supaya bisa memberikan sinyal positif bahwa kita melakukan langkah-langkah yang cukup responsif

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa jadwal uji kelayakan dan kepatutan untuk memilih lima Anggota Dewan Komisioner OJK dipercepat untuk memberikan kepastian dan menunjukkan sinyal positif kepada pasar.

Sinyal ini, menurut dia, juga diperkuat dengan keputusan untuk menetapkan masa jabatan Anggota DK OJK selama lima tahun ke depan terhitung sejak 2026 hingga 2031.

“Waktu itu memang direncanakan oleh Pansel (seleksi tahap wawancara dijadwalkan oleh Pansel semula 25-26 Maret 2026). Tapi kemudian dilakukan upaya-upaya akselerasi, dalam rangka untuk memberikan respons dan kepastian kepada pasar, supaya bisa memberikan sinyal positif bahwa kita melakukan langkah-langkah yang cukup responsif,” kata Misbakhun dalam wawancara cegat di DPR RI, Jakarta, Rabu.

Komisi XI DPR RI pada Rabu (11/3) menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Anggota DK OJK terhadap 10 kandidat, sesuai dengan surpres (surat presiden) yang disampaikan kepada pimpinan DPR.

Uji kelayakan dilakukan dalam satu hari sejak pagi hari. Setelah melalui rapat internal pada Rabu (11/3) malam, Komisi XI memilih lima Anggota DK OJK antara lain Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua DK, Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua DK, Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif PMDK, Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif PEPK, dan Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif ITSK-IAKD.

Ketika ditanya wartawan mengenai alasan Komisi XI memilih nama-nama tersebut, Misbakhun menilai bahwa Friderica selama menjabat sebagai Pjs. Ketua DK OJK mampu memberikan respon yang positif terhadap beberapa persoalan fundamental di OJK.

Selain itu, Hasan Fawzi selama menjabat Pjs. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK juga dinilai dapat memberikan respons yang sangat memadai terhadap beberapa isu pasar modal pascapengumuman MSCI.

Kemudian Adi Budiarso dipandang sebagai sosok yang sudah sangat lama berkarier di sektor keuangan dengan turut berkontribusi pada berbagai regulasi termasuk UU P2SK. Adi dinilai memahami isu-isu yang berkaitan dengan aset digital.

“Mereka juga bisa melakukan presentasi yang sangat bagus di dalam fit and proper test,” ujar Misbakhun.

Ia memastikan, pemilihan lima Anggota DK OJK diputuskan secara musyawarah mufakat dengan tetap mengedepankan pertimbangan teknis terkait kompetensi dan profesionalisme.

“Harapannya mereka bisa memimpin OJK dengan baik. Kemudian membawa kepada perubahan-perubahan yang sangat fundamental, serta mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat terhadap OJK, pasar modal, dan industri jasa keuangan,” kata Misbakhun.

Untuk diketahui, pada 4 Maret yang lalu, Panitia Seleksi (Pansel) yang diketuai oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan 20 nama peserta yang lolos seleksi administratif, termasuk penilaian makalah. Nama calon ADK OJK itu tertuang dalam surat Pengumuman Nomor PENG-2/PANSEL-DKOJK/2026.

Dalam pengumuman tersebut, Pansel menjadwalkan seleksi tahap wawancara pada 25-26 Maret 2026, setelah peserta mengikuti pemeriksaan kesehatan pada 9 Maret 2026 dan asesmen secara luring pada 10-11 Maret 2026.

Namun, DPR RI memutuskan untuk menyelenggarakan fit and proper test Anggota DK OJK pada pekan ini. Hal ini diputuskan usai Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna Ke-15 Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 pada Selasa (10/3).

Setelah menuntaskan fit and proper test pada Rabu (11/3), Komisi XI DPR RI akan menyerahkan nama-nama yang dinilai layak kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna pada Kamis (12/3).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Komisi XI DPR RI pada Rabu menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Anggota Dewan Komisioner OJK, dengan menguji 10 nama yang dikirimkan oleh panitia seleksi dari pihak pemerintah.

Pada hari yang sama, setelah melalui rapat internal, Komisi XI pun mengumumkan lima Anggota Dewan Komisioner OJK terpilih.

“Hari ini Komisi XI telah memutuskan hasil fit and proper test atas calon Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 untuk 5 jabatan, yaitu ada 10 yang melakukan fit and proper dan diputuskan ada 5 jabatan yang diisi,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Selanjutnya Komisi XI DPR RI akan menyerahkan nama-nama yang dinilai layak kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna pada Kamis (12/3).

Berikut profil lima Anggota Dewan Komisioner OJK yang lolos fit and proper test hari ini.

Friderica Widyasari Dewi (Ketua DK OJK)

Sebelum bergabung dengan OJK, Friderica atau akrab disapa Kiki cukup lama berkecimpung di dunia pasar modal. Perempuan yang lahir pada 28 November 1975 ini pernah mengemban jabatan sebagai Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2015.

Jabatan di BEI tersebut ia pegang hingga 2015 dan pada tahun yang sama beralih sebagai Direktur Keuangan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) hingga 2016. Masih di KSEI, Friderica kemudian menjadi Direktur Utama mulai 2016 hingga 2019.

Ia juga sempat menduduki jabatan di salah satu BUMN sektor jasa keuangan, yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas sebagai Direktur Utama pada 2020 hingga 2022.

Perempuan peraih gelar doktor pada bidang studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2019 ini bergabung dalam jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK usai dinyatakan lolos fit and proper test periode 2022-2027.

Sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Kiki turut mengemban tugas menjadi Koordinator Dewan Pembina Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SATGAS PASTI) dan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) sejak 2023.

Belum lama ini, Kiki mendapat amanah sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK guna mengisi jabatan yang ditinggalkan Mahendra Siregar pada 30 Januari yang lalu, merangkap Kepala Eksekutif PEPK OJK.

Dengan terpilihnya Kiki sebagai Kepala Dewan Komisioner OJK usai lolos fit and proper test pada Rabu (11/3), maka jabatan Kepala Eksekutif PEPK tidak lagi diembannya.

Hernawan Bekti Sasongko (Wakil Ketua DK OJK)

Hernawan tercatat telah menempuh pendidikan strata satu di Universitas Kristen Indonesia dan strata dua di Royal Melbourne Institute of Technology, Australia.

Ia memiliki rekam jejak yang panjang di bidang keuangan termasuk pernah menjadi Senior Ekonomis untuk Bank Indonesia, New York, pada 2003-2006 serta Kepala Divisi/Analis Ekonomi Senior Departemen Internasional Bank Indonesia pada 2010-2013.

Hernawan juga bukan sosok baru di OJK, dengan beberapa jabatan yang pernah ia emban seperti Deputi Komisioner Manajemen Strategis OJK pada 2016-2017, Advisor Senior/Deputi Komisioner Strategic Committee OJK pada 2017-2020, serta Deputi Komisioner Internasional dan Riset OJK pada 2020-2022.

Sejak 2023, ia menjabat sebagai Anggota Badan Supervisi OJK serta Komisaris Utama PT Kliring Berjangka Indonesia.

Usai dinyatakan lolos fit and proper test pada Rabu (11/3), maka Hernawan mengemban jabatan baru sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, menggantikan Mirza Adityaswara yang mengundurkan diri pada 30 Januari 2026.

Hasan Fawzi (Kepala Eksekutif PMDK OJK)

Hasan memulai karier di PT Kliring Depositori Efek Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sistem pada 1993-1997.

Laki-laki yang lahir di Purwakarta 27 April 1970 ini kemudian bergabung dengan PT Kliring Penjaminan​ Efek Indonesia (KPEI) sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi pada 1997-2008.

Hasan pernah mengemban berbagai jabatan strategis seperti Direktur PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada 2008-2012, Direktur Utama KPEI selama dua periode 2012-2015 dan 2015-2018, dan Direktur Pengembangan BEI pada 2018-2022.

Kemudian, Komisaris Utama PT PEFINDO Biro Kredit pada 2022-2023, Komisaris Utama dan Independen PT RHB Sekuritas Indonesia pada 2022-2023, dan Komisaris Independen PT Merdeka Battery Materials Tbk pada 2023.

Laki-laki yang mendapat gelar Magister Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 2008 ini bergabung dalam jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK sejak 2023 usai dinyatakan lolos fit and proper test. Sejak saat itu, ia menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (ITSK-IAKD) OJK.

Sama seperti Kiki, Hasan mendapatkan amanah untuk menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK setelah Inarno Djajadi mengundurkan diri dari jabatannya pada 30 Januari 2026.

Seiring dengan itu, Hasan tetap bertanggung jawab pada bidangnya semula yakni Kepala Eksekutif ITSK-IAKD OJK.

Dengan terpilihnya Hasan sebagai Kepala Eksekutif PMDK OJK usai lolos fit and proper test pada Rabu (11/3), maka jabatan Kepala Eksekutif ITSK-IAKD tidak lagi diembannya.

Dicky Kartikoyono (Kepala Eksekutif PEPK OJK)

Laki-laki kelahiran Jakarta pada 19 Desember 1967 ini menyelesaikan pendidikan sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI pada bidang Akuntansi pada 1994 dan pendidikan magister di George Washington University dengan konsentrasi Project Management dan lulus pada 1999.

Ia memulai kariernya di Bank Indonesia sejak 3 April 1995. Beberapa jabatan yang pernah ia pegang di bank sentral antara lain Kepala Departemen Manajemen Strategis & Tata Kelola (2022-2023), Kepala Perwakilan Bank Indonesia London (2020-2022), serta Pegawai Setingkat Direktur Eksekutif pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia London (2020-2022).

Sejak 2 Mei 2023, Dicky menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI.

Usai dinyatakan lolos fit and proper test pada Rabu (11/3), maka Dicky mengemban jabatan baru sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK.

Adi Budiarso (Kepala Eksekutif ITSK-IAKD OJK)

Adi mendapatkan gelar Diploma IV STAN pada 1997, Master of Accounting dari University of Southern California pada 2001, serta gelar Doctor of Business Administration dari University of Canberra pada 2014.

Ia tercatat memiliki rekam jejak yang panjang di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejak 1990 sebagai pelaksana di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Adi juga pernah menjabat sebagai Kepala Central Transformation Office (CTO) pada Sekretariat Jenderal Kemenkeu tahun 2014-2018.

Di Badan Kebijakan Fiskal, ia pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilatera serta Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan.

Pada 13 Juni 2025, Adi dilantik menjadi Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu.

Setelah dinyatakan lolos fit and proper test pada Rabu (11/3), maka Adi mengemban tugas baru Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026