan generasi muda yang hidup di tengah gelombang perubahan teknologi sangat cepat.

Namun, di balik kekhawatiran tersebut, ada sudut pandang lain yang menarik untuk dicermati. Tom Lembong menilai persaingan AI pada akhirnya akan bergerak menuju fase komoditas.

Model bahasa dan berbagai layanan AI lambat laun akan menjadi semakin seragam, sehingga keunggulan kompetitif tidak lagi hanya ditentukan oleh teknologi itu sendiri. Dalam kondisi seperti itu, negara yang mampu membaca gelombang berikutnya justru memiliki peluang untuk melompat lebih jauh.

Pandangan tersebut penting karena sering kali masyarakat terlalu fokus pada teknologi yang sedang populer hari ini, tanpa mempersiapkan kemampuan untuk menghadapi perubahan berikutnya.

Padahal sejarah menunjukkan bahwa dominasi teknologi selalu bergerak cepat. Apa yang dianggap revolusioner saat ini bisa menjadi biasa dalam waktu singkat. Karena itu, kemampuan berpikir kritis, adaptif, dan memiliki identitas yang kuat justru menjadi modal yang jauh lebih penting dibanding sekadar kemampuan menggunakan aplikasi AI.

Keputusan moral

Pesan Tom kepada generasi muda tentang pentingnya mengenali diri sendiri terasa sangat sesuai di tengah era banjir informasi. AI memang mampu membantu manusia mengurangi keterbatasan, tetapi teknologi tidak bisa menggantikan karakter, empati, maupun kemampuan mengambil keputusan moral.

Dalam situasi ketika semua orang bisa mengakses jawaban instan, kemampuan membedakan mana informasi yang bernilai dan mana yang menyesatkan justru menjadi tantangan terbesar.

Maka kemudian pendidikan memainkan peran yang jauh lebih luas dibanding sekadar mengejar nilai akademik. Pendidikan tidak lagi cukup hanya menghasilkan lulusan yang pandai menghafal atau cepat menyelesaikan soal.

Dunia membutuhkan generasi yang mampu membaca perubahan global, memahami dampak sosial teknologi, dan memiliki keberanian untuk terlibat dalam percakapan publik. Kesadaran inilah yang tampaknya coba dibangun melalui lahirnya forum seperti The Cornerstone yang digagas oleh EduALL.

Menariknya, pendekatan yang dibangun bukan sekadar mempertemukan anak muda dengan pembicara ternama, tetapi juga membuka ruang dialog yang lebih setara.

CEO EduALL, Devi Kasih, mengungkapkan energi anak muda dalam forum tersebut begitu besar karena mereka tidak hanya datang untuk mendengarkan, tetapi juga berani menyampaikan pandangan kritis kepada para profesional.

Situasi seperti ini penting karena banyak keputusan strategis masa depan justru sering dibicarakan tanpa melibatkan generasi yang nantinya akan paling terdampak.

Lebih jauh lagi, ada pesan sosial yang menarik dari konferensi tersebut. Seluruh dana hasil penjualan tiket dan donasi disalurkan melalui kolaborasi dengan Indonesia Mengajar untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak di berbagai pelosok Nusantara.

Langkah ini mengingatkan pembicaraan tentang AI dan masa depan teknologi seharusnya tidak berhenti pada elite perkotaan atau kelompok yang sudah memiliki akses pendidikan tinggi. Masa depan digital Indonesia juga ditentukan oleh sejauh mana anak-anak di daerah terpencil memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang.

Percakapan tentang AI bukan hanya soal mesin yang semakin pintar. Tapi adalah percakapan tentang arah masa depan bangsa, tentang siapa yang mengendalikan pengetahuan, dan tentang apakah manusia tetap menjadi subjek utama di tengah derasnya otomatisasi.

Indonesia masih memiliki peluang untuk menjadi pemain penting dalam perubahan global ini, tetapi peluang itu hanya akan terbuka apabila pembangunan teknologi berjalan beriringan dengan pembangunan karakter, pendidikan kritis, dan keberanian berpikir jangka panjang.

Copyright © ANTARA 2026

ABU DHABI - Uni Emirat Arab (UEA) mengumumkan jet tempur Mesir, untuk pertama kalinya, ditempatkan di wilayahnya. Pengumuman itu dilakukan selama kunjungan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi ke Abu Dhabi, lapor kantor berita negara Emirat, WAM.

Kantor berita tersebut mengatakan Presiden Sisi bertemu dengan Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan selama kunjungan tersebut. Kedua pemimpin membahas perkembangan regional dan dampaknya terhadap keamanan dan stabilitas regional dan internasional.

Kantor berita tersebut menambahkan, “Kedua pemimpin melakukan kunjungan inspeksi ke detasemen jet tempur Mesir yang ditempatkan di negara tersebut, untuk meninjau kesiapan dan upaya yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan operasional dan kesiapan menghadapi berbagai tantangan.”

Dalam pernyataan, kepresidenan Mesir mengatakan, “Sisi menekankan solidaritas Mesir dengan UEA dalam keadaan regional saat ini”, tanpa menyebutkan penempatan jet tempur tersebut.

Sisi juga menegaskan kembali dukungan Mesir untuk keamanan dan stabilitas UEA serta kecaman penuhnya terhadap serangan Iran terhadap kedaulatannya.

“Apa yang memengaruhi UEA memengaruhi Mesir,” kata El-Sisi.

Sisi menambahkan, “Serangan-serangan ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta eskalasi berbahaya yang mengancam keamanan dan stabilitas kawasan dan seluruh dunia.”

HANOI - Menurut perusahaan keamanan Kaspersky, peralatan rumah pintar seperti televisi, AC, mesin cuci, dan lain-lain, memiliki risiko tinggi untuk diretas.

Pada tanggal 21 April, Kaspersky mengadakan acara "Tinjauan Bisnis dan Tren Keamanan Siber" di Vietnam.

Pada acara tersebut, Ngo Tan Vu Khanh, Country Director Kaspersky Vietnam, menyatakan bahwa peralatan rumah pintar seperti televisi, AC, dan mesin cuci memiliki risiko tinggi untuk diretas.

Perangkat-perangkat ini semakin banyak menggabungkan sensor dan kemampuan pengumpulan data, yang kemudian dapat dieksploitasi jika terjadi pelanggaran keamanan.

Menurut Khanh, ketika perangkat terhubung ke internet (IoT), data ditransmisikan secara terus-menerus, sehingga menimbulkan potensi risiko serangan siber.

Peretas dapat menyusup ke televisi untuk memantau aktivitas pengguna, atau meretas kamera untuk mengumpulkan gambar dan data untuk tujuan jahat, atau bahkan menentukan apakah ada orang di dalam rumah.

Selain itu, Adrian Hia, Managing Director Kaspersky AsiaPacific, memperingatkan tentang risiko penggunaan jaringan Wi-Fi gratis. Data pribadi, termasuk informasi dan gambar, dapat dicuri selama transmisi jika tidak dilindungi dengan benar.

Menurut para ahli, pengguna perlu meningkatkan kesadaran keamanan mereka, misalnya dengan menggunakan VPN saat mengakses Wi-Fi publik untuk mengurangi risiko diserang.

Menurut data dari Kaspersky, selama setahun terakhir, Vietnam mencatat lebih dari 23,8 juta serangan siber dan 109,4 juta ancaman yang menargetkan perangkat lokal yang terdeteksi dan diblokir. Bersamaan dengan itu, 34% bisnis di Vietnam menjadi sasaran serangan rantai pasokan selama periode yang sama.

Mengingat sifat ancaman yang terus berkembang, penguatan dan konsolidasi sistem pertahanan menjadi prioritas bagi banyak bisnis. Akibatnya, Kaspersky mencatat pertumbuhan bisnis yang positif secara global, di kawasan Asia-Pasifik(APAC).

Di Vietnam, Kaspersky melanjutkan momentum pertumbuhan yang kuat dengan total pendapatan meningkat sebesar 39% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Adrian Hia menyatakan bahwa Vietnam tetap menjadi salah satu pasar utama Kaspersky. Hasil pertumbuhan positif mencerminkan komitmen perusahaan untuk memperluas kehadirannya dan menunjukkan meningkatnya permintaan akan keamanan siber.

Secara global, Kaspersky memproyeksikan pendapatan hampir USD836 juta pada tahun 2025, meningkat 4% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendorong utama pertumbuhan ini adalah segmen bisnis ke bisnis (B2B), yang mengalami peningkatan sebesar 16%.

Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan makan siswa tidak hanya meningkatkan gizi, tetapi juga dapat mendorong produksi lokal, menggerakkan perdagangan, menciptakan lapangan kerja, memperkuat koperasi, serta meningkatkan pendapatan r

Jakarta (ANTARA) - Kita mungkin sedang melihat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudut pandang yang keliru. Perhatian publik lebih banyak tersedot pada berbagai persoalan insidental, seperti makanan basi, distribusi yang terlambat, hingga tata kelola yang belum rapi.

Semua itu memang penting, tetapi bukan inti persoalannya. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar justru jarang diajukan: apakah MBG hanya sekadar program makan, atau sebenarnya sebuah mesin ekonomi besar?

Pertanyaan ini menjadi sangat relevan ketika ditempatkan dalam konteks Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya logistik, serta basis ekonomi masyarakat yang masih bertumpu pada sektor pertanian dan usaha kecil, NTT seharusnya memandang MBG bukan semata program sosial, melainkan peluang strategis untuk menggerakkan ekonomi lokal.

Di daerah seperti NTT, setiap kebijakan publik yang menghadirkan pasar dalam skala besar dan berkelanjutan perlu dibaca sebagai momentum pembangunan ekonomi masyarakat.

Jika MBG hanya dipahami sebagai program makan, maka yang kita lihat hanyalah piring, menu, dan anggaran. Tetapi jika dilihat dari perspektif ekonomi, MBG adalah sesuatu yang jauh lebih besar; sebuah pasar raksasa yang dibiayai negara, berlangsung setiap hari, dan sangat mungkin berjangka panjang. Di titik inilah persoalan sebenarnya muncul. Bukan pada programnya, tetapi pada cara kita memaknainya.

Pasar yang pasti

Selama ini, kita terlalu sibuk memperdebatkan biaya per porsi, tetapi belum cukup serius menghitung siapa yang menikmati perputaran uang dari program ini. Padahal, setiap program makan sekolah menciptakan permintaan besar untuk beras, sayur, telur, ayam, ikan, buah, bumbu, jasa memasak, distribusi, pengemasan, hingga tenaga kerja.

Artinya, negara sedang membangun sebuah pasar institusional yang sangat kuat. Pengadaan pangan publik seperti ini dapat menjadi alat untuk memperkuat rantai nilai lokal dan membuka pasar bagi produsen kecil bila dirancang dengan tepat.

Bagi NTT, hal ini memiliki arti yang jauh lebih strategis. Selama ini, salah satu persoalan mendasar ekonomi daerah adalah lemahnya keterhubungan antara produksi masyarakat dengan pasar yang pasti. Petani menanam, tetapi tidak tahu ke mana menjual. Peternak berproduksi, tetapi tidak memiliki kontrak pembelian yang jelas. Koperasi ada, tetapi sering tidak punya fungsi ekonomi yang kuat. Dalam konteks itu, MBG sesungguhnya menawarkan sesuatu yang sangat mahal nilainya bagi NTT, yakni kepastian permintaan.

Di sinilah MBG selayaknya tidak hanya dibaca sebagai beban anggaran, tapi sebagai peluang ekonomi. Di balik makanan itu terdapat rantai ekonomi yang panjang. Ada petani yang bisa menanam lebih pasti. Ada peternak yang bisa berproduksi lebih berani. Ada koperasi yang bisa hidup. Ada UMKM yang bisa berkembang. Ada jasa logistik yang bisa tumbuh. Dan yang terpenting, ada uang negara yang seharusnya bisa berputar di NTT, bukan keluar tanpa jejak.

Penting untuk NTT

Dalam konteks NTT, cara pandang terhadap MBG tidak dapat disamakan dengan daerah yang telah memiliki infrastruktur pasar lebih matang. NTT masih menghadapi tantangan serius, mulai dari kemiskinan, pengangguran, rendahnya produktivitas pertanian, persoalan distribusi pangan, hingga keterbatasan keterhubungan antarwilayah.

Karena itu, program sebesar MBG seharusnya tidak diperlakukan sekadar sebagai program konsumsi, melainkan dijadikan instrumen intervensi ekonomi yang secara sengaja diarahkan untuk memperkuat masyarakat lokal.

Apabila kebutuhan MBG di NTT dipenuhi dari luar daerah, maka yang terjadi adalah kebocoran manfaat ekonomi. Anak-anak memang memperoleh makanan, tetapi petani lokal tidak mendapatkan pasar. Anggaran tetap terserap, namun ekonomi desa tidak ikut tumbuh.

Sebaliknya, jika kebutuhan MBG —setidaknya untuk komoditas yang realistis seperti sayuran, telur, ayam, dan bahan pangan lokal tertentu— dapat dipenuhi dari dalam daerah, maka program ini berpotensi menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat NTT.

Hal ini sangat relevan mengingat struktur ekonomi NTT masih bertumpu pada rumah tangga tani, petani kecil, peternak rakyat, pedagang lokal, serta pelaku usaha mikro. Artinya, pasar yang stabil dan berkelanjutan seperti MBG berpotensi menjadi salah satu instrumen paling efektif untuk menghubungkan kebijakan sosial dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Kebijakan Daerah yang Tepat

Agar MBG benar-benar menjadi instrumen ekonomi, program ini perlu dipandang sebagai sebuah sistem yang mengintegrasikan berbagai aktor dalam satu ekosistem ekonomi yang saling terhubung.

Pemerintah daerah tidak cukup hanya berperan sebagai pembayar program; pemerintah harus menjadi arsitek sistemnya.

Dalam konteks NTT, hal ini berarti pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota perlu secara sadar membangun kebijakan yang memprioritaskan keterlibatan produksi lokal dalam rantai pasok MBG. Tidak semua komoditas dapat dipenuhi sekaligus, namun komoditas yang realistis dan sesuai dengan potensi wilayah harus mulai diarahkan ke sana. Upaya ini memerlukan pemetaan sentra produksi, pengaturan pola tanam yang terjadwal, penguatan koperasi, dukungan pembiayaan, serta kemitraan dengan pelaku usaha.

Untuk melihat bagaimana MBG dapat berfungsi sebagai instrumen ekonomi daerah, perlu dipahami bahwa program ini harus dibangun sebagai sebuah sistem yang mengintegrasikan berbagai aktor dalam satu ekosistem yang saling terhubung.

Ekonomi Daerah Berbasis Kolaborasi

MBG tidak berdiri sendiri sebagai program konsumsi, melainkan menjadi pusat dari sebuah ekosistem yang menghubungkan produksi, pasar, pembiayaan, pengetahuan, dan kebijakan. Dalam konteks NTT, pemerintah daerah berperan dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi. Perguruan tinggi seperti Universitas Nusa Cendana menjadi pusat riset, pelatihan, dan pendampingan. Kelompok tani berperan sebagai produsen utama, sementara KADIN dan pelaku industri membuka akses pasar serta kontrak usaha. Perbankan atau lembaga keuangan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi.

Jika seluruh unsur ini terhubung, MBG tidak lagi sekadar memberi makan siswa, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal di NTT.

Kajian mengenai adopsi inovasi pertanian menunjukkan bahwa petani lebih mampu berkembang ketika memiliki akses informasi, kelembagaan kelompok yang kuat, pendampingan berkelanjutan, serta kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal. Artinya, pemerintah daerah di NTT tidak cukup hanya berperan sebagai pelaksana administrasi, tetapi harus menjadi pengarah ekosistem ekonomi MBG.

Selama ini, konsumsi dan produksi kerap berjalan sendiri-sendiri. Anak sekolah membutuhkan makanan, tetapi petani tidak otomatis menjadi pemasok. Di sinilah MBG harus berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan konsumsi siswa dengan kapasitas produksi petani, kelembagaan distribusi, pembiayaan usaha, dan kepastian pasar.

Dalam implementasinya di NTT, integrasi tersebut dapat diwujudkan melalui model kemitraan yang melibatkan perguruan tinggi, kelompok tani, koperasi, dan dunia usaha.

Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana dapat ditempatkan sebagai penggerak utama yang memastikan pelatihan, pendampingan, serta inovasi produksi berjalan secara berkelanjutan.

Kelompok tani menjalankan produksi secara terjadwal agar pasokan tetap stabil. Koperasi atau BUMDes berperan dalam pengumpulan dan distribusi hasil produksi. KADIN menjadi mitra strategis dalam penyusunan kontrak bisnis, perluasan akses pasar, serta penguatan investasi. Dengan model ini, MBG tidak lagi dipahami sebagai urusan dapur semata, tetapi sebagai rantai nilai ekonomi yang menghubungkan petani, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pasar institusional di NTT.

Bagi NTT, pendekatan seperti ini sangat relevan. Daerah ini membutuhkan strategi pembangunan yang tidak hanya menyalurkan program, tetapi juga membangun sistem. Universitas Nusa Cendana memiliki posisi strategis sebagai pusat pengetahuan dan inovasi lokal. Kelompok tani dan koperasi menjadi basis ekonomi masyarakat, sementara KADIN dapat membuka peluang kemitraan bisnis. Pemerintah berperan sebagai pengarah kebijakan. Jika seluruh unsur tersebut dirangkai dalam ekosistem MBG, maka manfaat program akan melampaui fungsi sosialnya.

Apabila keterhubungan ini terbangun, dampaknya akan signifikan. Anak-anak memperoleh makanan bergizi, petani mendapatkan pembeli tetap, koperasi menjalankan fungsi ekonomi nyata, UMKM berkembang, dunia usaha hadir sebagai mitra, dan perguruan tinggi berkontribusi melalui inovasi. Pada saat yang sama, daerah akan memiliki rantai pasok pangan yang semakin kuat. Berbagai kajian menunjukkan bahwa sistem pangan lokal yang kokoh mampu meningkatkan penghidupan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, serta membuat daerah lebih tangguh menghadapi gangguan ekonomi maupun logistik.

Peluang Besar Tetap Ada

Tentu, program sebesar MBG akan selalu menghadapi berbagai tantangan. Akan ada kekurangan, kesalahan, bahkan kemungkinan penyimpangan. Namun, kita tidak boleh terjebak dalam cara pandang yang membuat persoalan insidental menutupi peluang struktural yang jauh lebih besar.

Masalah teknis harus dibenahi, tata kelola perlu diperkuat, dan pengawasan harus ditingkatkan. Namun, visi ekonominya tidak boleh hilang. Jika tidak, kita hanya akan mengulang kesalahan lama: negara membelanjakan anggaran besar, tetapi masyarakat lokal tidak menjadi pelaku utama. NTT sekadar menjadi lokasi program, bukan penerima manfaat ekonomi yang sesungguhnya.

Apabila pemerintah daerah berani melihat MBG secara strategis, program ini berpotensi menjadi salah satu mesin ekonomi daerah paling kuat di NTT. Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan makan siswa tidak hanya meningkatkan gizi, tetapi juga dapat mendorong produksi lokal, menggerakkan perdagangan, menciptakan lapangan kerja, memperkuat koperasi, serta meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Dalam jangka panjang, MBG bahkan dapat menjadi fondasi pembangunan ekonomi pangan lokal NTT yang lebih mandiri. NTT tidak lagi hanya menjadi konsumen, melainkan produsen yang terhubung dengan pasar institusional. Karena itu, MBG tidak seharusnya dipahami sebagai pengeluaran rutin semata, tetapi sebagai investasi sosial-ekonomi bagi masa depan NTT.

*) Prof. Dr. Ir. D. Roy Nendissa, dosen Ekonomi Pertanian/Pemasaran Agribisnis, Fakultas Pertanian UNDANA

Copyright © ANTARA 2026

RIYADH - Negara-negara Arab marah setelah Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) untuk Israel, Mike Huckabee, mendukung rezim Zionis Israel ekspansi wilayah di Timur Tengah dari Sungai Nil hingga Sungai Eufrat. Gagasan ekspansi itu sudah lama muncul untuk mendukung konsep Israel Raya.

Dalam sebuah wawancara dengan jurnalis AS Tucker Carlson yang dirilis pada hari Jumat, Huckabee, seorang pendeta Baptis dan menyebut dirinya sebagai Zionis Kristen, mengatakan bahwa tidak apa-apa jika Israel mengambil wilayah yang membentang dari Sungai Nil hingga Sungai Eufrat. Dia menambahkan bahwa Israel memiliki hak untuk menjaga keamanannya.

Huckabee mengeklaim Israel memiliki "hak ilahi" atas sebagian besar wilayah Timur Tengah. Carlson bertanya: “Tanah mana yang Anda maksud?”

“Tidak masalah jika mereka mengambil semuanya,” jawab Huckabee, merujuk pada hak Alkitab Israel atas wilayah yang membentang dari Sungai Nil hingga Sungai Eufrat.

Liga Arab, sebuah koalisi yang terdiri dari 22 negara Arab, mengecam pernyataan tersebut sebagai "sangat ekstremis". "Pernyataan itu tidak sesuai dengan prinsip dan norma dasar diplomasi," kata koalisi tersebut.

“Pernyataan seperti ini—ekstremis dan tanpa dasar yang kuat—hanya akan mengobarkan sentimen dan membangkitkan emosi keagamaan dan nasional pada saat negara-negara berkumpul dalam kerangka Dewan Perdamaian untuk mengeksplorasi cara-cara menerapkan perjanjian perdamaian Gaza,” imbuh Gamal Roshdy, juru bicara Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit, seperti dikutip dari Russia Today, Minggu (22/2/2026).

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang terdiri dari 57 negara mayoritas Muslim, mengeluarkan pernyataan serupa. Mereka memperingatkan bahwa pernyataan Huckabee "berbahaya dan tidak bertanggung jawab". "Itu memicu retorika ideologis ekstremis dan mendorong Israel untuk memaksakan aneksasi wilayah Palestina," kata organisasi tersebut.

Kementerian Luar Negeri Yordania mengatakan pernyataan Huckabee yang “absurd dan provokatif” melanggar norma diplomatik dan Piagam PBB. Mesir menggambarkan pernyataan tersebut sebagai “penyimpangan yang mencolok” dari hukum internasional dan prinsip-prinsip PBB.

Arab Saudi, Kuwait, Oman, UEA, Lebanon, Turki, Pakistan, Indonesia, dan Otoritas Palestina juga mengutuk utusan AS tersebut karena merusak perdamaian dan keamanan internasional.

Israel mempertahankan kendali militer atas sebagian Tepi Barat dan Gaza, serta Lebanon selatan dan Suriah barat daya. Awal bulan ini, kabinet keamanan Israel menyetujui rencana untuk menetapkan sebagian besar wilayah Tepi Barat sebagai “milik negara” untuk pertama kalinya sejak Perang Enam Hari tahun 1967. Negara-negara Muslim mengecam langkah tersebut dan menyerukan komunitas internasional untuk mengambil “langkah-langkah yang jelas dan tegas” terhadap Israel.

RIYADH - Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengecam keras pernyataan Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) untuk Israel Mike Huckabee yang mendukung rezim Zionis Israel melakukan ekspansi wilayah di Timur Tengah. Huckabee mendukung rezim Zionis mencaplok wilayah-wilayah dari Sungai Nil hingga Sungai Eufrat, yang kerap digambarkan sebagai perwujudan dari Israel Raya (Greater Israel).

Huckabee berpendapat bahwa Israel memiliki hak berdasarkan Alkitab atas tanah yang membentang dari Sungai Nil hingga Sungai Efrat, dengan mengatakan dalam sebuah wawancara dengan jurnalis AS Tukcker Carlson: “Tidak masalah jika mereka (Israel) mengambil semuanya.”

Huckabee juga tindakan Israel di Jalur Gaza dan menyatakan dukungannya terhadap gagasan “takdir ilahi” yang memberikan kendali atas wilayah tersebut kepada Israel.

Setelah Huckabee mengeklaim Israel memiliki "hak ilahi" atas sebagian besar wilayah Timur Tengah, Carlson bertanya: “Tanah mana yang Anda maksud?”

Interpretasi frasa Alkitab tentang “Sungai Mesir” bervariasi, dengan beberapa cendekiawan mengidentifikasinya sebagai dasar sungai di Semenanjung Sinai dan yang lain menyatakan Sungai Nil.

“Tidak masalah jika mereka mengambil semuanya,” jawab Huckabee, merujuk pada hak Alkitab Israel atas wilayah yang membentang dari Sungai Nil hingga Sungai Efrat.

OKI menggambarkan pernyataan Huckabee sebagai "berbahaya dan tidak bertanggung jawab", menyebutnya sebagai seruan yang tidak dapat diterima untuk ekspansi Israel, kekuatan pendudukan, dan perebutan tanah Palestina dan Arab tambahan.

"Komentar tersebut didasarkan pada narasi dan klaim historis dan ideologis yang salah dan ditolak, yang melanggar kedaulatan negara, norma diplomatik, prinsip-prinsip hukum internasional, resolusi PBB, dan Piagam PBB," kata OKI dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Middle East Monitor, Minggu (22/2/2026).

Organisasi tersebut memperingatkan bahwa retorika ekstremis semacam itu akan memicu ekstremisme lebih lanjut dan memperkuat kebijakan Israel yang berpusat pada penggusuran, perluasan pemukiman, dan upaya untuk memaksakan aneksasi di wilayah Palestina yang diduduki.

"Langkah-langkah ini mengancam keamanan dan stabilitas di seluruh wilayah," imbuh OKI.

Organisasi tersebut menegaskan kembali dukungan teguhnya terhadap apa yang digambarkannya sebagai hak-hak sah rakyat Palestina, terutama hak untuk menentukan nasib sendiri dan pembentukan negara merdeka dan berdaulat di perbatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Huckabee, yang diangkat sebagai Dubes AS untuk Israel pada April 2025, adalah seorang Kristen evangelis yang sebelumnya telah berbicara tentang klaim ekspansionis berdasarkan apa yang digambarkannya sebagai "hak ilahi" untuk Israel di Tepi Barat.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada i24 pada Agustus lalu bahwa dia merasa "sangat terikat" pada visi Israel Raya. Dia mengatakan bahwa dia menganggap dirinya "dalam misi historis dan spiritual". "Termasuk generasi Yahudi yang bermimpi datang ke sini dan generasi Yahudi yang akan datang setelah kita," katanya, pada saat itu.

Israel Raya adalah istilah yang digunakan dalam politik Israel untuk merujuk pada perluasan wilayah Israel untuk mencakup Tepi Barat, Gaza, dan Dataran Tinggi Golan Suriah, dengan beberapa interpretasi juga termasuk Semenanjung Sinai Mesir dan sebagian Yordania.