kondisi saat ini merupakan fase penyesuaian terhadap dinamika global, bukan sinyal krisis

Jakarta (ANTARA) - Chief Economist Bank Permata Josua Pardede memandang, masyarakat tidak perlu merespons perkembangan ekonomi saat ini dengan kekhawatiran berlebihan, mengingat sejumlah indikator utama menunjukkan bahwa fondasi ekonomi nasional tetap terjaga dengan baik.

“Yang perlu dipahami adalah bahwa kondisi saat ini merupakan fase penyesuaian terhadap dinamika global, bukan sinyal krisis. Karena itu, yang lebih penting adalah menjaga optimisme yang rasional berdasarkan data dan fundamental ekonomi yang ada,” kata Josua dalam Komunita Economic Talk, sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Ia mencatat bahwa aktivitas konsumsi masyarakat masih tumbuh, inflasi berada dalam rentang yang terkendali, sektor perbankan tetap sehat, dan APBN masih mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen stabilisasi ekonomi. Di tengah berbagai tekanan global, indikator-indikator tersebut menjadi penopang penting bagi stabilitas ekonomi nasional.

Josua menjelaskan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tercermin dari sejumlah indikator makro yang masih menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada pada level yang relatif tinggi, sementara inflasi masih terjaga sehingga mendukung stabilitas daya beli masyarakat.

Konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga masih menunjukkan pertumbuhan yang solid. Selain itu, peningkatan konsumsi pemerintah pada awal tahun turut memberikan dukungan terhadap aktivitas ekonomi domestik.

Dari sisi pasar keuangan, aliran modal asing ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) masih mencatatkan kinerja positif. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa investor tetap menaruh kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

Menanggapi kekhawatiran publik mengenai pelemahan rupiah, Josua menilai kondisi tersebut perlu ditempatkan dalam konteks global yang lebih luas. Penguatan dolar Amerika Serikat (AS) akibat tingginya suku bunga di negara maju serta meningkatnya ketidakpastian geopolitik telah memberikan tekanan terhadap banyak mata uang dunia.

Ia juga menepis anggapan bahwa Indonesia sedang menuju krisis seperti yang terjadi pada tahun 1998. Menurutnya, struktur perekonomian Indonesia saat ini memiliki ketahanan yang jauh lebih baik dibandingkan saat krisis Asia terjadi hampir tiga dekade lalu.

Di tengah data makro yang relatif positif, Josua mengakui sebagian masyarakat masih merasakan tekanan terhadap kondisi keuangannya. Namun menurutnya, fenomena yang terjadi saat ini lebih tepat dipahami sebagai perubahan pola konsumsi dibandingkan penurunan daya beli secara menyeluruh.

Tekanan harga pada sejumlah komoditas membuat masyarakat lebih selektif dalam membelanjakan pendapatannya. Sementara secara agregat, konsumsi domestik masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk menjaga kelompok masyarakat rentan, pemerintah juga terus memperkuat berbagai program perlindungan sosial agar dampak tekanan ekonomi dapat diminimalkan.

Josua pun menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan salah satu modal terpenting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, ekonomi tidak hanya ditentukan oleh angka-angka statistik, tetapi juga oleh keyakinan masyarakat, pelaku usaha, dan investor terhadap prospek masa depan.

Di tengah berbagai tantangan global yang masih berlangsung, ia mengajak masyarakat untuk tetap optimistis, produktif, dan adaptif terhadap perubahan.

“Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat, kapasitas kebijakan yang memadai, dan peluang yang besar untuk terus tumbuh. Karena itu, optimisme yang didasarkan pada data dan pemahaman yang baik menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan,” kata Josua.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank DBS Indonesia melalui DBS Group Research menilai fundamental ekonomi Indonesia pada awal 2026 masih sangat solid kendati tantangan volatilitas global pada semester II tahun ini tetap perlu diantisipasi secara hati-hati.

“Di tengah eskalasi geopolitik global dan fluktuasi harga energi, ekonomi Indonesia menunjukkan daya tahan kuat dengan pertumbuhan sebesar 5,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal pertama 2026. Angka ini membuktikan pertumbuhan tercepat sejak kuartal ketiga 2022,” kata Senior Economist DBS Bank Radhika Rao dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal tahun 2026 didorong oleh konsumsi domestik yang tetap kuat, stimulus fiskal pemerintah, peningkatan belanja negara, serta momentum musiman selama periode hari besar keagamaan.

Konsumsi rumah tangga dan pemerintah tumbuh hingga 7 persen yoy, sementara investasi tetap solid di kisaran 6 persen yoy.

Menurut Radhika, Indonesia memulai 2026 dengan fondasi ekonomi yang positif, tetapi risiko eksternal membuat proyeksi pertumbuhan tahunan perlu disesuaikan.

“Indonesia memasuki 2026 dengan percaya diri didukung fundamental yang kuat. Namun, proyeksi pertumbuhan setahun penuh tetap perlu disesuaikan menjadi 5,1 persen (dari sebelumnya 5,3 persen) guna mengantisipasi risiko kenaikan harga energi global dan tekanan pada nilai tukar rupiah,” ujar dia.

DBS Research menilai kuartal I-2026 kemungkinan menjadi titik tertinggi pertumbuhan ekonomi tahun ini. Ke depan, aktivitas ekonomi juga diperkirakan menghadapi tekanan dari tingginya harga energi global, volatilitas pasar keuangan, serta kebutuhan menjaga disiplin fiskal nasional.

Lebih lanjut, stabilitas makroekonomi disebut menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global saat ini.

Sebagaimana dalam pemaparan DBS Research, diperlukan pengendalian inflasi, disiplin fiskal, dan komunikasi kebijakan yang konsisten dalam menjaga stabilitas pasar.

Dari sisi pengambil kebijakan, pemerintah diperkirakan tetap berupaya menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melalui pengendalian belanja, efisiensi program prioritas, serta optimalisasi penerimaan negara.

Selain itu, implementasi kebijakan yang konsisten, termasuk pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja dan harmonisasi regulasi pusat-daerah, dinilai penting untuk menciptakan kepastian usaha dan meningkatkan kepercayaan investor.

“Menjaga stabilitas makro ekonomi tetap menjadi faktor kunci dalam menopang pertumbuhan nasional, terutama melalui pengendalian inflasi dan disiplin fiskal yang konsisten. Kepastian serta konsistensi regulasi, didukung komunikasi kebijakan yang jelas dan dapat diprediksi, akan menjadi faktor penting dalam menjaga sentimen pasar dan meningkatkan daya tarik investasi,” ujar dia.

Melihat situasi tersebut, DBS menganggap langkah strategis yang dapat dilakukan yaitu menjaga stabilitas makroekonomi melalui pengendalian inflasi dan disiplin fiskal, menjaga daya beli domestik karena menjadi prioritas utama untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Selain itu pemerintah perlu memastikan stimulus fiskal tetap tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kemudian juga pelaku usaha disarankan mulai mengantisipasi potensi perlambatan ekonomi global pada semester kedua 2026, kepastian dan konsistensi regulasi menjadi faktor utama dalam meningkatkan daya tarik investasi, serta komunikasi kebijakan yang jelas dan dapat diprediksi penting untuk menjaga sentimen pasar.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Dengan analisis yang tajam, keberanian dalam mengambil keputusan, dan konsistensi dalam pelaksanaan, Indonesia memiliki peluang untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh lebih kuat.

Jakarta (ANTARA) - Tahun 2026 belum benar-benar membuka lembaran baru bagi ekonomi Indonesia. Awan ketidakpastian masih menggantung, hanya kini terasa lebih dekat dan nyata dalam keseharian.

Harga perlahan merangkak naik, lapangan kerja belum sepenuhnya pulih, dan kepercayaan terhadap arah kebijakan mulai diuji. Dalam lanskap seperti ini, yang dibutuhkan bukan sekadar kehati-hatian, melainkan kejernihan membaca situasi dan keberanian mengambil langkah.

Survei Ahli Ekonomi Semester I 2026 yang dirilis oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia memberikan gambaran yang tidak bisa diabaikan.

Sebanyak 85 ekonom yang terlibat dalam kajian tersebut secara umum menilai kondisi ekonomi Indonesia berada dalam situasi memburuk atau setidaknya stagnan.

Penilaian ini bukan sekadar persepsi, melainkan refleksi dari sejumlah indikator yang menunjukkan tekanan nyata, terutama dari sisi inflasi yang diperkirakan akan meningkat secara signifikan dalam waktu dekat.

Kenaikan ekspektasi inflasi ini menjadi sinyal penting bahwa daya beli masyarakat berpotensi tergerus. Dalam ekonomi yang masih sangat bergantung pada konsumsi domestik, tekanan semacam ini tidak hanya berdampak pada rumah tangga, tetapi juga pada keberlanjutan dunia usaha.

Ketika masyarakat mulai menahan belanja, pelaku usaha pun menghadapi penurunan permintaan, yang pada akhirnya bisa berujung pada perlambatan produksi dan penyerapan tenaga kerja.

Tidak mengherankan jika survei tersebut juga mencatat bahwa pasar tenaga kerja dan lingkungan bisnis diproyeksikan tetap lesu atau bahkan memburuk.

Persoalan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan efektivitas kebijakan. Para ekonom menilai bahwa kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan pasar tenaga kerja masih memiliki keterbatasan dalam mendorong pemulihan yang lebih kuat.

Meski terdapat sedikit perbaikan dalam persepsi terhadap kebijakan moneter, hal ini belum cukup untuk mengimbangi tantangan yang lebih luas.

Kekhawatiran terhadap inklusivitas dan ketimpangan ekonomi justru semakin menguat, menunjukkan bahwa pertumbuhan yang ada belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Distribusi Kesempatan

Di titik ini, ekonomi tidak lagi bisa dipahami semata sebagai angka-angka pertumbuhan. Ekonomi menjadi cermin dari distribusi kesempatan dan keadilan. Ketika ketimpangan melebar, maka stabilitas sosial pun ikut terancam.

Hal ini diperparah oleh persepsi bahwa stabilitas politik dan pengendalian korupsi mengalami pelemahan dibandingkan periode sebelumnya. Dalam jangka panjang, faktor-faktor ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap kepercayaan investor dan kredibilitas kebijakan publik.

Tantangan domestik tersebut tidak berdiri sendiri. Melainkan berkelindan dengan dinamika global yang juga tidak kalah kompleks. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, misalnya, terus memicu ketidakpastian ekonomi global, terutama melalui gangguan pasokan energi dan fluktuasi harga.

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara besar, tetapi juga oleh negara berkembang seperti Indonesia yang masih bergantung pada stabilitas pasar global. Ketika harga energi naik, biaya produksi meningkat, dan daya saing pun tertekan.

Lembaga pemeringkat internasional turut memperkuat sinyal kewaspadaan ini. Fitch Ratings dan Moody’s Investors Service sama-sama merevisi outlook sovereign Indonesia menjadi negatif.

Penilaian ini bukan sekadar catatan teknis, melainkan cerminan dari kekhawatiran terhadap ketidakpastian kebijakan dan meningkatnya risiko ekonomi-politik.

Dalam konteks pasar keuangan global, perubahan outlook seperti ini bisa berdampak langsung pada biaya pinjaman negara dan aliran investasi masuk.

Tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang telah menembus kisaran Rp17.000 per dolar Amerika Serikat menjadi indikator lain yang tidak bisa diabaikan.

Dalam situasi seperti ini, pasar mengharapkan respons kebijakan yang kredibel, mulai dari konsolidasi fiskal hingga kehati-hatian dalam kebijakan moneter.

Penundaan penurunan suku bunga, misalnya, menjadi salah satu opsi untuk menjaga stabilitas nilai tukar, meskipun konsekuensinya terhadap pertumbuhan juga perlu diperhitungkan dengan cermat.

Namun, di balik berbagai tekanan tersebut, Indonesia sebenarnya tidak kehilangan pijakan. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen pada tahun 2025 menunjukkan bahwa fondasi ekonomi masih cukup kuat dibandingkan banyak negara lain.

Inflasi yang relatif terkendali pada periode tersebut juga menjadi bukti bahwa stabilitas makroekonomi masih bisa dijaga. Tantangannya kini adalah bagaimana mempertahankan momentum tersebut di tengah perubahan yang semakin cepat dan tidak pasti.

Kebijakan Visioner

Merespons apa yang terjadi, Indonesia sudah saatnya menetapkan arah kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga visioner. Koordinasi yang lebih erat antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci untuk mengendalikan inflasi tanpa mengorbankan pertumbuhan.

Peningkatan kualitas belanja pemerintah harus menjadi prioritas, dengan fokus pada investasi produktif yang mampu mendorong pertumbuhan jangka menengah. Di sisi lain, perbaikan sistem penerimaan pajak juga diperlukan agar ruang fiskal menjadi lebih sehat dan berkelanjutan.

Perhatian terhadap pasar tenaga kerja dan lingkungan bisnis juga tidak boleh diabaikan. Penciptaan lapangan kerja yang berkualitas serta penyederhanaan regulasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing.

Pada saat yang sama, program-program yang mendorong inklusivitas perlu diperkuat agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

Lebih jauh lagi, penguatan stabilitas politik dan pemberantasan korupsi menjadi fondasi yang tidak bisa ditawar.

Tanpa kepercayaan, kebijakan sebaik apa pun akan sulit mencapai hasil yang optimal. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, kredibilitas justru menjadi aset paling berharga bagi sebuah negara.

Di tengah semua tantangan ini, ada satu hal yang tidak boleh hilang, yaitu keyakinan bahwa perubahan masih mungkin dilakukan. Pengembangan sumber daya manusia dan transisi energi, misalnya, dapat menjadi sumber pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan.

Keduanya tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih tangguh di masa depan .

Ekonomi tidak pernah berjalan dalam garis lurus. Tetapi selalu bergerak dalam siklus yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang dapat dikendalikan maupun yang berada di luar jangkauan.

Namun, di tengah siklus tersebut, pilihan kebijakan tetap memiliki peran yang menentukan. Dengan analisis yang tajam, keberanian dalam mengambil keputusan, dan konsistensi dalam pelaksanaan, Indonesia memiliki peluang untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh lebih kuat.

Tantangan yang ada bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dihadapi dengan strategi yang lebih matang dan komitmen yang lebih besar terhadap kesejahteraan bersama.

*) Prof. Perdana Wahyu Santosa adalah Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pengalaman Amerika Serikat pada awal pandemi COVID-19 memberikan pelajaran penting bagi negara berkembang seperti Indonesia bahwa kualitas kebijakan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh ketepatan arah kebijakan, tetapi juga oleh kecepatan dan kedalaman informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Ketika aktivitas ekonomi runtuh secara tiba-tiba akibat pembatasan sosial, bank sentral Amerika Serikat (Federal Reserve) menyadari bahwa statistik ekonomi tradisional seperti data pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan terlalu lambat untuk menangkap realitas ekonomi yang berubah dari hari ke hari.

Dalam kondisi darurat tersebut, The Fed beralih ke data nontradisional seperti transaksi kartu debit dan kredit, data penggajian swasta, serta mobilitas penduduk untuk membaca denyut ekonomi secara hampir real time.

Indonesia menghadapi tantangan serupa, namun belum sepenuhnya memanfaatkan potensi data alternatif sebagai fondasi kebijakan moneter dan fiskal.

Dalam kondisi normal sekalipun, kebijakan moneter selalu bergantung pada data yang akurat dan tepat waktu. Bank Indonesia (BI), seperti halnya bank sentral lain, harus menyeimbangkan tujuan stabilitas inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi.

Masalahnya, banyak indikator utama ekonomi Indonesia mulai dari Produk Domestik Bruto, tingkat pengangguran terbuka, hingga kemiskinan dipublikasikan dengan jeda waktu yang cukup panjang. Akibatnya, kebijakan sering kali bersifat reaktif, bukan preventif.

Dalam dunia yang semakin volatil, terutama akibat gejolak geopolitik, perubahan kebijakan moneter global, dan disrupsi teknologi, ketergantungan berlebihan pada data konvensional berisiko membuat kebijakan ekonomi Indonesia selalu tertinggal satu langkah dari realitas.

Pandemi COVID-19 seharusnya menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk mereformasi ekosistem data ekonomi. Selama periode tersebut, perubahan perilaku masyarakat terjadi sangat cepat: konsumsi berpindah ke platform digital, mobilitas anjlok drastis, dan struktur pasar tenaga kerja berubah secara mendalam.

Namun, sebagian besar kebijakan makro masih bertumpu pada data survei dengan frekuensi rendah. Padahal, Indonesia sebenarnya memiliki potensi data alternatif yang sangat besar.

Penetrasi pembayaran digital meningkat pesat, penggunaan e-wallet dan mobile banking meluas hingga ke daerah, dan platform daring mencatat jutaan transaksi setiap hari. Jika dikelola dengan baik, data ini dapat menjadi sumber informasi berharga untuk membaca konsumsi rumah tangga, tekanan inflasi sektoral, hingga kesehatan UMKM secara lebih cepat dan granular.

Salah satu pelajaran penting dari pengalaman The Fed adalah bahwa data alternatif sangat berguna untuk mendeteksi titik balik ekonomi. Dalam konteks Indonesia, kemampuan mendeteksi perlambatan ekonomi secara dini menjadi semakin penting di tengah ketergantungan pada permintaan domestik.

Ketika daya beli mulai melemah, sinyal awalnya sering kali muncul pada data transaksi ritel harian, penggunaan listrik, atau volume pengiriman barang—jauh sebelum tercermin dalam data inflasi atau PDB kuartalan.

Jika Bank Indonesia dan pemerintah mampu memanfaatkan data semacam ini, respons kebijakan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih terarah, misalnya dengan pelonggaran likuiditas yang bersifat sektoral atau intervensi fiskal yang lebih presisi.

Data alternatif juga sangat relevan dalam membaca dinamika inflasi Indonesia yang sering kali bersumber dari faktor penawaran, seperti gangguan rantai pasok, cuaca ekstrem, dan kebijakan perdagangan. Statistik inflasi resmi memang penting, tetapi sering kali terlalu agregat.

Dalam situasi tertentu, tekanan harga hanya terjadi pada komoditas atau wilayah tertentu. Data harga daring, data distribusi logistik, dan pergerakan stok barang di pelabuhan atau gudang dapat memberikan gambaran yang lebih rinci tentang sumber tekanan inflasi.

Dengan demikian, kebijakan moneter tidak harus selalu merespons dengan instrumen yang bersifat umum, seperti suku bunga, tetapi dapat dikombinasikan dengan kebijakan makroprudensial dan koordinasi lintas kementerian.

Keunggulan lain data nontradisional adalah kemampuannya mengatasi penurunan kualitas survei konvensional.

Di Indonesia, tingkat respons survei rumah tangga dan usaha kecil cenderung menurun, seiring meningkatnya biaya dan kompleksitas pengumpulan data. Hal ini berpotensi menurunkan presisi statistik resmi.

Mengintegrasikan data administratif, seperti data pajak, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, atau perizinan usaha, dengan data sektor swasta dapat membantu menjaga kualitas statistik ekonomi nasional. Hanya saja, integrasi ini membutuhkan tata kelola data yang kuat, standar metodologi yang transparan, dan perlindungan privasi yang ketat agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Pengalaman Amerika juga menunjukkan bahwa data alternatif dapat meningkatkan akurasi estimasi awal, khususnya pada pasar tenaga kerja. Indonesia menghadapi tantangan serupa, terutama dalam mengukur pembentukan dan penutupan usaha kecil yang sangat dinamis.

Banyak usaha mikro dan kecil tidak tercatat secara formal atau bergerak secara informal. Data digital dari platform e-commerce, layanan pengantaran, dan pembayaran daring dapat memberikan sinyal awal tentang pertumbuhan atau penurunan aktivitas usaha. Jika informasi ini diintegrasikan ke dalam model statistik resmi, maka kebijakan ketenagakerjaan dan UMKM dapat dirancang dengan basis bukti yang lebih kuat.

Pemanfaatan data nontradisional bukan tanpa risiko. Ketergantungan pada data swasta dapat menimbulkan masalah keberlanjutan dan transparansi. Tidak semua data dapat diakses publik, dan tidak semua metode dapat diverifikasi oleh pihak luar. Bagi bank sentral, seperti BI, transparansi merupakan prasyarat penting bagi kredibilitas kebijakan.

Oleh karena itu, data alternatif harus diposisikan sebagai pelengkap, bukan pengganti data resmi. Proses benchmarking, pengujian metodologi, dan publikasi ringkasan analisis menjadi kunci agar penggunaan data alternatif tidak justru menimbulkan ketidakpastian baru di pasar.

Lebih jauh, isu distribusi dampak kebijakan juga menjadi semakin penting. Data mikro nontradisional memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang siapa yang diuntungkan dan dirugikan oleh kebijakan moneter.

Di Indonesia, transmisi kebijakan suku bunga sering kali tidak merata antara kelompok pendapatan, wilayah, dan sektor usaha. Dengan data granular, pemerintah dan bank sentral dapat merancang kebijakan yang lebih inklusif dan meminimalkan ketimpangan, tanpa harus mengorbankan stabilitas makro.

Pada akhirnya, tantangan utama Indonesia bukan kekurangan data, melainkan kemampuan institusional untuk mengolah, mengintegrasikan, dan memanfaatkannya secara efektif. Reformasi statistik ekonomi harus menjadi bagian dari agenda besar transformasi kebijakan publik.

Kolaborasi antara Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, kementerian teknis, akademisi, dan sektor swasta mutlak diperlukan. Tanpa lompatan dalam cara kita membaca ekonomi, kebijakan akan terus tertinggal dari realitas.

Di era ekonomi digital dan ketidakpastian global yang tinggi, keunggulan suatu negara tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya atau ketepatan instrumen kebijakan, tetapi oleh kualitas informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

Indonesia memiliki peluang besar untuk belajar dari pengalaman negara maju, sekaligus merancang sistem data yang sesuai dengan karakteristik domestiknya. Jika peluang ini dimanfaatkan dengan serius, data alternatif dapat menjadi fondasi kebijakan ekonomi yang lebih adaptif, responsif, dan berpihak pada stabilitas jangka panjang.

*) Dr Aswin Rivai adalah pemerhati ekonomi dan dosen FEB-UPN Veteran, Jakarta

Copyright © ANTARA 2026