Solo, Jawa Tengah (ANTARA) - Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda membahas soal kesehatan finansial saat kunjungannya ke Kampung Batik Laweyan, Solo, Jawa Tengah, Selasa.

"Ini adalah hari pertama saya berada di di sini. Kunjungan saya di Indonesia, di Solo, tempat yang sangat indah, di mana saya mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan berbagai kelompok," katanya.

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda resminya sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Inklusi Keuangan (UNSGSA).

Ia mengatakan sempat membicarakan soal finansial dengan beberapa pekerja di industri garmen dan sejumlah mahasiswa yang sedang merencanakan masa depan.

"Serta, sekelompok ibu-ibu luar biasa yang membuat batik dan juga para wirausaha mikro lainnya yang dengan usaha itu mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka. Tujuan utama dari percakapan ini adalah untuk belajar mengenai realitas finansial dari tiga kelompok berbeda tersebut. Bagaimana mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari agar dapat bertahan hingga akhir bulan," katanya.

Selain itu, dari dialog tersebut ia ingin mengetahui bagaimana mereka menghadapi keadaan darurat, mulai dari kecelakaan, kehilangan pendapatan, hingga kebutuhan untuk mengirim uang tambahan kepada orang tua di kampung halaman.

"Kami juga membahas bagaimana mereka mulai memikirkan tujuan jangka panjang, seperti membeli rumah atau bahkan memikirkan masa pensiun, apakah itu memungkinkan? Kami juga berbicara mengenai berbagai risiko, seperti kecelakaan atau masalah kesehatan, dan bagaimana mereka melindungi diri dari risiko-risiko tersebut," katanya.

Ia mengatakan inti dari kunjungan tersebut adalah untuk memahami mekanisme yang mereka miliki, serta risiko dan tantangan yang mereka hadapi.

"Dalam dua hari ke depan, kami juga akan berdiskusi dengan OJK, Bank Indonesia, berbagai kementerian, serta bank-bank dan perusahaan fintech untuk memikirkan bagaimana merancang produk yang dapat membantu masyarakat Indonesia menghadapi tantangan tersebut dengan lebih baik," katanya.

Pada kesempatan itu, ia juga memberikan pujian kepada Indonesia yang telah mencatat pencapaian luar biasa dalam inklusi keuangan.

Ia mengatakan ada lebih dari 80 persen masyarakat yang sudah memiliki akses ke rekening bank. Namun demikian, ia mengatakan akses saja tidak cukup.

"Yang penting adalah bagaimana kita dapat membantu mereka lebih jauh, bukan hanya untuk melakukan pembayaran, tetapi juga mewujudkan impian mereka. Dan, ketika sesuatu terjadi, mereka memiliki perlindungan," katanya.

Pewarta: Teguh Imam Wibowo/Aris Wasita
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menghapus Kelompok Bank Bermodal Inti (KBMI) I, alias yang memiliki modal inti Rp3 triliun hingga Rp6 triliun.

Artinya bila rencana itu berjalan, maka bank yang berada di kelompok tersebut perlu meningkatkan modal hingga bisa masuk ke KBMI II. Dalam skenario tersebut, bank perlu menambah modal antara Rp 2 triliun hingga Rp 5 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan perlu penguatan fundamental dan konsolidasi bank-bank berukuran "mini" sebagai agenda strategis yang perlu ditempuh secara terarah dan tentu prudence.

Ia menambahkan, otoritas mendorong kesadaran para bank KBMI I untuk mulai melihat situasi perkembangan ekonomi makro dan mikro, serta kondisi masing-masing bank. Oleh karena itu, Dian mengatakan pihaknya memberikan waktu yang cukup bagi bank-bank mini untuk naik kelas atau melakukan konsolidasi.

"Saat ini sifatnya imbauan secara persuasi, oleh karena itu tentu kita lihat perkembangannya ke depan apakah ini tentu perlu dikeluarkan aturan yang lebih jelas apakah itu nanti dalam bentuk POJK atau lainnya," ujar Dian saat Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bersama (RDKB), dikutip Senin (10/11/2025).

Menurut pengamat perbankan, Paul Sutaryono, opsi langkah meningkatkan modal dan konsolidasi bagi KBMI I boleh dikatakan strategis.

"Kedua langkah strategis itu sesungguhnya juga bertujuan untuk menekan jumlah bank. Mengapa? Lantaran semakin sedikit jumlah bank akan semakin efektif bagi OJK untuk melakukan pengawasan. Hal itu juga akan menekan kasus perbankan yang terus melaju. Dengan demikian, perlindungan nasabah akan lebih terjamin," terang Paul saat dihubungi CNBC Indonesia, Senin (10/11/2025).

Para bankir bank mini pun memberikan reaksi yang beragam. Sebagian besar menyatakan memang memiliki ambisi untuk naik kelas, sebagian yang lain mengatakan masih mempelajari dan ada yang belum berencana untuk meningkatkan modal intinya.

Kendati OJK memiliki tujuan mendorong bank-bank kecil berkonsolidasi, sejauh ini belum ada bank kecil yang membuka opsi tersebut.

Direktur Kepatuhan OK Bank (DNAR), Efdinal Alamsyah menyebut OJK memang sudah lama mendorong penguatan struktur industri perbankan, dan meminta bank berukuran kecil untuk menempuh langkah konsolidasi.

"Bagi bank-bank yang saat ini berada di kelompok KBMI I imbauan ini akan menjadi perhatian yang sangat penting untuk menyiapkan langkah-langkah strategis terkait penguatan modal, peningkatan efisiensi, serta potensi kemitraan atau sinergi bisnis," katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (10/11/2025).

OK Bank sendiri memiliki aspirasi untuk terus bertumbuh bahkan hingga mencapai KBMI IV. Efdinal mengatakan itu dapat ditempuh baik secara organik maupun non-organik, tetapi keputusan akhir akan sangat bergantung pada pemegang saham.

Senada, Direktur Utama Bank Mega Syariah (BMS), Yuwono Waluyo menilai semua bank pasti ingin bertumbuh menjadi lebih besar lagi. Ia mengatakan pihaknya akan menyiapkan langkah-langkah guna dapat naik kelas.

"Intinya sih bahwa semua bank pasti akan berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan secara signifikan termasuk dalam permodalan tentunya. Berkaitan dengan hal tersebut juga kita akan menyiapkan langkah-langkah corporate action yang terbaik akan hal ini," tutur Yuwono kepada CNBC Indonesia, Senin (10/11/2025).

Sementara itu, Bank INA Perdana (BINA) masih enggan berkomentar dan masih mempelajari imbauan OJK itu lebih lanjut. Wakil Direktur Utama Bank INA Perdana (BINA), Yulius Purnama Junaedi menekankan bahwa pihaknya senantiasa mendukung langkah-langkah OJK untuk memperkuat perbankan Indonesia.

Direktur Utama Bank Aladin Syariah (BANK), Koko Tjatur Rachmadi mengatakan pihaknya memang ingin naik kelas ke KBMI II dengan meningkatkan modal.

"Pokoknya semua aturan OJK, semua Bank Aladin Syariah taat sama ketentuan OJK dan kalau Bank Aladin Syariah sendiri, rencananya kita KBMI II, jadi nggak ada isu," tukas Direktur Utama Bank Aladin Syariah (BANK), Koko Tjatur Rachmadi kepada CNBC Indonesia, Senin (10/11/2025).

Terpisah, Bank Neo Commerce (BBYB) atau BNC menyerahkan opsi konsolidasi kepada pemegang saham pengendali (PSP). "Masih kita pelajari dan tentunya akan kita penuhi minimum modalnya sesuai dengan POJK yang berlaku. Sedangkan untuk potensi konsolidasi kita serahkan hal ke PSP," kata Direktur Utama BNC, Eri Budiono, kepada CNBC Indonesia, Senin (10/11/2025).

Di sisi lain, BCA Syariah mengaku belum menerima imbauan OJK itu, dan sejauh ini belum memiliki rencana aksi korporasi untuk bisa naik kelas ke KBMI II.

"Sejauh ini belum ada, kondisi CAR (rasio kecukupan modal) kami secara internal pun masih memadai di kisaran 27%-28%," terang Direktur BCA Syariah, Pranata kepada CNBC Indonesia, Senin (10/11/2025).

Ia melanjutkan, pihaknya juga belum berminat untuk merger karena belum ada kebutuhan pertumbuhan secara non-organik dan masih merencanakan pertumbuhan secara organik.

Jakarta, CNBC Indonesia - Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kini memiliki kemudahan dalam mencairkan saldo Jaminan Hari Tua (JHT). Proses pencairan dapat dilakukan langsung di kantor cabang atau secara daring melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).

Melalui layanan online, proses pencairan menjadi lebih efisien dan praktis karena peserta tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan. Namun, sebelum melakukan pencairan dana tersebut, terdapat sejumlah ketentuan yang wajib dipenuhi.

Persyaratan ini berlaku untuk seluruh metode pencairan, baik secara langsung maupun online. Berikut penjelasan lengkap mengenai syarat dan cara mencairkan saldo JHT.

Syarat ini berlaku bagi Anda yang ingin mencairkan dengan metode apapun. Simak berikut ini merupakan syarat dan cara mencairkan JHT.

Kriteria Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan

Secara umum, berikut beberapa kriteria untuk bisa mencairkan saldo JHT, dikutip dari situs resmi BPJS Ketenagakerjaan:

1. Usia Pensiun 56 Tahun
2. Usia Pensiun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan
3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
4. Berhenti usaha Bukan Penerima Upah (BPU)
5. Mengundurkan diri
6. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
7. Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
8. Cacat total tetap
9. Meninggal dunia
10. Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 10%
11. Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 30%

Syarat Dokumen

Untuk mencairkan saldo, Anda perlu menyiapkan berbagai dokumen. Simak daftarnya berikut ini:

1. Kartu Peserta BPJAMSOSTEK
2. E-KTP
3. Buku Tabungan
4. Kartu Keluarga
5. Surat Keterangan Berhenti Bekerja, Surat Pengalaman Kerja, Surat Perjanjian Kerja, atau Surat Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) atau Surat Keterangan Pensiun
6. NPWP (jika ada).

Pencairan Saldo JHT Lewat Aplikasi JMO

Berikut langkah-langkah untuk mengklaim saldo lewat aplikasi JMO:

• Download aplikasi JMO
• Lalu, daftar akun dengan menggunakan e-mail dan password
• Setelah menu utama terbuka, pilih 'Jaminan Hari Tua'
• Tekan tombol 'Klaim JHT'
• Pastikan telah memenuhi syarat untuk mencairkan saldo. Anda akan melihat syarat yang berlaku dan pastikan telah ketentuannya telah tercentang
• Berikutnya di layar akan terlihat jumlah saldo JHT
• Klik tombol 'Selanjutnya'
• Pilih dari 'Sebab klaim,' kemudian tekan 'Selanjutnya'
• Pastikan data yang muncul telah selesai. Klik 'Sudah'
• Klik 'Ambil Foto' untuk mengambil foto selfie Anda
• Berikutnya dengan data NPWP dan nomor rekening aktif. Klik 'Selanjutnya'

Anda akan masuk ke laman konfirmasi. Cek kembali data yang muncul dan klik 'Konfirmasi'. Lalu pengajuan pencairan saldo akan diproses. Setelah proses tersebut selesai, Anda juga bisa melihat proses klaim tersebut. Caranya dengan membuka menu 'Tracking Klaim'.

Cara Pencairan JHT Secara Online via Lapakasik

Selain lewat aplikasi JMO, peserta dapat mencairkan saldo secara langsung di kantor BPJS Ketenagakerjaan atau melalui portal online Lapakasik di lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Langkah-langkah pengajuan Lapakasik Online:

• Buka situs https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id
• Isi data diri (NIK, nama lengkap, nomor kepesertaan)
• Unggah dokumen persyaratan dan foto diri terbaru (format JPG/JPEG/PNG/PDF, maksimal 6 MB)
• Klik Simpan setelah konfirmasi data
• Tunggu jadwal wawancara online yang dikirim melalui email
• Petugas BPJS akan menghubungi Anda melalui video call untuk verifikasi data
• Setelah proses selesai, saldo JHT akan dikirim ke rekening yang terdaftar

Sebagai informasi, proses klaim saldo BPJS Ketenagakerjaan akan berlangsung selama satu hingga tiga hari. Demikian cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan beserta syaratnya tanpa harus resign terlebih dahulu. Semoga informasi ini membantu!

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi membubarkan Dana Pensiun PT Sepatu Bata 29 September 2025.

Hal ini dilakukan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan membubarkan Dana Pensiun PT Sepatu Bata melalui KEP-103/D.05/2025. OJK pun menyampaikan alasan pembubaran tersebut.

"Pembubaran Dana Pensiun PT Sepatu Bata dilakukan atas permohonan Pendiri Dana Pensiun," sebagaimana disebut dalam pengumuman resmi, dikutip Selasa, (14/10/2025).

Selanjutnya, Keputusan Anggota Dewan Komisioner dimaksud tersebut juga menetapkan Likuidator Dana Pensiun PT Sepatu Bata. Likuidator bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun.

Adapun tim likudasi diketuai oleh Moch Isa. Sementara alamat tim likuidasi berada di Jl. RA Kartini No. 26, Cilandak Barat, DKI Jakarta, 12430, Telepon (021)-7505353.

Belum lama ini, PT Sepatu Bata Tbk (BATA) menghapus kegiatan produksi sepatu. Hal ini telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 25 September 2025.

"Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk menghapus kegiatan usaha industri alat kaki untuk kebutuhan sehari-hari," mengutip ringkasan RUPSLB melalui keterbukaan informasi, Jumat (10/9/2025).

Selanjutnya perusahaan akan menyusun seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut.

Adapun keputusan tersebut menyusul penutupan pabrik sepatu Bata di Purwakarta pada tahun lalu. Sebanyak 233 pekerja harus kehilangan pekerjaan imbas dari penutupan ini.

Direktur Bata Hatta Tutuko mengatakan perusahaan telah melakukan berbagai upaya selama empat tahun terakhir di tengah kerugian dan tantangan industri akibat pandemi dan perubahan perilaku konsumen yang begitu cepat. Namun sayang, upaya tersebut belum optimal dan berujung penutupan pabrik.

"Perseroan sudah tidak dapat melanjutkan produksi di pabrik Purwakarta, karena permintaan pelanggan terhadap jenis produk yang dibuat di Pabrik Purwakarta terus menurun dan kapasitas produksi pabrik jauh melebihi kebutuhan yang bisa diperoleh secara berkelanjutan dari pemasok lokal di Indonesia," ujar Hatta.